Istano Pagaruyung Beri Gelar Tuanku Besar Maharajo Kuaso pada Gubernur Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima surat anugerah gelar
Tuanku Besar Maharajo Kuaso dari Sutan Taufiq Thaib. (humas)

PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapat gelar sangsako dari Istano Pagaruyung, Tanah Datar, Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Sutan Taufiq Thaib, selaku perwakilan dari Istano Pagaruyuang saat menemui Irwan Prayitno di ruang kerjanya, Jumat (19/02/2016), yang juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat Syafrudin dan perwakilan dari Istano Pagaruyuang lainnya.

Sutan Taufiq menjelaskan penganugerahan gelar sangsako adat tersebut bukan tanpa alasan dan tidak sembarangan orang yang mendapatkannya.

“Pak Gubernur selama ini telah banyak jasa-jasanya kepada masyarakat Sumatera Barat, maka atas dasar itulah kami bersepakat untuk memberikan gelar tersebut,” sebutnya.

Penganugerahan gelar tersebut bukan hanya untuk Pak Gubernur saja, tapi juga untuk Isteri beliau, yakni Ibu Nevi Irwan Prayitno dengan gelar “Puan Puti Intan Baiduri”, karena selama ini beliau selalu dengan setia mendampingi pak Gubernur dengan segala kesibukannya.

“Rencananya upacara pemberiaan anugerah ini akan dilaksanakan pada 19 Maret 2016 di Batusangkar bersama dengan Gubernur Lampung yang juga akan menerima penganugerahan,” jelas Sutan Taufiq.

Menanggapi hal tersebut, Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Jika ini bertujuan baik tentunya saya akan menerima dengan senang hati beserta isteri,” terang Gubernur.

Lanjut, IP mengharapkan dengan penganugrahan ini akan mempererat hubungannya dengan seluruh masyarakat Sumatera Barat, karena penganugerahan ini berdasarkan kesepakatan dari 62 gabungan suku yang ada di Sumatera Barat.

“Semoga dengan penganugerahan gelar sangsako adat ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan tentunya dapat saya pergunakan sebaik mungkin demi kebaikan masyarakat Sumatera Barat,” harap Gubernur. [gosumbar.com]

posted by @Adimin

Fikri Desak Biaya Transportasi Haji Turun 20 Persen

Jakarta (19/2) – Anjloknya harga minyak dunia hingga ke level di bawah US $ 30 per barel, membuat Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih mendesak pemerintah menurunkan biaya transportasi (tiket) haji minimal 20 persen.

Demikian disampaikan Fikri saat Rapat Kerja dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kamis (18/2).

“Kontribusi harga bahan bakar terhadap biaya haji mencapai 40 persen. Sehingga, seharusnya harga tiket pesawat naik haji tahun 2016 ini turun minimal 20 persen,”jelas Fikri.

Diketahui, pada 2015, perhitungan BPIH sebesar US$ 2.100 per jamaah dengan standar harga minyak dunia berada di kisaran US $ 50 per barel. Sehingga, menurut Fikri, komponen terbesar haji, yaitu penerbangan, juga harus turun.

Selain itu, Fikri juga menyoroti soal penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi dan standar harga dalam proses penyelenggaran haji dan umrah.

“Hal itu sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Termasuk, penentuan komponen BPIH yang paling dominan, yakni penerbangan,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah IX ini.

Fikri berharap pembicaraan awalan dengan Dirjen PHI ini menjadi langkah yang baik dalam memperjuangkan kehendak masyarakat untuk berhaji dengan biaya terjangkau. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih

posted by @Adimin

PKS Cetak Kader Perempuan Pelopor Kader Khidmat

Jakarta (20/2) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berupaya memaksimalkan realisasi tagline partainya yang berkhidmat untuk rakyat. Salah satunya dengan mencetak kader perempuan pelopor melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Pelopor (PPKP).

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2016).

“Dalam 5 tahun kedepan kami menargetkan lahirnya kader perempuan pelopor PKS dan untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang fokus dan serius. Dan diklat ini merupakan salah satu sarana yang kami upayakan untuk bisa mencapat target tersebut," ujar Wirianingsih.

Perempuan yang biasa dipanggil Bu Wiwi ini mengungkapkan, dibuatnya diklat tersebut sebab tingkat kepercayaan publik terhadap kader perempuan PKS saat ini cukup tinggi. Banyak kader perempuan PKS yang terlibat dalam beragam aktivitas sosial kemasyarakatan. 

