HNW Jawab Tudingan PKS Bukan Asli Indonesia

METRO (14/11) - Partai Keadilan Sejahtera kembali menjawab pernyataan sejumlah pihak yang meragukan nasionalisme partai dakwah ini. Menurut Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, PKS lahir dari rahim Indonesia. PKS hadir di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“PKS kadang disebut dengan Wahabi, padahal kita tahu Kyai Haji Wahab Hasbullah pendiri NU. Kalau demikian PKS memang pendukung Kyai Wahab, atau bahasa arabnya Wahabi dan akhirnya juga mendukung Nahdhatul Ulama,” kata Hidayat yang akrab di panggil HNW dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Ia menambahkan, jika Wahabi diartikan terkait dan mengarah ke Arab Saudi, maka di sana tidak ada partai. Bagi Arab Saudi, partai termasuk bid’ah. Dalam sumber yang ada disebut-sebut jika bid’ah akan ke neraka. Maka jika PKS adalah partai yang disebut bid’ah maka tentu masuk neraka. 

“Bahasa mudahnya ngapain kita berjuang untuk membangun, merawat, serta berkhidmat untuk Indonesia melalui partai namun ujungnya harus ke neraka, tentu tidak demikian,” katanya.

“NgapainPKS ikut Pilkada kemudian mengusung Pak Abdul Hakim dan Mas Muchlido di Metro, jika ujungnya juga harus masuk neraka, tentu kita tidak ingin seperti ini.” 

Menurut HNW, upaya beragam pihak untuk mendiskreditkan PKS sudah tidak relevan. Mereka harus mengoreksi tudingannya. “Sebab jika terus dilanjutkan maka akan timbul fitnah dan hal ini dapat dipidana,” tegasnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Sumber: http://nasional.republika.co.id


posted by @Adimin

Fahri Hamzah: Dana Desa Naik Sigifikan, Namun Belum Sesuai Janji Presiden

Sumbawa (13/11) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dana desa naik signifikan dalam APBN 2016, namun hal ini masih belum sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye lalu. Demikian disampaikan Fahri ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jum'at (13/11).

"‎Jika sebelumnya 250 juta Rupiah per desa, tahun 2016 setiap desa minimal menerima 660 juta Rupiah. ‎Namun, itu masih kurang 50 persen dari janji Presiden pada kampanye lalu sebesar 1,4 miliar Rupiah per desa," kata Fahri.

Di hadapan konstituennya, Politisi PKS ini melaporkan APBN 2016 lebih besar dari APBN 2015. Jika pada pemerintahan sebelumnya APBN sebesar 2.039 triliun Rupiah, maka APBN 2016 sebesar 2.095 triliun Rupiah.

"‎Kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa, saya ingin menyampaikan bahwa DPR telah menyetujui, mengetuk palu APBN 2016 pada 30 Oktober lalu dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya," kata Fahri.

Dia menjelaskan, dengan peningkatan APBN tersebut, maka dana desa yang diterima setiap daerah pun akan naik lebih dua kali lipat. Lebih lanjut, Fahri berharap kucuran dana ini bisa membuat desa-desa membangun daerahnya sesuai dengan kompetensi dan kelebihannya masing-masing. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jum'at (13/11).

posted by @Adimin

Tutupi Identitas Politisi Soal Freeport, Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan

Jakarta (13/11) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mendesak Menteri ESDM Sudirman Said untuk membuka identitas politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi yang meminta saham PT Freeport, Papua. Pasalnya, Refrizal berpendapat, pencatutan tersebut adalah menyangkut kredibilitas pemerintah dalam memberantas mafia migas di tanah air.

“Jangan berkoar-koar di publik soal mafia ini dan itu, tetapi tidak pernah sebut nama mafia yang dimaksud. Bahkan proses hukum pun tidak pernah dilakukan, misalnya soal mafia Migas di Petral. Bila Pak Sudirman tetap bungkam, kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya,” papar Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini juga menegaskan jika Menteri Sudirman tidak berani untuk membuka hal tersebut, dikhawatirkan akan menjadi polemik yang tidak sehat bagi iklim demokrasi.

“Pak Sudirman harus membuka identitas politisi yang mencatut nama Jokowi, buka semuanya ke publik agar terang benderang. Bila ditutup-tutupi akan menjadi polemik yang tidak sehat bagi iklim demokrasi kita," jelas Refrizal.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said pernah menyebutkan ada seorang politisi tenar dan sangat berkuasa yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport. Sebagai imbalan, politisi tersebut mengaku sanggup mengurus perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2021.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kritik Budaya Zak Sorga Sangat Kekinian

JAKARTA (13/11) -- Pendiri Teater Kanvas, Zak Sorga mementaskan lakon ke-100 dari Teater Kanvas bertajuk Revolusi Burung di Gedung Pertunjukan, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/11/2015) malam.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang datang menikmati pertunjukan malam itu melihat karya-karya Zak Sorga sangat kontekstual dengan keadaan saat ini.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat lakon "Revolusi Burung" sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. "Budayawan ketika membuat kritik sosial selalu kontekstual," papar Kang Iman.

Kang Iman menilai karya-karya dari seorang Zak Sorga selalu sarat dengan dimensi kritik sosial dan nilai religius. "Dua hal itu yang selalu melekat dari karya-karya Bang Zak Sorga," sebut Kang Iman.

Kritik sosial dari para budayawan, papar Kang Iman, sangat perlu ditampilkan untuk mengingatkan masyarakat jika di tengah mereka sedang ada persoalan. Sementara nilai religius adalah jatidiri bangsa Indonesia yang tak bisa dilepaskan. 

"Berpadunya kebudayaan meterial dan kebudayaan spiritual selalu terlihat dari karya Bang Zak," imbuhnya. 

Dua kebudayaan tersebut, sebut Kang Iman, adalah modal untuk menuju masyarakat yang berbudaya tinggi dan luhur.

Revolusi Burung sendiri adalah naskah yang ditulis Zak Sorga tahun 1997. Saat itu ia menulis naskah teater ini untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Namun ternyata, kondisi saat ini tak banyak berubah. "Sehingga teater ini dipentaskan kembali," ujar dia.

Zak Sorga mengaku justru saat ini kondisinya lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. Karakter pemimpin saat ini sangat bias. Sementara pemimpin saat Orde Baru memiliki karakter khas yang kuat. "Sehingga enak dalam memerankan lakon pemimpin saat itu dalam teater. Tapi saat ini kami kesulitan menemukan karakter pemimpin sekarang seperti apa saat dilakonkan," terang dia. [pks.id]

Sumber: Fotografer: Hamid M/RelawanPKSFoto

posted by @Adimin

Sidak ke Pasar Indarung, Walikota Padang Masuk Selokan

PADANG (12/11) - Walikota Padang Mahyeldi Dt Marajo melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Indarung. Di sini, Walikota Padang masuk selokan dan membersihkan sampah yang menumpuk di dalam selokan tersebut. “Siapa yang membuang sampah ke dalam ini? Sampah ini bisa menjadi penyebab banjir,” tanya Walikota kepada pedagang yang berjualan di dekat selokan tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Walikota langsung turun ke beberapa selokan yang dijadikan para pedagang untuk membuang sampah dagangannya. Ia mengeluarkan sampah yang telah menumpuk tersebut. Walikota kembali menegaskan, jika pedagang masih saja membuang sampah ke selokan akan dilarang berjualan di sekitar lokasi itu lagi.

“Ini tak bisa dibiarkan, pedagang harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Banjir yang terjadi adalah karena kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Mari kita sama-sama menjaga agar sampah yang dihasilkan tak mengganggu lingkungan," ujar beliau.

Dikatakan Walikota, permasalahan sampah di pasar menjadi tanggung jawab petugas pasar dan lurah setempat. Barang dagangan yang ada sampahnya harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung, tidak dibuang keselokan karena akan menjadi penyebab banjir.

Ia mengatakan, semua pihak perlu saling mengingatkan. Sebab melihat kondisi saat ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Padang per 1 Januari 2015 mulai efektif menerapkan peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sampah.

"Bagi yang melanggar dan membuang sampah sembarangan di Kota Padang, diberikan sanksi maksimal Rp 5 juta atau denda tiga bulan kurungan. Kita perlu saling mengingatkan. Termasuk soal sampah yang ada di pasar ini, jika tidak maka banjir ini akan selalu menghantui kita,” ungkapnya.

Peninjauan Pasar Indarung dilakukan disela-sela mengunjungi lokasi banjir dan longsor di Batu Gadang. Dalam kesempatan itu, Walikota didampingi Kepala BPBD Damkar Kota Padang Dedi Henidal, Camat Lubuk Kilangan Syafwan dan Kabag Humas dan Protokol Pemko Padang Mursalim.(Charlie / Yurizal / Tafrizal / Mursalim)

Sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin

Walikota Padang Tinjau Lokasi Longsor dan Banjir

PADANG – Rasa empati kepada warganya kembali ditunjukkan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo. Musibah longsor dan banjir yang melanda Kota Padang, Rabu (11/11) malam membuat Walikota Padang yang sedang dinas di Jakarta langsung bertolak ke Padang.

Kamis (12/11) pagi, Walikota Padang langsung menuju lokasi yang terkena longsor dan banjir. Sekitar pukul 08.30 Wib, Mahyeldi sampai di Batu Gadang, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Di sini Walikota melihat langsung korban longsor dan meninjau langsung penyebab longsor.

Walikota menyebut penyebab terjadinya longsor di daerah itu karena landainya kontur tebing dan ‘gundulnya’ di bagian atas tebing tersebut. Sehingga begitu hujan datang tanah tersebut turun dan langsung menghantam rumah, tempat ibadah dan mushalla.

“Saat diperiksa ke bagian atas tebing, pohon banyak ditebang dan dikuliti hingga mati, sedangkan di bagian bawah mereka rapikan dengan menambah tanah. Sebetulnya terjadinya longsor dan banjir karena penggundulan dan lainnya,” kata Wako.

Topografi tanah di Kota Padang memang cukup labil, curah hujan juga cukup tinggi. Karena itu Walikota Padang mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memotong kayu dan pembalakan hutan. Walikota juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan tingginya curah hujan yang diprediksi hingga akhir Desember.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Camat Lubuk Kilangan Syafwan menyebut bencana longsor di Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, sebanyak dua rumah dihondoh longsor. Di dua rumah itu terdapat tiga Kepala Keluarga (KK) yakni Andi (29) bersama isteri dan dua anak. Kemudian Apriadi (31) beserta isteri dan dua anak. Serta Rosni (60) beserta tiga anak. Selain menghondoh dua rumah, longsor juga melanyau mushalla dan Sekolah Dasar (SD) 13 Batu Gadang.

“Korban longsor sudah diamankan ke rumah yang berada di dekat Kantor Lurah. Bantuan juga sudah diberikan,” ujar Syafwan.

Setelah itu, Walikota bertolak menuju Kampung Baru, Kecamatan Lubuak Bagaluang. Di sini Walikota juga melihat langsung rumah warga yang terendam banjir. Tidak hanya itu, Walikota juga menyambangi Batuang Taba XX, Kecamatan Lubuak Bagaluang. Di sini, Walikota juga melihat langsung rumah warga yang terendam banjir. Sebanyak 18 KK di lokasi ini terpaksa diungsikan.

Camat Lubuak Bagaluang Ances Kurniawan mengatakan sejumlah warga dilanyau banjir pada Rabu malam itu. Di Kelurahan Banuaran, 70 rumah terendam banjir. Sebanyak 425 jiwa dari 85 KK diungsikan ke SD 32. Di Kelurahan Parak Laweh, tujuh rumah dengan penghuni 30 jiwa ikut terendam.

Di Kelurahan Kampung Baru cukup parah lagi. Di sini, dua rumah hanyut terbawa air bah. Akan tetapi beruntung tidak ada korban jiwa. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Saba, rumah yang dihuni 20 jiwa ikut terendam. Dan di Kelurahan Gurun Lawas, 41 KK menjadi korban banjir.

“Di kelurahan Batuang Taba sebanyak 18 KK yang diantaranya terdapat tiga ibu hamil dan 13 balita diungsikan ke SD 24,” tukas Ances.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang Frisdawati Boer menyebut bantuan telah disebarkan ke tempat korban banjir dan longsor. Bantuan itu diantaranya perlatan masak, peralatan bayi, beras, panic dan kebutuhan lainnya.

“Untuk bantuan lain kita hitung dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” sebut Frisdawati.

Hingga berita ini diturunkan belum bisa dipastikan berapa jumlah kerugian akibat bencana banjir dan longsor. Kepala BPBD-PK Dedi Henidal mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian akibat banjir dan longsor. Namun pihaknya hanya bisa menaksir kerugian sementara di atas Rp 1 miliar.(Charlie / Yurizal / Tafrizal / Mursalim)

Sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin

Tonton Teater Revolusi Burung, Kang Iman: PKS Dukung Seni Pertunjukan

JAKARTA (13/11) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyempatkan diri menikmati pertunjukan Teater Kanvas dengan naskah Revolusi Burung di Gedung Pertunjukan, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/11/2015) malam.

Sohibul yang datang dengan jajaran pengurus DPP PKS sengaja ingin menonton seni teater yang disutradarai Zak Sorga itu sebagai bentuk dukungan terhadap seni pertunjukan Tanah Air.

Berkemeja batik, pria yang akrab disapa Kang Iman ini menekankan jika PKS sebagai partai politik dan parai dakwah ingin menghidupkan seluruh sektor masyarakat, termasuk budaya. "Kita dukung penuh pertunjukan teater para budayawan dan seniman. Jadi tidak hanya politik saja," ujar Kang Iman.

Kang Iman larut dalam pertunjukan kritik sosial dengan judul naskah Revolusi Burung yang dipentaskan selama dua jam itu. Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Kang Iman melihat ada beberapa dukungan pemerintah untuk seni pertunjukan yang belum memadai. "Meski sudah ada program namun saya lihat masih belum memadai," tandasnya.

Revolusi Burung sendiri adalah pertunjukan ke-100 teater Kanvas. Lakon dalam pertunjukan tersebut mengisahkan sekelompok merpati yang merupakan mayoritas dalam bangsa burung salah memilih pemimpin.

"Jangan sampai salah memilih pemimpin dalam karung," ungkap penulis naskah sekaligus sutradara, Zak Sorga pasca pertunjukan. [pks.id]

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

JAKARTA (11/11) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah serius melakukan investigasi terhadap beredarnya beras impor asal Vietnam yang masuk dan beredar secara ilegal di Sumatera. Jika tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dipastikan beras ilegal ini akan membanjiri sentra-sentra beras utama di Sumatera.

“Sejatinya temuan beras Vietnam ilegal ini sudah diketahui pemerintah dan bulog sejak lama, namun mereka seakan enggan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika saja ada keseriusan pemerintah, tentu saja masalah tata niaga beras tidak akan berlarut–larut,” kata Rofi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jambi Laode Amijaya Kamaludin menyebutkan beras Vietnam ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Beras Vietnam ini ilegal karena importasinya tidak dilakukan oleh Perum Bulog dan tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Situasi ini ditegaskan oleh peneliti beras dari Universitas Cantho Vietnam yang menyebutkan produksi beras Vietnam mengalami surplus 6-7 juta ton per tahun. Kelebihan produksi tersebut diserap oleh Cina sebanyak 2 juta ton, Indonesia 1-1,5 juta ton, dan Filipina 0,5-1 juta ton.

“Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan importasi beras di Tahun 2015, namun dalam perkembangannya wacana impor datang silih berganti dari pihak pemerintah sendiri. Sejalan dengan itu, proses audit kebutuhan data beras nasional tidak kunjung sinkron antara kementerian teknis, otoritas data, dan konsumen,” kata Rofi.

Politisi PKS ini menyatakan keberadaan beras impor ilegal telah meresahkan petani lokal karena komoditas ini harganya lebih murah, mudah disamarkan, dan sulit dideteksi perbedaannya dengan beras lokal. Melihat kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut.

Pertama, secara teknis melakukan verifikasi dan identifikasi pintu-pintu masuk tidak resmi yang seringkali dijadikan tempat masuk beras impor ilegal. Kedua, penguatan regulasi dengan membangun sistem koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bulog dan aparat penegak hukum berbasis real time dan terintegrasi. Ketiga, penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penyeludupan beras ilegal baik secara administratif maupun hukum positif agar mampu memberikan efek jera.

“Keberadaan beras impor ilegal dikhawatirkan menjadi salah satu basis data pemerintah terkait kesediaan cadangan beras nasional. Apa yang kita anggap beras lokal ternyata campuran beras impor ilegal, hal ini perlu diversifikasi secara serius,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi ini. [pks.id]

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Presiden PKS: Pahlawan Bukan Gelar Bawaan atau Rekaan

JAKARTA (11/11) - Hari Pahlawan Nasional di Indonesia diperingati setiap 10 November. Artinya, hari ini (Selasa, 20/11) rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan.

Bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, pahlawan bukan gelar bawaan atau rekaan, tapi penghormatan atas jasa-jasa bagi nusa dan bangsa.

"Mari berkarya tuk rakyat dan negeri tercinta," kata dia lewat akun @msi_sohibuliman, Selasa (10/11).

Menurut anggota DPR ini, hakikat kepahlawanan adalah kontribusi dan dedikasi, bukan atribusi. Berkarya nyata lebih esensi daripada gelar itu sendiri. "Ayo berkarya!" ajaknya.

Ia menjelaskan, menjadi pahlawan tidak harus muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal kecil. Berlaku jujur itu ciri seorang pahlawan. Tidak malas itu ciri seorang pahlawan. Tidak memgambil hak orang lain itu ciri seorang pahlawan. Mau memberi dan berbagi itu ciri seorang pahlawan.

"Dan menjaga kepentingan dan ketertiban umum itu juga ciri pahlawan," demikian Sohibul Iman. [pks.id]

Sumber: http://www.rmol.co/

posted by @Adimin

Hari Pahlawan Momentum Inspirasi Bagi Generasi Muda

JAKARTA (11/11) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan momentum Hari Pahlawan harus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, Hidayat menolak jika muncul anggapan bahwa hari yang biasa diperingati setiap tanggal 10 November ini peristiwa masa lalu semata.

"Abad 21 ini menantang. Banyak tokoh hebat yang menciptakan media sosial (twitter, facebook, whatsapp) yang memengaruhi pola hidup kita. Kalau anak-anak muda kita mengacu pada orang zaman dulu, orang Indonesia seperti sekarang adalah tokoh hebat. Orang di luar negeri itu sama dengan kita, sama-sama manusia," papar Hidayat saat talkshow Radio Republik Indonesia (RRI) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Selasa (10/11).

Anggota Komisi Pendidikan DPR ini juga menilai bahwa inspirasi yang berasal dari sejarah itu harus dibangun dari adanya perbaikan dalam sistem pendidikan sejarah di Indonesia. Mulai dari tingka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah, hingga perguruan tinggi. Atas dasar ini, Hidayat mendorong buku-buku sejarah bermutu agar segera disebarluaskan hingga ke pelosok Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang minim pendidikan sejarah, baik guru maupun bukunya.

“Kita tidak hidup di ruang kosong. Kita hidup dengan situasi di Indonesia. Daripada kita sekadar pelangkap data statistik,kita bisa jadi seorang pahlawan. Kita lihat sejarah, pahlawan berasal dari beragam suku dan latar profesi. Walaupun tidak harus dicita-citakan, kita bisa jadi pahlawan,” jelas doktor lulusan Universitas Islam Madinah Saudi Arabia ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Salim Segaf: Kader PKS, Teruslah Berprestasi

Tegal (10/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri berpesan kepada kader PKS untuk terus berkiprah di masyarakat. Terus mengukir prestasi dalam melayani umat.

"Tetap jaga semangat yang kuat dan terus berprestasi, lakukan pendekatan kepada umat dan tokoh-tokoh yang ada di daerah agar termotivasi untuk selalu bekerja keras," ujar Salim dalam silaturahmi dengan kader PKS Kabupaten/Kota Tegal di Gedung Politeknik Transportasi Kota Tegal, Ahad (8/11/2015).

Salim mengatakan PKS  lahir untuk memberikan  yang terbaik bagi bangsa dan negeri.  Sehingga slogan baru PKS “Berkhidmat untuk Rakyat” memang sudah menjadi kerjaan PKS sejak dulu.

Hadir dalam pertemuan itu sekitar 500 kader PKS dari  Tegal, Brebes, Pemalang dan Pekalongan. Selepas memberi motivasi dalam pertemuan itu, para kader PKS mengunjungi undangan Haul ke-83  Syekh Armia bin Kurdi  di Pondok Pesantren Attauhidiyyah Syekh Armia, Cikura, Bojong. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dalam silaturahmi dengan kader PKS Kabupaten/Kota Tegal di Gedung Politeknik Transportasi Kota Tegal, Ahad (8/11/2015).

posted by @Adimin