Fraksi PKS Dukung RUU PPRT Masuk Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas 2016

Jakarta (28/1) -- Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam daftar Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

"Fraksi PKS menilai RUU ini mampu untuk melindungi hak-hak dasar kepentingan saudara-saudari kita para pekerja rumah tangga," jelas Almuzzammil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Ditambah, hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, dinilai dapat mencederai hak-hak dasar para pekerja rumah tangga tersebut. “Jadi, jangan sampai mereka diperlakukan secara sewenang-wenang, baik oleh pemberi kerja domestik maupun luar negeri,” jelas Almuzzammil.

Almuzzammil juga menambahkan posisi RUU PPRT saat ini sudah memiliki Naskah Akademik (NA), draf RUU, dan telah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Bahkan, menurut Almuzzammil, sudah pernah dilakukan studi banding kunjungan kerja, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

“Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak segera dibahas dan disahkan RUU PPRT pada Masa Persidangan tahun ini,” tutup Legislator PKS dari Dapil Lampung I ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf

posted by @Adimin

Fraksi PKS: Stop Kampanye LGBT Karena Melanggar Hukum Agama dan Negara

Jakarta (28/1) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, angkat bicara mengenai pro kontra Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang sedang hangat menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.

"Sebagai pribadi dan wakil rakyat yang peduli terhadap masa depan bangsa ini saya prihatin dengan maraknya kampanye LGBT akhir-akhir ini," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, LGBT yang salah satunya berupa hubungan sesama jenis, jelas melanggar norma agama dan hukum positif. Dua hukum ini, menurut Jazuli, adalah pegangan dalam hidup bernegara di Indonesia.

"Bisa saja negara lain, seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa melegalkan, tapi identitas dan karakter negara kita beda. Dasar negara kita Pancasila dan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," tandasnya.

Meski Indonesia bukan negara agama, tapi nilai ajaran agama dijunjung tinggi, bahkan mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, makanya lahir sila pertama Pancasila tersebut. Sehingga, jelas Indonesia bukan negara liberal.

"Tidak ada agama yang melegalkan hubungan sesama jenis karena jelas mudaratnya (kerusakannya). Demikian pula dengan hukum positif juga melarangnya," kata Anggota DPR asal Banten ini.

Merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

KUHP Pasal 292 juga menyatakan larangan tersebut: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

"Jadi ditinjau dari hukum agama maupun hukum negara hubungan sesama jenis (LGBT) tidak dibenarkan. Perilaku mereka melanggar agama (yang berarti dosa) dan melanggar hukum negara (yang berarti tindakan melawan hukum dan konstitusi)," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, kampanye LGBT bisa masuk kategori makar terhadap konstitusi negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Ini yang harus kita sadarkan, jangan sampai identitas dan karakter kita sebagai bangsa yang berketuhanan (beragama) dan beradab dirusak oleh budaya liberal yang sangat permisif," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Di Depan Genpro, Walikota Ajak Berinvestasi di Padang

JAKARTA - Sebagai kota berlabel metropolitan, Padang tentunya akan berkembang cukup pesat. Tidak hanya dari segi Sumber Daya Manusia, akan tetapi juga sektor perekonomian.

Dengan label metropolitan itu, Padang pun akan menarik minat investor. Karena berinvestasi di Padang akan menawarkan keuntungan berlipat. Sebab itulah, Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo melakukan presentasi di depan Global Entrpreneurs Profesional (Genpro), di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Kamis (28/1).

Presentasi Walikota Padang di depan pengusaha muda muslim Indonesia ini mengangkat tema 'Peluang Investasi di Kota Padang dan Peluang Kemitraan Usaha dengan Pemerintah Kota Padang'. Peserta yang notabene menguasai Engineering Procurement Construction itu menyimak setiap pemaparan yang disampaikan Walikota Padang.

"Berinvestasi di Padang cukup menggiurkan, di atas 1 triliun akan zero cost," ujar Mahyeldi.

Dalam presentasinya Walikota juga memaparkan tentang kemudahan dan insentif berusaha di Kota Padang. Termasuk peluang-peluang investasi di Kota Padang.

"Tentunya kita mengharapkan investor menanamkan investasinya di Padang," tambah Mahyeldi.

Walikota sangat berharap, percepatan pembangunan Kota Padang mesti dilakukan. Sehingga pengusaha mampu mengembangkan usaha mereka.

"Semoga para investor dan pengusaha di dalam maupun luar negeri tertarik berinvestasi dan mengembangkan usaha-usaha mereka dalam rangka percepatan pembangunan Padang," harap Walikota usai presentasi di depan Genpro.

Pada acara tersebut, Walikota tidak tampil sendiri sebagai narasumber. Juga ikut hadir pembicara lain seperti Marti Agung yang merupakan anggota Komisi VII DPR-RI, serta Kepala BKPM PTSP Sumatera Barat, Masrul Zein.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Kunjungi Pejuang Subuh di SD Quran Arrisalah

PADANG - Menjelang shalat Jumat (29/1), Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo menyempatkan diri mengunjungi empat orang 'Pejuang Subuh' yang bersekolah di SD Quran Arrisalah, Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah.

Menurut Wako Mahyeldi, pejuang subuh ini adalah mereka yang tidak terputus melaksanakan salat subuh berjamaah selama 40 hari berturut-turut di mesjid atau mushala tempat tinggal masing-masing.

"Mereka ini kita namakan pejuang subuh karena mereka telah berjuang selama 40 hari berturut-turut shalat berjamaah di masjid atau mushala. Di saat orang sedang berselimut tidur, mereka telah bangun dan berangkat ke masjid,” kata Mahyeldi.

Untuk mencapainya butuh sebuah perjuangan dan pengorban. Dan belum tentu semua orang bisa melakukannya. Itulah sebabnya mereka pantas disebut pejuang subuh.

Lebih lanjut Walikota yang juga seorang ustad ini menjelaskan, jika pada suatu negeri jumlah warga yang menunaikan salat subuh sama dengan jumlah orang menunaikan salat jumat, maka itulah tanda negeri tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. "Kita menginginkan Padang bisa menjadi negeri seperti itu. Untuk mencapainya tentu melalui pembiasaan kepada anak-anak usia sekolah," imbuh Mahyeldi.

Adapun empat orang siswa menjadi pejuang subuh tersebut yaitu Asyif Habibi, Yumna Khairiyah, Aisyah Nurrahmi (Kelas III Luqman), dan Habib Abdurrahman (Kelas II Al Furqon).

Kepala SD Quran Arrisalah, Marjoni menyebutkan, kedatangan Walikota diyakini akan memberi motivasi bagi anak yang lain. Baik di SD itu maupun anak-anak muslim yang lain di Kota Padang.

"Alhamdulillah, beliau datang, bahkan juga memberikan hadiah. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan semakin banyak anak-anak yang terbiasa salat subuh berjemaah di mesjid mushala," harap Marjoni. 

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

DPRD Sumbar Resmi Umumkan Cagub/Cawagub Terpilih

PADANG – DPRD Sumbar mengumumkan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2016 hingga 2021, Irwan Prayitno-Nasrul Abit, melalui rapat paripurna istimewa, Kamis (28/1).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, setelah ini akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna memperoleh pengesahan pengangkatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pengiriman hasil rapat paripurna ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri, untuk kemudian diterbitkan surat keputusan pengesahan penetapan calon gubernur terpilih oleh Presiden sejak tanggal diterima secara lengkap.

Sementara itu, Calon Wakil gubernur Sumbar terpilih Nasrul Abit mengatakan, dirinya akan melanjutan program yang tengah berjalan sesuai visi misi dalam RPJMD. Jika nantinya ada perubahan dalam progaram tersebut ia bersama pihak terkait akan segera ditindaklajuti. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

PKS: Teror Terhadap Umat Manusia Tidak Dibenarkan Islam

Jakarta (28/1) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam berbagai aksi terorisme atas nama agama yang terjadi di Indonesia. Islam tidak pernah membenarkan tindakan teror umat manusia.

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS KH Dr Surahman Hidayat mengatakan, PKS mengecam tindakan terorisme karena bertentangan dengan Islam. Sikap resmi PKS terhadap tindakan terorisme dijelaskan dalam penjelasan (bayan) DSP yang dikeluarkan baru-baru ini. 

“Orang muslim itu orang yang mampu menjamin rasa tenang, aman bagi orang-orang Islam yang lainnya dari perbuatan dan dari ucapannya,” kata Surahman di Gedung DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (28/1).

Surahman mengatakan, bayan DSP PKS dikeluarkan terkait tindakan terorisme yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Apalagi aksi itu menyasar masyarakat umum yang mayoritas umat Islam.

Lebih lanjut, Surahman mengatakan bahwa DSP mempunyai tugas untuk membuat penjelasan tentang pandangan dari sisi syariah.

“Bayan itu bagaimana pandangan PKS atau pemahaman PKS dari perspektif Islam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi,” ujar Surahman.

Setiap bayan, Surahman menjelaskan, DSP mengutip satu ayat yang menjadi standar apakah sesuatu tindakan itu menyimpang atau sesuai dengan Al Quran. Bila tindakan atau paham tersebut menggerus atau menodai arkanul iman (rukun-rukun Iman), arkanul Islam (rukun-rukun Islam) itu jelas menyimpang.

“Kalau pemahaman dan tindakan itu adalah merusak hubungan silaturahim, itu juga menyimpang. Kalau tindakan itu merusak seperti infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, merusak di permukaan bumi, melakukan kerusakan, berbagai kerusakan itu adalah menyimpang,” jelas Surahman.

Selengkapnya bayan DSP tentang tindak terorisme silakan klik di sini.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS KH Dr Surahman Hidayat

posted by @Adimin

FPKS: Menpan-RB Harus Segera Angkat THK 2 menjadi CPNS

Jakarta (27/1) – Anggota Komisi II DPR RI Sa’duddin mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi untuk segera mengangkat Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Pasalnya, berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) per tanggal 15 September 2015, disepakati bahwa THK II yang berjumlah 439.956 orang harus segera diangkat secara bertahap menjadi CPNS, mulai tahun 2016 hingga 2019," jelas Sa’duddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Namun demikian, pada tanggal 20 Januari 2016, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II, tiba-tiba Menpan-RB Yudi Chrisnandi menyatakan tidak bisa mengangkat THK 2 menjadi CPNS.

“Alasan Kemenpan-RB mengambil langkah tersebut adalah karena masalah anggaran dan juga UU ASN,” jelas Legislator PKS yang pernah menjabat bupati di Kabupaten Bekasi periode 2007-2012 ini.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sedang menyiapkan surat resmi yang ditujukan kepada Menpan-RB Yudy Chrisnandi untuk segera mengangkat THK 2 ini menjadi CPNS.

“Ini harus disampaikan kepada Menpan, baik lewat Raker Komisi II, maupun lewat surat secara khusus atas nama resmi dari Fraksi PKS berdasarkan laporan yang diterima,” ujar Jazuli pasca menerima aduan dari enam orang perwakilan THK 2 Kota Serang di Ruang Pleno, Selasa (26/1). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Sa'duddin

posted by @Adimin

Pelantikan Gubernur Sumbar Dijadwalkan Februari

Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

Padang, (AntaraSumbar) - Sekretaris Daerah Sumatera Barat Ali Asmar menyampaikan pelantikan gubernur Sumbar terpilih dijadwalkan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

" Kalau tidak ada kendala, karena sengketa di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan pertengahan Februari," kata dia di Padang, Selasa.

Menurut dia soal jadwal tersebut sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah hanya mengikuti saja.

"Harus ada gubernur definitif yang memimpin Sumbar, kalau penjabat sementara akan terkendala karena harus menjalankan tugas lain," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menetapkan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai calon gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada 23 Januari 2016.

Irwan-Nasrul terpilih menjadi gubernur Sumbar periode 2016-2021 berdasarkan hasil rekapitulasi surat suara pada rapat pleno dengan perolehan 1.175.858 suara atau mengungguli pasangan nomor urut satu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dengan perolehan 830.131 suara.

Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengapresiasi kinerja KPU Sumbar yang telah berhasil sampai pada tahapan rapat pleno penetapan cagub terpilih.

"Selanjutnya demokrasi ini tentunya akan dilanjutkan dengan paripurna di DPRD Sumbar dan rakyat akan bersama-sama menanti konsep pelantikannya," katanya.

Calon Gubernur Sumbar terpilih Irwan Prayitno menyampaikan kemenangan yang diperolehnya adalah kemenangan masyarakat karena mereka diusung oleh masyarakat Sumbar dan tidak akan sampai pada tahapan penetapan calon terpilih tanpa dukungan tersebut.

"Penetapan KPU ini adalah penetapan rakyat dan kemenangan ini ialah kemenangan mereka pula," ujarnya.

Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang digelar pada 9 Desember.

KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang. [antarasumbar.com]

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi : Harapkan Sertifikasi, Lahirkan Tuo Silek yang Handal dan Penuh Dedikasi

PADANG – Dengan adanya pemberian sertifikasi bagi para "Tuo Silek" (guru besar silat, red) se-Kota Padang, berarti menandakan keberadaan peranan yang profesional, dalam memotifasi pesilat-pesilat yang ada di Kota Padang ke depan.

Demikian disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Padang, H Emzalmi, sewaktu membuka kegiatan Sertifikasi bagi Tuo Silek se-Kota Padang di salah satu hotel di Padang, Senin (25/1) kemaren.

“Untuk itu diharapkan, sertifikasi ini akan melahirkan Tuo Silek-Tuo Silek yang handal dan penuh dedikasi dalam memegang setiap peranan yang diemban," ujarnya.

Wawako menyebutkan, sertifikasi bagi Tuo Silek ini, merupakan bahagian implementasi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

yang bekerjasama dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Padang. Maksud dan tujuannya antara lain, juga dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai seni di tengah kehidupan masyarakat dan warga Kota Padang.

“Sebagaimana nilai-nilai adat seperti silat minang, mempunyai nilai luhur yang perlu kita pertahankan dan dilestarikan. Walaupun kemajuan zaman dan teknologi, terus membaur dalam kehidupan kita,” ujar Emzalmi.

Emzalmi juga mengharapkan, semoga silat, baik sebagai kegiatan seni maupun sebagai kegiatan iven, akan terus memberikan kemajuan dan membuat harum nama daerah. Di samping itu, juga mampu mendorong sinergi antar semua lapisan masyarakat demi kemajuan Kota Padang ke depan.

"Semoga, dengan sertifikasi yang diterima Tuo Silek se-Kota Padang ini, dapat menjadikannya lebih fokus dalam membina atlet. Seperti dalam waktu dekat menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat mendatang. Harapan kita, semoga di cabang silat ini, meraih medali tentunya,” imbuh putra daerah Kuranji ini mengakhiri.

Dalam pembukaan Sertifikasi Tuo Silek se-Kota Padang tersebut, juga dihadiri Ketua Ipsi Padang, Zulhardi Z Latif beserta pengurus dan anggota, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Medi Iswandi dan para Tuo Silek se-Kota Padang.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Rusak Ditimpa Pohon Tumbang, Muharlion Segera Kunjungi SMAN 13 Padang

Cepat tanggap, demikianlah anggota dewan yang satu ini. Mendengar rusaknya beberapa lokal di SMA Negeri 13 Padang yang terletak di Koto Tangah, akibat hantaman pohon tumbang, Muharlion, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang segera meluncur ke lokasi, Senin (25/1/2016). 

Tumbangnya pohon tersebut disebabkan oleh angin kencang yang melanda Kota Padang. Menurut Muharlion ketika dikonfirmasi Benteng Sumbar.com, Senin (25/1/2016) siang, tumbangnya pohon tersebut menyebabkan beberapa lokal mengalami rusak parah dan tidak bisa dipakai sebagai untuk Proses Belajar Mengajar (PBM). 

"Kami menyarankan kepada Kepala Sekolah, untuk sementara siswa diistirahatkan di rumah. Namun tetap dikasih tugas belajar, sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran. Atau dengan sistem dua shif dengan memanfaatkan lokal yang masih bisa dipakai," ungkap anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Selain itu, Muharlion meminta Kepala Sekolah untuk mendata kerusakan dan segera melaporkannya ke Dinas Pendidikan. Apatah lagi, pada anggaran dinas ada anggaran tak terduga yang khusus untuk mengatasi hal semacam ini. 

"Kami telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi. Kami minta Kepala Sekolah segera melaporkan kejadian ini kepada pihak Dinas Pendidikan, sehingga cepat dicarikan solusinya," pungkas Muharlion.

Tak hanya itu, Muharlion pun telah pula berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) agar segera memotong pohon yang tumbang dan menyingkirkannya dari sekolah. 

"Kita juga telah berkoordinasi dengan Kepala BPBD-Damkar, pak Dedi Hanidal agar pohon yang tumbang ini cepat dipotong dan disingkirkan," terangnya. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

PKS Tegaskan Komitmen Perjuangan Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta (26/1) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kembali komitmen PKS dalam memperjuangkan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Perjuangan hak para penyandang disabilitas itu, menurut Jazuli, akan ditempuh secara bersamaan di dua ranah. Pertama, di daerah-daerah dimana kader PKS menjadi kepala daerah dengan memenangi Pilkada 2017 kemarin.

“Kedua, di level pusat (nasional) dengan cara memperjuangkan hak-hak mereka melalui pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama dengan Pemerintah,” jelas Jazuli saat menerima audiensi masyarakat dari Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas di Ruang Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Selasa (26/1).

Selain itu, Jazuli juga mengingatkan kepada Pokja RUU Disabilitas agar turut juga membangun komunikasi kepada pihak kementerian (eksekutif) dan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Hal itu, agar terbentuk Komisi Nasional yang bertujuan untuk mengawasi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

“Bahkan kalau perlu bisa dibuat komitmen untuk membangun komite tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten,” tambah Legislator PKS dari dapil Banten ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa, dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU Disabilitas. Bahkan, menurut Ledia, seharusnya hal itu dapat diselesaikan dalam satu masa sidang saja di tahun 2016 ini.

“Karena itu segala dukungan dari berbagai kalangan untuk kepentingan ini, sangat kami harapkan dan kami terima dengan tangan terbuka,” jelas Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini.

Diketahui, hari ini, Selasa (26/1), Fraksi PKS DPR RI mendapatkan masukan dari sembilan orang pemerhati Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Pokja Disabilitas. Secara bergantian, perwakilan dari Pokja Disabilitas, menyampaikan situasi terkini yang dihadapi para penyandang disabilitas, serta harapan dan saran terhadap RUU Disabilitas yang sedang memasuki pembicaraan tingkat I antara DPR dan Pemerintah.

Pertemuan yang berlangsung syahdu ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS lainnya, seperti Hidayat Nur Wahid dan Fikri Faqih, serta Wakil Ketua Bidang Kesra Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin