HNW : Resolusi KTT LB OKI Butuh Langkah Lebih Konkret

Jakarta (7/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah Indonesia tidak kembali sekadar menghasilkan resolusi dalam KTT Luar Biasa OKI untuk Kemerdekaan Palestina. Apalagi, jika resolusi tersebut tidak serta-merta ditindaklanjuti dalam bentuk rumusan kebijakan yang lebih konkrit.

“Karena itu, Pemerintah Indonesia penting untuk memaksimalkan lobi-lobi terhadap kelompok Kuartet, mulai dari OKI, Eropa, Amerika, hingga Rusia. Di sinilah kepercayaan terhadap negara Indonesia haruslah bisa dijaga untuk menyelesaikan persoalan Palestina,” jelas Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Diketahui, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Indonesia dipercaya oleh OKI untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI mengingat semakin gentingnya kondisi di Palestina. Presiden Jokowi berinisiatif mengambil alih penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI seturut ketidaksanggupan Maroko untuk menjadi tuan rumah.

“Maka di sinilah, peran Indonesia sangat diperlukan untuk melakukan lobi-lobi kepada negara kuartet. Negara kuartet harus paksa Israel untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui ‘Solusi Dua Negara,” jelas Hidayat.

Diketahui, dikutip dari Pidato Penutupan Presiden Jokowi, hasil dari KTT Luar Biasa OKI kali ini menghasilkan dua dokumen penting. Pertama, Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini, sambung Jokowi, diharapkan sejalan dengan kehendak Rakyat Palestina. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

KTT Luar Biasa OKI Momentum Pembuktian Janji Jokowi Soal Palestina

Jakarta (5/3) - Indonesia dipercaya sebagai tempat digelarnya KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tentang Palestina. Kepercayaan ini menjadi momentum Indonesia untuk terdepan upaya kemerdekaan Palestina.

Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri Ahmad Zainuddin mengapresiasi dukungan penuh Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Menurutnya, bukan hanya dukungan penuh, Indonesia juga harus komprehensif dalam memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Sesuai janji kampanye, ini momentum Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia terdepan soal Palestina, mendorong OKI lebih bertaji memerdekakan Palestina," ujar Zainuddin di Jakarta, Sabtu (5/3).

Dukungan komprehensif yang dimaksud Zainuddin, adalah dukungan total dalam politik dan diplomatik untuk memerdekakan Palestina, misalnya dengan inisiasi road map menuju Palestina merdeka. Sebab selama ini, menurut dia, dukungan yang diberikan kepada Palestina lebih besar pada aspek kemanusiaan.

Karena itu, politisi PKS ini mengatakan, enam isu yang akan dibahas dalam KTT Luar Biasa OKI harus dalam kerangka strategis menuju Palestina merdeka dengan batas-batas kedaulatan sebelum dijajah Israel.

Dunia Islam yang terwakilkan dalam OKI, lanjut dia, harus tegas mendorong kemerdekaan Palestina yang hakiki, yaitu mendesak Israel keluar dari tanah-tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948 dan bahkan mendesak dunia internasional memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan.

"Karena hanya Palestina yang belum merdeka pasca KAA tahun 1959. Padahal Palestina termasuk yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina menanti OKI yang berani. Semoga KTT ini bukan sekadar seremoni," imbuhnya.

Zainuddin melanjutkan, Indonesia harus menunjukkan keberanian dan kepeloporannya soal Palestina di OKI. Sebagaimana Presiden RI pertama Soekarno berjuang untuk kemerdekaan negara-negara terjajah.

"Bagaimana konsep Indonesia tentang Palestina merdeka? Seharusnya bukan sebatas lepas dari Israel, atau Israel tidak lagi meneror warga Palestina. Tapi Israel harus keluar dari tanah Palestina seluruhnya. Kalau sebatas dukung Palestina merdeka tanpa konsep, hari ini saja Palestina tinggal Gaza dan Tepi Barat. Apakah maksudnya Palestina yang merdeka itu kedaulatannya hanya di Gaza dan Tepi Barat?" pungkas politisi asal dapil DKI Jakarta ini.

