FPKS: Bangsa Ini Perlu Haluan Negara

Jakarta (4/3) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung, secara substansi, adanya haluan negara yang sesuai dengan semangat konstitusi dan tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.

“Secara substansi, Fraksi PKS setuju bahwa Bangsa Indonesia perlu haluan negara,” jelas Jazuli saat membuka acara FGD ‘Relevankan GBHN Pasca Reformasi’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, Kamis lalu (3/3).

Jazuli menegaskan demikian dengan didasarkan pada tiga hal. Pertama, Bangsa Indonesia sudah saatnya kembali memiliki garis-garis besar yang merupakan perwujudan dari kehendak rakyat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Bukan terkesan hanya representasi dari visi dan pemerintah sehingga hasilnya hanya dinikmati sebagian kalangan,” tambah Legislator PKS daerah pemilihan Banten III ini.

Kedua, Fraksi PKS ingin kebijakan pemerintah (Presiden), sebagai sebuah penjabaran visi dan misi, tidak jauh dari cita-cita konstitusi. “Baik secara ideologi, pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, juga nilai-nilai luhur karakter Bangsa Indonesia,” tambah Anggota Komisi III DPR RI ini.

Ketiga, Fraksi PKS menilai pasca reformasi, Bangsa Indonesia tidak memiliki kepastian arah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Penilaian bahwa selepas reformasi kita kehilangan arah besar dalam membangun bangsa, salah satunya karena dihapusnya GBHN, meskipun kita punya UU RPJP,” tambah Jazuli.

Diketahui, Fraksi PKS juga mengundang beberapa narasumber untuk memperkaya wacana, seperti Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara UII), Yudi Latif (Pengamat Politik), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI), dan Bambang Prijambodo (Bappenas RI). Hadir beberapa peserta aktif dari beberapa anggota dan Tenaga Ahli DPR RI.[pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Keberkahan Hidup | Oleh: H. Irsyad Syafar, Lc. M.Ed

Kenikmatan hidup yang sesungguhnya adalah terletak pada keberkahannya. Berkah itu sangat sederhana. Tidak sulit mendeteksinya. Bisa langsung dievaluasi hari perhari.

Seberapakah hari ini kita mentaati Allah dan RasulNya, segitulah keberkahannya. Semakin maksimal kebaikan dan keshalehan kita hari ini, maka semakin berkahlah hidup kita.

Bahasa Al Quran menyebutkan dengan istilah hayaatan thayyibah, kehidupan yang baik.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ ....

"Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, niscaya akan Kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik.... (QS An Nahl: 97).

Para mufassir di kalangan sahabat dan tabi'in menerangkan bahwa orang yang beramal saleh mengikuti tuntunan Al Quran dan as sunnah akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, berupa rezeki yang halal, ibadah yang maksimal, kebahagiaan, rasa puas dan nyaman serta merasa cukup (qanaah).

Dalam bahasa haditsnya, Rasulullah menyatakan:

(قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه اللّه بما آتاه)

"Sungguh beruntung orang yang berislam (tunduk kpd Allah), diberi rezeki yang cukup dan diberikan qanaah oleh Allah atas pemberianNya... (HR Ahmad dan Turmidzi)

Karenanya, keberkahan hidup bukanlah karena banyaknya harta, tingginya jabatan dan popularitas, kalau itu semua kemudian menjauhkan diri dari Allah dan amal shaleh.

Seorang istri khalifah pernah menasehati suaminya:

إياك والكسب الحرام.... فإننا نصبر على الجوع, ولا نصبر على النار...

"Jangan engkau bawa rezeki yang haram. Sesungguhnya kami sanggup sabar menahan lapar. Tapi kami takkan mampu sabar menghadapi api neraka...."

Allahummahfazhnaa wasturnaa...

(H. Irsyad Syafar adalah Ketua DPW PKS SUMBAR, Juga Anggota DPRD Prov. SUMBAR F-PKS 2014 - 2019)

sumber: sumbar.pks.id

posted by @Adimin

Hidayat: GBHN Bukan Produk Orde Baru

Jakarta (3/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukanlah produk dari zaman Orde Baru. Melainkan, GBHN sudah muncul sejak Zaman Orde Lama, yang secara khusus ditetapkan melalui TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

“Jadi, ketika para founding fathers merumuskan khususnya Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan garis-garis besar daripada haluan negara. Sehingga, itu menjadi legal-konstitusional di zaman Orde Lama. Lalu, itu berlanjut di masa Presiden Soeharto,” jelas Hidayat saat acara FGD ‘Relevankah GBHN Pasca Reformasi?’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).

Oleh karena itu, menurut Hidayat, rujukan konstitusional untuk menghadirkan haluan negara kembali menjadi sangat jelas. Hal ini juga diperkuat oleh adanya dukungan dari seluruh pimpinan negara, baik di MPR, DPD, DPD, DPR, maupun presiden sekalipun.

“Di tingkat masyarakat pun, kita juga mendapat dukungan dari NU, Muhammadiyah, serta Forum Rektor untuk mengamandemen UUD agar menghadirkan kembali haluan negara tersebut,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini

Sehingga, Hidayat meminta agar pihak-pihak yang berkeinginan untuk menghadirkan kembali haluan negara tersebut, haruslah meyakinkan setidaknya 230 atau 1/3 anggota MPR.

“Dan kami selaku pimpinan MPR, akan mengkajinya selama 60 hari. Kalau paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50 persen plus satu untuk mengamandemen konstitusi, maka hadirlah kembali Haluan Negara tersebut,” jelas Ketua MPR periode 2004-2009 ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi: 2017, Pemko Padang Fokus Pada 10 Prioritas Pembangunan

PADANG - Pembangunan Kota Padang 2017 diarahkan pada 10 prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Diantara prioritas pembangunan adalah percepatan pembangunan sarana perdagangan dan sentra ekonomi, pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

"Prioritas pembangunan beranjak dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini dengan mempedomani RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta RPJM Nasional," kata Wakil Walikota Padang H. Emzalmi usai membuka Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kota Padang di Hotel Bumi Minang, Kamis (3/3).

Menurut Emzalmi, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, peningkatan infrastruktur perkotaan, transportasi serta kerjasama regional dan internasional. Termasuk peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi, mendorong investasi, penataan lingkungan hijau, penataan birokrasi, serta pengamalan agama dalam masyarakat yang berbudaya. Semua itu merupakan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2017.

Forum SKPD merupakan tahapan dari perencanaan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasca pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan beberapa waktu lalu.

"Pada kesempatan ini para Camat akan mempresentasikan hasil-hasil usulan pembangunan yang telah dibahas di masing-masing kecamatan," imbuh Wawako.

Kepada para camat dan pimpinan SKPD, Wawako Emzalmi menegaskan, prioritas pembangunan 2017 agar memperhatikan sungguh-sungguh isu startegis dan prioritas sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul suatu kebutuhan masyarakat. "Perhatikan sungguh-sungguh isu strategis dan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan," tukuknya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar menjelaskan, ada hal berbeda yang dilakukan Pemko Padang dalam Forum SKPD tahun ini, yaitu dengan penerapan sistem aplikasi e-planning dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Kalau tahun sebelumnya, jumlah kegiatan yang diusulkan camat ke SKPD tidak terukur, sekarang jumlahnya adalah 2 kali jumlah kelurahan atau 208 kegiatan. Dan usulan kegiatan itu merupakan yang sesuai progul dengan kemungkinan minimal 10 persen diterima oleh SKPD," kata Hervan.

Dengan jumlah kegiatan yang terukur dengan penggunaan sistem aplikasi e-planning tadi, menurut Hervan, pembahasan dalam Forum SKPD akan lebih cepat dan efektif. "Mudah-mudahan dengan penggunaan sistem aplikasi e-planning pembahasan dalam Forum SKPD bisa lebih cepat dan efektif," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Presiden PKS Imbau Menteri Tak Buat Gaduh

Bandung (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sohibul Iman, mengimbau agar para menteri di jajaran Kabinet Kerja untuk tidak menimbulkan kegaduhan

"Saya kira tanya ke Pak Jokowi, tapi saya kira beliau sebagai presiden ibaratnya punya pembantu di rumah, maunya sinergi jangan sebaiknya membuat keributan kalau ribut pekerjaan rumah tidak akan selesai," kata Iman, di Bandung, Rabu.

