Hidayat: Pancasila, Solusi Permasalahan Sosial terhadap Anak-Anak

Jakarta (2/2) – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk melindungi anak-anak dari setiap permasalahan sosial. Demikian disampaikan Hidayat saat menerima audiensi dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Qatrunnada Islamic School di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

“Lima sila di Pancasila sesungguhnya akan sangat bagus kalau pemerintah Indonesia serius untuk mengimplementasikan hal tersebut, khususnya terhadap permasalahan yang sering menimpa anak-anak Indonesia,” jelas Hidayat.

Hidayat mencontohkan, pemerintah tidak serius untuk menjaga anak-anak dari kejahatan seksual. “Mengutip dari pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Indonesia adalah negara terbesar ketiga korban kejahatan pedofilia terhadap anak,” papar Wakil Ketua MPR RI ini.

Pemerintah, menurut Hidayat, kembali kecolongan dengan adanya buku ajar untuk anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara yang menyebut Nabi Muhammad adalah nabi dalam urutan ketiga belas, bukan terakhir. Menurut Hidayat, buku ajar tersebut bisa mengajarkan anak-anak untuk murtad, keluar dari Islam.

“Meskipun sudah ditarik, tapi menurut saya tidak cukup. Itu yang membuat, menyebar, dan menjual semestinya diberikan sanksi karena menganggu kehidupan sosial warga,” tambah Legislator PKS dari dapil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Hidayat berharap jika pemerintah serius untuk menerapkan Pancasila, khususnya di sila pertama, maka akan mampu melindungi anak-anak dari perilaku yang tidak menghadirkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Diketahui, hari ini, Selasa (2/2), Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi dari 60 (enam puluh) siswa/i dari SDIT Qatrunnada Islamic School, Jakarta Pusat. Audiensi ini adalah bagian dari pelaksanaan Hari Aspirasi yang rutin diselenggarakan setiap hari Selasa oleh Fraksi PKS DPR RI. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Hancurkan Garam Lokal, DPR Minta Mendag Revisi Peraturan Impor Garam

Jakarta (2/2) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta Menteri Perdagangan (Mendag) segera mengevaluasi Peraturan Mendag (Permendag) Nomor 125 tahun 2015 tentang Impor Garam. Pasalnya, Rofi menilai regulasi tersebut telah menghancurkan harga garam dan produksi petani garam di tingkat lokal.

Sehingga, dengan keluarnya regulasi ini, menurut Rofi, semakin melegitimasi bahwa impor pangan tidak bisa terhindarkan di tahun 2016.

“Kenyataan ini membuktikan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang secara serius meningkatkan kesejahteraan para petani garam. Setidaknya, memperbaiki mutu dan produktiktivas produksi garam,” jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Diketahui, Permendag nomor 125/M-DAG/Per/12/2015 secara efektif akan berlaku pada tanggal 1 April 2016. Peraturan ini adalah pengganti Permendag nomor 88/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan Impor Garam. Dalam peraturan terbaru ini dijelaskan tidak ada kewajiban importir untuk menyerap garam rakyat, tidak ada ketentuan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan tidak ada ketentuan pembatasan waktu untuk impor garam.

"Sepanjang tata niaga garam dibiarkan timpang seperti ini, maka selama itu Indonesia tidak akan pernah mampu menjadi produsen garam yang unggul. Sudah secara teknologi tertinggal, dalam pemberian insentif juga seringkali salah sasaran,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi menegaskan kebijakan Mendag inilah secara jangka panjang akan meminggirkan peran petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi garam lokal. “Mengingat hampir tidak ada jaminan bahwa importir akan menyerap garam lokal dengan harga yang pantas,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.

Rofi berharap Mendag segera mengevaluasi regulasi ini dengan cara melakukan verifikasi antara data konsumsi garam secara nasional dan kuota yang dibutuhkan. Kecukupan garam nasional diyakini dapat menunjang industri olahan, seperti pengalengan makanan-minuman, pengolahan ikan, pengawetan makan, dan industri lainnya.

“Pemerintah perlu sadari pengolahan garam yang ada masih menggunakan teknologi sederhana yang bergantung kepada kondisi cuaca. Namun, seharusnya dilakukan pemberdayaan secara serius oleh pemerintah agar menghasilkan kualitas garam yang baik,” tukasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

DPR: Bulog Seharusnya Tidak Membeli Jagung dari Importir Ilegal

Jakarta (2/2) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai seharusnya Bulog sebagai badan resmi (legal), tidak membeli komoditas dari importir ilegal.

Hal itu sebagaimana dicontohkan oleh Bulog yang membeli ratusan ribu ton jagung impor, namun masih tertahan di pelabuhan karena importir tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

“Transaksi dagang semacam ini, mestinya tidak boleh dibiarkan. Jika ditolerir, tidak hanya jagung, tapi juga komoditas-komoditas ilegal lainnya. Tentu, kita tidak mau negeri ini dibanjiri produk ilegal yang dilegalkan,” jelas Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Diketahui, Bulog berencana membeli 445.000 ton jagung yang diimpor oleh Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GMPT). Menurut Hermanto, pemilik ratusan ribu ton jagung tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dari Kementan. Oleh Bulog, jagung impor ilegal tersebut berencana akan dijual kembali ke pabrik pakan ternak untuk menurunkan harga pakan.

“Dengan harapan, dapat menurunkan harga daging dan telur ayam di pasaran,” papar Legislator PKS dari Dapil Sumatera Barat I ini.

Hermanto pun menjelaskan bahwa produksi jagung lokal sebenarnya mencukup untuk kebutuhan pakan ternak. Namun, Hermanto menyadari bahwa lokasi produksi tersebut berjauhan dengan lokasi pabrik pakan. Sehingga, dalam jangka pendek, semestinya pemerintah bisa mengajak para petani di sekitar pabrik pakan ternak untuk mau menanam jagung dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pabrik tersebut.

Dalam jangka panjang pun, tambah Hermanto, pemerintah bisa membangun berbagai infrastruktur terkait, sehingga antara produsen dan konsumen dapat terkoneksi secara cepat.

“Jadi, apa yang kita butuhkan seharusnya kita cukupi dari apa yang kita miliki di dalam negeri,” ucap Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

posted by @Adimin

Pantai Padang Akan 'Rancak' Ini Rencana Pemko Padang Menyulapnya

Maket Pantai Padang. (humas)

PADANG - Pantai Padang akan menjadi lokasi wisata menarik dan menyenangkan bagi keluarga. Seiring dengan rencana Pemerintah Kota Padang untuk menata dan membuat aneka permainan di Pantai Padang.

Bila Pantai Padang sudah benar-benar bersih dari bangunan serta lapak pedagang, nantinya Pemko Padang mulai menata objek wisata yang satu ini. Rencananya, Pemko Padang akan membangun "Sea World" dan aneka permainan lainnya di Pantai Padang. Hal ini dibenarkan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo. "Dalam hal ini kita mengundang investor yang ingin menanamkan modalnya, kita akan memberikan kemudahan," ujarnya.

Bangunan "Sea World" itu sendiri dibangun di kawasan Jetty atau samping jembatan Purus. "Sea World" adalah area permainan air berupa aquarium besar yang bisa dimasuki pengunjung, menyerupai "Sea World" di Ancol. Jika terwujud, ini akan menjadi "Sea World" pertama di Sumatera.

Tidak hanya membangun "Sea World", Pantai Padang juga menyajikan aneka permainan air bagi pengunjung. Bagi pengunjung yang ingin menikmati berbagai permainan air, nantinya kawasan Pantai Padang juga akan dilengkapi berbagai arena permainan air berupa banana boat, jet ski, parasailing dan aneka permainan lainnya.

Tak hanya itu, nantinya, di seputaran Danau Cimpago (blok K LPC) juga akan dibangun sebuah panggung budaya. Panggung ini nantinya akan difungsikan untuk menggelar berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau.

Untuk mempermudah pengunjung dari arah Veteran ke Pantai Padang, nantinya juga akan dibangun sebuah jembatan dari depan hotel Mercure melintas di atas Danau Cimpago menuju kawasan pantai. Selanjutnya juga akan dibangun sarana parkir di sisi barat dan sisi timur Danau Cimpago. Di sisi barat akan dibangun dengan memanfaatkan face yang ada. Sementara parkir sisi timur akan diwujudkan berupa gedung parkir yang representatif yang sekaligus berfungsi sebagai shelter bagi pengunjung.

Guna menambah kenyaman pengunjung terutama dalam beribadah, di kawasan Purus juga akan dibangun dua mushalla. Yakni di kawasan Barat dan Timur. Mushalla akan dibangun lebih representatif sehingga nyaman.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Habib Salim: Seorang Pemimpin adalah Pelayan

Semarang (31/1) -- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al-Jufrie menegaskan jatidiri kader PKS yang harus senantiasa berkhidmat untuk umat. Bahkan dalam posisi sebagai pemimpin pun adalah dalam rangka berkhidmat.

"Rasulullah berpesan pemimpin sejati adalah yang sanggup melayani rakyatnya," tandasnya saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKS Jawa Tengah (Jateng) di Hotel Grasia Semarang, Minggu (31/1/2016).

Menurutnya seorang pemimpin harus mampu melihat dan merasakan kesulitan rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian hatinya akan terpanggil untuk senantiasa melayani dan menyelamatkan rakyat dari jurang keterpurukan.

"Seorang pemimpin yang baik akan menjadikan dirinya teladan bagi siapa pun untuk melakukan hal yang sama, yaitu melayani kebutuhan rakyat," terangnya.

Selain berkhidmat, Habib Salim juga menekankan pentingnya harmoni ditengah umat. Ia menghimbau kepada seluruh kader PKS untuk menjaga adab dan akhlak ditengah masyarakat. "Jangan sampai masyarakat takut dan memandang curiga kiprah dan karya PKS. Perlu kita tegaskan kepada masyarakat bahwa PKS bukan ancaman bagi mereka," tandasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufrie saat menyampaikan taujihad di hadapan ribuan kader pengurus DPW dan DPD se-Jawa Tengah

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi Berikan Reward "Pejuang Subuh" di Masjid Al Hidayah Siteba

PADANG - Sebanyak sepuluh orang anak-anak di Masjid Al Hidayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Minggu (31/1), dikunjungi dan diberi reward oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi. Pejuang Subuh ini diberi reward oleh wawako karena telah berhasil melaksanakan shalat subuh berjemaah selama empat puluh hari berturut-turut di masjid.

Menurut Wawako di depan seluruh jamaah masjid, salah satu shalat yang berat dilaksanakan bagi sebagian besar kaum Muslim, khususnya laki-laki dewasa yakni shalat Subuh secara berjamaah. Padahal, bila melihat kepada keutamaannya, justru shalat Subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Diantaranya mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Manfaat lain melaksanakan shalat Subuh yakni mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari Kiamat sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Muhammad SAW. Manfaat lain yaitu berada dalam jaminan Allah SWT. "Artinya, siapa yang melaksanakan shalat Subuh dengan berjamaah, maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah. Dan siapa yang berada dalam perlindungan Allah, maka dia tidak boleh disakiti. Orang yang berani mencelakakannya terancam dengan azab yang pedih. Sebab dia telah melanggar perlindungan yang Allah berikan kepada orang tadi," kata Emzalmi.

Seperti diketahui, setiap umat Muslim yang melaksanakan shalat Subuh akan dijamin Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan Muhammad SAW dalam hadistnya, "Barang siapa yang melaksanakan shalat Subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apa pun pada jaminan-Nya. Karena barangsiapa yang Dia tuntut pada jaminan-Nya, pasti Dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan ditelungkupkan pada wajahnya di dalam Neraka".

Wawako menjelaskan, suksesnya gerakan shalat subuh berjamaah dapat dilihat di negara Turki. Sebelum dicanangkan, Turki tidaklah semaju sekarang. Tetapi sejak dicanangkan dan telah menjadi kebiasaan warganya, saat ini Turki berubah menjadi sebuah negara yang maju dan diperhitungkan oleh dunia.

"Oleh karena itu, gerakan shalat subuh berjemaah ini jangan terputus setelah selesai melaksanakan shalat berjemaah selama 40 hari berturut-turut saja dan dapat reward. Tapi tetap dilanjutkan terus hingga menjadi kebiasaan. Dan kalau bisa sebaiknya tidak hanya shalat subuh saja berjemaah, tetapi juga shalat wajib lainnya," harap Emzalmi.

Wawako juga berharap agar orangtua menjadi teladan bagi anaknya. Terutama dalam beribadah. "Sering kita lihat pada waktu didikan subuh, ada orang tua yang datang ke masjid hanya sekedar mengantarkan anaknya saja. Setelah itu langsung pulang. Kesannya hanya anak yang wajib shalat subuh berjemaah, orang tua tidak. Ini adalah contoh yang tidak baik. Kita mengharapkan anak dan orang tua sama-sama shalat berjemaah ke masjid. Agar Padang menjadi Kota yang diberkahi Allah SWT," ucap Wawako.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Bagian Kesra, Al Amin, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Mursalim, dan Camat Nanggalo, Hendra Mardi. Seluruh "pejuang subuh" mendapatkan bingkisan. Mereka terlihat senang saat mendapat bingkisan dari Wawako Emzalmi.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Mahyeldi: Pasar Lubuk Buaya Akan Ramai 24 Jam

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah  disambut pedagang dan pembeli
saat melakukan kunjungan ke Pasar Lubuk Buaya

PADANG – Usai pindahnya seluruh pedagang ke lantai dua Pasar Lubuk Buaya, praktis pelataran depan pasar kosong melompong. Pelataran depan ini segera dibenahi sehingga nantinya menjadi tempat parkir bagi kendaraan yang datang.

Sabtu (30/1) pagi kemarin, alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang melakukan pengerukan di pelataran depan Pasar Lubuk Buaya. Tiga alat berat langsung diturunkan ke lokasi, mengeruk dan menimbun untuk kemudian dilakukan pengaspalan. Pengerjaan ini ditinjau langsung Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo.

Walikota mengatakan pengerjaan merapikan pelataran ini dimulai Sabtu (30/1) dan diestimasi akan selesai beberapa hari ke depan. Setelah selesai nantinya pelataran tersebut dapat digunakan sebagai tempat parkir sehingga tidak lagi mengganggu jalan raya dan menjadi penyebab kemacetan selama ini.

Apabila semua berjalan sesuai rencana, Walikota meyakini Pasar Lubuk Buaya akan ramai selama 24 jam. Sebab, selain digunakan sebagai tempat parkir, pada Sabtu malam atau malam menjelang libur, pelataran parkir ini juga dapat digunakan sebagai tempat mengadakan pasar malam. Sehingga Pasar Lubuk Buaya ramai dari pagi hingga esok paginya lagi.

“Selain mengadakan pasar malam, nanti bisa juga menampilkan kesenian daerah seperti saluang, rabab dan lainnya. Atau bisa juga mengadakan nonton bareng sepakbola maupun pemutaran film layar tancap oleh mobil penerangan. Dengan ini pasar akan ramai 24 jam dan lebih optimal, pedagang juga dapat berdagang seharian penuh,” kata Mahyeldi.

Walikota menyebut, pada intinya Pemerintah Kota Padang akan memfasilitasi pedagang untuk lebih baik lagi. Walikota menginginkan dalam pembangunan yang dilakukan Pemko Padang, masyarakat akan terus dilibatkan.

“Karena pembangunan bukan milik pemerintah, akan tetapi milik bersama,” tegas Walikota.

Walikota mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pedagang Pasar Lubuk Buaya yang telah kooperatif dan mau membongkar sendiri bangunannya. Mahyeldi juga mengapresiasi seluruh pedagang yang sepakat untuk bersama-sama pindah ke lantai dua.

“Dengan pindahnya pedagang, warga yang belanja tak perlu becek-becek lagi di tempat bagus,” katanya.

Sementara, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Hendri Viton mengatakan pengaspalan pelataran dikerjakan mulai Sabtu (30/1) ini. Sesuai sketsa Dinas Pasar Kota Padang, pengaspalan pelataran pasar akan dilakukan di bagian tengah. Sedang di sisi depan dan samping nantinya akan dibangun taman dan ram yang dikerjakan oleh Dinas Pasar.

“Pengaspalan ini memakan biaya kurang dari Rp 200 juta dengan estimasi waktu pengerjaan dua minggu paling lama,” terangnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Dulu Semrawut, Setelah Dibenahi Pasar Lubuk Buaya, Kini Ramai dan Nyaman

Pasar Lubuk Buaya Sekarang

PADANG - Tekad Pemerintah Kota Padang untuk membenahi pasar satelit mulai menampakkan hasil. Satu persatu pasar satelit ditata sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Pasar Lubuk Buaya salah satunya. Pasar yang berada di ujung utara Kota Padang ini sebelumnya semrawut. Pedagang berkepusu di bagian depan pasar. Lokasi parkir bagi kendaraan pun telah dikuasai pedagang, sehingga tak ada tempat bagi pengendara memarkir kendaraannya. Begitu pula di trotoar depan pasar, telah dijubeli pedagang.

Namun itu dulu. Kini Pasar Lubuk Buaya sudah tak lagi begitu. Kondisi pasar telah jauh berubah. Terlebih setelah Dinas Pasar Kota Padang menata Pasar Lubuk Buaya. Lantai dua pasar ini kini telah mulai ditempati pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi parkir depan pasar dan di trotoar. Mereka mulai menghuni lantai II terhitung Jumat (29/1).

Sejak lantai II ditempati pedagang, suasana nyaman begitu terasa saat berbelanja di pasar ini. Kondisinya yang cukup bersih dan tertata membuat pengunjung tak lagi harus bergedincit dan terkena becek saat berbelanja.

Hal ini dibenarkan Rita, salah seorang pengunjung yang datang berbelanja ke Pasar Lubuk Buaya, kemarin. Menurutnya, Pasar Lubuk Buaya telah jauh berubah dan mulai nampak tertata.

"Pedagang lah manggaleh ka lantai duo baliak. Di muko pasa lah mulai lapang (Pedagang sudah kembali berjualan di lantai dua. Di depan pasar sudah mulai lapang)," ujar wanita beranak satu ini.

Ungkapan senada juga diutarakan Zulfi. Lelaki asal Kuranji yang kerap berbelanja di Pasar Lubuk Buaya ini mengapresiasi langkah dan upaya Pemko Padang membenahi Pasar Lubuk Buaya.

"Kalau sudah begini kondisinya, Pasar Lubuk Buaya nampak lapang. Salut untuk Pemko Padang yang mampu mengakomodir pedagang sehingga dapat tertata seperti sekarang," timpalnya.

Sementara, Kepala Dinas Pasar Kota Padang, Endrizal menyebut aktifitas di lantai dua pascapindahnya pedagang terlihat ramai dan nyaman. Dia menyebut pedagang yang berjualan di lantai II sebanyak 201 PKL. Di lantai II terdapat 226 lapak bagi pedagang.

Endrizal mengatakan nantinya pedagang yang berada di sisi kiri dan kanan pasar juga akan naik ke lantai II. Ini dilakukan setelah tahap III dikembangkan. "Nanti seluruh pedagang akan naik sehingga pasar ini menjadi nyaman dikunjungi," ulasnya.

Endrizal juga mengapresiasi seluruh pedagang yang cukup kooperatif pada saat pemindahan ke lantai II. Dalam rencana pemindahan pedagang ketika itu, Pemko Padang terus menjalin komunikasi yang intens dengan seluruh pedagang. Sehingga pada saat pemindahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Kabid Bina Marga, Hendri Viton mengatakan, untuk lebih mempercantik, halaman depan Pasar Lubuk Buaya akan diaspal. Pengaspalan dilakukan Sabtu (30/1) pagi. Dinas PU menggunakan dana APBD 2016 dalam pengaspalan ini.

"Direncanakan semua selesai dalam kurun waktu tiga pekan ke depan," pungkasnya.

sumber: humas dan protokol Kota Padang

posted by @Adimin

PKS Padang Laksanakan Rakerda

Padang (30/1) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar rapat kerja daerah (Rakerda), sabtu (30/1) di Aula Edotel Padang. Rakerda merupakan agenda merumuskan program-program PKS yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pengurus bidang PKS Padang.

Di depan pengurus yang hadir ketua DPD PKS Padang Gufron, SS mengajak kepada seluruh peserta untuk bersama-sama bersatu dan merencanakan program - program yang strategis untuk masyarakat.

Gufron juga mengingatkan, kepada pengurus untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalan amanah dakwah ini.

posted by @Adimin

Wawako: Pantai Padang Jadi Kawasan Pedestrian

PADANG - Kawasan Pantai Padang nantinya akan terlihat indah. Sebab kawasan ini disulap menjadi kawasan pedestrian. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Padang, Emzalmi saat berkunjung ke Pantai Padang, Kamis (28/1) sore.

"Kawasan ini akan jadi kawasan pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki dan para pengunjung," sebutnya.

Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Kota Padang telah menata kawasan Pantai Padang. Mulai dari Muaro Lasak hingga ke arah Purus. Selanjutnya, Pemko Padang juga membersihkan batu grip pantai hingga ke arah Muaro.

"Untuk mewujudkan Pantai Padang jadi kawasan pedestrian tentunya seluruh kawasan ini mesti bebas dari bangunan. Sehingga terlihat indah, tertata dan menarik," sebut Emzalmi.

Dalam menata pantai ini, Pemko Padang juga telah memiliki perencanaan yang matang. Perencanaan ini telah tertuang ke dalam Detail Engineering Design (DED). Perencanaan penataan kawasan Pantai Padang ini juga sangat perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Wawako menyebut, sosialisasi kepada masyarakat ini diaplikasikan, salah satunya dengan melakukan pemasangan bilboard di masing-masing lokasi serta melalui media massa. 

"Bilboard akan dipasang spot by spot, bila sudah terpasang dan masyarakat mengetahui rencana penataan pantai ini tentunya imej dengan sendirinya akan terbangun," ungkap Emzalmi.

Selain membangun imej di tengah masyarakat, dengan sosialisasi ini akan dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya bagi penataan pantai. Tak hanya investor dari luar, akan tetapi juga dari dalam seperti bank, maupun BUMN dan BUMD yang ada.

Di sisi lain Wawako menyebut bahwa untuk penataan pantai memakan biaya cukup besar. Biaya penataan kawasan Cimpago didanai sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan untuk penataan secara keseluruhan memakan biaya sebesar Rp 50 juta.

“Kita perkirakan seluruhnya akan selesai pada tahun 2019 nanti,” ujar Emzalmi.

Sementara itu, pada pagi harinya, Pemerintah Kota Padang melakukan penataan Pantai Padang dari bangunan pedagang. Penataan ini dimulai dari depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang hingga ke Simpang Hangtuah. Dalam merapikan Pantai Padang ini, Pemko Padang membagi ke dalam tiga titik. Titik pertama di depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Titik kedua dari depan Gedung Joang hingga ke Simpang Hangtuah. Sedangkan titik ketiga mulai dari Simpang Hangtuah hingga Simpang Olo Ladang.

“Sebagai kelanjutan dari penataan kawasan Pantai Padang, kali ini ada tiga titik yang kita rapikan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Ahmad.

Sebanyak 300 personil dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dan unsur Muspika Kecamatan Padang Barat terjun langsung membenahi sepanjang pantai. Sekitar pukul 09.00 Wib, seluruh personil ikut bekerja bersama pedagang untuk merapikan kawasan batu grip.

Pada titik pertama, di depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat bangunan dengan dua blok, A dan B. Kedua blok ini digunakan pedagang dan sudah ditempati sejak lama. Blok ini dulunya dibangun Pemko Padang. Namun dalam pelaksanaannya, di dalam bangunan dua blok ini pedagang memanfaatkannya dengan menambah sekat-sekat sehingga menjadi satu kesatuan dan saling terhubung.

“Dari awal, pedagang di blok ini kita hanya izinkan untuk berdagang dengan bentuk bangunan asli tanpa dinding dan penambahan lain. Mengingat itu aset Pemko, kita akan segera lakukan penghapusan,” ujar Sekda.

Pada hari itu, seluruh tim bekerja mulai dari depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang hingga ke depan Taman Budaya. Jumat (29/1) ini seluruh tim akan kembali bekerja merapikan kawasan batu grip pantai.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Fraksi PKS Dukung RUU PPRT Masuk Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas 2016

Jakarta (28/1) -- Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam daftar Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

"Fraksi PKS menilai RUU ini mampu untuk melindungi hak-hak dasar kepentingan saudara-saudari kita para pekerja rumah tangga," jelas Almuzzammil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Ditambah, hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, dinilai dapat mencederai hak-hak dasar para pekerja rumah tangga tersebut. “Jadi, jangan sampai mereka diperlakukan secara sewenang-wenang, baik oleh pemberi kerja domestik maupun luar negeri,” jelas Almuzzammil.

Almuzzammil juga menambahkan posisi RUU PPRT saat ini sudah memiliki Naskah Akademik (NA), draf RUU, dan telah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Bahkan, menurut Almuzzammil, sudah pernah dilakukan studi banding kunjungan kerja, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

“Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak segera dibahas dan disahkan RUU PPRT pada Masa Persidangan tahun ini,” tutup Legislator PKS dari Dapil Lampung I ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf

posted by @Adimin