KTT OKI yang akan digelar 6-7 Maret 2016 merupakan KTT Luar Biasa ke-5 yang diadakan OKI. 'Luar biasa' karena konferensi ini akan dilakukan di luar jadwal konferensi tiga tahunan OKI dan seharusnya baru akan dilaksanakan pada 15-16 April 2016 mendatang di Turki. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI saat pertemuan OKI di Al Jazair meminta agar digelar KTT Luar Biasa dengan agenda khusus masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Enam isu utama yang akan dibahas yaitu (1) masalah perbatasan Palestina yang terus dianeksasi Israel; (2) nasib para pengungsi Palestina; (3) status Yerusalem Timur; (4) pemukiman ilegal warga Israel di Palestina; (5) keamanan; dan (6) akses terhadap air bersih.

KTT ini diharapkan menghasilkan resolusi OKI tentang isu Palestina-Israel, dan deklarasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil setiap negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang sifatnya mengikat secara moral meski tidak ada sanksi. [pks.id]

posted by @Adimin

KTT LB OKI Harus Hasilkan Langkah Konkret Dukung Kemerdekaan Palestina

Jakarta (5/3) - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (KTT Luar Biasa OKI) akan berlangsung pada Minggu-Senin (6-7 Maret 2016) di Jakarta. Sebanyak 49 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut.

KTT Luar Biasa OKI kali diselenggarakan khusus sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mengalihkan fokus perhatian dunia kepada tragedi penjajahan Isreal di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif (Kota Suci Yerussalem).

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyambut KTT Luar Biasa OKI ini sebagai bentuk solidaritas negara-negara Islam dan berharap ada langkah konkret dan terukur bagi upaya kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds.

"Fraksi PKS mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu negara. Semoga KTT menghasilkan resolusi dan deklarasi yang tegas, konkret, dan terukur dalam mendukung Palestina merdeka dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman Israel," katanya melalui siaran pers yang dikirimkan ke media.

Selain itu, lanjut Jazuli, semoga KTT dengan kepeloporan Indonesia juga bisa menyatukan berbagai kelompok Pejuang Palestina khususnya antara Fatah dan Hamas. Agar berbagai bantuan untuk Palestina, tak hanya untuk Tepi Barat/Ramallah saja, tapi juga Gaza. Sehingga KTT ini juga berjuang untuk mengakhiri isolasi terhadap Gaza.

Menurut Jazuli Juwaini dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI kali ini tidak bisa dilepaskan dari peran diplomasi dan posisi strategis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia punya spirit memerdekakan bangsa-bangsa terjajah, dan hal itu jelas termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sampai kapanpun seluruh rakyat Indonesia akan tampil terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini juga tegas dikatakan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan," tegasnya.

Dengan peran dan posisi strategis Indonesia tersebut, ditambah solidaritas dunia Islam yang semakin kuat, Fraksi PKS dan seluruh rakyat Indonesia optimis peta jalan (road map) kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds akan semakin jelas.

"Hasil KTT harus bisa ditindaklanjuti untuk betul-betul dapat berujung pada pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat dan Masjid Al-Aqsha benar-benar dapat sepenuhnya bebas dari penjajahan Israel," harap Jazuli

Terakhir kepada berbagai pihak di Indonesia Jazuli mengimbau agar tidak mengganggu KTT, lebih dari itu diharapkan bisa membantu menghadirkan rasa aman dan suasana kondusif bagi suksesnya KTT. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Cegah Paham Radikalisme Lewat Pondok Pesantren

Sukabumi (5/5) - Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri Menegaskan bahwa Pondok Pesantren merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI dalam menangkal paham radikalisme.

“Melalui pesantren lah kita memiliki pemahaman yang benar, karena berbagai disiplin ilmu yang dia ajarkan para kiai dan ustadz sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas” terang Habib salim saat bersilaturahim di Pondok Pesantren An-Nizom, Sukabumi, Jum’at (4/5).

Habib salim juga menjelaskan peran ulama di masa lalu yang ikut berjuang mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah.

Sementara Pimpinan Pon Pes An-Nizom KH. Abdullah Mukhtar meminta kepada PKS agar selalu memberikan pemahaman yang baik tentang pemahaman ahlu sunah wal jamaah melalui kegiatan politik PKS.

“Kembali mengikuti ahlu sunnah wal jamaah merupakan salah satu cara kembali mempersatukan umat, untuk itu PKS harus terdepan sebagai Partai Islam”, Jelas Kiai Abdullah Mukhtar yang lebih akrab di Panggil Abuya ini.

Dalam silaturahim ini juga dihadiri Anggota DPR RI dari PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi, mendengarkan masukan-masukan dari para ‘Alim Ulama se-kabupaten Sukabumi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri

posted by @Adimin

Indonesia Harus Serius Dorong OKI Selesaikan Permasalahan Palestina

Jakarta (4/3) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia serius mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam membela Kedaulatan Palestina. Rofi berharap konferensi ini juga memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan Palestina yang lebih komprehensif dan strategis.

Demikian disampaikan Rofi menjelang berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI tentang Al-Quds dan Palestina pada tanggal 6 dan 7 Maret di Jakarta.

“Penguatan komitmen negara-negara OKI diperlukan, dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan keberpihakan kepada palestina yang selama ini menjadi sasaran agresi Israel,” jelas Rofi di Jakarta, Jumat (4/3)

Rofi menambahkan sudah saatnya anggota OKI mampu mengembangkan jaringan, menguatkan soliditas, dan komitmen bersama secara terus menerus untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina di berbagai forum internasional. Hal itu karena persoalan Palestina bukan hanya masalah Keumatan, namun juga perjuangan terhadap nilai-nilai Kemanusiaan yang menentang penjajahan di dunia.

“Isu palestina ini sudah sekian lama mengemuka bersamaan dengan berdirinya OKI, namun sejalan dengan konflik di Palestina masih terus terjadi konflik bersamaan dengan memburuknya kawasan timur tengah secara umum,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi berpendapat sudah saatnya antar negara OKI lebih intensif meningkatkan kerjasama. Sebab, di tengah kelesuan ekonomi global saat ini, kerjasama antar negara Islam tersebut, menurut Rofi dapat dimanfaatkan untuk kembali menggairahkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang lebih kompetitif dan saling menguntungkan.

“Peran Indonesia dalam mendukung Palestina, tidak hanya menghentikan kekerasan. Namun juga memperluas pasar-pasar dari negara Islam sehingga membangkitkan kembali perekonomian bangsa Palestina,” jelas Rofi.

Ditilik dari sejarah, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969. Lalu, lahirlah Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia.

Pembentukan OKI awalnya didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

Fraksi PKS Setujui RUU Nelayan dengan Delapan Catatan

Jakarta (4/3) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk dibawa pada pembahasan Tingkat II dan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR RI Rofi Munawar saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas RUU tersebut di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3).

“Keberpihakan negara untuk melindungi profesi ini sangat dibutukan, karena sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa,” jelas Rofi.

Berikut adalah 8 (delapan) catatan akhir terkait pembahasan RUU tersebut.

“Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa perkembangan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, telah sesuai dengan keinginan dan diharapkan menjadi role model (acuan) bagi pembahasan RUU lainnya,” papar Rofi.

Kedua, Fraksi PKS menilai RUU ini dapat melindungi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat, termasuk perempuan dan keluarga nelayan melalui pemberian beasiswa.

“Fraksi PKS berharap pemberian beasiswa dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar para nelayan mendapatkan pengetahuan lebih dan lepas dari belenggu persoalan utama pendidikan selama ini,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Ketiga, Fraksi PKS mendukung pencantuman nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagai salah satu jenis pekerjaan yang diakui dalam pencatatan administrasi kependudukan.

“Sehingga, hal tersebut dapat memudahkan negara dalam melayani pemberian bantuan berupa asuransi, subsidi, dan pembiayaan secara tepat sasaran,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.