Adanya dukungan regulasi atas partisipasi perempuan di ranah publik, lanjut Wirianingsih, juga telah membuka akses yang luas bagi kader perempuan PKS untuk berkiprah di bidang politik, sosial dan keumatan serta profesi.

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mengupayakan adanya sarana untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan itulah maka kami memandang perlu mengadakan upaya pembekalan melalui diklat pelopor ini," jelasnya.

Ketua Departemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan DPP PKS, Dwi Septiawati menambahkan, Diklat perdana yang digelar hari ini merupakan awal dari program diklat selanjutnya,. Program ini direncanakan akan diadakan terjadwal sebulan sekali, bahkan diklat pelopor ini akan diselenggarakan di seluruh BPKK wilayah maupun daerah di seluruh Indonesia.

"Kami berharap melalui diklat ini akan muncul kader-kader terlatih yang akan mengalirkan ilmu dan ketrampilannya bagi kader-kader perempuan lainnya," imbuh Dwi.

Diklat Kader Pelopor digelar dua hari ini Sabtu-Ahad (20-21/2) di kantor DPP PKS. Sebanyak 80 fungsionaris perempuan PKS dari pusat hingga daerah mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya, diklat tersebut akan dibuat secara reguler dan berseri. Diklat tersebut juga rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin

Perkuat Pengawasan Hak Disabilitas, Lembaga Non Struktural Baru Diperlukan

Jakarta (19/2) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS) yang diamanatkan dalam RUU Penyandang Disabilitas merupakan bagian untuk memperkuat pengawasan dan advokasi atas hak-hak yang penyandang disabilitas yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Ada perbedaan sudut pandang yang cukup mendasar antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Penyandang Disabilitas. DPR menilai selama ini pemerintah sendiri pun belum dapat memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Sebelumnya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini menyebutkan ada 12 RUU yang mengamanatkan adanya LNS Baru, termasuk RUU Penyandang Disabilitas. Rini menilai hasil evaluasi dari 78 LNS yang sudah ada selama ini, justru membelenggu presiden karena membuat gerak pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien.

“Namun karena UU memerintahkan LNS dibentuk atau tetap ada, presiden tidak bisa berbuat banyak, jelas Rini sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Kamis (18/2).

Menjawab itu, Ledia tetap yakin bahwa pembentukan LNS baru, khususnya dalam RUU Penyandang Disabilitas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas meskipun berganti presiden.

“Justru jika ditetapkan lembaganya, biarpun presiden berganti perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tetap terjamin,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat I ini. [fraksidpr.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Sumbar Kembali Bantu Korban Banjir Kab. Pasaman

Kamis (18/02) Tim Pusat Khidmat PKS Sumbar yang dipimpin langsung oleh H. Irsyad Safar Ketua DPW PKS Sumbar, didampingi Dani Ismaya Ketua DPD PKS Pasaman mengunjungi korban banjir dan longsor di daerah Jorong Lambak Kec. Panti Kab. Pasaman.

Kunjungan dimaksud untuk menyerahkan bantuan dan meninjau sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah yang sebelumnya menjadi lokasi "Khidmat" Relawan PKS yang terdiri dari regu Pandu Keadilan, Struktur dan kader yang bahu membahu bersama warga dan TNI membersihkan rumah dan fasilitas umum, seperti masjid, jalan yang tertimbun material pasir serta kayu gelondongan yang ketinggiannya mencapai lebih dari 1 meter, sebelumnya di lokasi tersebut relawan PKS juga telah membangun fasilitas MCK darurat utuk Ibu-ibu, yang diprakarsai oleh H. Muslim Yatim Bendahara DPW PKS Sumbar, yang juga anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumbar.

Dalam kunjungan tersebut didapati sejumlah rumah dan fasilitas umum seperti masjid yang pekan sebelumnya telah dibersihkan relawan PKS, saat ini kembali dipenuhi lumpur dan pasir mencapai 1 meter akibat banjir susulan yang yang terjadi beberapa hari yang lalu.

H. Irsyad Safar yang juga Anggota DPRD Sumbar mengemukakan bahwa dua alat berat yang saat ini bekerja di wilayah tersebut belum memadai untuk normalisasi sejumlah fasilitas di kawasan yang di huni sekitar 60 kepala keluarga tersebut. Dalam kesempatan tersebut beliau juga mengatakan akan mendesak pemerintah Provinsi dan pemerintah setempat untuk segera mengirimkan sejumlah alat berat dan sarana yang efektif agar kawasan sekitar dapat kembali seperti semula, juga dapat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga yang sebagian besar masih berada di pengungsian dan tempat pemukiman sementara.

Dalam kesempatan tersebut Tim dari PUSAT KHIDMAT PKS Sumbar yang diterima warga serta tokoh masyarakat jorong Lambak Kec.Panti, menyerahkan sejumlah bantuan kepada pengungsi, berupa bahan kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, peralatan mandi, baju layak pakai serta mushaf Al- Qur'an.

Disamping bantuan dalam bentuk materi tesebut Tim juga ikut memberi pencerahan berupa tausiyah di hapapan sejumlah warga, agar tetap bersabar atas cobaan yang diberikan olah Allah Swt, tetap menjaga ibadah dan amal saleh, tidak berputus asa atas rahmat Allah Swt yang begitu luas dan tetap bersemangat, dengan usaha yang maksimal untuk menggapai keberhasilan hidup, di dunia dan akhirat. [Os/sumbar.pks.id]

posted by @Adimin

Anggota DPR-RI dari PKS Dr. H. Hermanto, SE, MM Turun Langsung Beri Bantuan pada Korban Banjir Solok Selatan

Padang Aro (18/2) - Anggota DPR RI Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Dr. Hermanto, SE, MM melakukan serangkaian kegiatan di Solok Selatan. Rangkaian kegiatan dimulai hari Kamis siang (17/2) Sosialisaai Empat Pilar Bangsa yang dilakukan di Kantor KUA Ujung Jalan Pakan Salasa Kec Pauh Duo. Kegiatan ini dihadiri oleh wali nagari Sohibul Izar Dt Rajo Aceh, beserta seluruh staf kantor wali. Kepala KUA beserta Staf, Penyuluh Agama se- Kecamatan Pauh Duo, Pengurus BKMT Kecamatan Pauh Duo, Pengurus Kelompok Tani se-Kecamatan Pauh Duo, Pengurus Kelompok Majelis Taklim se-Kecamatan Pauh Duo, Kepala Jorong se-Lecamatan Pauh Duo, dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Pauh Douo. Diperkirakan seluruh peserta yang hadir lebih kurang 100 orang.

Paginya, sebelum acara sosialisasi, beliau menyempatkan mengantar langsung bantuan 44 paket sembako ke daerah banjir yang berisi: minyak goreng, gula, ikan kaleng/sarden, roti, biskuit, kopi, teh dan makanan siap saji/energen. Daerah tujuan pertama yang dituju dimulai dari korban banjir di Kampuang Nan Baru, Nagari Kapau Kec. Pauh Duo. Selain sembako beliau juga menyerahkan bantuan 75 sak semen. 25 sak diserahkan kepada KUA Pauh duo dan 50 sak untuk sekolah SD IT Marhamah. Setelah menyerahkan bantuan tersebut, rombongan melanjutkan kegiatan memantau lokasi jembatan gantung yg putus di Batu Bajarang dan kerusakan lahan pertanian sawah serta rumah penduduk yg hanyut saat banjir senin (8/2) lalu.

Sebelum itu, pagi harinya kegiatan dimulai dengan sarapan pagi dan taujih di rumah pak Patoni, bagi relawan di Pos Terpadu Pusat Khidmat PKS SOLSEL. Baru setelah itu, rombongan berangkat meninjau lokasi banjir di beberapa titik sembari menyalurkan bantuan ke korban banjir. Dalam kegiatan ini beliau didampingi oleh istri Ibu Yusmiati Ketua BPKK PKS Wilda Sumbagut, Musrif Sumbar Ust. Syaurium, rombongan dari DPW PKS Sumbar, Ketua DPD PKS Solsel, Effendi Muharram, ketua DPC PKS Pauh Duo, Buya Azhari, Ketua Dpc Sei Pagu Novri Delwan, Kebid Kaderisasi, Ust. Patoni, A.md, Koord. Lapangan Ditribusi Bantuan Al Hudri dan beberapa relawan Posko Pusat PKS Berkhidmat.

Dalam rombongan lainnya, juga dibagikan bantuan sembako ke Jembatan Kuning Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru. Mereka menyalurkan 8 paket sembako masih dari pak Hermanto. Kegiatan hari itu diakhiri dengan menyalurkan bantuan susu kemasan utk anak2 MDA Jorong Taratak Tinggi Pekonina. Dimana ditempat ini longsor memakan korban jiwa 6 orang.

Ini merupakan program bantuan yang diberikan Hermanto sebagai wakil rakyat Dapil Sumbar I. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu yang berada di daerah pemilihannya.

Siang harinya kegiatan berlanjut dengan Rapat Dengar pendapat bersama masyarakat si SDIT Marhamah, Muaralabuh. Banyak masyarakat menyampaikan usulan dan permasalahan yg mereka alami kepada wakil rakyat itu. Semoga aspirasi yang disampaikan tersebut dapat di perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

sumber: FB PKS Sumbar

posted by @Adimin

Hidayat PKS: LGBT Jangan Dikriminalisasi, tapi Disembuhkan

Jakarta (18/2) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengaku tak sepakat apabila kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dikriminalisasi. Seharusnya, menurut dia, kelompok tersebut diajak kembali ke jalan yang benar.

"Disembuhkan, sehingga dapat menjadi bagian dari bangsa yang bisa membangun Indonesia," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Februari 2016.

Hidayat mengatakan upaya penyembuhan kelompok tersebut dapat melalui program konseling. Selain itu, penyembuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga rehabilitasi. "Bukan dalam rangka legalisasi atau legitimasi, tapi dalam rangka menyembuhkan mereka dari beragam penyimpangan," tuturnya.

Fenomena LGBT, ucap Hidayat, dapat dilihat dari beragam sisi. Dari sisi keagamaan, menurut dia, tidak ada agama apa pun yang mentoleransi perilaku LGBT. "Apalagi mengkampanyekan, mempengaruhi orang lain, serta menuntut legalisasi dan legitimasi," ujarnya.

Selain itu, dalam pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945, memang terdapat kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul. "Tapi sekali lagi, tidak untuk menghadirkan liberalisasi dan legalisasi dari LGBT," tutur Hidayat.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tempo.co


posted by @Adimin

Hidayat: Berapa Kalipun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK

Jakarta (18/2) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan pengunduran hingga dua kali Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi jika penundaan itu dilakukan hanya karena fraksi-fraksi besar di DPR masih sibuk melakukan lobi untuk mengegolkan revisi UU KPK itu.

"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi kalau digunakan untuk lobi-lobi oleh fraksi besar di DPR untuk mengegolkan revisi itu, sangat disayangkan," tandas Hidayat Nur Wahid, Kamis (18/2) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Hidayat, penundaan paripurna yang akan membahas revisi UU KPK itu hanya akan membuat citra lembaga DPR makin terpuruk di mata publik. Stigma bahwa DPR antipemberantasan korupsi akan makin kuat.

Terkait sikap PKS terhadapa revisi UU KPK, Hidayat menegaskan, PKS menolak karena setelah mempelajarinya dengan seksama revisi itu bukan untuk memperkuat KPK, tetapi sebaliknya untuk melemahkan.

"Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, Rabu (17/2) yang dipimpin Ketua Majelis Syuro memutuskan PKS menolak revisi UU KPK itu. Keputusan ini memperkuat sikap fraksi PKS yang dalam rapat sebelumnya juga menolak revisi itu," tegas Hidayat, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

PKS, lanjut Hidayat, melihat masih ada ketidaksinkronan antara Menkumham, KPK, dan Presiden terkait revisi UU KPK. Menkumham menganggap revisi akan menguatkan. Sementara KPK menganggap melemahkan, karenanya tidak mau terlibat dalam pembahasan. Dan Presiden menyatakan akan membatalkan revisi jika melemahkan KPK.

Selama ketiga lembaga itu tidak sinkron, PKS tetap akan menolak revisi UU KPK. "Berapa kali pun paripurna diundur sikap PKS tetap menolak revisi UU KPK," imbuh Hidayat.

Sikap ini menegaskan sikap PKS yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna terdahulu yang menolak Revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Fraksi PKS ketika itu tegas menyatakan revisi UU KPK sebaiknya menjadi inisiatif pemerintah agar lembaga DPR tidak selalu menerima stigma negatif.

Hidayat mengungkapkan, PKS mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pimpinan KPK yang baru, termasuk langkah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat. "Selama tindakan OTT itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundangan yang berlaku, kita mendukung. Yang penting tidak ditunggangi kepentingan politik dan tebang pilih dalam penegakan hukum," terang Hidayat.

Hidayat berpandangan, KPK harus makin diperkuat dengan hukum yang kuat agar dapat menangani kasus-kasus besar, yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, yakni kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan rupiah.

"Pimpinan KPK yang baru perlu diberi vitamin agar kuat sehingga bisa menangani kasus-kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan. Bukan malah dilemahkan," pungkas Hidayat. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Akmal Minta Anak Muda Indonesia Menjadi Nelayan Profesional

Jakarta (17/2) – Anggota Komisi IV (kelautan dan perikanan) DPR RI Akmal Pasluddin mengajak para pemuda dan pemudi terbaik di Indonesia untuk turut serta menjadi nelayan profesional. Ajakan tersebut diharapkan Akmal kelak pasca disahkannya RUU Nelayan sebagai bagian untuk mengangkat profesi nelayan menjadi lebih terhormat.

“Dengan adanya insentif dan perlindungan, Fraksi PKS berharap anak muda Indonesia banyak yang jadi nelayan profesional yang bervisi pengusaha atau bisnis. Jangan sampai menjadi nelayan adalah keterdesakan karena tidak ada pekerjaan lain,” jelas Akmal dalam acara FGD Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, hari ini, Rabu (17/2).

RUU inisiatif Fraksi PKS ini juga akan memastikan perlindungan bagi petambak garam, terutama terkait isu impor dan inovasi teknologi.

“Ada masalah impor yang tidak pernah bertemu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan. Kalau impor terus datang, petani garam kita akan gulung tikar. Salah satu alasannya adalah petani kita tidak punya teknologi refinery (pemurnian) garam yang tinggi untuk memasukkan garam ke sektor industri,” ungkap Legislator PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini.

Diketahui, acara FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Narmoko Prasmadji (Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Alan Koropitan (Akademisi Perikanan dan Kelautan IPB), dan Riza Damanik (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV (kelautan dan perikanan) DPR RI Akmal Pasluddin

posted by @Adimin

FPKS: Asuransi Jiwa dan Penambahan Modal Akan Diatur dalam RUU Nelayan

Jakarta (17/2) - Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang diinisiasi oleh Fraksi PKS, akan mencakup beberapa hal terkait kesejahteraan, yaitu asuransi jiwa, asuransi usaha, dan penambahan modal.

“Suara PKS adalah suaranya nelayan, maka kita wajib mendorong kesejahteraan nelayan melalui RUU ini. Ada 70 persennya masih miskin. Ini jadi tugas kita bersama,” ungkap Jazuli saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada Rabu (17/2) di Ruang Pleno Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Jakarta.

Draf RUU Nelayan ini juga akan mengatur adanya pembentukan serikat nelayan yang profesional, juga pemberian Identitas Khusus Nelayan (IKN) yang memudahkan nelayan mendapat bantuan kapal. Oleh karena itu, Jazuli berharap RUU Nelayan inisiatif Fraksi PKS ini dapat menunjukkan kontribusi bagi perbaikan kehidupan nelayan.

“40 Anggota DPR dari PKS hanya 8 persen dari jumlah anggota DPR yang berjumlah 650 Anggota, tetapi 40 Anggota ini akan memperjuangkan 240 juta rakyat Republik Indonesia, termasuk nelayan. Kami ingin 8 persen dari parlemen bisa bekerja seperti seribu persen parlemen,” ungkap Legislator dari Dapil Banten III ini

Diketahui, acara FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Andi Akmal Pasluddin (Anggota Komisi IV DPR RI), Narmoko Prasmadji (Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Alan Koropitan (Akademisi Perikanan dan Kelautan IPB), dan Riza Damanik (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Harga Beras Melambung, Pemko Gelar Operasi Pasar

Pemko Padang menggelar operasi pasar (OP) untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Sedikitnya, ada 34 titik OP yang digelar di sejumlah pasar satelit dan pasar induk Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, kenaikan harga beras akhir-akhir ini cukup signifikan. Praktis hal tersebut menyulitkan warga ekonomi lemah. "Mudah-mudahan lewat Operasi Pasar ini akan mampu mengendalikan harga hingga menjadi normal kembali," ujar Mahyeldi saat meninjau OP di Simpang Kandang,Pasar Raya Padang, Rabu (17/2).

Pada OP kali ini, Bulog akan mendistribusikan beras ke 34 titik, termasuk di sembilan pasar satelit yang ada di Padang. Harga beras OP terbilang relatif murah. Segantang beras dijual Rp13.440. Sedangkan perkilo dijual Rp8400. "Operasi Pasar ini dilakukan hingga harga beras stabil dan kita akan terus melakukan evaluasi setiap 15 hari sekali," pungkasnya.

Sebanyak 34 titik OP tersebar di Kota Padang, seperti di Pasar Raya / Bandar Olo terdapat tiga kios penjual beras OP. Di Pasar Siteba (6 kios), Pasar Alai (2 kios), Pasar Lubuk Buaya (3 kios), Pasar Tabing (2 kios), Pasar Belimbing (5 kios), Pasar Balai Baru (1 kios), Pasar Bandar Buat (2 kios), Pasar Pagi (5 kios), Pasar Simpang Haru (1 kios), serta di empat kios lainnya. [valora.co.id]

posted by @Adimin