Irsyad Syafar Langsung Turun Bantu Korban Banjir

Payakumbuh - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Irsyad Syafar, Lc, M. Ed mengunjungi korban banjir di Pangkalan. Bersama dengan beberapa orang relawan PKS, Irsyad salurkan bantuan di posko PKPU di jorong Lubuak Nago, Kec. Pangkalan, Sabtu (13/02).

Ketka dihubungi Warta Payakumbuh Irsyad mengatakan “Jorong Lubuak Nago merupakan jorong terparah kena banjir di Pangkalan. Air setinggi rumah. Masyarakat menyelamatkan diri diatas loteng. Bila air masih naik semeter lagi, akan banyak korban nyawa”

Irsyad Syafar bersama relawan PKS menyerahkan bantuan berupa baju layak pakai, beras, rendang telor, mushaf quran, buku tulis dan alat belajar. “Kondidi SD negeri masih penuh lumpur. Ruang kelasnya sudah hampir bersih. Saat ini masyarakat masih fokus dengan rumah masing masing , sehingga belum bisa dibawa goro ke fasilitas umum” jelas ketua DPW PKS Sumbar ini.

“Yang mendesak itu air bersih. Untuk kesehatan, sementara bisa dibawa bolak balik ke puskesmas dengan ambulan PKPU. Saya himbau pemerintah maupun aleg Kabupaten menggerakkan pengiriman air bersih dengan truk tangki seperti air isi ulang itu. Satu truk biasanya 250 ribu. Sumur mereka masih bisa dibersihkan tapi belum sempat. Sedangkan kebutuhan air bersih mendesak” ujar putera Koto Nan Ampek itu.

Sebagaimana kita ketahui, PKS Sumbar melakukan aksi cepat tanggap membantu korban bencana sebagai bentuk wujud berkhidmat untuk Sumatera Barat. Tim Relawan PKS yang terdiri dari regu Pandu Keadilan, kader dan struktur partai terus melakukan aksi khidmat, turun kelapangan hingga hari kemarin.

Sejak hari pertama banjir merendam beberapa tempat di Sumbar, kader PKS telah mengevakuasi warga yang terkena bencana. Lebih dari 100 relawan diturunkan PKS Sumbar untuk tanggap darurat bencana. Mereka membuka posko siaga bencana, membuat dapur umum, menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan dalam bentuk barang seperti sembako, buku tulis, mushaf Al Qur’an dan kebutuhan pokok lainnya. (arf/, Wartapayakumbuh.com)

posted by @Adimin

Gubernur : Hilangkan Euforia Kemenangan Dan Fokus Bekerja

Padang, 13/2 (Antara) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta agar euforia kemenangan dalam Pemilu Gubernur 9 Desember 2015 segera dihilangkan dan mulai fokus untuk kerja membangun daerah ke depan.

"Sekarang, semua potensi harus disatukan agar pembangunan daerah bisa maksimal," katanya pada serahterima jabatan Gubernur Sumbar dari Pj gubernur Reydonnyzar Moenek kepada pasangan gubernur terpilih Irwan Prayitno-Nasrul Abit di Aula Gubernuran di Padang, Sabtu.

Menurutnya, tugas berat sudah menanti setelah serahterima jabatan tersebut, salah satunya penanggulangan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di daerah itu.

"Besok, kita langsung ke lokasi bencana," katanya usai acara.

Ia juga mengapresiasi prestasi Pj gubernur Reydonnyzar Moenek selama memimpin Sumbar enam bulan terakhir.

"Pak Reydonnyzar telah berhasil melakukan percepatan pembangunan Masjid Raya Sumbar, mendorong peningkatan Realisasi APBD 2015, serta percepatan penetapan APBD provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Donny Moenek menurutnya juga berhasil melakukan pengembangan Kawasan Mandeh dan melakukan langkah strategis dalam penyelesaian Hunian Tetap (Huntap) Mentawai.

"Kita sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan untuk kemajuan Sumbar ini," katanya.

Sementara itu Reydonnyzar Monek mengingatkan masyarakat Sumbar untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi selama Pemilihan Gubernur, dan kembali bersatu guna membangun daerah ke depan.

"Jadikan serahterima jabatan gubernur ini sebagai titik balik untuk bersatu mendukung pemimpin terpilih dalam membangun daerah," katanya yang hari ini kembali pada jabatan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

serahterima jabatan gubernur Sumbar tersebut ikut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Sumbar, 19 bupati dan wali kota serta tokoh masyarakat Sumbar. [sumbar.antaranews.com] 

posted by @Adimin

Walikota Padang: "Valentine's Day" Haram Dirayakan

Padang (12/2) -- Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo melarang seluruh warga Kota Padang merayakan "Valentine's Day" atau biasa disebut dengan hari kasih sayang. Haram untuk dirayakan karena hari kasih sayang yang jatuh setiap 14 Februari itu merupakan budaya menyimpang dari nilai, norma dan aturan.

"Hari kasih sayang tidak sesuai dengan agama dan budaya. Haram hukumnya dirayakan. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh warga agar tidak merayakannya," imbau Walikota, Kamis (11/2).

Agar warga tidak merayakan budaya menyimpang yang diharamkan itu, Walikota Padang telah mengeluarkan himbauan kepada warga bernomor 451/01.74/Kesra-2016. Dalam imbauan itu Walikota menekankan kepada seluruh orangtua, guru, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, cerdik pandai, dan pemuka masyarakat untuk punya peranan penting mencerdaskan, mengingatkan, mendidik serta melarang anak kemenakan dan generasi muda secara keseluruhan untuk tidak ikut merayakan "Valentine's Day".

"Hari kasih sayang bukanlah budaya Minangkabau dan muslim," ucap Mahyeldi. Walikota mengimbau kepada seluruh pemilik hotel dan tempat hiburan lainnnya agar tidak mengadakan acara serta menyediakan tempat untuk merayakan "Valentine's Day".

"Dalam referensi Islam dan budaya Minangkabau yang berfilosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK), tidak ada mengatur tentang hari kasih sayang. 'Valentine' itu ujung-ujungnya hanya pergaulan bebas," papar Walikota.

Walikota menyebut, hari kasih sayang itu cenderung mendorong orang untuk permisif dan melanggar norma-norma, serta bentuk pengrusakan budaya secara sistemik dari luar dan pengrusakan budaya kepatutan.

"Jadi kita jangan latah, dan saya rasa seluruh agama tidak setuju dengan perayaan ini," pungkas Mahyeldi.

Keterangan Foto: Walikota Padang, H. Mahyeldi

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Jakarta (11/2) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, juga kesejahteraannya. Demikian disampaikan Kharis 

“Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah- daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup,” jelas kharis saat menanggapi ribuan guru dan tenaga honorer yang melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2).

Kharis menilai ada dua hal penting yang perlu ditegaskan dalam kaitannya dengan kecukupan guru. Pertama, cara pandang dalam melihat ketercukupan guru.

“Pemerintah menyatakan bahwa rasio guru dan murid telah tercukupi dengan memasukkan guru honorer di dalamnya. Namun, kesejahteraan guru honorer masih belum dipenuhi oleh pemerintah,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah V ini.

Kedua, mengenai pendistribusian guru secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah, dalam hal ini perlu melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan, serta verifikasi terhadap kualitas dan kesesuaian syarat pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

“Hal ini untuk menghindari kesan pemerintah asal rekrut honorer K2 tersebut,” jelas Kharis.

Diketahui, ribuan guru yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI) hari ini melakukan aksi di depan Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya mengangkat 439.056 orang guru honorer.

Ribuan honorer tersebut beberapa diantaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagainya.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Harapan PKS: ICMI Makin Berperan Bagi Kemajuan Umat dan Bangsa

Jakarta (10/2) -- Presiden PKS dan beberapa pimpinan lainnya terpilih masuk ke dalam kepengurusan pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Presiden PKS yang juga anggota Dewan Penasihat Pusat ICMI Mohamad Sohibul Iman berharap ICMI ke depan semakin memberikan kontribusi dan peran yang signifikan bagi kemajuan umat Islam, negara dan bangsa Indonesia.

"Dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya, tentu kita berharap ICMI dengan kepengurusan sekarang mempunyai perubahan yang lebih signifikan untuk perubahan bangsa," kata Sohibul usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ICMI 2016 di Menara 165, Jl Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (10/2).

Dalam acara tersebut juga dikukuhkan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI periode 2015-2020 oleh Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Pusat ICMI turut hadir beserta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Selain Sohibul Iman, beberapa pimpinan pusat PKS juga termasuk ke dalam kepengurusan pusat ICMI, antara lain Ketua Majelis Syuro (MS) PKS Salim Segaf Al Jufrie sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Pusat, Wakil Ketua MS PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai anggota Dewan Pakar Pusat.

"Seperti tujuan awal ICMI yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Semoga ICMI terus meningkatkan relevansinya terhadap keumatan," pungkas Sohibul Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

PKS Ajak Masyarakat Bendung Ancaman LGBT

Jakarta (10/2) - Penyimpangan perilaku seksual di masyarakat kian memprihatinkan. Masyarakat harus memperkuat ketahanan sosial dan keluarga dalam menghadapi ancaman LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mendorong kerjasama seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi LGBT.

"Kita harus melakukan berbagai upaya agar virus LGBT tidak menyebar dan merusak anak-anak muda kita, yang biasanya menjadi sasaran empuk gerakan LGBT," ujar Fahmy di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).

Menurut Fahmy, setiap unsur masyarakat dan lembaga harus berperan dalam mencegah berkembang dan meluasnya LGBT. Dia mencontohkan, lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan pesantren harus menjelaskan dengan baik dan obyektif kepada siswa, mahasiswa dan santri tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana LGBT itu sesungguhnya.

Lembaga keagamaan seperti ormas Islam, MUI dan Gerakan Dakwah, menurut dia ikut menyuarakan kepada berbagai pihak akan kesesatan dan penyimpangan perilaku LGBT dan menyalahi nilai dan sendi-sendi agama.

"Parpol Islam dan nasionalis bersatu padu untuk menjaga dan membentengi agar LGBT tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atau undang-undang. Bahkan seharusnya mengenyahkan mereka dari negara RI yang relijius, bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbudaya dan beradab," imbuhnya.

Lebih lanjut Fahmy mengatakan, LGBT adalah penyakit dan penyimpangan perilaku sebagaimana masuk dalam kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa), yang merujuk pada terminologi ODMK pada UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

"LGBT sudah eksis sejak dahulu kala. Kaum nabi Luth (Sodom) adalah komunitas pertama yang melakukan perilaku Gay/homoseksual yang menyebabkan mereka dikutuk dan dimurkai Allah SWT," tambah dia.

LGBT, Fahmy menambahkan, juga merupakan gerakan sesat dan menyesatkan perilaku seksual yang menyimpang dikecam oleh semua agama.

"Kini sedang merebak dan masuk ke negeri kita tercinta. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pengikut, sambil mendekati para pejabat dan akademisi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas eksistensi mereka. Tentu saja yang paling ampuh, mereka menggunakan isu HAM," jelasnya.

Namun demikian, Fahmy mengatakan, menghadapai persoalan LGBT harus secara obyektif dan proporsional. Menurutnya, gerakan LGBT harus dibendung, tapi korban LGBT tentu harus diperlakukan secara berbeda dan bijak.

"Mereka boleh jadi 'terjebak' dan terstimulasi oleh lingkungan, atau salah asuh. Atau, sebagian mereka terlahir dengan kecenderungan LGBT. Adapun yang perlu kita 'perangi' adalah kelembagaan LGBT yang dengan sistemik dan sengaja menyebarluaskan faham, gaya dan perilaku LGBT kepada anak-anak muda kita. Kepada mereka, kita harus dekati, berikan pemahaman, treatment atau rehabilitasi dengan bijak," cetusnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes


posted by @Adimin

PKS Tegaskan KMP Masih Ada

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) sampai saat ini masih ada.

"Secara de facto, KMP masih ada. Karena belum ada deklarasi pembubaran KMP," ujar Hidayat saat dikonfirmasi di Gedung Parlemen, Senanyan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Penryataan itu, sekaligus membantah mengenai kabar bahwa partai kolaisi pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu sudah bubar. Pasalnya, beberapa partai di dalamnya telah memutuskan untuk berpaling dan mendukung pemerintah.

"Itu hak dari masing-masing partai. Yang aneh dikesankan tidak ada yang hadir. Pak Prabowo itu mengatakan konsolidasi internal. Yang mendirikam KMP adalah tokoh pimpinan partai. Kalau dari Gerindra, Pak Prabowo, dan belum pernah mengatakan KMP bubar," lanjut dia.

Hidayat menambahkan, hal senada juga telah disampaikan oleh Ketua Presedium KMP, Aburizal Bakrie yang menyatakan bahwa KMP tidak bubar.

"Kalau bubar easy saja, sebagaimana dulu kehadiranya dideklarasikan bersama, kalau mau bubar kami bersama deklarasikan. Sampai hari ini, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan partai yang menandatangi deklarasi itu," tandasnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid

Sumber: Okezone.com


posted by @Adimin

Pers Sehat Tebar Manfaat

Saya rasa semua netizen resah dengan yang namanya kabar hoax. Mungkin terkecuali bagi yang sengaja mencari manfaat dengan mengarang dan menyebarkan berita bohong. Tetapi bagi yang tidak berkepentingan, sudah barang tentu menganggap hoax sebagai sesuatu yang mengganggu. Jangankan pencipta hoax, orang yang ikut menyebarkan saja akan mendapat celaan dari netizen.

Ada pihak yang tidak bijak memanfaatkan terbukanya keran kebebasan berbicara sejak zaman reformasi dengan berekspresi kebablasan, termasuk mengarang berita bohong yang meresahkan. Kemajuan teknologi internet semakin membuat kabar-kabar itu terduplikasi berantai.

Semua sepakat, ini adalah fenomena tidak sehat. Harus ada yang mengobati.

Tidak jauh-jauh, insan pers-lah yang sangat berkompeten meredam fenomena ini. Karena mereka yang sehari-hari bekerja mengolah fakta menjadi kabar. Tanggung jawab jurnalisme ada di pena-pena mereka. Dewan Pers sendiri telah membakukan tugas melawan arus pembodohan informasi itu dalam etika jurnalistik yang berbunyi: "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Dengan kerja pers yang patuh pada etikanya, maka akan ada arus utama di tengah kemudahan mengabarkan berita di zaman sekarang. Jurnalisme faktual sebagai arus utama akan membuat kabar-kabar hoax yang beredar menjadi residu atau ampas yang tak layak konsumsi. Akhirnya, bacaan yang sehat dan bermanfaatlah yang menjadi asupan masyarakat.

Tak terbayang bila insan pers malah ikut memperburuk kondisi di atas. Akan kemana masyarakat mendapatkan info yang valid dan tidak tendensius? Bila media massa di Indonesia ikut terseret arus kabar hoax, maka akan hilang rasa kepercayaan masyarakat kepada pers. Krisis kepercayaan tidak lagi melanda pemerintah, tetapi juga pers. Akhirnya masyarakat benar-benar tidak tahu harus mempercayai siapa.

Sayangnya, fenomena seperti itu mulai terlihat. Misalnya pada kasus pembunuhan Wayan Minra Salihin yang sedang heboh, sempat menyeruak di media massa nama Jessica Ngadimin yang menjadi teman ngopi Mirna. Padahal bukan Jessica Ngadimin, tapi Jessica yang lain. Akhirnya, nama orang tersebut menjadi hancur dan sempat dilanda kecemasan.

Masih ada kasus lain. Berita ulama yang melarang muslimah makan pisang jelas sesuatu yang tidak lucu dan sangat menyesatkan namun sayangnya pernah dimuat media besar di Indonesia.

Inilah yang disinyalir Presiden PKS beberapa waktu lalu melalui cuitan di akun twitternya. "Pada kasus ekstrim, ceroboh dan fitnah bisa timbulkan irreversible damage (kerusakan yang tak dapat dipulihkan). Itu kerugian besar. Petaka bagi semua," Begitu tulis M Sohibul Iman.

Jangan sampai pers Indonesia ikut-ikutan berkontribusi dalam kabar-kabar penyesatan. Justru harusnya insan pers menjadi benteng rasa percaya masyarakat. Insan pers sangat diharapkan menjaga kejujurannya dan indpendensinya. Dengan jalan itulah dunia pers memberi manfaat bagi peradaban dunia.

Selamat Hari Pers Nasional!

Pranala:

http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik

Zico Alviandri

#RelawanLiterasi

posted by @Adimin

Tenaga Honorer Tidak Kunjung Diangkat, Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Menteri Yuddy

Jakarta (9/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mempertanyakan kinerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) yang tidak kunjung mengangkat 

Tenaga Honorer menjadi PNS. Jazuli menduga ada oknum yang bermain di dalam Kemenpan-RB dan pemerintahan daerah dalam proses rekomendasi PNS tersebut.

“Harusnya Menpan itu menata pegawai negeri, bukan lainnya. Itu saja tugasnya. Salah satu tugasnya mengangkat guru honorer, hanya itu saja. Harusnya itu bisa diselesaikan,” ungkap Jazuli saat menerima aspirasi dari Forum Honorer Indonesia (FHI) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (9/2).

Diketahui, dalam rangka Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari Selasa, Fraksi PKS DPR RI hari ini enam orang perwakilan dari pengurus FHI untuk memperjuangkan status mereka sebagai tenaga honorer. Ketua FHI Hasbi menjelaskan hingga saat ini pemerintah beralasan tidak memiliki anggaran dan payung hukum untuk mengangkat tenaga honorer tersebut.

“Kalau pemerintah pusat tidak bisa, bisa juga pemerintah daerah bantu selesaikan. Pemerintah daerah juga harus kreatif membuatkan peraturan daerah untuk mengalokasikan APBD bagi guru honorer. Pemda tinggal membuatkan, secara administrasi datanya sudah ada di Kemenpan RB,” ungkap Hasbi kepada Jazuli.

Atas aspirasi ini, Jazuli telah menugaskan empat orang Anggota Komisi II dari Fraksi PKS untuk menyampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. “Cara kedua, kami bisa mengirim surat atas nama Fraksi PKS, kepada Menteri dan kepala daerah terkait,” ungkap Legislator PKS dari dapil Banten III.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi dan ditutup dengan penyerahan nama-nama tenaga honorer yang tergabung dalam organisasi FHI untuk dibawa saat raker dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini bersama Pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI)

posted by @Adimin

Fraksi PKS Dengar Masukan Ulama tentang Konten Tayangan Televisi

Jakarta (9/2) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Selasa (9/2) menyambut sekaligus mendengar masukan dari Forum Ulama Indonesia Peduli Penyiaran (FUIPP) di Ruang Pimpinan Fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Jazuli didampingi oleh dua orang Anggota Komisi VIII DPR RI, Fikri Faqih dan Iqbal Romzy, serta Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

“Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas masukan dari para ulama sekalian yang hadir. Salah satu misi kami adalah PKS hadir untuk menjaga moralitas Bangsa Indonesia. Sehingga, apa yang antum sekalian sampaikan, menjadi komitmen kami dalam memperjuangkan di parlemen,” tutur Jazuli.

Diketahui, para ulama yang hadir dalam audiensi ini menyampaikan keluh-kesahnya terhadap tayangan televisi di Indonesia yang seringkali menyudutkan umat Islam. Beberapa di antaranya ialah adanya tayangan berkonten pornografi, LGBT, serta kejahatan seksual yang disampaikan melalui layar televisi.

Menanggapi keluhan ini, Mahfudz Siddiq mengakui saat ini Komisi I DPR RI sedang menyusun Revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Salah satu masukan dari Fraksi PKS terhadap revisi UU tersebut adalah akan ada peraturan televisi dan radio tidak boleh mempromosikan perilaku LGBT.

“Saya ingin sampaikan, di Filipina mayoritas beragama kristen. Ternyata, UU Penyiarannya sudah mengatur tidak boleh mempromosikan LGBT. Bahkan di Rusia yang terkenal atheis, sudah punya UU yang melarang LGBT. Kita belum punya UU, paling tidak bagaimana agar tidak ada promosi LGBT di televisi,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat VIII ini.

Atas dasar itu, Anggota Komisi VIII Fikri Faqih berharap Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dan Kementerian Agama dapat lebih optimal dalam meningkatkan nilai ketakwaan di dalam keluarga, khususnya anak-anak, agar dapat lebih bijak menyimak tayangan televisi.

“Saya harap forum ulama ini juga membuat surat khusus ke Komisi VIII. Agar saat rapat, kami dapat membahasnya kepada mitra kami, yaitu Menteri Agama dan Menteri PPPA,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jateng IX ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Alhamdulillah, Bantuan Mulai Berdatangan di Posko PKS Solok Selatan

Posko PKS Solok Selatan

Padang aro (9/2) - Sejumlah bantuan dari masyarakat mulai berdatangan untuk para korban banjir dan tanah longsor Solok Selatan. Posko PKS Berkhidmat yang dipusatkan di Lawe, Muaralabuh, di rumah Patoni, Ketua Kaderisasi PKS Solsel, menerima sumbangan dari masyarakat, Anggota Dewan dan bahkan lembaga kemanusiaan nasional PKPU dan ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Saat ini hujan sudah reda, meski begitu kondisi pasca banjir menyisakan permasalahan baru. Bahkan di beberapa tempat lumpur menumpuk tinggi hingga hampir satu meter. Toko-toko masih tutup, hanya satu dua yang sudah buka. Sementara masyarakat belum bisa memasak makanan sendiri di rumah-rumah mereka yang sampai saat ditutupi lumpur.

Bantuan yang telah masuk berupa bahan makanan dan obatan-obatan. Ada juga bantuan spontan dari beberapa orang donatur berupa uang, ayam untuk dimasak, dan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. Selain sumbangan dari masyarakat sekitar, donasi juga datang dari Dr. Hermanto (Anggota DPR RI asal PKS). Mochlasin, Ssi. Apt, (Anggota DPRD Propinsi asal PKS). Selain mengirim dana untuk posko PKS, beliau juga mengirimkan bahan makanan dan beberapa minuman botol ke posko Pekonina. Alhamdulillah pak Mochlasin tadi pagi juga berkesempatan meninjau lokasi longsor di Pekonina.

Pagi tadi di Posko juga hadir Wakil Bupati Solsel periode 2005-2010 pak Nurfirmanwansyah beserta Ibu Daslinar. Mereka membawa bantuan berbagai macam bahan makanan mulai dari mie instan, telur, makanan ringan, minyak goreng, air mineral sampai ikan kaleng. Plus uang tunai Rp 5 juta dari DPW PKS Sumbar.

Bantuan lain juga datang dari lembaga kemanusiaan nasional ACT dan PKPU, berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan obat-obatan. mereka sudah melihat ke lokasi banjir dan tadi juga sudah koordinasi dengan posko dan berencana akan melakukan pengobatan gratis besok.

Namun begitu saat ini masyarakat masih tetap memerlukan bantuan makanan, air bersih, pakaian, selimut dan obatan-obatan.

REKENING DONASI

Silahkan kirim bantuan Anda ke

* BRI 5545 UNIT MUARALABUH NO REK: 5545-01-014394-53-3 a.n DPD PKS SOLSEL.. Atau 

* BRI a.n Upik Wahyuni NO REK 5545-0100-6604-538

sumber: Andra Febi Ketua DPD PKS Solsel

posted by @Adimin