Keempat, Fraksi PKS menilai asuransi nelayan yang mudah dan terjangkau dalam RUU tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan usaha perikanan dan pergaraman.

“Oleh sebab itu, Fraksi PKS menekankan pemerintah bertindak profesional dan tepat sasaran dalam mekanisme pembayaran asuransi. Sehingga, alokasi asuransi tersebut dapat menjadi prioritas dalam APBN,” ujar Rofi.

Kelima, RUU ini memberikan komitmen dalam pemberian subsidi sehingga dapat meringankan beban dalam melaksanakan proses produksi.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS akan terus mengawal pemerintah dalam proses implementasinya, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” jelas Rofi.

Keenam, Fraksi PKS juga mengajak kepada seluruh pihak, terutama kepada pemerintah, untuk senantiasa menghindari segala bentuk praktek importasi, baik dalam perikanan laut, budidaya ikan, maupun garam.

Ketujuh, Fraksi PKS meminta pemerintah pula agar secara serius menindaklanjuti proses pasca RUU Ini dengan segera mengeluarkan peraturan turunan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Ini diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” tegas Rofi.

Kedelapan, dengan hadirnya RUU ini, Fraksi PKS ingin memastikan bahwa negara hadir secara lebih konkrit dalam melakukan perlindungan, pelayanan, dan keberpihakan kepada nelaya, pembudidaya ikan, dan petambak garam. “Karena mereka adalah Aset Negara,” jelas Rofi.

Dengan lahirnya UU ini, Fraksi PKS berharap negara semakin jelas dan kuat keberpihakannya kepada para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yang selama ini masih terpinggirkan secara ekonomi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

BNN Nyatakan F-PKS DPR Negatif Narkoba

Jakarta - Hasil tes urine Fraksi PKS terhadap anggota dan stafnya ternyata tidak ada yang positif narkoba. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun siap mengikuti jejak F-PKS untuk tes urine terhadap anggota dan staf F-PAN di parlemen.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengumumkan hasil tes narkoba untuk F-PKS sudah keluar. Hasil tes yang dilakukan pada Senin (29/2) di Kantor F-PKS DPR itu dilakukan terhadap 40 anggota dan 24 staf ahli.

"Kebetulan dari FPKS kami yang melaksanakan dari sebanyak itu yang kita tes hasilnya negatif. Itu dari hasil laboratorium dan bukan kita asal-asalan. Jadi ternyata negatif semua," ungkap Budi di Kantor BNN, Jl MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat (4/3/2016).

Pria yang akrab disapa Buwas ini menyatakan bahwa tes benar-benar dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada rekayasa yang dilakukan terhadap hasilnya. F-PKS sendiri merupakan satu-satunya fraksi di parlemen yang baru melakukan tes urine.

"Kita lakukan pemeriksaan dan kita terbuka, dan disaksikan seluruhnya dan kita benar-benar melakukan itu. Dan kita benar-benar melakukan itu bukan kita rekayasa dan hasilnya kita umumkan itu," ujar Buwas.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang merupakan politisi PKS senang mendengar pengumuman Buwas itu. Hidayat bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan hari ini mengadakan kunjungan ke kantor BNN.

"Alhamdulillah, memang sudah tradisi PKS seperti itu," kata Hidayat senang mendengar hasil tes urine F-PKS.

Sementara itu Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah F-PKS. Sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli mengaku akan mengikuti langkah F-PKS menggelar tes urine untuk kader-kadernya. Dalam waktu dekat, tes urine akan dilakukan untuk anggota dan staf Fraksi PAN yang ada di parlemen.

"Langsung habis ini. Kalau bisa besok," ucap Zulkifli saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, F-PKS menggelar tes urine dengan melibatkan BNN. Menurut Ketua F-PKS Jazuli Juwaini, pihaknya sudah tiga kali melakukan tes urine sebagai bentuk upaya pemberantasan narkoba.

"Seluruh stake holder harus serius bahu membahu, F-PKS ingin mulai dari diri sendiri. Ini keseriusan agar Indonesia bebas narkoba karena bagaimana mungkin teriak-teriak kalau tidak mulai dari diri sendiri," ujar Jazuli, Senin (29/2). 

(elz/Hbb)

Sumber: Detik.com


posted by @Adimin

FPKS: Bangsa Ini Perlu Haluan Negara

Jakarta (4/3) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung, secara substansi, adanya haluan negara yang sesuai dengan semangat konstitusi dan tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.

“Secara substansi, Fraksi PKS setuju bahwa Bangsa Indonesia perlu haluan negara,” jelas Jazuli saat membuka acara FGD ‘Relevankan GBHN Pasca Reformasi’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, Kamis lalu (3/3).

Jazuli menegaskan demikian dengan didasarkan pada tiga hal. Pertama, Bangsa Indonesia sudah saatnya kembali memiliki garis-garis besar yang merupakan perwujudan dari kehendak rakyat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Bukan terkesan hanya representasi dari visi dan pemerintah sehingga hasilnya hanya dinikmati sebagian kalangan,” tambah Legislator PKS daerah pemilihan Banten III ini.

Kedua, Fraksi PKS ingin kebijakan pemerintah (Presiden), sebagai sebuah penjabaran visi dan misi, tidak jauh dari cita-cita konstitusi. “Baik secara ideologi, pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, juga nilai-nilai luhur karakter Bangsa Indonesia,” tambah Anggota Komisi III DPR RI ini.

Ketiga, Fraksi PKS menilai pasca reformasi, Bangsa Indonesia tidak memiliki kepastian arah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Penilaian bahwa selepas reformasi kita kehilangan arah besar dalam membangun bangsa, salah satunya karena dihapusnya GBHN, meskipun kita punya UU RPJP,” tambah Jazuli.

Diketahui, Fraksi PKS juga mengundang beberapa narasumber untuk memperkaya wacana, seperti Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara UII), Yudi Latif (Pengamat Politik), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI), dan Bambang Prijambodo (Bappenas RI). Hadir beberapa peserta aktif dari beberapa anggota dan Tenaga Ahli DPR RI.[pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Keberkahan Hidup | Oleh: H. Irsyad Syafar, Lc. M.Ed

Kenikmatan hidup yang sesungguhnya adalah terletak pada keberkahannya. Berkah itu sangat sederhana. Tidak sulit mendeteksinya. Bisa langsung dievaluasi hari perhari.

Seberapakah hari ini kita mentaati Allah dan RasulNya, segitulah keberkahannya. Semakin maksimal kebaikan dan keshalehan kita hari ini, maka semakin berkahlah hidup kita.

Bahasa Al Quran menyebutkan dengan istilah hayaatan thayyibah, kehidupan yang baik.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ ....

"Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, niscaya akan Kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik.... (QS An Nahl: 97).

Para mufassir di kalangan sahabat dan tabi'in menerangkan bahwa orang yang beramal saleh mengikuti tuntunan Al Quran dan as sunnah akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, berupa rezeki yang halal, ibadah yang maksimal, kebahagiaan, rasa puas dan nyaman serta merasa cukup (qanaah).

Dalam bahasa haditsnya, Rasulullah menyatakan:

(قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه اللّه بما آتاه)

"Sungguh beruntung orang yang berislam (tunduk kpd Allah), diberi rezeki yang cukup dan diberikan qanaah oleh Allah atas pemberianNya... (HR Ahmad dan Turmidzi)

Karenanya, keberkahan hidup bukanlah karena banyaknya harta, tingginya jabatan dan popularitas, kalau itu semua kemudian menjauhkan diri dari Allah dan amal shaleh.

Seorang istri khalifah pernah menasehati suaminya:

إياك والكسب الحرام.... فإننا نصبر على الجوع, ولا نصبر على النار...

"Jangan engkau bawa rezeki yang haram. Sesungguhnya kami sanggup sabar menahan lapar. Tapi kami takkan mampu sabar menghadapi api neraka...."

Allahummahfazhnaa wasturnaa...

(H. Irsyad Syafar adalah Ketua DPW PKS SUMBAR, Juga Anggota DPRD Prov. SUMBAR F-PKS 2014 - 2019)

sumber: sumbar.pks.id

posted by @Adimin

Hidayat: GBHN Bukan Produk Orde Baru

Jakarta (3/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukanlah produk dari zaman Orde Baru. Melainkan, GBHN sudah muncul sejak Zaman Orde Lama, yang secara khusus ditetapkan melalui TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

“Jadi, ketika para founding fathers merumuskan khususnya Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan garis-garis besar daripada haluan negara. Sehingga, itu menjadi legal-konstitusional di zaman Orde Lama. Lalu, itu berlanjut di masa Presiden Soeharto,” jelas Hidayat saat acara FGD ‘Relevankah GBHN Pasca Reformasi?’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3).

Oleh karena itu, menurut Hidayat, rujukan konstitusional untuk menghadirkan haluan negara kembali menjadi sangat jelas. Hal ini juga diperkuat oleh adanya dukungan dari seluruh pimpinan negara, baik di MPR, DPD, DPD, DPR, maupun presiden sekalipun.

“Di tingkat masyarakat pun, kita juga mendapat dukungan dari NU, Muhammadiyah, serta Forum Rektor untuk mengamandemen UUD agar menghadirkan kembali haluan negara tersebut,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini

Sehingga, Hidayat meminta agar pihak-pihak yang berkeinginan untuk menghadirkan kembali haluan negara tersebut, haruslah meyakinkan setidaknya 230 atau 1/3 anggota MPR.

“Dan kami selaku pimpinan MPR, akan mengkajinya selama 60 hari. Kalau paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50 persen plus satu untuk mengamandemen konstitusi, maka hadirlah kembali Haluan Negara tersebut,” jelas Ketua MPR periode 2004-2009 ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi: 2017, Pemko Padang Fokus Pada 10 Prioritas Pembangunan

PADANG - Pembangunan Kota Padang 2017 diarahkan pada 10 prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Diantara prioritas pembangunan adalah percepatan pembangunan sarana perdagangan dan sentra ekonomi, pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

"Prioritas pembangunan beranjak dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini dengan mempedomani RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta RPJM Nasional," kata Wakil Walikota Padang H. Emzalmi usai membuka Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kota Padang di Hotel Bumi Minang, Kamis (3/3).

Menurut Emzalmi, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, peningkatan infrastruktur perkotaan, transportasi serta kerjasama regional dan internasional. Termasuk peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi, mendorong investasi, penataan lingkungan hijau, penataan birokrasi, serta pengamalan agama dalam masyarakat yang berbudaya. Semua itu merupakan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2017.

Forum SKPD merupakan tahapan dari perencanaan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasca pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan beberapa waktu lalu.

"Pada kesempatan ini para Camat akan mempresentasikan hasil-hasil usulan pembangunan yang telah dibahas di masing-masing kecamatan," imbuh Wawako.

Kepada para camat dan pimpinan SKPD, Wawako Emzalmi menegaskan, prioritas pembangunan 2017 agar memperhatikan sungguh-sungguh isu startegis dan prioritas sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul suatu kebutuhan masyarakat. "Perhatikan sungguh-sungguh isu strategis dan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan," tukuknya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar menjelaskan, ada hal berbeda yang dilakukan Pemko Padang dalam Forum SKPD tahun ini, yaitu dengan penerapan sistem aplikasi e-planning dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Kalau tahun sebelumnya, jumlah kegiatan yang diusulkan camat ke SKPD tidak terukur, sekarang jumlahnya adalah 2 kali jumlah kelurahan atau 208 kegiatan. Dan usulan kegiatan itu merupakan yang sesuai progul dengan kemungkinan minimal 10 persen diterima oleh SKPD," kata Hervan.

Dengan jumlah kegiatan yang terukur dengan penggunaan sistem aplikasi e-planning tadi, menurut Hervan, pembahasan dalam Forum SKPD akan lebih cepat dan efektif. "Mudah-mudahan dengan penggunaan sistem aplikasi e-planning pembahasan dalam Forum SKPD bisa lebih cepat dan efektif," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin