PKS Komitmen Kawal Tunjangan Profesi Guru

Jakarta (30/9) – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa PKS akan mengawal penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian disampaikan Nurhasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

“Kekhawatiran guru tentang jumlah nominalnya, tingkat fluktuasi tunjangan yang didapatkan, mekanisme memperolehnya, dan kaitannya dengan komponen gaji guru PNS jelas harus bersandar pada landasan yang tertuang dalam UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen). Untuk hal tersebut, Insya Allah kami siap mengawalnya,” kata politisi PKS ini.

Ia menilai profesi guru sungguh signifikan dalam pembangunan bangsa, sehingga wajar bila mereka dihargai dari sisi kesejahteraan. Di sini, DPR mendesak pemerintah untuk melaksanakan amanah UUGD mempertahankan TPG sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan guru.

“Tentu saja penghargaan tersebut harus dibarengi dengan program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kinerja guru itu sendiri. Sehingga esensi dari adanya TPG sesuai UUGD yakni, peningkatan kesejahteraan dan mutu guru dapat tercapai beriringan,” kata Anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX ini.

Anggota DPR yang periode 2009-2014 lalu juga duduk di Komisi X ini menilai bahwa UUGD merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Kemdikbud) dalam program dan anggarannya. Kalaupun ada persinggungan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur sistem penggajian guru PNS, maka yang harus menjadi pijakan utama adalah UUGD sebagai implementasi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini sesuai janji Presiden Joko Widodo untuk tidak menghapus TPG dalam program dan kebijakannya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS di Daerah Harus Kelola Media Secara Profesional

JAKARTA  -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta struktur PKS di wilayah provinsi dan kota/kabupaten dapat mengelola media-media internal secara profesional. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pandangan yang utuh dan obyektif tentang PKS. 

"Media internal semacam website mesti dikelola dengan mengindahkan kaidah jurnalistik yang standard, tidak seenaknya dan tidak sekedar untuk mengejar kunjungan pembaca,” ujar Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi dalam di kantor DPP PKS, Gedung MD, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (1/10). 

Menurutnya, pengelolaan media yang baik akan membangun reputasi positif PKS di mata publik. Dedi juga menegaskan, website partai dikelola oleh struktur bukan oleh perorangan agar pertanggungjawaban terhadap isi website juga jelas. “Selain itu media-media yang dikelola struktur PKS tidak boleh sembarangan mengutip atau mengambil informasi dari sosial media atau media tidak resmi,” ujarnya.

Dedi menerangkan saat ini media resmi partai di tingkat pusat adalah situs www.pks.id. Sementara untuk tingkat provinsi saat ini domain web atau blog sudah beralamat ke pks.id juga dengan didahului nama provinsinya. “Misal, untuk PKS DKI Jakarta, website resminya adalah jakarta.pks.id. Untuk tingka Kota/Kabupaten nantinya juga akan dibuat seperti itu,” tutur Dedi.

Ia menyarankan agar pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dan sikap resmi PKS mengacu pada media resmi PKS. "Sangat mungkin dengan jumlah kader yang gemar mencari informasi, ada pihak-pihak yang mengejar ceruk pembaca tersebut dan menggunakan kata dan isu PKS sebagai daya tarik agar orang meng-klik situs tersebut, padahal bukan dikelola oleh struktur” ujarnya.

Dedi mencontohkan, pemberitaan yang dilakukan situs Piyungan Online yang sering disalahartikan sebagai website milik struktur partai. “Padahal blog atau situs tersebut dikelola oleh pribadi dan tidak mewakili sama sekali sikap PKS. Bahkan dalam beberapa kesempatan, isi media tersebut mengganggu reputasi PKS sebagai partai dakwah,” ujar Dedi lagi.

Humas DPP PKS, tambahnya, sudah pernah mengirimkan surat agar pengelola web www.pkspiyungan .org menyerahkan atau mengembalikan URL (Uniform Resource Locater) ke struktu PKS setempat, namun hal tersebut belum dipenuhi oleh pengelola akun tersebut. [ROL]


posted by @Adimin

PKS: Kenapa yang Dimasukkan Kretek, Bukan Wayang atau Batik

JAKARTA (29/9) - Anggota Komisi X DPR Sohibul Iman mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan idealnya hanya mengatur hal yang sifatnya pokok, bukan spesifik. Ia pun mengaku kaget saat kretek menjadi salah satu pasal yang tercantum di dalam RUU Kebudayaan.

"Kalau dari sisi hakikat UU, UU itu mengatur hal pokok bukan mengatur hal spesifik seperti itu," kata Sohibul saat dihubungi, Senin (28/9/2015).

Ia menuturkan, hingga proses penyusunan RUU Kebudayaan rampung di Komisi X, tidak pernah muncul kretek di dalam pembahasan tersebut. Namun, setelah Panja Kebudayaan menggelar harmonisasi dengan Badan Legislasi DPR, kretek masuk menjadi salah satu ayat di dalam pasal RUU Kebudayaan.

"Saya lupa kapan pastinya pembahasan dengan Baleg itu, tapi kalau tidak salah sekitar dua minggu lalu saat pasal ini mulai ramai," ujar Presiden PKS itu.

Lebih jauh, ia mengatakan, Komisi X sejak awal tak ingin secara spesifik membahas mengenai warisan kebudayaan. Sebab, terlalu banyak warisan kebudayaan yang dimiliki daerah-daerah di Tanah Air. Kalau pun seluruh warisan kebudayaan itu dimasukkan ke dalam RUU, maka lebih tepat jika itu disebut daftar kebudayaan, bukan RUU Kebudayaan.

"Jadi secara tinjauan UU itu menjadi problem, kenapa itu dimasukkan. Pertanyaan selanjutnya kenapa tidak dibuat UU khusus, yaitu UU Kretek? Kenapa yang dimasukkan kretek, kenapa enggak wayang, kenapa enggak batik?" ucapnya.

Pasal kretek masuk ke dalam Pasal 37 RUU Kebudayaan. Di dalam pasal itu disebutkan, kretek tradisional merupakan sejarah dan warisan kebudayaan yang harus dihargai, diakui, serta dilindungi pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara, Pasal 49 menyebutkan perlindungan terhadap kretek tradisional dapat diwujudkan dengan inventarisasi dan dokumentasi; fasilitasi pengembangan kretek tradisional; sosialisasi, publikasi dan promisi kretek tradisional; festival kretek tradisional; dan perlindungan kretek tradisional.

Keterangan Foto: Presiden PKS yang juga Anggota Komisi X DPR RI, Mohamad Sohibul Iman.

Sumber: http://nasional.kompas.com

posted by @Adimin

Semangat Pemerintah Tingkatkan Keamanan Laut Harus Didukung

JAKARTA (29/9) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta mengatakan rencana pemerintah membeli kapal selam Kelas Kilo dari Rusia harus didukung. Ini juga terlihat dari usulan anggaran tambahan TNI sebesar Rp 35 triliun, dimana usulan anggaran tambahan untuk TNI AL sekitar Rp 14,5 triliun.

"Anggaran tambahan untuk TNI AL nominalnya terbesar dibandingkan TNI AD dan TNI AU. Indonesia ini negara maritim, 70 persen wilayahnya adalah laut, jadi memang keamanan di laut harus diprioritaskan," katanya, Selasa, (29/9).

Hal ini perlu didukung agar Indonesia memiliki kekuatan pertahanan di laut yang mumpuni dan disegani. Apalagi kapal selam Kelas Kilo dari Rusia paling canggih untuk saat ini. 

"Jadi ini pasti impian TNI AL untuk memilikinya. Sama seperti pesawat Sukhoi SU-35 yang jadi mimpinya TNI AU."

Ia mengatakan, memiliki alutsista canggih seperti ini tentu bisa menggentarkan negara-negara tetangga. "Jadi kita bisa disegani di lautan, apalagi sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," ujarnya. 

Konflik Tiongkok Selatan, terang dia, saat ini juga seperti bom waktu. Pertahanan dan keamanan di laut menjadi mendesak untuk dipenuhi.

“Saya berharap pemerintah sudah berpikir matang dan cermat tentang rencana pembelian kapal selam Kelas Kilo ini. Termasuk yang harus dipastikan adalah soal ukurannya apakah sesuai untuk wilayah laut Indonesia, terlalu besar atau tidak?" ujarnya.

Termasuk juga soal perawatan. Perlu dipastikan suku cadang mudah didapat. "Jangan sampai kita beli alutsista yang kurang cocok untuk kebutuhan pertahanan laut kita dan tak berguna," jelasnya. 

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta.

Sumber: http://nasional.republika.co.id

posted by @Adimin

Indonesia Diminta Terlibat dalam Investigasi Tragedi Mina

JAKARTA (29/9) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq mengatakan Indonesia tak perlu mengikuti langkah politik negara lain yang menyudutkan Pemerintah Arab Saudi terkait tragedi Mina. Namun, Indonesia harus mempunyai sikap yang jelas untuk bisa ikut dalam proses investigasi tragedi Mina, sehingga pemerintah Arab Saudi memahami kenapa Indonesia harus dilibatkan dalam investigasi.

"Indonesia tidak perlu menghujat Saudi. Namun pihak Saudi harus cepat tangani kasus crane dan Mina secara transparan," katanya kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Selasa, 29 September 2015.

Mahfudz mendorong pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk segera mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta Gabungan pada Pemerintah Arab Saudi. Tim ini akan bekerja secara indipenden mencari penyebab terjadinya tragedi Mina.

"Yang diperlukan adalah kesadaran dan kemauan politik Pemerintah Saudi untuk mulai melibatkan negara-negara muslim dengan jumlah jemaah haji yang relatif besar dalam pengelolaan haji," katanya menambahkan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, bisa saja Pemerintah Indonesia atau negara lain tidak dilibatkan langsung dalam proses investigasi oleh Arab Saudi. Namun, Pemerintah Indonesia harus mengupayakan, minimal Indonesia terlibat dalam proses perencanaan dan supervisi investigasi.

"Ini semua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pengamanan haji ke depan."

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Sidiq.

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id


posted by @Adimin

Mendesak, RUU Penyandang Disabilitas Perlu Segera Disahkan

Jakarta (29/9) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohd Iqbal Ramzi mengatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas di DPR penting untuk segera diselesaikan.

Iqbal menjelaskan, bahwa semangat penyusunan RUU Penyandang disabilitas berbeda dengan Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. “UU No. 4 Tahun 1997 disusun berdasar pada charity based, sementara RUU Penyandang Disabilitas lebih berdasar pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Iqbal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Menurutnya, negara harus hadir secara maksimal dalam upaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai wujud kehadiran negara, lanjut Iqbal, maka perlu dibentuk sebuah badan atau komisi nasional bagi penyandang disabilitas.

“Di samping itu, negara juga perlu menyediakan fasilitator untuk penyandang disabilitas dalam menghadapi kasus hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku,” ujar legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu.

Iqbal mengemukakan, dalam RUU Penyandang disabilitas juga terdapat kewajiban Pemerintah maupun swasta untuk memberikan akomodasi yang layak (reasonable accomodation) kepada penyandang disabilitas pada berbagai fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pengadilandan fasilitas lainnya.

Selain itu, ungkap Iqbal, sebagai wujud pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah diharapkan memberikan konsesi berupa potongan harga kepada penyandang disabilitas.

“Misalnya untuk transportasi, rekreasi, tagihan listrik, pajak kendaraan, parker, dan lain-lain. Di sisi lain, Pemerintah pun memberikan insentif bagi pihak swasta yang memberikan keringanan bagi penyandang disabilitas berupa keringanan pajak,” papar Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas itu.

Lebih jauh Iqbal menjelaskan, RUU Penyandang Disabilitas juga merupakan wujud tindak lanjut dari komitmen negara Indonesia dalam merealisasikan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya telah mengundangkan hasil konvensi dalam UU No 19 tahun 2011.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Mohd Iqbal Ramzi (tengah).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kenalkan PKS ke Masyarakat, PKS Pauh Gelar Acara Silaturahim Bersama Warga

Padang – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Pauh gelar silaturahim pengurus bersama warga, sabtu (26/9). Kegiatan tersebut di gelar dalam rangka Open House kantor baru DPC PKS Kecamatan Pauh.

Ketua DPC PKS Pauh, Afriadi mengatakan Kantor DPC PKS Pauh yang terletak di Jalan Pisang ini lokasinya tepat di tengah pemukiman warga, untuk itu dalam rangka memperkenalkan PKS, pengurus bersilaturahim dengan masyarakat sekitar dengan menghadirkan seluruh Ketua DPRa PKS di Kecamatan Pauh.

Acara yang belangsung dari pagi hingga menjelang siang ini berjalan penuh keakraban. Di akhir acara seluruh pengurus dan masyarakat menikmati soto sambil menonton pemutaran film dokumenter kegiatan DPC PKS Pauh. 



posted by @Adimin

DPR Minta Aparat Ungkap Kasus Pengeroyokan Siswa di Aceh

Seulimum Aceh (29/9) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil meminta pihak kepolisian mengungkap kasus kematian seorang siswi kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Keunaloi, Seulimum, Aceh, Nurul Fatimah (11), yang diduga tewas akibat pengeroyokan yang dilakukan sejumlah siswa di sekolah tersebut, Rabu (16/9) lalu.

“Saya berharap agar kasus ini terungkap secara terang benderang, dan saya minta pihak kepolisian bekerja secara objektif dan transparan sehingga ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat terutama pihak sekolah, agar kejadian seperti ini bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi,” kata Nasir Djamil, disela lawatannya ke rumah korban di Desa Gampong Keunaloi, Seulimum Aceh Besar (28/9).

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyayangkan lambatnya respon sekolah maupun aparat kepolisian mengetahui kejadian kekerasan yang menimpa Nurul. Seharusnya, lanjut Nasir, pihak sekolah lebih responsif atas kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang menimpa anak muridnya. "Dan segera melaporkan kejadian ke kepolisian," ujar Nasir.

Lebih lanjut Nasir mengemukakan, dalam kasus kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap anak, korban cenderung diam dan keluarga tidak berani melaporkan ke aparat penegak hukum. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, ujar Nasir, perlu segera melakukan review terhadap aturan-aturan perlindungan anak, terutama melindungi anak dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru maupun sesama siswa.

"Sehingga terbangun sistem respon cepat terhadap kasus-kasus seperti ini," imbuh legislator dari daerah pemilihan Aceh itu.

Namun demikian, Nasir mengingatkan aparat penegak hukum untuk memperhatikan hak-hak anak dan model penjatuhan sanksi dalam proses peradilan anak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Karena pelaku masih di bawah umur, lanjut Nasir, sehingga model penjatuhan sanksi perlu dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. 

"Bisa berupa penjatuhan sanksi tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 SPPA, sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 71 SPPA, atau diikutsertakan dalam program pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah sesuai ketentuan Pasal 21 SPPA," ungkap Nasir.

Untuk itu, Nasir mendorong pemerintah untuk menggiatkan kembali masyarakat sadar hukum yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga ketika menjadi korban masyarakat tidak merasa sendiri.

“Perlu ditumbuhkan kembali gerakan sadar hukum di masyarakat, selain itu dibutuhkan pembelajaran pendidikan damai bagi siswa di sekolah, sehingga lingkungan sekolah dan ruang kelas itu menjadi tempat yang nyaman, anti kekerasan, serta anti pelecehan bagi siswa,” pungkas Nasir.

Dalam lawatan tersebut, turut mendampingi Nasir, Kasatreskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfudz, Kapolsek Seulimum H.Y Lubis, Danramil Seulimum, serta Kepala Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar, Affandi.

Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil (kiri) mengunjungi orang tua Nurul Fatimah (11) di Desa Gampong Keunaloi, Seulimum Aceh Besar, Senin (28/9). Nurul Fatimah merupakan siswi kelas VI MIN Keunaloi, Seulimum, Aceh, yang diduga tewas akibat pengeroyokan oleh sejumlah siswa di sekolah tersebut pada Rabu (16/9). 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Tapung Masuk Daerah Tercepat Pertumbuhan PKS

TAPUNG (27/9) – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Darmis menyebut wilayah Tapung merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan kader PKS tercepat.

“Wilayah Tapung, Tapung Hilir, dan Tapung Hulu ini termasuk wilayah subur, pertumbuhan kader PKS di sini termasuk salah satu yang tercepat,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan Pemilihan Umum Internal (PUI) di TPS Tapung Raya, Sabtu (27/9).

Karenanya, ia meminta kepada semua yang ada di kecamatan tersebut untuk terus melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. “Perbanyak silaturahim dengan seluruh lapisan masyarakat, dan tampil di depan saat masyarakat membutuhkan,” tambahnya.

Wilayah Kecamatan Tapung, Tapung Hilir, dan Tapung Hulu memang sangat luas. Dalam Pemilu lalu, meski dari dapil ini belum berhasil menempatkan kadernya di DPRD, namun perolehan suara PKS meningkat dari Pemilu sebelumnya.

Keterangan Foto: Ketua DPD PKS Kampar, Darmis.

Sumber: Humas PKS Kampar


posted by @Adimin

Sebagai Tuanrumah IORA, Padang Punya Banyak Kelebihan

Jakarta – Kota Padang akan menjadi tuanrumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Kesiapan Padang sebagai tuanrumah dipaparkan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo di depan pemirsa televisi iNews TV, Jumat (25/9) siang.

Talkshow yang disiarkan langsung dari stasiun televisi iNews TV di Jakarta, selain Walikota Padang, juga ikut hadir Yuri Oktavian Thamrin, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri sebagai pembicara. Yuri Oktavian memaparkan kenapa Padang dipilih sebagai tuanrumah IORA kali ini.

“Padang punya banyak kelebihan,” katanya kepada Ivo, presenter talkshow tersebut dan kepada seluruh pemirsa televisi iNews TV.

Dikatakan Padang punya banyak kelebihan karena sejak dahulunya Padang telah menjadi pintu gerbang di Sumatera bagian Barat. Pintu gerbang perekonomian dan mampu memproduksi cukup banyak hasil pertanian.

“Yang jelas Padang punya banyak hasil produksi yang terus diekspor ke luar melalui pelabuhan Teluk Bayur, sehingga dengan ditunjuknya Padang sebagai tuanrumah IORA ini menjadi poin penting bagi Padang dan daerah sekitarnya,” kata Yuri.

Sementara itu Walikota Padang sangat berterimakasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah menunjuk Padang sebagai tuanrumah IORA. Dukungan cukup besar kepada Kota Padang sangat memotivasi Padang untuk menyukseskan agenda tersebut.

“Terimakasih atas dukungan pemerintah pusat kepada kami untuk mempercayai dan mendukung penuh Padang sebagai tuanrumah IORA,” kata Mahyeldi.

Dikatakan Wako, sebelum IORA digelar, Padang telah lebih dahulu membentuk Indonesia-Indian Ocean Local Government Forum (IIOLGF). Dalam pertemuan kabupaten dan kota di Indonesia yang berada di sepanjang Samudera Hindia itu tercapai kesepakatan bersama yang nantinya akan dipaparkan kepada pemerintah pusat dengan harapan dapat disampaikan saat pelaksanaan IORA nanti.

“Sebagai ‘pemanas’ IORA, kami telah membentuk dan menggelar pertemuan dengan kabupaten/kota di sepanjang Samudera Hindia pada awal September lalu. Ketika itu sebanyak 70 kepala daerah kabupaten/kota hadir di Padang. Dan Alhamdulillah kita sudah membentuk kepengurusan IIOLGF tersebut,” kata Mahyeldi.

Di akhir talkshow, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri Oktavian berharap Padang sukses menjadi tuanrumah dan membawa harum nama bangsa di mata dunia. Ivo, presenter iNews TV juga turut mendoakan semoga pelaksanaan IORA dapat berlangsung sukses di Padang. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Kecerdasan Spiritual Penting Ditanamkan pada Anak Sejak Dini

Pekalongan (28/9) - Islamic Parenting dalam lingkungan keluarga sangat penting. Sebab pendidikan Islami yang diberikan orang tua dapat membentuk kecerdasan emosi dan spiritual anak.

"Pentingnya penanaman kecerdasan spiritual pada anak secara dini, anak kelak diharapkan akan memiliki kemampuan menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain disekitarnya," kata Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bidpuan KK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih.

Hal itu disampaikan Wirianingsih, saat menjadi pembicara di acara seminar kesehatan anak yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), di Pekalongan, Jawa Tengah, Ahad (27/9).

Wirianingsih berharap, ke depannya akan muncul kesadaran baru di masyarakat bahwa spritualitas dan agama menjadi dua faktor yang saling mendukung.

"Spiritualitas memberi jawaban keberadaan dan kesadaran, dan agama memberikan jawaban apa yang harus dan tidak dikerjakan seseorang," papar ibu dari 10 anak penghafal Alquran itu.

Seminar yang bertajuk "Holistic Care: Optimalisasi Perancang Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dalam Mewujudkan Generasi Berlian" itu dipadati 480 peserta yang terdiri dari bidan, perawat, dokter, dan orang tua. Usai seminar, politisi perempuan PKS yang pernah duduk di Komisi IX DPR RI itu, menghadiri silaturahim dengan masyarakat dan pengurus bidpuan PKS Kota Pekalongan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bidpuan KK) DPP PKS Wirianingsih saat menjadi pembicara di acara seminar kesehatan anak yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), di Pekalongan, Jawa Tengah, Ahad (27/9).

posted by @Adimin