Dua Solusi PKS Tekan Politik Biaya Tinggi

BANDUNG (9/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohihul Iman menyatakan perlu ada terobosan untuk menghindari jebakan politik biaya tinggi dan demokrasi prosedural.

“Perlu diadakan transformasi struktural agar sektor politik kita tidak centang perenang. Yang dipraktekkan bukan demokrasi substantif tapi lebih dominan demokrasi struktural dengan biaya politik yang sangat mahal,” kata Sohibul Iman dalam acara pembekalan anggota legislatif Jawa Barat di Bandung Jumat (9/10/2015).

Menurut Sohibul Iman, sistem proporsional tertutup bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif pilihan. “Tapi pelaksanaan sistem proporsional tertutup harus dipaketkan dengan sistem kaderisasi partai yang baik. Keduanya tak bisa dipisahkan,” tambahnya.

Sistem proporsional tertutup yang diterapkan tanpa adanya pengkaderan partai yang bagus hanya akan menghadirkan penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk yang baru. “Tanpa kaderisasi yang baik, sistem proporsional tertutup bisa dimanfaatkan oleh mereka yang suka menyogok pimpian partai agar mendapat nomor topi dalam urutan pemilu,” jelas Sohibul Iman.

Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menambahkan, transformasi struktural di bidang politik harus diimbangi dengan upaya mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dan mengoptimalkan bonus demografi yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ikatan sosial masyarakat juga perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak gampang disulut oleh isu-isu SARA dan tak jelas.

“Saya mendorong para kader PKS untuk menjadi agen kohesi sosial di tengah masyarakat. Kader PKS harus mampu menjadi perekat anak-anak bangsa dan menghindari terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat,” ungkap Sohibul Iman.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya politisi Islam untuk mendalami cara kerja pemerintahan dan negara yang lebih efektif sebagai respons dinamika yang terjadi di level lokal, nasional, maupun global.

“Politisi Muslim harus mempelajari cara kerja demokrasi dengan lebih baik dan secara bersamaan menyadari peran agama sebagai penyempurna cara kerja demokrasi dan negara. Memang banyak pekerjaan rumah untuk mengerjakan upaya ini agar mampu menghasilkan peradaban alternatif,” jelas Fahri.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menyimak pertanyaan peserta pembekalan anggota legislatif Jawa Barat, di Bandung, Jumat (9/10).

posted by @Adimin

Fahri Hamzah Optimistis Tiga Paket Kebijakan Bisa Perbaiki Ekonomi Indonesia

JAKARTA (9/10) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa tiga paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah membuktikan bahwa ada upaya serius untuk membenahi dan memulihkan kondisi ekonomi Tanah Air. Ia yakin, jika paket kebijakan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kegiatan usaha di Indonesia akan berjalan baik.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin mereformasi sistem penyelenggaran kegiatan usaha kita mulai dari perizinan, sampai soal keuangan dan sebagainya dan itu positif. Jadi paket-paket ini janji dari pemerintahan," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa langkah pemerintah berikutnya adalah memastikan tiga paket kebijakan bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Ia yakin jika kebijakan itu berjalan, kegiatan usaha akan lancar.

Fahri mengatakan bahwa pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi di Indonesia terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi segala pihak yang terlibat dalam investasi. Dengan kepastian tersebut, para investor akan dengan senang melakukan investasi di Indonesia.

"Uang itu sifatnya pengecut, dia tidak berani datang ke tempat yang tidak pasti. Satu tempat tidak pasti, dia pasti kabur ke tempat lain. Begitu pemerintah ciptakan suasana, pasti nyaman dan enak, uang akan datang dengan sendirinya," ujarnya.

Selain memastikan iklim investasi di Indonesia, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum. Ia menilai bahwa berbagai macam konflik yang terjadi di antara lembaga penegak hukum akan memunculkan kesan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi para investor.

"Ini yang saya takut dengan kekacauan hukum saat ini. Pemerintah perlu hentikan konflik di antara lembaga-lembaga hukum. Kalau tidak, uang itu tidak akan datang," kata dia.

Sebagai tambahan, Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada hari Rabu (7/10/2015). Paket ini melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan pada September 2015.

