Indonesia Negara Berdaulat, Freeport Harus Patuh UU Minerba

Jakarta (17/12) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus mematuhi UU Minerba. Demikian disampaikan Iskan dalam Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap "Tegakkan Kedaulatan Negara di Tambang Freeport" di Ruang GBHN Nusantara V MPRI RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/12).

“Kita ini negara berdaulat. Freeport harus mematuhi UU Minerba,” kata Iskan.

Anggota Dewan dari) Sumatera Utara II ini juga mengatakan PKS mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Freeport dan mengajukan Hak Angket kepada pemerintah. Ia juga mendukung pemeriksaan oknum pejabat pemerintah yang manipulatif dan bersekongkol dengan Freeport.

“PKS setuju Pansus Freeport, akan kita buktikan dan buka selebar-lebarnya. PKS siap memperjuangkannya, agar kita tak punya beban sejarah,” kata Iskan.

Dengan berlakunya UU Minerba No. 4 Tahun 2009, PTFI berkewajiban menyesuaikan seluruh ketentuan dalam Kontrak Karya (KK) dengan ketentuan yang ada dalam UU Minerba. Pelaksanaan penyesuaian ketentuan KK ini berlangsung dalam proses renegosiasi kontrak yang antara lain difokuskan pada penentuan luas wilayah, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaan produk dalam negeri, peningkatan penerimaan negara, kewajiban smelting dalam negeri dan penetapan periode kontrak. Namun meskipun proses renegosiasi telah berlangsung lebih dari 5 tahun, PTFI tetap menolak mematuhi perintah UU Minerba No. 4 Tahun 2009.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Ibuku, Inspirasiku

oleh Lisa Epriani

"Kamu sudah yakin mau berjilbab, Nak?" tanya Ibu ketika nonton tv.

"Iya Bu, niat ini sudah bulat...Bismillah."

Pertanyaan sekitar lima belas tahun ini tak pernah aku lupa, karena ini awal aku memantapkan hati untuk menggapai hidayah-Nya. Ibu sempat melarang karena khawatir aku labil, hingga tak bertahan lama memakai pakaian takwa ini. Walaupun tak setuju Ibu tetap membelikanku beberapa pakaian juga jilbab. Jilbab yang Ibu berikan masih aku simpan dan sesekali aku kenakan.

Ujian itu datang, setengah tahun setelah aku memantapkan hati untuk berjilbab. Allah memanggil Ibuku dalam proses persalinan. Ibu syahid dalam berjuang melahirkan adik keduaku, di usia 38 tahun. Bukan hanya Ibu tapi calon adikku belum sempat lagi melihat dunia.

Ujian ini membuatku hampir saja melepas kembali pakaian takwa ini. Aku menyebutnya ujian kemantapan hati. Aku merasa Allah tak adil, di saat aku bersungguh-sungguh tapi justru dikoyak oleh ujian ini. Tapi perkataan dan nasehat-nasehat Ibu kembali terngiang, bahwa Allah sesungguhnya memberi ujian sepaket dengan solusinya. Tapi apalah daya terpuruk tetap saja aku dan adikku rasakan, kami ditinggal Ibu masih dalam keadaan labil. Begitulah, aku memutuskan untuk tetap mengenakan jilbab dan terus berproses memperbaiki diri, mengenakan jilbab yang lebih sesuai syariat. Aku yang terbiasa berpakaian menyerupai laki-laki mulai berproses mengenakan gamis, rok dan jilbab yang lebih panjang menutupi dada.

Jika aku melepas jilbab, justru aku kalah dalam melewati ujian ini. Aku yakin Allah Maha Baik dan tak pernah membiarkan hambanya sendirian, selalu dijaga dan dilindungi. Alhamdulillah setelah kepergian Ibunda sekitar empat belas tahun lalu hingga sekarang akupun tetap istiqomah dengan jilbabku, begitupun adikku yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak laki-laki sekarang juga telah menggunakan pakaian takwa. Yaa Rabb jaga kami agar senantiasa istiqomah, jangan Kau lepaskan hidayah ini dari kami. Aamiin.

Keyakinan Berhijab

Aku memakai hijab saat kuliah semester dua, berteman dengan orang-orang shalih dan shalihah membuatku terus belajar tentang Islam dan mengetahui mengapa seorang muslimah berhijab dan bahwa sesungguhnhya Allah menyayangi muslimah dengan hijab.

Perintah Allah seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 31 yang artinya: 

"Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra meraka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

Begitupula perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 59 yang artinya: 

"Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutup jilbabnya (jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada) ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak digangu. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang."

