PKS Solok Selatan Buka Dapur Umum Untuk Korban Banjir

dapur umum DPD PKS Solok Selatan

Padang Aro (8/2) - Kader PKS Solok Selatan bergerak cepat membantu korban banjir dan tanah longsor yg terjadi mulai subuh tadi, di beberapa tempat di Kabupaten Solok Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan kader selain ikut membantu di lokasi banjir adalah membuat dapur umum. Dapur umum ini dikelola oleh sekitar 20 orang kader dan relawan-relawan. Lokasinya di Lawe, Muara Labuh Kec. Sei Pagu, rumah ketua Bidang Kaderisasi Pak Patoni.

“Keadaan ini yang menyemangati kami harus segera memberikan bantuan. Kami berpikir, yang penting bagaimana caranya warga di daerah bencana tidak kelaparan dan sedikit mengurangi ketegangan,“ kata Effendi Muharram, Ketua DPD PKS Solok Selatan, yang langsung turun tangan ke lokasi bencana. "Dapur umum PKS ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang kena banjir karena di rumah mereka tdk bisa lagi memasak makanan. Ini bantuan pertama yang kita lakukan, selanjutnya mereka butuh pakaian dan selimut", tambahnya.

Tim masak terdiri dari 20 orang kader perempuan PKS. Ada yang memang berlatar belakang pengusaha katering, juga guru TK-SD dan ibu rumah tangga, dipimpin langsung oleh Bunda Upik Wahyuni, istri Pak Patoni.

“PKS mohon maaf belum bisa mengkover semua korban banjir. Syukurnya, bantuan dari para kader, simpatisan dan masyarakat luas terus mengalir. Bahkan tadi Ketua DPD PKS Kota Padang Ust Gufron sangat antusias membantu. Beliau tadi menanyakan rekening donasi dan menelpon para alumni Univ Andalas untuk memberikan bantuannya,” lanjut Effendi Muharram.

REKENING DONASI

Bagi yang mau donasi, bantuan donasi bisa disalurkan ke: Kantor BRI 5545 Unit Muaralabuh Solok. No rek 5545-01-014394-53-3 a.n. DPD PKS SOLSEL atau 554501006604538. Bank Rakyat Indonesia a.n. Upik Wahyuni

Sumber: FB Andra Febi/Effendi Muharam

posted by @Adimin

Walikota: Benahi Objek Wisata, Masyarakat Tak Boleh Tersingkirkan

PADANG - Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang merupakan destinasi wisata unggulan yang kini dirancang Pemerintah Kota Padang. Sejumlah kawasan dibenahi, seperti Pantai Padang, Muaro, Gunung Padang, kota lama dan Pantai Air Manis.

Untuk membenahi KWT itu, Pemko Padang tak ingin masyarakat yang selama ini mencari penghidupan di objek wisata itu tersingkirkan. Namun Walikota Padang justru ingin masyarakat yang ada di sana terkena dampak positif dari pembenahan tersebut.

"Dalam membenahi kawasan itu harus memberikan dampak ke masyarakat sekitar, tak boleh disingkirkan," kata H. Mahyeldi Dt Marajo saat diwawancarai, Minggu (7/2).

Seperti pembenahan Pantai Padang, pedagang kaki lima yang berjualan difasilitasi Pemko Padang dengan menyediakan gerobak yang representatif. Sekitar 1000 gerobak disiapkan.

Bahkan justru kini, agar kebersihan pantai terjaga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan masyarakat sekitar.

"Mereka diberi insentif dan menjadi tambahan pendapatan bagi mereka," ungkap Walikota.

Pedagang lain yang telah menempati Lapau Panjang Cimpago (LPC) justru telah lebih dahulu mendapat perhatian Pemko Padang. Pedagang di sini dibekali dengan pelatihan-pelatihan, sehingga dagangan yang mereka jual lebih variatif lagi.

Diakui Walikota, keberhasilan pembenahan Pantai Padang sebenarnya diluar perkiraannya. Namun setelah disampaikan kepada warga tentang maksud dan tujuan pembenahan tersebut, akhirnya warga mau membongkar sendiri bangunannya.