Sumber: http://nasional.kompas.com

posted by @Adimin

Politisi PKS: Penting Menjaga Empat Pilar di Saat Krisis

GROBONGAN (9/10) – Krisis kekeringan tengah melanda hampir sebagian besar wilayah di Tanah Air saat ini. Beban yang dialami masyarakat semakin bertambah dengan naiknya harga bahan-bahan pokok akibat pelambatan ekonomi.

Menghadapi situsasi demikian, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Gamari Sutrisno mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Empat Pilar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, Empat Pilar memang bukan 'obat mujarab' untuk menyelesaikan krisis. Namun dengan semangat dan kesadaran Empat Pilar itu, persatuan masyarakat dan ketertiban sosial akan tetap terjaga di tengah krisis.

Hal tersebut disampaikan Gamari saat menjawab pertanyaan sejumlah warga dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihannya, Desa Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (8/10).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, di tengah situasi saat ini, sangat penting untuk memperkuat kembali nasionalisme kebangsaan. 

"Melalui sosialisasi Empat Pilar ini, MPR berharap terjadi penguatan rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Meningkatnya empati terhadap kondisi sesama dan memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat," katanya mengutip dari rilis Humas PKS.

Menurut Gamari, krisis dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial akibat frustasi dan putus asa. Karena itu sikap saling menjaga, menasehati, menguatkan, dan kebersamaan sosial harus terus dijaga dalam situasi apapun.

Dia juga mengatakan, bukan hanya rakyat kecil yang harus menyadari Empat Pilar ini. Para penyelenggara negara sebagai pengambil kebijakan juga harus berpegang teguh pada Empat Pilar. Agar setiap kebijakan yang diputuskan tidak makin membebani masyarakat di tengah situasi sulit.

Ilustrasi Foto: Anggota Fraksi PKS MPR RI Gamari Sutrisno dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di Komplek SDIT Mutiasa Hati Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Ahad (10/5/2015).

Sumber: http://www.rmol.co

posted by @Adimin

Hidayat Nurwahid: PKS Tak Sepakat KPK Dibatasi 12 Tahun

JAKARTA (7/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sepakat pada usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin keberadaan lembaga antikorupsi itu hanya sampai 12 tahun mendatang.

Sejumlah fraksi di DPR RI mengusulkan revisi UU KPK, tapi fraksi PKS menolak usulan revisi itu, kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (7/10).

Hidayat Nurwahid mengatakan hal itu ketika menerima kunjungan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan menyelenggarakan sidang tanwir IMM di Manado, Sulawesi Utara, pada 28-31 Oktober 2015.

Dia menjelaskan pada usulan revisi UU KPK itu salah satu substansinya adalah membatasi keberadaan KPK hanya selama 12 tahun ke depan.

"Pertimbangannya, KPK adalah lembaga ad-hoc sehingga keberadaannya ada batas waktunya," katanya. Namun menurut Hidayat, KPK meskipun lembaga ad-hoc tapi tidak bisa dibatas keberadaannya hanya sampai 12 tahun ke depan.

Jika KPK dihapuskan, kata dia, maka lembaga penegakan hukum yang akan melakukan pemberantasan korupsi adalah kejaksaan dan kepolisian.

"Tidak ada jaminan kepolisian dan kejaksaan sudah independen dan profesional dalam memberantas korupsi pada 12 tahun mendatang," tegasnya.

Mantan Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap, DPR RI lebih fokus bekerja pada legislasi. Menurut dia, KPK yang sudah bekerja secara independen dan profesional justru perlu dikuatkan kewenanganya.

"Yang perlu diperbaiki, adalah koordinasi antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan, bukannya malah menghapus KPK," katanya.

Sumber: http://www.antaranews.com

posted by @Adimin

Al Aqsa Memanas, Jokowi Diminta Lebih Serius Mendukung Palestina

JAKARTA (9/10). Komitmen Presiden Joko Widodo mendukung kemerdekaan Palestina diharapkan tidak sebatas pencitraan. Belajar dari Soekarno, dukungan pemerintahan Jokowi terhadap Palestina seharusnya lebih vokal dan nyata di dunia internasional. 

Menurut anggota Komisi I bidang luar negeri, Ahmad Zainuddin, satu tahun pemerintahan Jokowi selama ini belum menunjukkan komitmen nyata dukungan terhadap Palestina kecuali pernyataan politik dalam pidato kampanye dan Hari Kemerdekaan RI beberapa waktu lalu. 

Zainuddin mencontohkan, beberapa minggu terakhir kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina meningkat, khususnya di Kompleks Al Aqsa di Yerusalem, Tepi Barat. Sudah lebih dari 200 orang terluka, 4 meninggal dan puluhan lainnya ditangkapi militer Israel. Kekerasan oleh militer Israel hingga hari ini masih berlangsung. Warga Palestina juga dibatasi untuk beribadah di masjid Al Aqsa. 

"Eskalasi ini bisa memicu gerakan intifada ketiga. Tapi tidak ada kecaman apapun dari pemerintah kita. Indonesia harus proaktif, berani menyeret Israel ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang. Belajarlah dari Soekarno," jelas Zainuddin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015). 

Anggota pengawas intelijen Komisi I DPR ini mendorong pemerintah agar lebih serius dalam memberi dukungan kepada Palestina. Misalnya dengan tetap mengalokasikan bantuan terhadap rakyat Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat. 

"Karena Indonesia ini bangsa besar. Kiprahnya dalam ketertiban dunia, perdamaian global, kemanusiaan semesta, pembelaan terhadap bangsa tertindas harus jelas, nyata dan dirasakan. Sesuai amanat UUD," tegas Zainuddin. 

Selain itu, politisi PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini juga mengingatkan agar Jokowi mengusahakan pembelaan terhadap Palestina saat bertemu dengan Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih, pada 26 Oktober mendatang. Jokowi, lanjut Zainuddin, harus berani mendesak Obama agar bersikap tegas terhadap anak emasnya, Israel. 

"Jika ingin solusi damai di Palestina, kuncinya ada di AS. Jokowi harus berani, berani seperti Soekarno," pungkasnya.

posted by @Adimin

PKS Dorong Aktivasi Satgas Perlindungan Anak

JAKARTA (6/10) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih melayat ke keluarga korban kekerasan anak, P (9) di Kelurahan Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10/2015).

Dalam kesempatan duka cita ini, anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut menyampaikan bahwa PKS mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya kepada pelaku kekerasan terhadap korban.

"Saya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa putri Bapak. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan pelaku kekerasan terhadapnya dapat segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum," pesan Wirianingsih kepada ayahanda almarhumah, Asep Saepulloh.

Dalam kesempatan ini pula Wirianingsih memberikan dukungan kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh yang mendampingi keluarga korban.

Wirianingsih mendukung langkah KPAI yang melakukan pendampingan psikis khususnya bagi ibunda korban. "Secara medis dan psikis, Ibunda terlihat masih terpukul atas kejadian ini. Kehadiran KPAI penting untuk menjaga kesehatan Beliau," tutur Pengurus Badan Musyawarah Organisasi Islam yang berpusat di Masjid Istiqlal ini.

PKS, Wirianingsih memaparkan, siap mendukung langkah KPAI untuk menggerakkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak mulai dari tingkat RT/RW. "Harus ada pencanangan kembali gerakan perlindungan anak nasional, mulai dari menteri, gubernur, sampai camat. Presiden yang harus instruksikan," tegas Wirianingsih.

Dalam kesempatan ini pula, Pemerhati Anak Seto Mulyadi menilai Revolusi Mental yang digaungkan Pemerintah harus mampu mengubah semua hal yang melanggar etika dan hukum.

"Termasuk mendirikan satgas untuk melaporkan pengaduan anak. Harus ada lembaga resmi yang fokus kepada anak, tidak bercampur dengan perempuan. Agar persoalan anak tidak melulu menjadi klaim antara ibu dan ayahnya," ujar Kak Seto.

Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (kanan) bersama Ayahanda Almarhumah saat takziah ke kediaman keluarga korban kekerasan, P (9), di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10). 

posted by @Adimin

PKS Berharap Paket Kebijakan Ekonomi III Bisa Gairahkan Partanian dan UMKM

JAKARTA (8/10) – Paket kebijakan ekonomi jilid III diharapkan bisa menstimulasi gairah sektor riil, khususnya di bidang pertanian dan UMKM.

"Paket kebijakan ekonomi jilid III ini juga diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat melalui penurunan harga BBM dan elpiji," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 8/10).

Selain itu, ungkapnya, pemerintah harus mempercepat dan mengefektifkan belanja serta melakukan stimulus lewat program-program cash transfer. Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Terkait dengan paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang dirilis pemerintah bulan lalu, menurut Ecky hampir tidak ada yang memiliki dampak jangka pendek. Manfaatnya baru terasa jangka panjang, paling cepat jangka menengah.

"Sebab menstimulasi investasi itu tak semudah hari ini membuat regulasi besok sudah ada swasta yang inves," pungkas Ecky.

Sumber: http://www.rmol.co



posted by @Adimin

Presiden PKS: Materi Revisi UU KPK Bukan Perbaikan Tapi Pelemahan

JAKARTA (7/10) – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan untuk dibahas. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak tegas revisi itu. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan hal itu merupakan salah satu bentuk pelemahan bagi KPK.

"Betul (kami menolak). Setelah kami pelajari isi materi tersebut, ternyata sangat jauh dari isi materi yang PKS miliki. Isi materi itu bukan perbaikan, tapi pelemahan KPK. Jelas kami tidak dalam posisi itu," ujar Sohibul kepada Liputan6.com, Rabu (7/10/2015).

Dia menyatakan jika perubahan itu mengatasnamakan DPR, maka perlu dibicarakan antarfraksi dan dinyatakan dalam satu sikap DPR.

"Kalau itu jadi inisiatif DPR, maka harus ada penyampaian sikap fraksi-fraksi terlebih dahulu, lalu dibahas menjadi satu sikap DPR. Ini membutuhkan waktu yang panjang, tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana kita 'dikejar waktu' untuk segera menyetujui materi-materi amandemen yang belum dibahas," tegas Sohibul.

Sohibul Iman menuturkan, kebutuhan untuk memperbaiki UU KPK setelah 15 tahun jelas ada. Tapi agar hasilnya konstruktif bagi pemberantasan korupsi dan bukan melemahkan, maka perubahan harus inisiatif pemerintah.

"Sebab pemerintah dapat dengan mudah mengonsolidasikan institusi penegak hukum untuk membuat usul perubahan. Setelah itu, diserahkan ke DPR. Lalu fraksi-fraksi di DPR memasukkan pendapat sikap partai masing-masing. Di situ akan terjadi proses yang konstruktif," pungkas Sohibul.

Sebelumnya, 6 fraksi di DPR mengusulkan perubahan UU KPK. Keenam fraksi itu, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar. Usulan itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa 6 Oktober 2015.

Sumber: http://news.liputan6.com

posted by @Adimin

Sektor Riil Terpukul, Pemerintah Harus Segera Bertindak

Jakarta (08/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyoroti banyaknya perumahan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi sejak awal tahun ini. Demikian disampaikan Ecky seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan APINDO, KADIN, dan perwakilan serikat-serikat buruh di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Politisi PKS ini menganggap perumahan atau PHK yang makin marak terjadi ini merupakan tanda sektor riil sudah benar-benar terpukul akibat perlambatan ekonomi yang terjadi. "Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah yang lebih bisa berefek langsung kepada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli,” kata Ecky.

Sejak awal tahun hingga bulan September lalu ada sekitar 725 ribu orang yang sudah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Bahkan di bulan September sendiri sekitar 210 ribu lebih pekerja mencairkan dana JHT. Sementara itu Dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan yang keluar sudah mencapai Rp 8,3 triliun.

Paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang dirilis pemerintah bulan lalu, menurut Ecky hampir tidak ada yang memiliki dampak jangka pendek. Manfaatnya baru terasa jangka panjang, paling cepat jangka menengah. "Sebab menstimulus investasi itu tak semudah hari ini membuat regulasi besok sudah ada swasta yang inves,” kata Ecky.

Ia berharap paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan datang bisa menstimulus gairah sektor riil khususnya di bidang pertanian dan UMKM. Paket kebijakan ekonomi jilid III ini juga diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat melalui penurunan harga BBM dan elpiji. Selain itu, pemerintah harus mempercepat dan mengefektifkan belanja serta melakukan stimulus lewat program-program cash transfer. "Agar bisa menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah,” kata Ecky.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Futsal Persahabatan PKS vs Perindo, Sohibul Iman Sarangkan Bola ke Gawang HT

Jakarta (7/10) - Tidak hanya piawai dalam politik, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman ternyata juga lihai dalam mengolah 'si kulit bundar' di lapangan hijau. Orang nomor satu di jajaran DPP PKS itu, berhasil menggocek hingga menyarangkan bola ke gawang lawan.

Kelihaian Sohibul Iman dalam memainkan bola terlihat saat PKS memenuhi 'tantangan' Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk bertanding futsal di lapangan futsal Kuningan Village, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/10) sore.

"Sebelum masuk DPR, sering main sepak bola, setelah jadi anggota DPR sudah jarang," ujar Sohibul Iman usai bertanding.

Sohibul Iman mengaku, sudah lama punya hobi bermain sepak bola. Bahkan sering bermain sepak bola sejak masih duduk di bangku kuliah saat di Jepang. Namun, sejak menjadi anggota DPR RI, mantan wakil ketua DPR ini mengaku hobinya mulai jarang dilakukan.

Pertandingan persahabatan yang digelar untuk menyambut HUT pertama Perindo itu, PKS berhasil menundukkan Perindo dengan skor 8-2. Sohibul Iman berhasil merobek gawang Perindo pada babak kedua.

Selain Sohibul Iman, Anggota Komisi III DPR Almuzammil Yusuf juga ikut bertanding di tim PKS. Sementara di tim Perindo, Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo ikut bertanding. Sebelum menghadapi PKS, Perindo lebih dulu menjajal ketangguhan Gerindra.

Selesai pertandingan, Sohibul Iman berbincang-bincang santai dengan HT. Pada kesempatan itu, Sohibul Iman berharap Perindo berkembang makin baik ke depan dalam rangka mendorong proses demokratisasi Indonesia.

"Semoga Perindo dapat ikut pemilu dan mendapat suara yang baik. Agar bisa sama-sama membangun bangsa," ujar Sohibul Iman.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kaos putih) menyarangkan bola ke gawang Perindo dalam Pertandingan Futsal Persahabatan PKS vs Perindo di Lapangan Futsal Kuningan Village, Setia Budi, Jakarta, Rabu (7/10).  

posted by @Adimin

PKS : Jika Serius, Silahkan Pemerintah Ajukan Revisi UU KPK

JAKARTA (7/10) – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf menerangkan alasan Fraksi PKS menolak revisi UU KPK No.30 tahun 2002 di Badan Legislasi DPR RI, Selasa (6/10/2015). Namun menurut Muzzammil, PKS tetap mempersilahkan Pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan UU KPK.

“Kami menolak revisi UU KPK inisiatif DPR. Jika pemerintah serius mengusulkan perubahan UU KPK silahkan ajukan revisi kepada DPR. Pemerintah akan mudah mengkoordinaskan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memberikan masukan," papar Anggota Badan Legislasi DPR RI ini dalam keterangan persnya, Rabu (7/10/2015).

Menurut Muzzammil, jika usulan perubahan UU KPK datang dari Pemerintah maka fraksi-fraksi di DPR akan menanggapi sesuai visinya masing-masing.

“Masing-masing fraksi akan menentukan posisinya secara jelas melalui argumennya dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah). Tidak ada ruang samar-samar seakan-akan semua setuju dengan rancangan perubahan UU KPK yang ada sekarang," terangnya.

Kendati demikian, kata Muzzammil, tidak menutup kemungkinan adanya revisi UU KPK untuk menutupi kekurangan UU KPK bukan untuk melemahkan posisinya.

“Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, PKS mengusulkan adanya Komite Etik KPK yang permanen agar tidak terjadi politisasi dan kriminalisasi kasus di tubuh KPK. Jadi jika ada oknum pimpinan atau pejabat KPK yang melanggar dapat langsung diberi sanksi tegas," pungkasnya. 

posted by @Adimin