Dia dimintai tanggapan tentang pernyataan Juru Bicara Presiden, Johan Budi, tentang Presiden Joko Widodo prihatin terhadap menteri saling "menyerang" di ranah publik.

Iman menyarankan Jokowi memperbaiki pola pengelolaan dan koordinasi dengan para menterinya.

Sebelumnya Budi menyatakan kepada pers, "Tentu presiden tidak happydengan situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini."

Menurut dia, presiden meminta perdebatan para menterinya hanya diperbolehkan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet saja.

"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," kata Budi.

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Fraksi PKS Komitmen Tidak Ada Impor Garam dan Dukung Nelayan Kecil

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rofi Munawar
(Foto: Gilang/ Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (2/3) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan bahwa Fraksi PKS tetap berkomitmen agar tidak dibukanya keran bagi impor garam. Juga, perlindungan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan melalui pemberian subsidi dan proteksi asuransi.

Demikian disampaikan Rofi saat menerima aspirasi dari beberapa Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang di Ruang Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Rabu (2/3).

“Sesungguhnya dari awal Fraksi PKS menekankan agar jangan ada impor bagi petani garam, serta harus ada subsidi dan proteksi berupa asuransi bagi para nelayan. Itu yang utama,” jelas Rofi dalam Rangka Hari Aspirasi Fraksi PKS ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan (inbang) ini juga menegaskan meskipun pemerintah menyiasati yang diimpor adalah garam untuk keperluan industri, namun hal itu, secara tidak langsung, menandakan bahwa Garam Lokal tidak layak untuk menjadi Garam Industri.

“Kenapa Pemerintah tidak meningkatkan kualitas garam dalam negeri (lokal) menjadi Garam Industri? Sehingga mampu menekan impor garam dan taraf hidup petaninya bisa semakin baik,” tanya

Selain itu, Fraksi PKS juga berkomitmen untuk menolak Permendag Nomor 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena, menurut Rofi, peraturan tersebut banyak kelemahan, termasuk tidak ada ketentuan kapan dibolehkannya pemerintah melakukan impor garam, meskipun garam lokal berada dalam kondisi panen.

“Ini jelas akan merugikan para petambak dan memang tidak ada jaminan meskipun yang diimpor garam industri tidak akan masuk ke pasar tradisional. Itu persoalannya,” tegas Rofi.

Diketahui, pada Kamis (3/3) besok, Fraksi PKS akan menyampaikan pandangan mini mengenai RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petani Garam. RUU ini nantinya akan dirancang memberikan perlindungan kepada petambak garam.

“Kalau impor garam ini terus menerus dilakukan, akan sulit petani mencapai Swasembada Garam, yang sudah dicanangkan pemerintah sampai 2017,” jelas Rofi.

Oleh karena itu, dalam penyampaian aspirasinya, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang Yudianto berharap Fraksi PKS DPR RI memperjuangkan tentang pembatasan impor garam dalam RUU tersebut.

“Harapan saya dalam RUU yang akan disahkan besok sudah komplit, minimal membatasi impor garam untuk tidak mengobral izin impor garam. Jadi, kalau bisa diproteksi, agar petani garam punya daya saing tinggi dengan mendapatkan subsidi,” jelas Yudianto.

posted by @Adimin

Mahyeldi Gagas Gerakan Kebersamaan Untuk Orang Miskin, Akan Mendata Orang Kaya per Kelurahan di Kota Padang

PADANG – Bila selama ini pemerintah mendata setiap masyarakat kurang mampu, di Padang justru berbeda. Pemerintah Kota Padang akan melakukan pendataan terhadap warganya yang memiliki penghasilan berlebih.

“Kalau biasanya warga kurang mampu yang kita data, besok tidak lagi. Justru orang kaya yang kita data,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, kemarin.

Walikota mengimbau kepada seluruh lurah yang ada di daerahnya untuk melakukan pendataan kepada setiap warganya yang berpenghasilan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menbantu warga lain yang kurang mampu (miskin).

“Orang kaya juga perlu (didata), karena untuk menyelesaikan orang miskin ya orang kaya, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintah, maka untuk itu masyarakat harus dilibatkan, pemerintah hanya stimulan, memberikan dorongan dan motivasi,” ungkapnya.

Walikota menjelaskan, untuk saat ini, Pemeritah Kota Padang sangat membutuhkan gerakan kebersamaan. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Semangat seperti ini memang harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, khususnya warga Kota Padang.

Walikota juga menyebut, sebenarnya warga Kota Padang banyak yang baik-baik. Setiap ada warga yang membutuhkan, pasti ada warga lain yang membantu.

“Warga kita ini baik-baik semua,” sebutnya.

Hal ini memang menjadi perhatian dari Walikota Padang. Ketika dilakukan bedah rumah warga kurang mampu, selalu ada yang ikut mendanai. Termasuk rencana Pemko Padang membangun masjid di kawasan Pantai Padang, saat ini justru sudah ada yang siap untuk membiayai pembangunan masjid tersebut. [padangrancak.com]

posted by @Adimin

Wujudkan Good Governance, PKS Latih Pejabat Publik Daerah

Bandung (2/3)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pelatihan dan Simposium Nasional Kepala Daerah dan Anggota Legistlatif (Aleg) asal PKS bertemakan “Siap Berkhidmat untuk Rakyat” di Bandung, Jawa Barat, 2-4 Maret 2016.

Ketua Panitia Pelaksana, Arif Rahman Hakim menyatakan acara akan dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif Daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta pengurus PKS di daerah yang dimenangkan oleh PKS.

“Hal ini dimaksudkan agar ada kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam berkhidmat untuk rakyat di daerah mereka,” kata Arif, di Hotel Aryaduta, Bandung, Rabu (2/3/2016).

Arif menyebut kemenangan PKS di beberapa daerah dalam Pilkada serentak lalu adalah amanah dari rakyat. PKS sesuai dengan amanah Musyawarah Nasional akan berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean dan good governance).

Seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Dr Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, tokoh akademisi, pimpinan BPK, Kemenkeu, dan lain-lain.

"Kita akan membekali para pimpinan daerah tersebut dari berbagai aspek, baik dari aspek kepemimpinan, dari aspek pengelolaan administrasi pemerintahan dan yang juga sangat penting, yaitu dari aspek moralitas agar mereka semua siap melesat untuk berkhidmat kepada rakyat," kata Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS, Ahmad Heryawan.

Pembukaan acara Pelatihan dan Simposium Nasional Pimpinan Daerah dan Anggota Legislatif Daerah Asal PKS akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 maret 2016 pukul 14.00 WIB di Hotel Aryaduta Bandung, dengan dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Suasana Pelatihan dan Simposium Nasional Kepala Daerah dan Anggota Legistlatif (Aleg) PKS

posted by @Adimin

PKS: RUU Kewirausahaan Solusi Selesaikan Persoalan Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan RUU tersebut merupakan usulan fraksinya.

RUU Kewirausahaan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara struktural dan terukur. "RUU tersebut kami inisiasi untuk mengimplementasi konstitusi kita tentang menyelesaikan masalah kemiskinan secara terstruktur dan terukur," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Jazuli menuturkan pihaknya menginginkan agar kelompok masyarakat yang sudah memiliki semangat untuk berusaha, harus didorong agar mau berdikari dengan mempermudah mereka mengakses modal.

Menurutnya, jangan sampai mereka hanya menjadi komoditas politik namun harus jelas keberpihakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat mandiri secara ekonomi. 

"Kami ingin keberpihakan pemerintah dan seluruh 'stakeholder' di negeri ini secara konkret untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi dukungan seluruh fraksi dan anggota DPR menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usul inisiatif FPKS dalam Rapat Paripurna. Hal itu membuat DPR dan pemerintah bisa cepat diselesaikan dan diimplementasikan. "Semoga pemerintah juga bisa cepat merespon agar RUU tersebut bisa cepat dibahas dan cepat selesai," katanya.

Sebelumnya, salah satu agenda Rapat Paripurna DPR adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif anggota DPR RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin

Fraksi PKS Terdepan Usung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba

Jakarta (29/2) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegaskan fraksinya akan terdepan dalam mengusung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba.

Hal itu disampaikan Jazuli saat menerima Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini, Senin (29/2), untuk melakukan tes urine sebagai bentuk pemberantasan terhadap bahaya narkoba di lingkungan parlemen.

“Tes urine yang dilakukan oleh Fraksi PKS ini sebagai bagian untuk menegaskan bahwa PKS terdepan dalam mengusung Parlemen Bersih Narkoba. Kita harus melaksanakan hal itu mulai dari diri sendiri, dari fraksi kita sendiri,” jelas Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

Diketahui, tes urine ini telah dilakukan sebanyak tiga kali kepada 40 (empat puluh) anggota dan 24 (dua puluh empat) Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI. Pada 2015, Fraksi PKS telah melaksanakan tes urine sebanyak dua kali dan akan dilakukan rutin, minimal dua kali dalam setahun.

“Alhamdulillah, sejauh ini clear tidak ada yang kena narkoba,” jelas Jazuli saat konferensi pers dengan didampingi Petugas BNN.

Oleh karena itu, Jazuli mengimbau dan berharap kepada seluruh fraksi agar dengan serius memberantas narkoba dimulai dari seluruh anggota di DPR.

“Kalau Indonesia sudah dianggap Darurat Narkoba, maka kita harus serius memberantasnya. Bukan hanya dengan suara lantang-lantang. Kami ingin PKS terdepan dalam memberikan contoh,” jelas Legislator dari Dapil Banten III ini.

Diketahui, Fraksi PKS pada Kamis (25/2), telah mengirimkan surat kepada BNN untuk meminta melakukan tes urine kepada seluruh anggota dan tenaga ahli Fraksi PKS DPR RI. Hasil dari tes urine ini akan secepatnya disampaikan kepada Pimpinan Fraksi PKS DPR RI. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Humas PKS adalah Kemurnian

Katakanlah: "Inilah jalanku, aku dan orang - orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang - orang yang musyrik". (QS.Yusuf : 108)

PKS telah memilih jalan dalam kerja-kerjanya yakni berupa kerja dakwah berkhidmat untuk rakyat membangun Indonesia. Landasan khidmat PKS adalah ibadah kepada Allah dalam rangka membumikan nilai agama Islam yang luhur dan mulia, berusaha memakmurkan bumi yang telah Allah wariskan kepada umat manusia.

Dengan landasan ibadah ini, khidmat PKS pada dasarnya tidak perlu dilihat orang, tidak perlu juga dinilai oleh manusia. Cukup Allah SWT yang mengetahui keikhlasan amal-amal mereka. Sebab agar amal ibadah diterima oleh Allah, persyaratan mutlak yang harus ada adalah keikhlasan kepada Allah SWT, di samping tata caranya yang tentu tata cara yang diridhai-Nya. Jika Allah ridha, maka cukuplah itu sebagai balasan yang memuaskan.

Amal-amal khidmat PKS adalah kemurnian yang bersumber dari keikhlasannya mengabdi kepada negeri tercinta ini. Sebagai anak kandung pertiwi PKS menyadari sepenuhnya peran dan tanggung jawabnya, sehingga hal itu mendorongnya berupaya bersama-sama elemen lain memakmurkan Tanah Air.

Di zaman yang penuh dengan aroma pencitraan dan wajah penuh polesan saat ini tentu PKS tidak ingin amal-amalnya menjadi rusak dan terkotori penyakit ujub dan riya' yang menyebabkan amal-amalnya menjadi sia-sia. Penyakit ujub adalah bangga terhadap amal-amal sendiri sehingga harus dihindari oleh pelaku-pelaku amal yang hanya berharap balasan dari Allah SWT. Selain itu pula PKS tentu menghindari sikap riya' dalam beramal karena sikap riya' ini bisa menghanguskan amal-amal mereka dan mendapatkan murka dari Allah SWT, sebab riya' termasuk bagian dari syirik yang dilarang. Melakukan suatu kerja/amal karena ingin dilihat oleh orang lain atau meninggalkan suatu kerja/amal karena orang lain adalah termasuk perkara riya'.

Jalan yang ditempuh PKS adalah jalan lurus yang tegak diatas landasan agama, dan hanya berharap kepada Allah SWT bukan jalan yang dipenuhi oleh nafsu dan kesyirikan. Oleh karena itu menilik pada landasan ini, bisa dilihat pada kader-kader PKS yang senantiasa taat beragama, senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama, menjalankan sunnah dan amal unggulan serta berusaha menjauhi segala larangan agama, mengajak manusia dengan tulus untuk bertakwa dan taat kepada Allah SWT.

Dari sini, Humas PKS merupakan kemurnian. Dimana ia mengabarkan jati diri PKS dalam bentuk yang sesungguhnya, mulai dari tujuan, tokoh pimpinan, kader dan program-program yang dijalankan PKS. Landasan Humas PKS adalah dirinya yang dengan tulus mengenalkan diri untuk bersahabat dengan siapapun tanpa polesan dan tanpa pencitraan yang dibuat-buat. PKS tidak peduli dengan celaan atau pujian orang terhadap amal - amalnya juga tidak berlaku surut jika tanpa apresiasi dari siapapun.

Tradisi gotong royong. Humas PKS adalah kemurnian. Dimana ketika memberitakan kinerja dan amal - amal khidmatnya kepada publik bukanlah bermaksud ujub atau riya dan ingin dipuji, akan tetapi sebentuk ungkapan ajakan kepada publik dan orang lain untuk sama - sama bergotong royong beramal untuk kebaikan negeri.

Negeri ini perlu berbenah dan memerlukan peran segenap elemen masyarakat untuk bergerak dan bekerja membenahinya, agar beban pembangunan dan pemakmuran bagi negeri ini bisa terangkat bersama. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Jika PKS mengabarkan aksi-aksi pedulinya kepada khalayak itu bukanlah ingin dipuji akan tetapi sebagai tanggung jawab sesama anak negeri untuk saling menanggung beban dan berusaha membantu yang kesusahan. Menunjukkannya kepada orang lain untuk sama-sama bahu membahu. Dengan demikian PKS dengan sebenar-benarnya ingin membumikan kembali tradisi gotong-royong yang menjadi sifat utama bangsa indonesia sejak zaman dahulu.

Jika ada masalah dari bangsa ini yang membutuhkan penanganan, dengan mengabarkan kerja-kerjanya, PKS ingin mengajak elemen lain untuk terlibat berpartisipasi agar permasalahan itu bisa segera teratasi. Jika ada peluang pembangunan dan pemakmuran yang terbuka dan ditangani oleh PKS, maka penyebaran informasi dari PKS merupakan kabar gembira bagi khalayak sekaligus mengajak dan memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan yang semisalnya maupun kebaikan dari jenis yang lainya.

Tradisi tabayyun (klarifikasi). Humas PKS adalah kemurnian, murni dalam artian ingin menghidupkan budayatabayyun jika ada informasi yang simpang siur atau khabar fitnah yang menjatuhkan kemuliaan sesama manusia. Melalui peran humas, PKS ingin meluruskan semua kebiasaan pencitraan dan polesan kepalsuan serta fitnah membabi-buta atas diri seseorang. Tradisi tabayyun, apa adanya secara profesional bekerja dan mengabarkan dengan benar kondisi sesungguhnya dari suatu keadaan harus benar-benar dihidupkan ditengah- tengah masyarakat.

Tradisi nasihat menasihati. Humas PKS adalah kemurnian. Murni dalam arti PKS tulus memberikan nasihat melaui dirinya maupun melalui media-media yang digunakannya untuk berada pada ketentuan universal yang benar dan menjauhi segala bentuk kerusakan dan kemaksiyatan di muka bumi. Melawan penyimpangan, kezaliman, penistaan dan penindasan atas sesama umat manusia, serta mengajak pada kebaikan dan perbaikan bagi alam semesta ini. Mengajak umat manusia untuk menjadi rahmat bagi semesta alam melalui berbagai sarana dan media yang baik.

Humas PKS adalah kemurnian. Murni dengan santun dan tulus mengajak semua pihak bersaudara, bersahabat dan berbaris rapi bersama - sama menjaga NKRI, melindunginya dan menjadikannya berdaya, mampu turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Mengajak semua pihak yang simpati kepada PKS untuk bergabung bersama dalam barisan rapi para pejuang menebarkan kalimat kebaikan.

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang - orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah: 105)

Beni Sumarlin
#RelawanLiterasi Bengkulu

posted by @Adimin