Dua ayat tersebut adalah panduan yang melekat mengapa seorang muslimah dan khususnya aku mengapa menggunakan jilbab. Jadi tidak hanya melaksanakan tanpa ilmu.

“Kecupan Terakhir untuk Ibu”

Awal 2003, aku wisuda, masuk jadi salah satu lulusan terbaik dengan IPK 3,53. Janganlah pernah ragu akan pertolongan Allah. Jika kita senantiasa berdakwah dalam mensyiarkan agama-Nya, maka urusan dunia semoga dimudahkan-Nya. Dan aku membuktikannya, di tengah keterpurukan saat ditinggal Ibu. Kondisi keuangan yang tidak baik, hidup mandiri berdua dengan adik di Ibukota, karena setahun setelah Ibu meninggal ayah kembali ke kampung halamannya. Tak ada yang sulit jika Allah menghendaki.

Akhirnya bisa punya notebook sendiri di tahun 2012, menyalurkan hobi dan meraih impian semoga lebih dimudahkan. Selama ini aku sering ikut lomba menulis, pernah kirim naskah pakai mesin tik manual atau ke rental komputer, walau sering kali naskah tak dimuat. Tapi seperti itulah kegagalan bukan menjadi penghalang untuk berhenti berkarya.

Salah satu anggota di group WA (WhatsApp) ternyata penggemar aktris cantik berjilbab Oki Setiana Dewi (OSD).

"Ada lomba menulis di blog OSD, temanya tentang kepergian orang-orang tercinta, deadlinesatu minggu lagi, ikutan yuk." Begitu salah satu isi chat Dewi.

"Wah, makasih infonya Dewi." Ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan buatku.

Tema kepergian aku tulis dalam sebuah cerpen, tulisan tentang kepergian Ibu. Hampir saja aku tak jadi mengirimkan cerpen ini. Karena hampir tak selesai mengerjakannya, penuh kenangan dan diiringi oleh basah di pipi dalam menulisnya. Tapi adikku yang juga membaca hasilnya, turut menyemangati.

"Ayo selesaikan kak, kamu bisa. Kisah kita pasti bisa jadi pelajaran  dan semoga bermanfaat, menang atau kalah belakangan," ujar Hanum menyemangatiku.

Naskah selesai dan terkirim dua jam sebelum lomba ditutup, kebiasaan ide mengalir di akhirdeadline.

Ternyata seminggu kemudian diumumkan di blog OSD sebagai 40 kisah terbaik, tidak menyangka. Hingga terakhir bisa juara dengan tiga yang terbaik. Cerpen yang aku beri judul "Kecupan Terakhir untuk Ibu" dan inspirasi dari kisah Ibuku sendiri ternyata bisa menggugah, Alhamdulillah.

Terima kasih Ibu, engkau telah menjadi inspirasiku.

Ilustrasi: Istimewa.

posted by @Adimin

Tujuh Paket Kebijakan Tidak Signifikan Perbaiki Ekonomi Indonesia

Jakarta (17/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai tujuh paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak signifikan untuk mendorong perbaikan perekonomian Indonesia. 

Oleh karena, menurut Jazuli, paket kebijakan ekonomi tersebut berdimensi jangka panjang, khususnya pada persoalan deregulasi dan debirokratisasi. 

Jazuli menyampaikan hal ini di sela-sela Seminar Refleksi Akhir Tahun “Evaluasi Paket Kebijakan dan Outlook Ekonomi Indonesia” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

“Padahal, kebijakan-kebijakan maraton yang telah dikeluarkan ituharus terjawab secara cepat atas kondisi yang terjadi. Untuk itu, perlu kiranya mengevaluasi efektivitas dari sejumlah paket kebijakan ekonomi ini,” jelas Jazuli.

Jazuli menyoroti, salah satu persoalan yang harus dijawab cepat oleh pemerintah adalah melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin. Menurut Jazuli, data BPS per Agustus 2015 menunjukkan TPT melonjak dari 5,94 persen menjadi 6,18 persen pada periode yang sama tahun lalu (yoy). Bahkan selama setahun terakhir, angka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 320 ribu jiwa.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS berupaya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini dengan cara menerima masukan dari banyak pakar yang kompeten di bidangnya masing-masing,” jelas Legislator dari daerah pemilihan Banten ini.

Seminar Refleksi Akhir Tahun “Evaluasi Paket Kebijakan dan Outlook Ekonomi Indonesia” menghadirkan beberapa narasumber, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga riset ekonomi. Diantaranya, Fadhil Hasan (Ekonom Senior INDEF), Handi Risza Idris (Bidang Ekuintek-LH DPP PKS), Hidayat Amir (Peneliti Senior BKF Kementerian Keuangan), dan Rifki Ismail (Peneliti Senior Bank Indonesia). [kabarpks.com]

posted by @Adimin

PKS: "Tak Ada Pencopotan Fahri Hamzah"

JAKARTA - DPP PKS membantah kabar yang menyebut Fahri Hamzah diminta mundur menyusul langkah Setya Novanto. Sekjen DPP PKS Taufik Ridlo memastikan, PKS berketetapan untuk tetap memastikan posisi Fahri Hamzah di pimpinan DPR.

"Setahu saya enggak ada pencopotan Fahri Hamzah dari jabatannya. Namanya juga berita, kadang tak benar," katanya, Kamis (17/12).

Taufik menegaskan, hingga saat ini tak ada informasi demikian di internal PKS. Ia bahkan meminta sejumlah pihak untuk memastikan siapa yang menghembuskan rumor perintah pencopotan tersebut.

"Intinya tak ada pencopotan Fahri Hamzah dari PKS," ujarnya menegaskan. [ROL]

posted by @Adimin

Lagi, PKS Raih Apresiasi Keterbukaan Informasi

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkomitmen untuk menjadi partai yang mendukung keterbukaan informasi bagi publik. Komitmen PKS ini mendapat apresiasi Keterbukaan Informasi kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (15/12).

Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Dedi Supriadi mengatakan, PKS sudah mendapatkan apresiasi yang sama dua tahun berturut-turut. "Apresiasi Keterbukaan Informasi merupakan raihan lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun partai politik yang dianggap mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik," katanya, Selasa, (16/12).

Apresiasi yang merupakan inisiatif KIP ini dilakukan di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi, yang mewakili pimpinan partai menerima apresiasi tersebut.

"Ini prestasi yang laik disyukuri, disamping menjadi cambuk untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Dengan atau tanpa apresiasi dari KIP, PKS berkomitmen untuk menerapkan good party governance (tata kelola partai yang baik)," kata Dedi.

Salah satu wujudnya, terang dia, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang visi, misi, jajaran pengurus, program, dan kegiatan partai. Partai politik juga wajib memberikan informasi kepada publik karena parpol mendapatkan dana dari APBN yang sumbernya dari masyarakat.

"Berapapun dana yang kami dapat dari masyarakat selalu mendapat audit dari pihak berwenang, dan terbuka untuk diakses publik," terang Dedi. [ROL]

posted by @Adimin

Hari Ibu, PKS Gelar Lomba Selfie Bareng Ibunda Tersayang

Selfie Bareng Ibu Tersayang Dapat Smartwatch Cantik, Ikutan Yuk!

JAKARTA (16/12) - Menjelang Hari Ibu pada 22 Desember mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya foto selfie dengan ibunda tersayang.

Koordinator Humas Rangkaian Acara "Pemaknaan Hari Ibu” Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Widiana mengatakan, PKS menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu.

Widiana menyebutkan diantaranya Lomba Selfie Bareng Ibunda, kunjungan muhibah ke Lapas Wanita di Pondok Bambu Jakarta Timur, serta Talkshow Penguatan Peran Ibu.

"Ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya lagi anak-anak kita akan kasih sayang dan pengorbanan Ibunda," ujar Widiana di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Widiana mengatakan, PKS sangat memberi perhatian besar terhadap masalah ketahanan keluarga Indonesia. Pilar ketahanan keluarga salah satunya adalah keberadaan Ibu. Karena itu, mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas Ibu harus menjadi program utama semua pihak pemangku kepentingan.

"PKS menjadikan program ini sebagai prioritas. Menjadikan Ibu sebagai pilar rumah tangga dan masyarakat. Ibu harus mendapatkan penghargaan yang layak," ucapnya.

Widiana mengatakan, kegiatan-kegiatan yang digelar PKS ini hanya sebagai cara untuk mendorong agar masyarakat terus mengingat jasa orang tuanya sehingga memberi penghargaan kasih sayang yang berarti. Tidak hanya terbatas pada Hari Ibu. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

PKS: Belum Ada Model Ideal Pengelolaan Kawasan Superblok

JAKARTA (16/12) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai belum ada model ideal (succes story) dari pengelolaan kawasan Superblock di Indonesia. Hal itu terlihat dari kian kumuhnya kondisi kawasan Segitiga Emas di Pasar Senen atau semakin menurunnya tingkat perekonomian di kawasan Waduk Melati.

“Sayangnya, kita tidak dapat success storytentang Kawasan Superblock di Pasar Senen dan Waduk Melati. Yang terjadi, Superblock itu menyebabkan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Kalau di Waduk Melati itu tempat-tempat jualan semakin sedikit. Kalau di Senen, kawasannya juga semakin kumuh. Itu dua tempat yang sedang kita amati,” jelas Sigit sebagai pemapar dalam Focus Group Discussion (FGD) “Menggagas RUU Pengelolaan dan Penataan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Sehingga, Sigit menilai persoalan Superblok tersebut menyisakan payung hukum yang belum tuntas. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih kuat untuk menegaskan kembali persoalan yang lebih khusus dalam penataan kawasan terpadu, dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) yang sudah ada saat ini, seperti UU Nomor 26/2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 23/1998 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Artinya, kalau tidak ada aturan yang menata kota dengan inisiatif private sector ini, bisa-bisa aturan tentang kebutuhan perumahan (back log), tata ruang, terbuka hijau, bahkan persoalan sosial-budaya seperti RT/RW, tidak termuat dalam payung hukum. Ini penting, agar semua tata rapi melahirkan masyarakat sejahtera lahir dan batin,” terang Sigit.

Diketahui, dalam FGD ini juga turut hadir Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI) sebagai pembicara kunci. Juga beberapa pemapar, seperti Gumilar Soemantri (Praktisi Sosiologi Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Praktisi Perkotaan), Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR), dan Sigit Sosiantomo (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS). [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo.

posted by @Adimin

PKS: Diperlukan Regulasi Khusus Penataan Kawasan Superblok

JAKARTA (16/12) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pesatnya arus urbanisasi di kota-kota besar, meniscayakan kehadiran kawasan untuk pemukiman, perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan rekreasi dalam satu wilayah khusus (Superblok). Konsep ini, idealnya, dapat berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat polusi udara, juga mewujudkan ruang kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. 

“Namun, keberadaan kawasan Superblok di Indonesia malah menimbulkan permasalahan baru, dimana hanya orang menengah ke atas saja yang bisa mengakses, juga tidak adanya konektivitas yang positif antar blok gedung karena pengembang mengabaikan prinsip Control Urban Design Guidliness (CDGL),” jelas Sigit menjelang pelaksanaan acara Focus Group Discussion (FGD) “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu”, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12), pukul 10.00-13.00 WIB.

Sehingga, Sigit menambahkan perlu adanya terobosan regulasi terhadap kawasan Superblock tersebut agar menerapkan konsep Densitas Campuran (mixed income and mixed density), dimana masyarakat menengah ke bawah pun bisa tinggal di kawasan Superblock ini. 

“Juga yang tidak kalah penting adalah perlunya kesiapan infrastruktur/utilitas kota dalam mengantisipasi kebutuhan dan dampak dari pesatnya pembangunan kawasan Superblok yang cukup tinggi ini,” papar Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini.

Untuk mempertajam masukan mengenai penyusunan regulasi tersebut, FGD ini juga akan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Gumilar Soemantri (Akademisi UI Bidang Sosiologi Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Praktisi Perkotaan), Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR), dan Sigit Sosiantomo (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS). [kabarpks.com]

Keterangan Foto:  Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo.

posted by @Adimin

PKS Inginkan Akses Bagi Masyarakat Menengah Bawah di Superblok

Jakarta (16/12) – Tata ruang di perkotaan dalam bentuk kawasan terintegrasi (superblok) perlu didukung dengan syarat ada konsistensi tata ruang dan juga akses sosial bagi masyarakat menengah bawah.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwainimengatakan hal ini saat membuka Focus Group Discussion “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Senayan Jakarta,Rabu (16/12).

“Hadirnya superblok punya ide cukup bagus. Superblok itu lingkungan tempat hunian, kerja, hiburan, dan berbelanja sekaligus. Kita harus apresiasi, tapi gagasan ini tidak boleh melahirkan dampak buruk. Kemajuannya tidak boleh meminggirkan masyarakat tertentu. Akses sosial harus tetap terjaga,” ungkap Jazuli.

Jazuli memastikan Fraksi PKS mendukung pembangunan superblok di perkotaan, baik dari pemerintah maupun dari swasta.

“Kami dari PKS tidak ingin melihatnya dari satu sisi, tapi dari multiaspek. Kita tidak antipembangunan. Mustahil hidup di dunia tanpa pembangunan, tapi kami ingin integrasi yang tidak ada penonjolan yang mengurangi aspek lain. Kita seringnya ganti walikota, ganti tata ruangnya. Tidak ada konsistensi. Akibatnya ada banjir. Yang dulunya daerah resapan air, menjadi bangunan,” ungkap Jazuli.

Jazuli membuka diskusi yang menghadirkan dan memperdengar pendapat dari Gumilar Rusliwa Somantri (Sosiolog Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Pengamat Perkotaan), dan Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR). Masukan mereka akan diupayakan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo untuk menjadi Rancangan Undang-Undang terkait. kabarpks.com]

posted by @Adimin

Hermanto: Rencana Pemerintah Soal Swasembada Pangan Inkonsisten

JAKARTA (15/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemerintah inkonsisten dalam mewujudkan target Swasembada Pangan di Tahun 2017. Pasalnya, beberapa fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari visi pemerintah tersebut.

“Pemerintah saat ini menargetkan Swasembada Pangan tercapai pada tahun 2017. Itu luar biasa sekali. Padahal, saat ini, kita masih impor soal pangan. Berbeda sekali dengan perencanaannya. Jauh panggang daripada api,” jelas Hermanto dalamFocus Group Discussion (FGD) bertema “Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Swasembada” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/12).

Hermanto menjelaskan, paradigma tentang pangan di pemerintahan saat ini, berbeda dari sebelumnya. Jika pemerintahan sebelumnya memiliki Paradigma Ketahanan Pangan, namun saat ini memiliki Paradigma Kedaulatan Pangan. “Sehingga, seharusnya, kita mulai dari sekarang mengonsumsi produk yang berasal dari hasil kerja keras kita. Bukan dari impor,” tegas Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Beberapa bukti dari adanya inkonsistensi pemerintah tersebut, misalnya, terkait alih fungsi lahan. Menurut Hermanto, Komisi IV telah menyiapkan anggaran untuk mencetak sawah baru. Namun, progres untuk mencetak lahan baru tersebut lebih lambat dibandingkan alih fungsi lahan. 

“Kepemilikan lahan oleh petani sangat sempit, hanya 0,25 hektar. Dalam beberapa data yang kami kumpulkan, perbandingan alih fungsi lahan dengan cetak sawah baru adalah 1:3. Jika cetak sawah baru besarnya 30.000 hektare per tahun, alih fungsi lahannya 100.000 per tahun,” jelas Hermanto.

Selain itu, inkonsistensi pemerintah dalam hal Swasembada Pangan juga terlihat dari tidak adanya singkronisasi kebijakan di level pemerintahan pusat. 

“Kementerian pertanian terus bertahan agar tidak melakukan impor, tapi Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya sebaliknya. Sehingga ini penting bagaimana untuk sinergi. Bahkan, isu kelangkaan impor sapi, juga kadang dimanfaatkan agar Kemendag punya pembenaran melakukan impor,” tegas Hermanto. 

Selain Hermanto, FGD ini turut menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Muhammad Syakir (Kepala Balitbang Kementerian Pertanian), Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila Lampung), dan HS Dillon (Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian). [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.

posted by @Adimin

Keterbukaan Informasi Jadi Komitmen PKS

JAKARTA (16/12) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkomitmen untuk menjadi partai yang mendukung keterbukaan informasi bagi publik.

Komitmen PKS ini diganjar dengan apresiasi Keterbukaan Informasi kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

PKS sendiri sudah mendapatkan apresiasi yang sama dua tahun berturut-turut. Apresiasi Keterbukaan Informasi merupakan raihan lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun partai politik yang dianggap mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. 

Apresiasi yang merupakan inisiatif Komisi Informasi Pusat ini dilakukan di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi, yang mewakili pimpinan partai menerima apresiasi tersebut, menyatakan cukup puas dengan raihan tahun 2015 ini. "Tentunya ini prestasi yang layak disyukuri, disamping menjadi cambuk untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya," ujar Dedi usai memerima apresiasi. 

Menurut Dedi, dengan atau tanpa apresiasi dari KIP, PKS berkomitmen untuk menerapkan Good Party Governance (Tatakelola Partai yang Baik). "Salah satu wujudnya (tatakelola yang baik) yaitu memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang visi, misi, jajaran pengurus, program, dan kegiatan partai," tutur Dedi. 

Hal lain yang membuat partai politik juga wajib memberikan informasi kepada publik adalah karena parpol mendapatkan dana dari APBN yang sumbernya dari masyarakat. 

"Berapapun dana yang kami dapat dari masyarakat selalu mendapat audit dari pihak berwenang, dan terbuka untuk diakses publik," pungkas Dedi. [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi. 

posted by @Adimin