"Ini membuktikan warga Padang itu baik-baik semua dan suka dengan pembangunan," ujar Mahyeldi.

Walikota berharap, masyarakat Kota Padang tetap mendukung upaya pembangunan yang dilakukan Pemko Padang. Sebab, pembangunan akan dapat berjalan cepat jika didukung seluruh masyarakat.

"Mohon dukungan, baik dalam bentuk kritik, solusi maupun ide," tukas Walikota.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Hermanto Ingatkan Kader, Pentingnya Menyusun Perencanaan Dakwah

MEDAN - Hermanto mengingatkan pentingnya menyusun perencanaan dakwah. Hal ini diungkapkannya dalam acara Rakorwil Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut, Sabtu (6/2/16) di Hotel Grand Kanaya Medan. 

Beliau mengungkapkan, saat menyusun rencana dakwah, maupun rencana kerja Partai Keadilan Sejahtera didasarkan pada 2 hal; sunah kauliyah dan sunah kauniyah. “Kedua sunah ini melekat pada kehidupan sehari-hari kita,” ujar Hermanto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Wilda Sumbagut.

Menurutnya, dalam konsep perencanaan modern ada 5 hal yang menjadi dasar menyusun perencanaan dakwah. “Pertama, sebuah perencanaan harus memiliki visi dan misi. Kedua, sebuah perencanaan harus mengandung unsur structure dan resources. Ketiga, harus ada target. Keempat, sebuah rencana kerja yang kita susun itu haruslah memiliki speed rentang waktu. Kemudian yang terakhir, sebuah perencanaan itu haruslah dukungan operasional.” ungkap Hermanto. 

“Contoh sebut saja dukungan financial. Jadi apapun kerja kita di dunia ini, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan harus ada dukungan financial,” ujarnya menambahkan.

Jadi keberhasilah dakwah dapat dilihat dari perencanaan yang kita lakukan. Semakin matang merencanakan kerja dakwah, maka tingkat keberhasilan dakwah akan semakin besar.

Acara rakorwil ini dilaksanakan 6-7 Februari 2016 dan diikuti sekitar 274 peserta yang terdiri dari 103 orang pengurus DPW PKS Sumut dan 171 petinggi DPD PKS se-Sumut. Hadir dalam kesempatan ini Ketua DPP PKS Wilda Sumbagut Hermanto, Musyrif Sumatera Utara, Anshory Siregar yang juga anggota DPR RI dapil Sumut III dan Iskan Qolba Lubis anggota DPR RI dapil Sumut II. [sak/sumut.pks.id]

posted by @Adimin

Hermanto: Jangan Salah Mengimplementasikan Kerja Dakwah

MEDAN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilda Sumbagut, Hermanto mengingatkan agar jangan sampai salah mengimplementasikan kerja-kerja dakwah, karena hal ini dapat menyebabkan dikotomi. Hal ini diungkapkannya saat rakorwil DPW PKS Sumatera Utara, Sabtu (6/2/16) di Hotel Grand Kanaya Medan.

Hermanto menyinggung terkait Visi PKS. Visi PKS saat ini adalah mewujudkan partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat pada umat, bangsa dan negara. Kata umat dan bangsa menjadi satu kesatuan dalam partai dakwah ini. 

“Jangan sampai mengimplementasikan kerja dakwah kita terjadi dikotomi, hingga membuat split pelayanan. Sehingga membuat pelayanan kita menjadi berbeda. Umat dan bangsa dalam visi Partai Keadilan Sejahtera adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini telah ditetapkan dalam rapat Majelis Syura,” ungkapnya.

Apalagi menurutnya, di Sumatera Utara ini banyak sekali ditemukan kemajemukan, baik itu suku, agama, adat istiadat, dll. “Sedangkan didaerah tertentu kita PKS sangat minim. Sehingga dalam konteks umat dan bangsa ini, itu adalah bagian penting dari target dakwah kita,” ujarnya.

Dari visi ini diturunkan lagi menjadi empat misi; pertama, berupa kontribusi partai terhadap penetapan kebijakan publik yang berpihak kepada umat, bangsa. “Jadi jelas, harus ada kontribusi kita pada kebijakan public. Baik itu dilevel nasional, provinsi maupun daerah.”

Kedua, meningkatkan peran partai pelopor, melayani, pemberdayaan dan pembelaan. Jadi kita harus memiliki peran diberbagai level di masyarakat. Karena sebenarnya kita juga berhadapan dengan berbagai permasalahan itu. 

“Mulai dari masalah keluarga, sakit, pendidikan. Disitu kita harus menunjukan jati diri kita sebagai pelayan, pemberdayaan dan juga melakukan pembelaan. Karena itu adalah bagian dari usaha kita untuk mencapai dan mewujudkan visi kita,” ujar Hermanto.

Hal ini senada dengan kata sambutan yang disampaikan Ketua DPW PKS Sumut, Muhammad Hafez, “kegiatan sosial yang kita lakukan dapat membantu dan menghilangkan kesulitan yang dirasakan masyarakat. Mudah=mudahan dengan kerja sosial PKS ini, dapat membuka hati masyarakat dan membuka turunnya pertolongan dari Allah.”

Selanjutnya yang ketiga, misi PKS adalah mengokohkan soliditas partai untuk berfungsi memberikan edukasi, advokasi kepimpinan partai dan adregasi ideologi. Hingga dengan kokohnya partai, PKS bisa memberikan edukasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan masyarakat kita masih dibawah rata-rata. Apalagi Indonesia sudah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 

“Kita harus punya peran disitu. Indonesia ini penduduknya 245 juta. Kalau kita tidak berperan disitu, kita hanyalah sebagai pasar. Dan kenyataannya demikian. Produk-produk negara asing membanjiri. Oleh karena itu, dalam misi yang ketiga ini kita harus menunjukan bahwa kita adalah sebagai bangsa yang menghasilkan produk sendiri. Baik dalam kebijakan politik maupun ekonomi dan bisnis,” Ungkap Hermanto.

Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kekokohan PKS dalam hal menunjukan integritas, profesionalitas, aksesmibilitas, dan kepemimpinan. “Empat misi ini menjadi pedoman dalam kita menjalankan amanah," ujarnya.

Diakhir sambutannya, Hermanto menaruh harapan besar, di Sumatera Utara ini akan lahir keajaiban dakwah. "Jika Allah berkenan calon presiden kita dari sini. Jangan terlalu bersedih! Bersedih boleh saja, tapi jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Optimis!" ungkapnya menutup sambutan sekaligus arahan. [sak/sumutpks.id]

posted by @Adimin

Hadapi Bahaya LGBT, PKS Undang Pakar Cari Solusi

JAKARTA (4/2)-- Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) belakangan menjadi wacana hangat di masyarakat. Bukan sekadar perbicangan, tapi fenomena perilaku penyimpangan seksual tersebut dinilai sudah masuk ke tahap ancaman terhadap generasi.

Menghadapi bahaya LGBT, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS mengundang sejumlah pakar dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Penyimpangan Seksual, Implikasi dan Solusinya' di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (4/2/2016). 

Pakar-pakar yang diundang dari bidang syariah, medis, psikologi sosial hingga hukum untuk membahas dan merumuskan solusi bersama.

Ketua Departemen Kajian Anak dan Perempuan BPKK, Sri Rahayu mengatakan, FGD yang digelar merupakan bentuk kepedulian PKS terhadap permasalahan yang cukup krusial terkait isu penyimpangan orientasi seksual yang beberapa pekan terakhir ini menghangat.

“Kami yakin respons-respons reaktif tidak akan cukup efektif untuk meminimalisir dampak-dampak destruktif terkait penyimpangan seksual yang sekarang sedang hangat diperbincangkan," ujar Sri.

Sri memaparkan, penelaahan yang dilakukan bersifat menyeluruh minimal dari empat aspek yaitu aspek syariah, psikologis, medis dan hukum. Empat aspek itu menurutnya cukup memadai sebagai landasan perumusan langkah-langkah sistematis yang dibutuhkan dalam menghadapi bahaya penyimpangan seksual.

Narasumber yang hadir antara lain Dr Saiful Bahri yang mengkaji tinjauan penyimpangan orientasi seksual dalam pandangan hukum Islam, Handoyo Prihatanto, MH dari aspek hukum, baik hukum internasional maupun hukum positif, serta dr Ambun Suri, MARS dan Rahmi Dahnan M.Psi dari aspek medis dan psikologis.

FGD yang juga melibatkan perwakilan lembaga sosial masyarakat serta organisasi pemuda ini, diharapkan mampu memberikan cara pandang yang sama dalam menyikapi isu terkait, sehingga solusi konstruktif dalam rangka berkhidmat untuk bangsa dan negara bisa dilaksanakan secara sistematis dan bertanggungjawab.

posted by @Adimin

Saat Abdul Ghofur Memeluk Presidennya

Lombok Barat (6/2)- Berapa lama menjadi kader partai? Jika pertanyaan itu yang diajukan, mungkin banyak yang dapat menjawab; sejak partai berdiri, sejak umi-abi mengajak kampanye, sejak kuliah dan lain-lain.

Jika pertanyaan diubah, pernahkah anda menjadi Ketua Dewan Pengurus Ranting (DPRa)? dan berapa lama? Mungkin anda perlu dengar cerita tentang sosok Abdul Ghofur dari Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sabtu pagi (6/2) Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menggowes sepeda di jalan lingkar luar Kota Mataram, NTB. Selain olahraga bersama kader-kader yang hobi bersepeda, ada satu tujuan lain Sohibul Iman pagi itu. Ia mendengar dari pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) bahwa ada seorang kader yang kini tergolek lemah di pembaringan rumahnya. Pak Abdul Ghofur (60 tahun) namanya..

Setelah perjalanan sekitar tujuh kilometer dari Kantor DPW PKS NTB di Jalan Lingkar Selatan, tibalah Presiden PKS, Ketua Wilda Bali-Nusa Tenggara Sugeng Susilo, Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi dan jajaran pengurus DPW, DSW dan MPW, di rumah Pak Abdul Ghofur. “Assalaamu’alaikum..” sapa Sohibul Iman saat masuk ke kamar berukuran 2x2 meter dan mendapati Pak Abdul Ghofur tengah duduk bersila menanti kehadiran orang nomor satu di DPP PKS tersebut.

Tangis Pak Abdul Ghofur pun pecah, seraya memeluk pemimpin yang mungkin tidak setahun sekali mampir di rumahnya yang sederhana itu. Presiden PKS Sohibul Iman mendoakan kader yang usianya jauh lebih tua darinya dengan tetap tidak melepaskan pelukannya.

Isak Pak Abdul Ghofur tidak terdengar sebagai rintihan atas sakit yang dideritanya. Tangisan tersebut lebih terlihat sebagai tangis bahagia seorang kader yang juga Ketua DPRa Desa Rumak, Lombok Barat itu. Selang beberapa saat setelah Sohibul Iman menanyakan kondisinya, ia mulai bisa tersenyum, bahkan tertawa. Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi dan segenap pengurus ikut menghiburnya.

Apa yang istimewa dari Pak Abdul Ghofur ini? Sehari-hari ia hanyalah seorang penjual kopiah atau kupluk haji. Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi, mengabarkan keistimewan kader satu ini. Pak Abdul Ghafur adalah Ketua DPRa Desa Rumak, sejak partai ini berdiri, bahkan sejak PKS masih bernama Partai Keadilan!

Kini hampir 18 tahun penuh Pak Abdul Ghafur memegang amanah sebagai Ketua DPRa. Sementara kader-kader lainnya melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal, ia tetap setia di rumahnya yang di halamannya masih terpampang plang Kantor DPRa Desa Rumak.

Hati dan pikiran seperti apa yang membuat ia setia pada dakwah ini, pada posisi yang sama, sebagai pengayom kader di struktur resmi terbawah partai dakwah ini selama 18 tahun? Hanya Allah SWT yang mampu membalas kesetiaan dan kebajikan Pak Abdul Ghofur. [pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul Iman Hadiri Rakorwil PKS NTB

Mataram (5/2) -- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman akan hadir dan membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakorwil diselenggarakan di Kota Mataram, NTB, pada Sabtu-Ahad, 6-7 Februari 2016.

Rakorwil diselenggarakan untuk menurunkan program kerja di tingkat Wilayah (Provinsi) dan Daerah (Kota/Kabupaten). Rencananya, pembukaan Rakorwil akan diadakan pada Sabtu (6/2) pagi di Aula Kantor DPW PKS Prov. NTB di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Ketua DPW PKS NTB Abdul Hadi saat menyambut kedatangan Presiden PKS di Bandara Internasional Lombok, menyatakan kebahagiannya bahwa NTB terpilih menjadi salah satu provinsi yang Rakorwilnya dibuka oleh presiden partai. "Segenap kader PKS di NTB sangat rindu bertemu langsung dengan beliau, karena ini adalah kehadiran pertama Pak Sohibul Iman sebagai Presiden PKS," ujar Abdul Hadi.

Abdul Hadi menyatakan optimismenya bahwa target peningkatan jumlah kader maupun perolehan suara di NTB dapat meningkat di kepengurusan periode tahun 2015-2020. "Dengan kerja-kerja ikhlas, ihsan dan semangat kebersamaan, insyaAllah PKS NTB makin dapat mewarnai NTB dengan kebajikan-kebajikan lagi," tutur kader PKS yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov NTB ini.

Peserta Rakorwil PKS NTB berjumlah 500 orang yang terdiri dari pimpinan di tingkat DPW dan pimpinan dari 10 DPD Kota/Kabupaten se-NTB.

Sebelum pembukaan Rakorwil, Presiden PKS bersama segenap pengurus dan kader NTB akan melakukan gowes sepeda dari Jalan Lingkar Selatan hingga sekitar Bandara. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman 

posted by @Adimin

PKS Dorong Pertamina Kelola Minyak Sebagaimana Pasal 33 UUD 1945

Jakarta (4/2) -- Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mendorong agar Pertamina memiliki kewenangan lebih untuk mengolah minyak mentah, mulai dari pengolahan di hulu hingga ke hilir, untuk konsumsi domestik.

Pasalnya, pemerintah saat ini, menurut Iskan, masih belum mampu melaksanakan industri dalam skala besar dengan mengatasnamakan negara.

“Jika kita konsisten dengan UUD 1945 Pasal 33, maka Pertamina bisa mewakili negara untuk melakukan produksi minyak. Bahkan, bisa mendapatkan lebih banyak modal, baik dari Surat Utang Negara (SUN) atau dari luar negeri,” papar Iskan dalam acaraFocus Group Discussion (FGD) "Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia; Menyingkap Harga BBM Pro Rakyat" di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2).

Iskan menilai, salah satu alasan harga BBM di Indonesia cukup tinggi adalah karena di level industri (hulu), Pertamina tidak mampu mengolah minyak mentah sendiri. Selama ini, tambah Iskan, SKK Migas yang melaksanakan tugas tersebut dengan kontrak dengan perusahaan asing.

Karena itu, Iskan berharap struktur pengelolaan migas di Indonesia harus lebih sederhana, dengan cara menggabungkan BPH Migas ke dalam Dirjen Migas.

“BPH Migas itu digabungkan saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Sedangkan untuk hulu, SKK Migas tidak perlu lagi, tugasnya langsung saja diberikan ke Pertamina,” papar Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Iskan berharap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak, di tanah air dapat kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bahwa, seharusnya, Pertamina berhak mengelola sumber daya negara sepenuhnya.

“Yang paling penting, kekayaan kita di bawah bumi dan di bawah laut, harus diinventarisasi sebagai aset negara. Negara bisa mendapatkan dana yang besar, kalau negara memberikan wewenang ke Pertamina khusus,”jelas Legislator PKS dari Dapil Sumatera Utara II ini.

Diketahui, FGD ini turut menghadirkan beberapa pemapar, seperti Enny Sri Hartati (INDEF), Wianda Pusponegoro (Vice President Corporate Communication Pertamina), dan Wiraatmaja Puja (Dirjen Kementerian ESDM). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis

posted by @Adimin

Soal Perhitungan Harga BBM, Fraksi PKS Desak Pemerintah Transparan

Jakarta (4/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah membuka secara transparan perhitungan harga pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat harga minyak mentah dunia terus menurun belakangan ini.

Menurut Jazuli, akibat dari tidak transparansi ini pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk mengevaluasi harga BBM (Premium dan Pertamax) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.4/2015.

“Harga minyak dunia sudah turun. Malaysia saja menjual BBM setara Pertamax Plus dengan harga yang kalau dikurskan sekitar 5.600 Rupiah”, ungkap Jazuli sebelum penyelenggaran Focus Group Discussion (FGD) “Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia: Menyingkap Harga BBM Pro-Rakyat” di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2) kemarin.

Diketahui, Pada bulan Januari 2016, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level US$31,41 per barel, turun US$1,75, atau 5,28 persen dibanding bulan sebelumnya. Minyak jenis Brent jatuh sebesar US$1,99 menjadi US$31,56 per barel, ini adalah level terendah sejak April 2004.

Oleh karena itu, Jazuli menegaskan pemerintah perlu konsisten dengan penyesuaian harga minyak dunia.

“Pemerintah di awal periode 2014-2019 memutuskan untuk tidak menentukan harga BBM yang tetap, namun harganya berdasarkan kajian terhadap harga minyak dunia, dengan evaluasi per 3 bulan. Kini ketika harganya turun, pemerintah perlu buktikan konsistensinya,” papar Jazuli.

Dalam FGD ini pula, sekaligus dirilis hasil kajian Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Fraksi PKS DPR RI tentang Perhitungan Biaya Pokok BBM.

“Fraksi PKS memiliki kajian, seharusnya harga pokok Premium sebesar Rp. 5.700. Tapi, pemerintah memiliki perhitungan sendiri sebesar Rp. 6.900. Jadi, ada selisih yang belum dibuka secara transparan kepada publik," ujar Jazuli

FGD yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.00 ini, akan menghadirkan beberapa pemapar, yaitu Direktur INDEF Enny Sri Hartati, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiraatmaja Puja, dan Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini saat menyampaikan keynote speech di FGD

posted by @Adimin

Mahyeldi: KWT Objek Wisata Terlengkap

PADANG – Kawasan Wisata Terpadu (KWT) yang digagas pasangan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo dan Wawako Emzalmi sebagai ikon pariwisata Kota Padang terus dibenahi. Seperti Pantai Padang, kini sudah ditata dengan baik. Direncanakan, dalam tahun ini Pantai Padang akan menjadi lokasi wisata keluarga yang nyaman.

Tidak hanya itu, objek wisata lain yang masuk ke dalam KWT yakni Gunung Padang, dalam waktu dekat juga akan dibenahi. Termasuk kawasan Kota Lama (Heritage) di Muaro. Serta Pantai Aia Manih yang akan ditata sedemikian rupa.

Jika KWT ini selesai, Padang dipastikan akan menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara (Wisman) maupun wisatawan nusantara (Wisnus). Sebab, di KWT tercakup seluruh objek wisata menarik dan terlengkap.

“KWT merupakan objek wisata terlengkap dan akan menjadi destinasi wisata baru Kota Padang,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, kemarin.

Walikota memaparkan, di KWT akan terdapat objek wisata lengkap. Tidak hanya menyuguhkan wisata laut (pantai), tetapi di lokasi ini juga terdapat sungai, perbukitan dan kota tua.

“Wisata terlengkap seperti ini jarang dijumpai di daerah lain,” sebutWalikota.

Sementara, terkait pembenahan Danau Cimpago dan Pantai Purus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang akan membangun sejumlah fasilitas umum. Seperti taman, lokasi parkir dan pembenahan batu grip.

"Untuk dananya telah dianggarkan Rp 7 miliar. Sebanyak Rp 4 miliar dari APBD Padang dan Rp 3 miliar dari Kementerian PU,” ujar Kadisbudpar, Medi Iswandi.

Direncanakan, pembenahan di objek wisata itu akan dilakukan Maret mendatang. Sedangkan proses tender telah dilakukan pada Februari ini.

"Kita akan jadikan pantai sebagai aset pariwisata untuk menunjang PAD,” pungkasnya. 

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Walikota Resmikan Masjid Muhajirin Balai Gadang

PADANG - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo meresmikan Masjid Muhajirin yang berada di Komplek Villa Anggrek II Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, Jumat (5/2).

Dengan keberadaan masjid tersebut, Wako Mahyeldi menyampaikan, ini merupakan suatu yang menggembirakan, karena telah bertambahnya masjid di Kota Padang khususnya di Kelurahan Balai Gadang. Sehingga diharapkan, semakin menggemanya syiar islam di kawasan tersebut.

“Semoga, masjid ini dapat dimanfaatkan masyarakat setempat sesuai fungsi dan kegunaannya. Karena, di samping tempat beribadah, masjid juga merupakan wadah dalam pembinaan kehidupan masyarakat dan pembinaan akhlak bagi generasi muda,” ujar wako.

Mahyeldi menyebutkan, dalam membenahi moral masyarakat, memang satu-satunya hanya melalui jalan agama. Maka untuk itu, Pemerintah Kota Padang akan terus memberikan dorongan seperti menambah jumlah masjid di Kota Padang. Apalagi sesuai filosofi di ranah minang, yakni Adat Basandi Syara’-Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Untuk itu, marilah kita semua satukan tekad dan bergandengan tangan, wujudkan Kota Padang yang lebih baik dan terjaga dari hal-hal negatif tentunya. Semoga, kota yang kita cintai ini dapat senantiasa kondusif dan semua masyarakatnya berakhlak mulia,” seru walikota yang juga seorang ulama ini.

Sementara itu, Kabag Kesra Setdako Padang, Al Amin membacakan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang untuk fungsi dan kegunaan masjid yang baru diresmikan tersebut. Dia membacakan, agar pengurus beserta jemaah masjid mampu meningkatkan fungsi masjid. Seperti di bidang pendidikan, menghidupkan kegiatan TPQ/TQA, majelis taklim, membuat perpustakaan masjid, wirid remaja, remaja masjid, didikan shubuh, pesantren ramadhan, koperasi masjid dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Pada kesempatan ini, kita juga menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang sebanyak Rp 10 Juta untuk Masjid Muhajirin,” ucap Al Amin.

Setelah itu, Panitia Peresmian Masjid Muhajirin, Ramlan Ghazali mewakili pengurus dan jamaah menyampaikan rasa senang dengan telah diresmikannya Masjid Muhajirin yang sebelumnya merupakan mushalla. Ke depan, pengurus dan jemaah bertekad akan menghidupkan fungsi dan kegunaan masjid ini dengan optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya donatur dari Timur Tengah yang cukup banyak membantu dalam pembangunan masjid ini. Kita berharap, setelah beralih fungsinya mushalla menjadi masjid, semoga jemaah akan lebih banyak lagi. Hari ini kita perdana melaksanaan shalat Jumat, alhamdulillah jamaah sangat banyak,” sebutnya.

Pada peresmian masjid tersebut, juga dihadiri Kakan Kemenag Padang, Japeri, Ulama Sumbar, Mas’oed Abidin, Muspika Koto Tangah, Camat Koto Tangah Adlin Gusmar, Lurah, Ketua KAN Koto Tangah dan tokoh masyarakat setempat.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin