Apresiasi untuk Walikota Padang

Oleh WERRY DARTA TAIFUR*
Kolom Harian HALUAN (20/1/2016)

Kota Padang su­dah mulai mem­perli­hat­kan banyak pe­rubahan dari segi sa­rana prasarana, penga­turan, penertiban pasar dan keindahan lingkungan. Jalan-jalan menuju pemukiman yang selama ini belum tersentuh sudah dicor dan diaspal dari satu pemukiman ke pemukiman lainnya. Mung­kin perubahan-perubahan tersebut juga dapat dilihat dari indikator yang lazim digunakan dalam menentukan kemajuan sarana dan prasarana sebuah kota seperti panjang jalan yang bagus per seribu pen­duduk atau indikator lainnya.

Dari sekian perubahan yang tampak, penertiban Pantai Padang sebagai salah satu lokasi tujuan wisata patut mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Apa yang telah dilakukan Pak Mah­yeldi (Walikota Padang) perlu mendapat dukungan dan pengertian dari semua pihak, semua pedagang atau yang me­lakukan kegiatan ekonomi se­panjang Pantai Padang. Perlu ada kesadaran bersama bahwa pe­nertiban adalah untuk kepentingan bersama dan berdimensi jangka panjang yang dapat mem­bawa peningkatan kesejahteraan bersama.

Terdapat beberapa pedagang yang secara sukarela mem­bong­kar dan memindahkan tempat berjualan dapat memberi pe­tunjuk bahwa pendekatan yang telah dilakukan Walikota Padang juga dapat dikatakan sudah ber­jalan dengan baik. Dukungan tersebut harus secara berkelan­jutan dan konsisten menjadi perhatian pemerintah kota agar apa yang telah dicapai sekarang tidak mengalami kemunduran dalam beberapa tahun ke depan.

Kota Padang sudah agak ter­lambat berbenah diri untuk meningkatkan kunjungan wisata lokal maupun dari luar negeri dibandingkan dengan kota lain yang berfungsi sebagai ibukota provinsi. Kebersihan, kenya­manan dan ketertiban di lokasi tujuan wisata Kota Padang mu­tlak menjadi prioritas utama dan bersama. Sekarang sudah tampak perubahan di Pantai Kota Pa­dang, jumlah wisatawan yang mengunjungi lokasi tersebut juga mengalami peningkatan, ter­utama pada akhir tahun, libur sekolah. Tentu semua perkemb­angan ini dapat menghidupkan kembali rasa kebanggaan warga Kota Padang dan Sumatera Barat.

Masyarakat perlu juga me­ningkatkan dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama. Namun sangat disayangkan pedagang yang rela pindah dirusak lagi oleh prilaku pedagang lain. Hari Minggu, pada sore hari atau akhir pekan, tidak sedikit pedagang dengan menggunakan kenderaan bermotor berjualan di lokasi yang selama ini ditempati oleh pe­dagang-pedagang yang sudah dipindahkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada tindakan pen­cegahan secara sistematis, peda­gang yang sudah dipindahkan sekarang akan terdorong lagi untuk kembali berjualan ke arah bibir pantai. Oleh sebab itu penertiban pedagang yang ber­kenderaan roda empat, roda dua, becak dan lain-lain secara tegas harus dilarang berjualan dan harus menjadi musuh bersama bagi pedagang yang sudah di­pindahkan atau dengan kata lain, jangan ada perbuatan atau tin­dakan orang lain yang dapat mendorong untuk kembali ber­jualan di tepi bibir pantai.

Kebersihan sebahagian lokasi Pantai Padang sudah mulai me­ningkat. Namun kesadaran mem­buang sampah oleh masyarakat atau pengunjung pada tempat yang telah disediakan masih belum dapat terwujud maksimal. Untuk mengatasi situasi seperti itu mungkin dapat dicontoh apa yang dilakukan di Tiongkok, yaitu dengan memperbanyak petugas dan setiap sampah yang dibuang oleh pengunjung di tem­pat terbuka, langsung diambil dan dibersihkan oleh petugas tersebut. Artinya petugas keber­sihan juga secara terus-menerus tidak membiarkan sampah ber­se­rakan dan langsung dipungut. Cara seperti ini juga sukses untuk menjaga kebersihan di lokasi-lokasi wisata di Tiongkok.

Pemerintah Kota Padang tentu sudah mempunyai data tentang kapan kunjungan ke Pantai Padang yang padat, seperti hari-hari libur akhir pekan, tahun baru hari-hari tertentu lainnya. Pada hari-hari padat kunjungan ini, sebaiknya jumlah petugas yang ditempatkan di lokasi kun­jungan juga ditingkatkan sehingga keteraturan menjadi lebih terja­min. Berdasarkan pengamatan, mudah-mudahan tidak salah, jumlah petugas pada hari-hari pengunjung padat, belum terlihat bertambah dari hari-hari biasa. Penambahan petugas pada hari-hari tertentu menjadi bagian penting untuk diperhatikan di masa mendatang.

Seperti pantai-pantai terbuka untuk dikunjungi, baik di daerah lain atau di luar negeri, terlihat terdapat jalan cor atau tembok yang cukup di sepanjang pantai untuk jogging. Lokasi sepanjang pantai tempat tempat yang telah dibongkar itu sebaiknya juga dicor atau beton dan dikeramik secara bertahap, sehingga bisa dijadikan tempat jogging yang amat dan bersih serta aman. Kemudian orang tua yang mem­bawa anak-anaknya bisa mendo­rong kereta bayi sepanjang pantai dengan aman. Bagi yang sudah berkunjung ke Gold Coast, Australia, tentu sudah dapat mem­bayangkan bagaimana penataan pantai tersebut. Pantai tersebut telah bersih sebelum orang-orang yang berjogging datang.

Common sense menyatakan tidak mungkin menyelesaikan semua masalah dalam bersa­maan. Kitapun tidak mungkin menuntut banyak dalam waktu bersamaan. Namun kita sangat mengapreasiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Mahyeldi untuk Kota Padang perlu men­dapat dukungan dari semua pihak secara berkelanjutan. 

Senam yang dilaksanakan setiap pagi Minggu di jalan umum dekat jembatan dekat Danau Cimpago sebaiknya dialihkan ke lokasi yang cukup luas antara jembatan dan pantai. Jika dipin­dahkan ke lokasi tersebut, tidak ada aktivitas lain atau lalu lintas yang terganggu. Kemudian dengan ajakan yang simpati, peserta senam mungkin ada baik­nya untuk diajak memungut sampah di sekitar lokasi senam untuk menunjukan bahwa semua elemen masyarakat peduli dengan kebersihan pantai.[] 

*Sumber: Harian HALUAN, edisi Rabu (20 Januari 2016)

posted by @Adimin

DPR Minta Pemerintah Tidak Reaktif Keluarkan Perppu Anti-terorisme

Jakarta (20/1) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap pemerintah sebaiknya bersikap tidak reaktif dalam merespon aksi Bom Thamrin dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

Nasir lebih memilih untuk membahasnya bersama DPR melalui Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Anti-terorisme) Nomor 15 Tahun 2003.

"Pemerintah sebaiknya bersikap tidak reaktif dalam merespon Bom Thamrin dengan memunculkan Perppu Anti-terorisme,” jelas Nasir menjelang Rapat Kerja Komisi III bersama dengan Jaksa Agung, Rabu (20/1).

Nasir lebih memilih untuk membahasnya melalui DPR, oleh karena inisiatif revisi UU Anti-terorisme tersebut sudah muncul sejak tahun 2011. Sehingga, Nasir menilai kondisinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. 

"Lambatnya perjalanan revisi UU Anti-terorisme ini tidak berbanding lurus dengan meluasnya aksi dan jaringan terorisme yang terjadi. Sehingga, draf RUU Anti-terorisme perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada," ungkap Legislator PKS dari dapil Aceh ini.

Oleh karena itu, Nasir berharap Pemerintah segera mengajukan rancangan draf revisi UU Anti-terorisme ini agar dapat masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. 

“Jika sudah masuk daftar prioritas 2016, DPR dan Pemerintah akan berkomitmen untuk menyegerakan pembahasan paling tidak selama 3-6 kedepan," ungkap Sekretaris Fraksi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini.

Jika UU ini telah direvisi, maka Nasir yakin UU Anti-terorisme kelak juga akan memperbaiki koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum, terutama dalam mencegah tindak pidana terorisme yang selama ini menjadi titik kelemahan.

“Sehingga,perubahan ini tidak hanya merespon keberadaan ISIS tetapi juga secara komprehensif mengatur perbaikan pola penegakan hukum secara menyeluruh dalam penanganan tindak pidana terorisme," tegas Nasir.

sumber: fraksipks.or.id

posted by @Adimin

Kenaikan Anggaran Kementerian Pertanian Berbanding Lurus Dengan Kenaikan Impor

Jakarta, (20/1) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan kinerja pemerintah terutama mitranya Kementerian Pertanian di mana tahun 2015 anggaran naik diikuti juga dengan naiknya impor komoditas pertanian.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target swasembada tiga komoditas pangan antara lain padi, jagung dan kedelai justru malah mengalami peningkatan impor tahun 2015. Padahal, anggaran kementerian pertanian naik lebih dua kali lipat dari era rezim sebelumnya dimana sebelumnya hanya 15,47 triliun pada tahun 2014, menjadi 32 triliun di tahun 2015.

“Kami sangat menyayangkan, ternyata ada sinergi negatif dari kenaikan anggaran berbanding lurus dengan kenaikan impor komoditi produk pangan utama,” sesal Politisi PKS ini.

Selanjutnya legislator Sulawesi Selatan II ini mengatakan, pada Agustus tahun 2015, pemerintah melalui kementerian pertanian memberlakukan aturan memperketat kegiatan importasi jagung. Namun evaluasi data kementan menunjukan, justru terjadi kenaikan impor jagung sebesar 147 juta ton selama satu semester. Ini bukti bahwa masih terjadi disharmoni antara kementerian tehnis dan kementerian perdagangan sebagai penjaga regulasi impor.

“Telah terjadi kenaikan 5 kali lipat dari importasi beras, jagung dan kedelai di tahun 2015 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014 ketika rezim dipimpin SBY, impor tiga komoditas pangan utama ini sebesar 300 ribu ton. Namun setelah kepemimpinan nasional berganti pada tahun 2015 impor tiga komoditas pangan utama ini menjadi 1,5 juta ton. Pekerjaan kita semua ternyata masih panjang untuk menuju swasembada pangan,” ungkap Andi Akmal Pasluddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin

posted by @Adimin

Rapikan Kota, Langkah Wako Padang Disambut Warga

PADANG –Keinginan Pemerintah Kota Padang untuk membenahi dan merapikan kota cukup didukung oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada saat melakukan pembenahan di sejumlah kawasan seperti di By Pass, Pantai Padang dan lainnya.

Warga Kota Padang nampaknya telah cukup dewasa dan memahami apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Padang. Karena semuanya ini bukan kepentingan walikota dan jajarannya semata, melainkan adalah mutlak untuk kepentingan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan.

Pada saat akan dilakukan pembenahan bangunan liar di jalur dua By Pass, sebelumnya timbul riak-riak bahkan protes dari kalangan warga. Namun setelah disosialisasikan dan diberi pemahaman oleh Pemko, akhirnya pembenahan dan pembongkaran bangunan yang ada di pinggir kiri dan kanan jalur Bypass berjalan dengan mulus. Hingga sekarang, proyek pengerjaan jalur dua By Pass hampir setengah jalan.

Begitu juga pembenahan di kawasan batu grip Pantai Padang. Kendati sebelumnya sempat muncul semacam protes dari kalangan pedagang yang memiliki bangunan di atasnya, namun akhirnya pembenahan di batu grip Pantai Padang mulai dari Purus Tiga (depan Rusunawa) hingga ke Simpang Olo Ladang, berjalan lancar.

Untuk tahap berikutnya akan dibenahi pula kawasan Pantai Padang, mulai dari Simpang Olo Ladang hingga ke depan Lembaga Permasyarakatan (LP) Muaro. Sehingga Pantai Padang benar-benar dinyatakan bersih dari bangunan-bangunan yang berada di bibir pantai. Jika ini terwujud, maka masyarakat pengunjung Pantai Padang akan dapat dengan leluasa menikmati Pantai Padang dengan pandangan bebas ke samudera luas.

Masyarakat Kota Padang ternyata tidak seluruhnya yang tidak menginginkan Pantai Padang menjadi bersih. Rata-rata masyarakat ingin Pantai Padang bersih. Karena hal ini sangat berdampak kepada perekonomian warga yang bertempat tinggal di sana.

“Kami sabananyo lai sanang pantai ko barasiah jo aman, cuma salamo ko banyak nan alun paham jo program Pemko,” kata Ina, warga Purus, saat menyaksikan pembenahan Pantai Padang oleh Pemko Padang, Selasa (19/1).

Hal serupa juga dikatakan seorang pemuka masyarakat Purus, Mak Itam. Menurutnya, upaya Pemko untuk menata kawasan pantai cukup didukung. Apalagi penataan dan pembersihan itu didukung langsung oleh Sekdako Padang Nasir Ahmad.

“Pak Nasir Ahmad juga masyarakat Purus, sebagai pejabat tidak mungkin Pak Sekda tidak memikirkan kami,” ujar Mak Itam.

Di tempat terpisah, para pedagang juga banyak yang telah ikhlas membongkar sendiri bangunannya. Karena, di samping untuk keindahan dan kenyamanan Pantai Padang, para pedagang juga menyadari bahwa lokasi yang mereka tempati adalah tanah milik pemerintah.

"Lah bialah, awak kan lah lamo di siko mah, lah cukuik lo rasonyo,” kata Iwan, setengah berbisik kepada temannya.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya Walikota Padang bersama jajarannya meninjau kondisi rumah-rumah warga yang ada di sekitar jalan Bandar Pulau Karam, Kecamatan Padang Barat. Dari hasil pemantauan Walikota, seringnya terjadi banjir di sekitar kawasan itu disebabkan banyak riol-riol yang mampet karena timbunan sedimen, di samping banyak yang tertutup oleh bangunan warga.

Pada hari itu, Walikota mewanti-wanti warga untuk memahami keadaan sebenarnya. Dan ternyata, keinginan Walikota disambut baik oleh warga. Rata-rata warga di sana sangat menginginkan kawasan mereka dibenahi sehingga terhindar dari banjir. Seperti diakui Lurah Kampuang Pondok, Jasmi. Menurut Lurah Jasmi, jumlah bangunan yang mesti ditertibkan di jalan Bandar Pulau Karam sebanyak 11 unit. Sembilan diantaranya rumah warga. Dan tiga lainnya yakni Poskamling, Pos Ronda milik Kelurahan Berok Nipah termasuk salah satu hotel.

"Pada umumnya pemilik bersedia membongkar sendiri bangunannya,” sebut Lurah.

Dikatakan Lurah, hingga saat ini dari sebelas bangunan itu, tujuh bangunan sudah dibongkar sendiri oleh warga. Sementara empat unit bangunan lain belum dibongkar, yakni milik Sandra dan Ria. Sedangkan dua lainnya Pos Ronda Berok Nipah serta hotel. Lurah berharap bangunan yang belum dibongkar itu akan dibongkar sendiri oleh warga sehingga riol bebas dari bangunan dan PKL.

Warga jalan Bandar Pulau Karam, Ajo menyebut bahwa dirinya mau saja membongkar bangunan, asalkan sama-sama dibongkar semua yang bermasalah.

“Awak namuah-namuah se nyo, asa lai samo-samo mambongka. Kami indak nio ribuik-ribuik,” tukasnya.

Salah seorang warga yang telah membongkar sendiri bangunannya, Elfinsyah mengakui bahwa dia memang telah salah selama ini.

“Awak iyo alah salah salamo ko, mambuek bangunan di ateh banda, makonyo kini awak sadar, awak bongka surang,” sebutnya.

[sumber: Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi : Wajib Pajak Terbaik Pantas Diberikan Reward, Bagi Pelanggar Akan Ada Sangsi Tegas

PADANG – Pajak, merupakan upeti atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk senantiasa membayarkannya, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa.

Demikian disampaikan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo kepada sejumlah wartawan, setelah menyerahkan piagam penghargaan bagi wajib pajak terbaik 2015 usai upacara rutin bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang di Pelataran Parkir GOR H Agus Salim, Senin (18/1).

“Jadi bagi seluruh wajib pajak, marilah secara jujur dan mampu tepat waktu dalam menunaikan hak negara ini. Atas nama pemerintah kota kita memang berkewajiban untuk bertegas-tegas. Sebab, saat ini masih ditemui wajib pajak yang telah memungut pajak dari masyarakat, namun tidak mau menyetorkannya ke pemerintah. Dan untuk Ini bisa dikatakan termasuk penggelapan pajak dan bisa dikenai sangsi pidana,” tegas walikota.

Kemudian, lanjut wako, bagi wajib pajak yang telah mampu membayar pajak daerah terbesar dan tepat waktu, pantas diberikan apresiasi dan reward.

“Sebab pajak yang dipungut ini, tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara saja. Namun demi kepentingan kita bersama dalam pembangunan daerah. Semoga melalui penghargaan yang diberikan ini, mampu meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak lainnya,” imbuh wako.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Padang, Adib Alfikri menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian bagi wajib pajak terbaik berdasarkan masing-masing jenis objek pajak daerah di tahun 2015.

“Untuk penilaiannya, berdasarkan kriteria selaku wajib pajak pembayar pajak daerah terbesar dan taat waktu,” sebut Adib.

Kemudian lanjut Adib, Untuk 2016, pihaknya berencana akan memodif lagi agar kinerja Dipenda dalam pemnungutan pajak daerah lebih dalam lagi. Antara lain seperti, menentukan kriteria cara pengelolaan managemen pajak yang bagus, baik dari sisi laporan dan sebagainya. Lalu, terkait adanya ditemukan pelanggaran dan tidak ada itikad baik wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya,pihaknya akan melakukan tindakan sesuai Undang-Undang (UU) dan aturan yang ada

“Dalam menindak bagi wajib pajak yang kurang bersahabat, kita akan melakukan tahapan-tahapan seperti mulanya memberikan teguran, panggilan dan lebih dari itu akan memberikan sangsi dan dan tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu nantinya, kita meminta dukungan Sat Pol PP, Juru Sita, beberapa pihak dan bahkan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Padang,” pungkasnya.

Setelah itu, Kepala Seksi (Kasi) Bina Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Dipenda Padang, Ade Hendrama menyebutkan, wajib pajak yang menerima penghargaan tersebut merupakan selaku wajib pajak terbaik berdasarkan masing-masing jenis objek pajak daerah.

“Penilaiannya, berdasarkan pembayaran pajak daerah terbanyak dan tepat waktu di tahun 2015. Sebagaimana, ada 11 jenis objek pajak yang dikelola Dipenda Padang,” sebut Ade.

Adapun sambung Ade, wajib pajak terbaik kali ini berdasarkan dari kategori 8 objek pajak. Seperti Objek Pajak Hotel, bagi objek pajak ini terbagi dengan kategori hotel bintang 4 yang diraih Hotel Mercure, hotel bintang 3 Hotel Ibis Padang, Hotel Bintang 2 Hotel Pangeran City dan hotel bintang 1 yaitu Hotel Padang. Sedangkan untuk Hotel Melati memilih Ion Hotel dan Rumah Kos yaitu D’Paragon Kost.

Setelah itu, untuk Objek Pajak Restoran, berdasarkan kategori restoran diraih KFC A Yani, untuk Bofet, Es Durian Iko Gantinyo, Café, PT Kinol Sukses Abadi dan Bakery diterima Roti Boy. Kemudian, untuk Objek Pajak Hiburan kategori Karaoke dan Billyard diraih Tee Box, Permainan Anak-Anak PT Ramayana Lestari.

Sedangkan untuk Objek Pajak Parkir, diraih PT Securindo Packatama Indonesia, Objek Pajak Air dan Tanah, PT Ingasura, Objek Pajak Reklame, PT Buana Lestari, Objek Pajak PPJ, PT PLN Persero cabang Padang dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam diraih PT Semen Padang.

 sumber; humas dan protokol kota padang


posted by @Adimin

Walikota Tinjau Pasar Lubuk Buaya, Beberapa Pembenahan dan Penataan Akan Dilakukan

PADANG – Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo bersama jajarannya, berniat untuk terus melakukan pembenahan tidak hanya bagi Pasar Raya Padang, pasar-pasar pembantu pun juga dilakukan.

Terlihat kali ini Senin (18/1), didampingi Kepala Dinas Pasar, Endrizal, Camat Koto Tangah, Adlin Gusmar, wako tengah meninjau Pasar Lubuk Buaya yang merupakan pasar pembantu berada di gerbang utara Kota Padang ini.

Adapun maksud peninjauan kali ini yaitu, dalam rangka memantau kondisi Pasar Lubuk Buaya terkini dan bersiap melakukan pembenahan dan penataan ke depan.

“Saya melihat, memang tidak begitu banyak yang perlu kita benahi di Pasar Lubuk Buaya ini. Cuma ketika saya tanya kepada pedagang, mereka menyampaikan keluhan seperti atap loteng dari lantai dua yang bocor dan menitikkan air ke bahagian bawah tempat pedagang lainnya berdagang. Selain itu, juga terlihat kondisi jalan yang mudah becek serta beberapa masalah lainnya. Maka untuk itu, kita akan lakukan perbaikan dan diharapkan juga adanya kerja sama dari para pedagang,” ujar walikota.

Wako melanjutkan, untuk Pasar Lubuk Buaya ini, pihaknya merencanakan pasar tersebut bisa sebagus mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Dalam hal ini, ia meminta Dinas Pasar bersama SKPD terkait serta dukungan stake holder, mampu bersinergi demi membaguskan pasar tersebut.

“Artinya apa, hal-hal yang bersifat sesederhana mungkin dan bisa diselesaikan para pedagang sendiri, silahkan lakukan. Di samping itu juga diharapkan, semua pedagang untuk bisa kompak dan saling bahu membahu dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di pasar ini. Masalah kecil kalau bisa diatasi secara bersama-sama ayo kita lakukan, karena ini demi kepentingan kita bersama juga,” himbaunya.

Kemudian tambah wako, demi menciptakan Pasar Lubuk Buaya ini bisa menjadi higienis, akhir Januari nanti akan dimulai perbaikan yang perencanaan dan anggarannya sudah disediakan melalui Dinas Pasar. Sehingga sesuai rencana, bahagian lantai atas yang baru dibangun tersebut bisa difungsikan pedagang dalam waktu dekat. Kemudian untuk bahagian bawah lantainya akan diaspal dan pedagang yang berjualan dirapikan.

“Sehingga selain itu juga untuk parkir, nantinya tidak ada lagi yang parkir di pinggir jalan raya. Karena untuk mobil pengangkut barang dan kendaraan para pembeli, lokasi parkirnya akan disediakan dengan memanfaatkan area pasar yang kosong," tutup Mahyeldi.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Hidayat Minta Kemenag Siapkan Beberapa Opsi BPIH 2016

Jakarta (18/1) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menyiapkan beberapa opsi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437 H/ 2016 M. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi dan perubahan asumsi, antara lain terkait belum pastinya jumlah kuota jemaah haji Indonesia, terjadinya penurunan harga minyak dunia, serta kurs dolar yang masih dinamis.

“Pemerintah harus mencermati berbagai kondisi dan perubahan asumsi tersebut. Bahkan, ke depan, perlu kesiapan yang luar biasa dari pemerintah dalam menyiapkan perhitungan BPIH untuk berbagai kondisi,” tegas Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Senin (18/1).

Selain itu, Hidayat juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu.

“Namun ke depan perlu ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan tender terbuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalitas,”jelas Legislator PKS dari daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Sebagai gambaran, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tetap mengusulkan besaran perhitungan BPIH 1437H / 2016M sama dengan tahun lalu ,sebesar $ 2.717 dengan asumsi kurs $1 sama dengan Rp. 13.900. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

PKS Silaturahim dengan Jusuf Kalla di Rumah Dinas Wapres

Jakarta (18/1) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melanjutkan komunikasi dan silaturahim dengan para tokoh bangsa. Kali ini dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan di awal kepengurusan DPP PKS 2015-2020, salah satu agenda utamanya adalah silaturahim kepada tokoh-tokoh bangsa.

"Tujuan silaturahim adalah menimba pengalaman dan bertukar pandangan tentang persoalan kenegaraan," kata Sohibul.

Dalam rombongan tersebut Sohibul Iman didampingi oleh Ketua Fraksi PKS MPR RI Tb. Sunmanjaya, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta Mantamiharja, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih dan Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Tani dan Nelayan Ledia Hanifa Amalia.

Doktor lulusan Jepang ini mengaku salah satu tema pembicaraan adalah soal ekonomi nasional. "Mulai dari cadangan devisa, investasi portofolio, suku bunga hingga masalah UKM," cetus mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Isu terhangat soal langkah meredam ekstrimisme dan pematangan demokrasi tak luput dari pembicaraan yang berlangsung akrab tersebut. "Termasuk soal pemberantasan korupsi dan peran keluarga bagi perbaikan bangsa. Juga persoalan munculnya radikalisme dan bagaimana kita menangkalnya, " tuturnya.

Pembicaraan masalah regional dan internasional serta peran Indonesia di dalamnya juga menjadi satu bahasan khusus dalam pertemuan tersebut.

“Intinya persoalan kebangsaan dan sifatnya jangka panjang ,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Rumah Dinas Wakil Presiden.

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

DPR Dukung KPK Bisa Lebih Bekerja Sesuai Prosedur

Jakarta (16/1) – Anggota Komisi II DPR RI Yudi Kotouky mendukung penuh, agar ke depannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa lebih baik dengan bekerja sesuai prosedur. Pasalnya, KPK telah melakukan kealpaan dalam menggeledah ruangan yang ternyata bukan ruangan Yudi Kotouky bernomor 0311, pada Jumat (15/1).

“Seharusnya, jika penyidik KPK melakukan sesuai prosedur dan memiliki informasi yang benar, tentu mereka tidak akan salah lokasi ruangan yang akan digeledah,” jelas Yudi di Jakarta, Sabtu (16/1).

Atas kealpaan dari KPK ini, Yudi sempat dihubungi oleh pihak keluarga untuk mengonfirmasi kebenaran. Yudi berharap konstituennya, para masyarakat di Provinsi Papua, dapat ikut meluruskan hal yang sebenarnya.

Diketahui, saat ini, KPK memiliki Ketua KPKyang baru saja terpilih bernama Agus Rahardjo. Seleksi Ketua KPK baru tersebut juga adalah hasil kesepakatan bersama dengan DPR. Sehingga, harmonisasi kerja antara DPR dan KPK sangat diperlukan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI Yudi Kotouky

posted by @Adimin

Pengurus PKS Lampung Bangun Soliditas Dengan Outbond

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun soliditas antar pengurus organisasi. Salah satunya dengan beraktifitas bersama di luar ruangan atau outbond. Seperti yang dilakukan pengurus DPW PKS Lampung di Pantai Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan, Ahad, 17 Januari 2016.

Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan outbond yang digelar sehari setelah pelantikan itu bertujuan untuk membangun rasa kekeluargaan, kekompakan dan membangun semangat untuk bekerja dan berkhidmat untuk rakyat lima tahun ke depan.

"Disini kita jadi lebih semangat dan kompak, semangat ini harus terus dibawa selama menjalankan tugas ke depan" ujar Mufti di sela-sela outbond.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Umum DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu. Ia berharap setelah rangkaian pelantikan digelar, seluruh pengurus DPW PKS Lampung siap bekerja secara optimal menjalankan amanah yang diberikan.

"Setelah ini semua harus menunjukkan kinerja terbaiknya," ujar pria yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung itu.

Outbond diikuti 130 pengurus dengan difasilitasi oleh vendor asal Jawa Timur No Limits Adventure. Aktivitas yang digelar berupa permainan-permainan yang membangun kekompakan antar pengurus. (*)

sumber: humas pks lampung

posted by @Adimin

PKS Lampung Canangkan Program Desa Prototype

BANDARLAMPUNG (17/1) - Kedepan PKS Lampung penting agar memiliki desa binaan yang berorientasi sebagai prototype dan model bagaimana PKS mengelola basis sosial ditingkat desa.

Setiap DPW setidaknya harus memiliki satu desa percontohan dengan para kader sebagai penggeraknya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PKS Wilda (wilayah dakwah) Sumatera Bagian Selatan, Gufron Azis Fuadi pada arahannya di Pelantikan Pengurus DPW PKS Lampung Periode 2015-2020, Sabtu, 16 Januari 2016 di GSG setempat.

Menurut Gufron DPP PKS memiliki program-program prioritas dengan ratusan program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan.

Diantara program-program tersebut berbicara tentang ketahanan keluarga dan pemenangan Pilkada. 

244 kader yang berperan dalam pengelolaan DPW PKS Lampung diminta berperan aktif dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program tersebut.

“Beban kerja kita ke depan sangat berat, semua kader harus bekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Ketua DPW PKS Lampung itu menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan kader terhadap pimpinan PKS Lampung saat ini lebih tinggi dibanding terhadap pimpinan sebelumnya.

Artinya harapan kader terhadap kinerja pimpinan PKS Lampung juga tinggi, kesalahan sedikit saja dapat memberikan dampak yang besar terhadap kepercayaan kader.

Untuk itu Gufron berpesan agar pimpinan beserta jajaran pengurus sungguh-sungguh menjaga kepercayaan kader dengan menunjukkan kinerja terbaiknya.

Dalam setiap kepengurusan, kata Gufron pasti ditemui perbedaan pendapat. Menyikapi perbedaan tersebut, pimpinan dan pengurus harus melakukan pendekatan yang berbeda terhadap setiap kader. “Perbedaan harus dikuatkan dengan kesatuan hati dan pikiran agar soliditas dapat terbangun,” tegasnya. (*)

sumber: humas pks lampung

posted by @Adimin