Salim Segaf: PKS Didirikan untuk Berkhidmat, Silakan Beri Kritik

BANJARMASIN (14/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menegaskan identitas PKS sebagai partai dakwah kepada tokoh-tokoh muslim Banjarmasin. Salim juga mengajak mereka ikut berkontrobusi bagi kebaikan PKS.

"PKS sampai 2020 akan membangun rumah-rumah aspirasi sampai ke daerah-daerah. Majelis-majelis taklim, pesantren, dan masyarakat lainnya. Silakan beri kritikan untuk PKS ke situ. Partai ini didirikan untuk berkhidmat," ujar Salim saat berdialog dengan sekitar 150 tokoh masyarakat Banjarmasin di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).

Tokoh-tokoh yang hadir dari majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, organisasi Islam, dan pengurus masjid. Dalam dialog itu, beberapa tokoh menyampaikan kritikan untuk PKS agar konsisten sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam, serta memberi harapan agar PKS benar-benar menjadi rahmat bagi semua golongan.

Salim mengatakan, sejak awal PKS (PK sebelumnya) didirikan dengan asas Islam sebagai partai dakwah. Politik hanya sebagai sarana berkhidmat untuk masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut menteri sosial era pemerintahan SBY ini, setiap kader PKS di manapun posisinya harus memahami betul visi partai dakwah dan ikhlas melayani masyarakat.

"Kalau ada kader yang tidak siap berkhidmat untuk rakyat, pecat saja sudah. Kalau ada laporan-laporan dan sudah diingatkan, tidak dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kalau dia misalnya anggota dewan, kita PAW (Pergantian Antar Waktu)," jelas doktor lulusan Madinah, Arab Saudi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Salim juga mengajak para tokoh Banjarmasin untuk memberi dukungan kepada kader PKS, Ibnu Sina, menjadi Walikota Banjarmasin pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Mari sama-sama kita doakan dan kita dukung untuk kemenangan kader PKS dalam pilkada nanti. Semoga dapat mengemban amanah sebaik-baiknya. Insya Allah," seru Salim.

Diketahui, PKS mengusung kadernya yang juga anggota DPRD Provinsi Kalsel sebagai calon walikota Banjarmasin dalam pilkada 9 Desember mendatang. Ibnu Sina berpasangan dengan Hermansyah yang juga anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP. Pasangan nomor urut tiga ini didukung Hanura, PAN, dan Gerindra. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah (Rakorwilda) Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).  

posted by @Adimin

Salim Segaf: Rekrut Kader Baru Bukan Hanya untuk Partai, Tapi Bangsa

BANJARMASIN (14/11) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan rekrutmen 2 juta kader baru hingga 2020. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menegaskan tujuan rekrutmen kader tidak hanya untuk PKS, tapi untuk kepentingan bangsa.

"PKS hadir untuk memberi kontribusi kepada bangsa, agar bangsa ini diperhitungkan. Karena itu PKS terdepan dalam pelayanan. PKS menyiapkan banyak kader bukan sekadar untuk partai saja, tapi untuk bangsa ini. Untuk melayani bangsa dan umat ini," ujar Salim dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah (Rakorwilda) Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).

Salim mengatakan, setiap kader PKS harus memiliki jiwa melayani umat. Jika semangat dan visi pelayanan ini tertanam kuat dan dijalankan dengan baik oleh setiap kader, menurut Salim, maka yakinlah PKS akan menang.

Mantan dubes RI untuk Arab Saudi ini juga mengatakan, setelah melakukan upaya pelayanan dan pemenangan, kader PKS tidak melupakan kekuatan tersembunyi (hidden power).

"Apa itu, yaitu maunah robbaniyah. Pertolongan dari Allah. Yang tidak kelihatan tapi itu yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau Allah sudah bersama kita, jangan pusing kita mau apa," jelas Salim. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah (Rakorwilda) Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).

posted by @Adimin

PKS Tinjau Langsung Kondisi Sekolah di Pedesaan Kalimantan

KATINGAN (14/11) - Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah (Kalteng) Heru Hidayat menyambangi sekolah satu atap di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (13/11/2015).

Heru berbaur dengan puluhan anak-anak pedesaan tersebut lantas berbagi motivasi. Heru memberikan motivasi belajar agar semangat anak-anak sekolah yang berada jauh dari perkotaan terus tumbuh dan terpelihara.

Menurut Heru, kegiatan memberi motivasi anak-anak sekolah pelosok adalah program yang dilakukan oleh DPW PKS Kalteng untuk bisa melihat lebih dekat kondisi pendidikan dan semangat anak-anak sekolah.

"Memotivasi anak-anak pedesaan harus dilakukan mengingat keterbatasan dan kondisi lingkungan," papar Heru.

Dalam kesempatan tersebut Heru bercerita bagaimana banyaknya anak-anak desa yang telah berhasil meniti karir maupun tugas. Banyak kendala dan keterbatasan dalam pendidikan di pelosok, baik itu prasarana, kondisi ekonomi keluarga, jarak yang jauh dari perkotaan dan akses informasi mengenai pendidikan.

Untuk bisa sampai ke sekolah satu atap tersebut dari Kota Palangka Raya saja, tim harus menempuh perjalanan sekitar dua jam sampai di Kereng Pangi. Setelah itu harus menyusuri jalan tanah yang masih rusak dan harus ditempuh dalam jangka waktu satu jam melewati kawasan yang pernah terbakar.

Selain memberi motivasi bersama anak-anak, pada kesempatan yang sama, Heru memberikan apresiasi kepada para guru yang telah mengajar dan bertugas di daerah tersebut selama lima tahun lebih.

Pihak desa yang hadir dalam kesempatan itu turut menyampaikan harapannya agar kondisi jalan menuju ke lokasi desa yang telah mengalami kerusakan untuk segera diperbaiki.

Heru melihat banyak potensi desa yang bisa di kembangkan yang berada di pelosok tersebut. "Kawasan Danau Bulat bisa dikelola dan digencarkan promosi wisata agar ekonomi masyarakat tumbuh," ujar Heru.

Salah seorang guru di desa tersebut, Saprudin mengutarakan harapannya kepada Heru agar ada sinergi antara pemerintah dengan semua pihak termasuk PKS membangun kawasan ekowisata.

Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah, Heru Hidayat (kanan, tengah) berbaur dan memberikan motivasi kepada puluhan anak-anak pedesaan saat menyambangi sekolah satu atap di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalteng, Jumat (13/11/2015). Foto - Ruli Renata/RPF

posted by @Adimin

DPR Upayakan Dana Desa Naik Setiap Tahun

Sumbawa (13/11) - ‎Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan DPR berupaya meningkatkan jumlah dana desa untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di daerah.

Fahri mengungkapkan hal ini menyusul naiknya anggaran dana desa pada tahun anggaran 2016 menjadi Rp 660 juta per desa setiap tahunnya dari semula Rp250 juta. Hal ini sejalan dengan naiknya APBN 2016 menjadi Rp 2.095 triliun dari Rp2.039 triliun.

"Kami akan upayakan dananya meningkat pada tahun-tahun mendatang. Desa yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan, maka dengan sistem pendanaan ini, pembangunan bisa dimulai dari desa. Dari dan oleh masyarakat sendiri agar terjadi percepatan pembangunan," kata Fahri dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat (13/11).

Politisi PKS ini berpendapat idealnya tiap desa di Indonesia mendapatkan dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun agar pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.

"Kami di DPR mendesak agar tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair. Itulah sebabnya kami menolak memberikan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jika dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya," kata Fahri.

Jika pemerintah sudah memiliki kemampuan APBN yang kuat, Fahri menilai jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp 2 miliar per desa per tahun.

"Jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jika APBN Indonesia terus meningkat," kata Fahri.

Ia mengkritik jumlah dana desa tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp 660 juta. Jumlah ini masih jauh di bawah janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye sebesar Rp 1,4 miliar per desa.

"Namun itu masih kurang 50 persen dari janji presiden pada kampanye sebesar Rp 1,4 miliar per desa," kata Fahri. 

Lebih lanjut Fahri meminta tiap desa yang mendapatkan dana ini agar produktif membangun desanya sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktivitas masyarakat seperti membangun listrik desa maupun akses jalan. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat (13/11).

posted by @Adimin

Teror Paris, Peringatan Bagi Indonesia

JAKARTA (14/11) - Dikabarkan 153 orang tewas akibat teror di Paris, Prancis yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan ISIS.

Anggota Komisi I DPR Sukamta berbelasungkawa atas jatuhnya korban-korban tersebut. Dia juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Prancis harus memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) aman.

"Mengecam tindak kekerasan ini termasuk meminta dunia untuk mengecam dan bereaksi keras juga terhadap sumber terorisme," ujar Sukamta kepada Okezone, Sabtu (14/11/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, tindak kekerasan seperti di Paris merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Karenanya, negara-negara lain juga harus ikut berperang memberantas kelompok radikal tersebut.

"Oleh karena itu, seluruh bangsa harus bersatu melawan aksi terorisme," katanya.

Dia menambahkan, seandainya insiden tersebut dilakukan kelompok radikal ISIS, sepertinya ini merupakan skenario untuk menciptakan konflik yang lebih besar.

Pasalnya, kata dia, Rusia dan Eropa saat ini juga dihadapkan dalam konflik ISIS di Timur Tengah, dan kini sekarang giliran Eropa juga mau diseret ke dalam konflik ini.

Karenanya, dengan adanya konflik di Timur Tengah ini, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara Asia seperti Indonesia juga akan ditarik untuk terlibat.

"Oleh karenanya, insiden ini bisa jadi peringatan bagi kita di Indonesia agar lebih bersatu dan bersiap memberantas terorisme. Karena bisa saja Indonesia dijadikan seperti Paris ini kalau kita tidak serius untuk mencegah terorisme," tuturnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta.

Sumber: http://news.okezone.com

posted by @Adimin

HNW Jawab Tudingan PKS Bukan Asli Indonesia

METRO (14/11) - Partai Keadilan Sejahtera kembali menjawab pernyataan sejumlah pihak yang meragukan nasionalisme partai dakwah ini. Menurut Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, PKS lahir dari rahim Indonesia. PKS hadir di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“PKS kadang disebut dengan Wahabi, padahal kita tahu Kyai Haji Wahab Hasbullah pendiri NU. Kalau demikian PKS memang pendukung Kyai Wahab, atau bahasa arabnya Wahabi dan akhirnya juga mendukung Nahdhatul Ulama,” kata Hidayat yang akrab di panggil HNW dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Ia menambahkan, jika Wahabi diartikan terkait dan mengarah ke Arab Saudi, maka di sana tidak ada partai. Bagi Arab Saudi, partai termasuk bid’ah. Dalam sumber yang ada disebut-sebut jika bid’ah akan ke neraka. Maka jika PKS adalah partai yang disebut bid’ah maka tentu masuk neraka. 

“Bahasa mudahnya ngapain kita berjuang untuk membangun, merawat, serta berkhidmat untuk Indonesia melalui partai namun ujungnya harus ke neraka, tentu tidak demikian,” katanya.

“NgapainPKS ikut Pilkada kemudian mengusung Pak Abdul Hakim dan Mas Muchlido di Metro, jika ujungnya juga harus masuk neraka, tentu kita tidak ingin seperti ini.” 

Menurut HNW, upaya beragam pihak untuk mendiskreditkan PKS sudah tidak relevan. Mereka harus mengoreksi tudingannya. “Sebab jika terus dilanjutkan maka akan timbul fitnah dan hal ini dapat dipidana,” tegasnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Sumber: http://nasional.republika.co.id


posted by @Adimin

Fahri Hamzah: Dana Desa Naik Sigifikan, Namun Belum Sesuai Janji Presiden

Sumbawa (13/11) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dana desa naik signifikan dalam APBN 2016, namun hal ini masih belum sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye lalu. Demikian disampaikan Fahri ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jum'at (13/11).

"‎Jika sebelumnya 250 juta Rupiah per desa, tahun 2016 setiap desa minimal menerima 660 juta Rupiah. ‎Namun, itu masih kurang 50 persen dari janji Presiden pada kampanye lalu sebesar 1,4 miliar Rupiah per desa," kata Fahri.

Di hadapan konstituennya, Politisi PKS ini melaporkan APBN 2016 lebih besar dari APBN 2015. Jika pada pemerintahan sebelumnya APBN sebesar 2.039 triliun Rupiah, maka APBN 2016 sebesar 2.095 triliun Rupiah.

"‎Kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa, saya ingin menyampaikan bahwa DPR telah menyetujui, mengetuk palu APBN 2016 pada 30 Oktober lalu dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya," kata Fahri.

Dia menjelaskan, dengan peningkatan APBN tersebut, maka dana desa yang diterima setiap daerah pun akan naik lebih dua kali lipat. Lebih lanjut, Fahri berharap kucuran dana ini bisa membuat desa-desa membangun daerahnya sesuai dengan kompetensi dan kelebihannya masing-masing. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jum'at (13/11).

posted by @Adimin

Tutupi Identitas Politisi Soal Freeport, Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan

Jakarta (13/11) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mendesak Menteri ESDM Sudirman Said untuk membuka identitas politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi yang meminta saham PT Freeport, Papua. Pasalnya, Refrizal berpendapat, pencatutan tersebut adalah menyangkut kredibilitas pemerintah dalam memberantas mafia migas di tanah air.

“Jangan berkoar-koar di publik soal mafia ini dan itu, tetapi tidak pernah sebut nama mafia yang dimaksud. Bahkan proses hukum pun tidak pernah dilakukan, misalnya soal mafia Migas di Petral. Bila Pak Sudirman tetap bungkam, kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya,” papar Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini juga menegaskan jika Menteri Sudirman tidak berani untuk membuka hal tersebut, dikhawatirkan akan menjadi polemik yang tidak sehat bagi iklim demokrasi.

“Pak Sudirman harus membuka identitas politisi yang mencatut nama Jokowi, buka semuanya ke publik agar terang benderang. Bila ditutup-tutupi akan menjadi polemik yang tidak sehat bagi iklim demokrasi kita," jelas Refrizal.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said pernah menyebutkan ada seorang politisi tenar dan sangat berkuasa yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport. Sebagai imbalan, politisi tersebut mengaku sanggup mengurus perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2021.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kritik Budaya Zak Sorga Sangat Kekinian

JAKARTA (13/11) -- Pendiri Teater Kanvas, Zak Sorga mementaskan lakon ke-100 dari Teater Kanvas bertajuk Revolusi Burung di Gedung Pertunjukan, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/11/2015) malam.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang datang menikmati pertunjukan malam itu melihat karya-karya Zak Sorga sangat kontekstual dengan keadaan saat ini.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat lakon "Revolusi Burung" sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. "Budayawan ketika membuat kritik sosial selalu kontekstual," papar Kang Iman.

Kang Iman menilai karya-karya dari seorang Zak Sorga selalu sarat dengan dimensi kritik sosial dan nilai religius. "Dua hal itu yang selalu melekat dari karya-karya Bang Zak Sorga," sebut Kang Iman.

Kritik sosial dari para budayawan, papar Kang Iman, sangat perlu ditampilkan untuk mengingatkan masyarakat jika di tengah mereka sedang ada persoalan. Sementara nilai religius adalah jatidiri bangsa Indonesia yang tak bisa dilepaskan. 

"Berpadunya kebudayaan meterial dan kebudayaan spiritual selalu terlihat dari karya Bang Zak," imbuhnya. 

Dua kebudayaan tersebut, sebut Kang Iman, adalah modal untuk menuju masyarakat yang berbudaya tinggi dan luhur.

Revolusi Burung sendiri adalah naskah yang ditulis Zak Sorga tahun 1997. Saat itu ia menulis naskah teater ini untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Namun ternyata, kondisi saat ini tak banyak berubah. "Sehingga teater ini dipentaskan kembali," ujar dia.

Zak Sorga mengaku justru saat ini kondisinya lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. Karakter pemimpin saat ini sangat bias. Sementara pemimpin saat Orde Baru memiliki karakter khas yang kuat. "Sehingga enak dalam memerankan lakon pemimpin saat itu dalam teater. Tapi saat ini kami kesulitan menemukan karakter pemimpin sekarang seperti apa saat dilakonkan," terang dia. [pks.id]

Sumber: Fotografer: Hamid M/RelawanPKSFoto

posted by @Adimin

Sidak ke Pasar Indarung, Walikota Padang Masuk Selokan

PADANG (12/11) - Walikota Padang Mahyeldi Dt Marajo melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Indarung. Di sini, Walikota Padang masuk selokan dan membersihkan sampah yang menumpuk di dalam selokan tersebut. “Siapa yang membuang sampah ke dalam ini? Sampah ini bisa menjadi penyebab banjir,” tanya Walikota kepada pedagang yang berjualan di dekat selokan tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Walikota langsung turun ke beberapa selokan yang dijadikan para pedagang untuk membuang sampah dagangannya. Ia mengeluarkan sampah yang telah menumpuk tersebut. Walikota kembali menegaskan, jika pedagang masih saja membuang sampah ke selokan akan dilarang berjualan di sekitar lokasi itu lagi.

“Ini tak bisa dibiarkan, pedagang harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Banjir yang terjadi adalah karena kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Mari kita sama-sama menjaga agar sampah yang dihasilkan tak mengganggu lingkungan," ujar beliau.

Dikatakan Walikota, permasalahan sampah di pasar menjadi tanggung jawab petugas pasar dan lurah setempat. Barang dagangan yang ada sampahnya harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung, tidak dibuang keselokan karena akan menjadi penyebab banjir.

Ia mengatakan, semua pihak perlu saling mengingatkan. Sebab melihat kondisi saat ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Padang per 1 Januari 2015 mulai efektif menerapkan peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sampah.

"Bagi yang melanggar dan membuang sampah sembarangan di Kota Padang, diberikan sanksi maksimal Rp 5 juta atau denda tiga bulan kurungan. Kita perlu saling mengingatkan. Termasuk soal sampah yang ada di pasar ini, jika tidak maka banjir ini akan selalu menghantui kita,” ungkapnya.

Peninjauan Pasar Indarung dilakukan disela-sela mengunjungi lokasi banjir dan longsor di Batu Gadang. Dalam kesempatan itu, Walikota didampingi Kepala BPBD Damkar Kota Padang Dedi Henidal, Camat Lubuk Kilangan Syafwan dan Kabag Humas dan Protokol Pemko Padang Mursalim.(Charlie / Yurizal / Tafrizal / Mursalim)

Sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin

Walikota Padang Tinjau Lokasi Longsor dan Banjir

PADANG – Rasa empati kepada warganya kembali ditunjukkan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo. Musibah longsor dan banjir yang melanda Kota Padang, Rabu (11/11) malam membuat Walikota Padang yang sedang dinas di Jakarta langsung bertolak ke Padang.

Kamis (12/11) pagi, Walikota Padang langsung menuju lokasi yang terkena longsor dan banjir. Sekitar pukul 08.30 Wib, Mahyeldi sampai di Batu Gadang, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Di sini Walikota melihat langsung korban longsor dan meninjau langsung penyebab longsor.

Walikota menyebut penyebab terjadinya longsor di daerah itu karena landainya kontur tebing dan ‘gundulnya’ di bagian atas tebing tersebut. Sehingga begitu hujan datang tanah tersebut turun dan langsung menghantam rumah, tempat ibadah dan mushalla.

“Saat diperiksa ke bagian atas tebing, pohon banyak ditebang dan dikuliti hingga mati, sedangkan di bagian bawah mereka rapikan dengan menambah tanah. Sebetulnya terjadinya longsor dan banjir karena penggundulan dan lainnya,” kata Wako.

Topografi tanah di Kota Padang memang cukup labil, curah hujan juga cukup tinggi. Karena itu Walikota Padang mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memotong kayu dan pembalakan hutan. Walikota juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan tingginya curah hujan yang diprediksi hingga akhir Desember.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Camat Lubuk Kilangan Syafwan menyebut bencana longsor di Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, sebanyak dua rumah dihondoh longsor. Di dua rumah itu terdapat tiga Kepala Keluarga (KK) yakni Andi (29) bersama isteri dan dua anak. Kemudian Apriadi (31) beserta isteri dan dua anak. Serta Rosni (60) beserta tiga anak. Selain menghondoh dua rumah, longsor juga melanyau mushalla dan Sekolah Dasar (SD) 13 Batu Gadang.

“Korban longsor sudah diamankan ke rumah yang berada di dekat Kantor Lurah. Bantuan juga sudah diberikan,” ujar Syafwan.

Setelah itu, Walikota bertolak menuju Kampung Baru, Kecamatan Lubuak Bagaluang. Di sini Walikota juga melihat langsung rumah warga yang terendam banjir. Tidak hanya itu, Walikota juga menyambangi Batuang Taba XX, Kecamatan Lubuak Bagaluang. Di sini, Walikota juga melihat langsung rumah warga yang terendam banjir. Sebanyak 18 KK di lokasi ini terpaksa diungsikan.

Camat Lubuak Bagaluang Ances Kurniawan mengatakan sejumlah warga dilanyau banjir pada Rabu malam itu. Di Kelurahan Banuaran, 70 rumah terendam banjir. Sebanyak 425 jiwa dari 85 KK diungsikan ke SD 32. Di Kelurahan Parak Laweh, tujuh rumah dengan penghuni 30 jiwa ikut terendam.

Di Kelurahan Kampung Baru cukup parah lagi. Di sini, dua rumah hanyut terbawa air bah. Akan tetapi beruntung tidak ada korban jiwa. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Saba, rumah yang dihuni 20 jiwa ikut terendam. Dan di Kelurahan Gurun Lawas, 41 KK menjadi korban banjir.

“Di kelurahan Batuang Taba sebanyak 18 KK yang diantaranya terdapat tiga ibu hamil dan 13 balita diungsikan ke SD 24,” tukas Ances.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang Frisdawati Boer menyebut bantuan telah disebarkan ke tempat korban banjir dan longsor. Bantuan itu diantaranya perlatan masak, peralatan bayi, beras, panic dan kebutuhan lainnya.

“Untuk bantuan lain kita hitung dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” sebut Frisdawati.

Hingga berita ini diturunkan belum bisa dipastikan berapa jumlah kerugian akibat bencana banjir dan longsor. Kepala BPBD-PK Dedi Henidal mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian akibat banjir dan longsor. Namun pihaknya hanya bisa menaksir kerugian sementara di atas Rp 1 miliar.(Charlie / Yurizal / Tafrizal / Mursalim)

Sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin