PKS Gelar Upgrading Leadership Kader Pekerja

Jakarta (12/3) - Jumlah kader PKS yang berlatar belakang pegawai di berbagai instansi cukup banyak. Untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka, PKS menggelar peningkatan kapasitas kader.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan keberadaan kader-kadernya di berbagai instansi swasta sangat strategis bagi pengembangan partai ke depan. Karena, menurutnya hal itu memberi keuntungan bagi program-program dakwah partai.

"Ikhwan akhwat di lapangan tetap konsisten, walau ada pasang surut, tapi tetap berjalan. InsyaAllah banyak hasil-hasil yg kita dapatkan," ujar Sohibul Iman dalam pembukaan Training Kepemimpinan Pekerja, di DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Jumat (11/3/2016) lalu.

Sohibul mengatakan pembinaan kader di sektor-sektor profesi kultural harus tetap dibina. Dia juga mengatakan kader di sektor tersebut diharapkan mampu mengembangkan kompetensi, dan tetap berkontribusi dalam dakwah.

Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifa menambahkan tujuan pembinaan kepemimpinan ini dalam rangka memunculkan sosok-sosok pemimpin yang berpengaruh dan berprestasi di wilayah kerjanya masing-masing.

"Mereka harus jadi tokoh-tokoh yang memunculkan keberpihakannya, pembelaannya terhadap kesejahteraan pekerja." ujar Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul iman

posted by @Adimin

Suswono Jadi Penjamin Mashudi, Guru Honorer yang Ditahan Polisi

Jakarta (10/3) -- Guru Honorer asal Brebes, Mashudi (38 tahun) menjadi tahanan Polda Metro Jaya lantaran telah mengancam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Namun Kamis (10/3) siang tadi, mantan menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan penangguhan penahanan. "Iya saya di sini menjamin," ujar mantan menteri pertanian, Suswono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/3).

Suswono mengatakan, tidak ada keluarga Mashudi yang tinggal di Jakarta. Namun karena ia pernah menjadi anggota DPR Dapil Brebes dan masih berkomunikasi dengan baik, sehingga diminta pihak keluarga sebagai mediator kasus Mashudi. "Ini warga lagi punya masalah dan dia tidak ada keluarga di Jakarta," ujar politikus PKS itu.

Terkait penangguhan penahanan yang dia ajukan, Suswono mengaku siap menjadi penjamin. Jika nanti Mashudi melarikan diri, maka dirinya melalu siap sebagai pengganti. "Nanti kalau dia (Mashudi) lari, saya ditahan tak apa-apa," tegasnya.

Tentang aturan penangguhan penahanan, sebelumnya sempat disinggung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Menurut Tito jika ada seseorang yang mengajukan diri sebagai penjamin bukan berarti ketika tahanan kabur maka penjamin menggantikan tahanan tersebut. 

Menurut Tito yang dimaksud sebagai penjamin adalah ketika seseorang mengajukan diri sebagai penjamin, maka yang terlampir dalam surat pengajuan penangguhan adalah barang berharga milik penjamin yang dicantumkan. Misalnya kata dia, sertifikat rumah dan sebagainya.

Keterangan Foto: Menteri Pertanian (era SBY), Suswono

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

PKS Dorong BUMN-BUMD Bantu Pendanaan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membantu mengatasi kekurangan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

"Berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat financing gap (kekurangan pendanaan) dalam pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.321 triliun. Dari kebutuhan dana Rp5.432 triliun, hanya mampu disediakan pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp1.131 triliun," kata Ketua Bidang Ekonomi Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan, dalam keteranga resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut Memed, tidak mudah bagi kepala daerah yang baru dilantik menghadapi liberalisasi investasi proyek infrastruktur di daerah masing-masing dengan melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur melalui skema PPP (Public Private Partnership) atau KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Apalagi, lanjutnya, jika kerja sama investasi yang masuk berasal dari swasta dan asing. Karena itu, diperlukan penerapan kehatian-kehatian, kecermatan, dan ketelitian dalam melakukan perencanaan "Apalagi bagi daerah yang tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup longgar dalam APBD-nya dengan PAD yang tinggi," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa kehati-hatian dalam perencanaan diperlukan karena dalam Perpres No 38 tahun 2015 tentang KPBU pemerintah melalui menteri keuangan dapat memberikan jaminan dan pembiayaan terhadap sebagian penyediaan infrastruktur.

Padahal, menurut dia, keterlibatan langsung pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dalam pemberian jaminan dan pembiayaan sangat menghawatirkan, terutama apabila terjadi klaim langsung terhadap kewajiban pemerintah.

"Pemberian jaminan dan pembiayaan itu juga berpeluang memberikan sudden shock (guncangan tiba-tiba) terhadap stabilitas APBN dan APBD, sebagaimana pernah terjadi pada saat pemutusan kontrak Karaha Bodas oleh pemerintah yang mengakibatkan pemerintah harus membayar langsung klaim sebesar ratusan miliar rupiah," kata Memed Sosiawan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya memilih proyek infrastruktur yang dapat menguntungkan secara komersial agar tidak membebani APBN dan APBD.

Dia menganalisis bahwa dari sebanyak 19 jenis usaha yang ditetapkan oleh Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, tidak semuanya layak secara komersial.

"Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah sebaiknya memutus interaksi langsung dengan pihak swasta, membatasi eksposur pemerintah terhadap kewajiban darurat dari proyek infrastruktur, dan mendorong BUMN/BUMD untuk melakukan KPBU," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjamin tidak ada pengurangan belanja infrastruktur meskipun ada kemungkinan target penerimaan 2016 tidak tercapai.

"Perlu saya sampaikan kalau terpaksa belanja harus dipotong, belanja infrastruktur tidak akan dipotong," kata Presiden Jokowi usai meninjau Proyek LRT Jakabaring-Bandara Sultan Badaruddin Mahmud II di Palembang, Kamis (3/3).

Presiden menyebutkan jika memang ada belanja yang dipotong maka belanja barang dan belanja rutin lainnya yang akan dipotong.

Editor: Ruslan Burhani

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Hari Aspirasi Bagian dari Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (8/3) – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menjelaskan Hari Aspirasi yang diselenggarakan di tiap Hari Selasa adalah bagian untuk menjalankan tema besar PKS dalam rangka Berkhidmat untuk Rakyat.

“Oleh karena itu, kami bertekad untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga, sejak akhir November kemarin, kita meluncurkan Hari Aspirasi, khusus satu hari untuk menerima aspirasi secara langsung dari masyarakat,” jelas Legislator PKS dari Dapil Yogyakarta ini.

Namun demikian, meskipun hanya diselenggarakan satu hari dalam sepekan, masyarakat tetap dapat menyalurkan aspirasinya kepada 40 (empat puluh) anggota Fraksi PKS DPR RI, juga saat reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Bahwa kita menyediakan satu hari bukan berarti aspirasi itu hanya diterima satu hari itu saja. Kita akan terus menerima aspirasi tersebut,” tambah Anggota Komisi I ini.

Dengan adanya aspirasi ini, Fraksi PKS ingin memperkaya masukan-masukan bagi perjuangan atas kehendak rakyat di parlemen, melalui komisi-komisi terkait.

“Ketika menerima sampai menyalurkan, kita akan libatkan anggota-anggota terkait. Setelah audiensi ini, akan ada tim manajemen yang akan menindaklanjuti, sesuai dengan aspirasi yang berkembang, baik melalui komisi atau melalui langsung kementerian/lembaga terkait,” jelas Sukamta.

Diketahui, hari ini, Selasa (8/3), Fraksi PKS menerima aspirasi dari beragam kelompok masyarakat tentang beragam hal. Mulai dari aduan guru honorer asal Brebes, masukan dari Forum Pasca Sarjana IPB, hingga LSM Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. [pks.id]

Keterangan Foto: Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta

posted by @Adimin

Irsyad Syafar: Gerhana Matahari Tanda Kekuasaan Allah

Padang- Anggota DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed tadi pagi (9/3/2016) menjadi imam shalat gerhana sekaligus khatib di Masjid Jabal Rahmah Komplek PT Semen Padang Lubuk Kilangan, Padang.

Sebelum melaksanakan shalat jamaah dipaparkan informasi bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, rakaat pertama sesudah Al Fatihah membaca surat Al Baqarah. Dan sesudah ruku setelah membaca Al Fatihah membaca surat Ali Imran. Kemudian di rakaat kedua membaca surat An Nisa dan Al Maidah.

Sholat yang berlangsung cukup lama ini dijalani dengan khusyuk oleh jamaah. Setelah sholat, di sesi khotbah dipaparkan bagaimana Rasulullah sangat takut kepada Allah sehingga melaksanakan shalat ketika melihat gerhana diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimin.

Gerhana matahari adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika melihat gerhana disunnahkan untuk sholat gerhana. Kedudukan sholat gerhana ini menurut 3 imam mazhab adalah sunnah muakad, dan 1 imam mazhab menyatakan wajib. (Win/sumbar.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Ajakan Jokowi Terkait Lawan Penindasan Israel

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin negara untuk ikut melawan sikap sepihak atau penindasan Israel atas negara Palestina.

Ajakan itu disampaikan Presiden Jokowi ‎melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di JCC Senayan, Jakarta, kemarin.

"Presiden Jokowi sangat tepat dalam bersikap dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mengulang komitmen Indonesia yang pernah digelorakan Presiden pertama RI Ir Soekarno untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Presiden Jokowi dinilainya telah mewakili sikap rakyat Indonesia selama ini dengan memberikan sinyal kuat agar negara OKI bersatu mengefektifkan proposal perundingan, menekan PBB untuk mengultimatum pendudukan Israel dengan batas waktu yang jelas, serta melakukan berbagai cara untuk menekan Israel termasuk seruan untuk memboikot produk Israel.

(Baca: Jokowi Ajak Pemimpin Negara OKI Lawan Israel di Palestina)

‎Anggota Komisi III DPR ini berpendapat, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan melakukan pengamatan (monitoring) secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi tersebut, hingga terwujudnya kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan penghentian penjajahan Israel.

"Perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan support penuh tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan (bantuan) ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina," kata‎ Anggota Majelis Pertimbangan Pusat‎ PKS ini.

Sumber: sindonews.com


posted by @Adimin

Misi Pencerdasan Pada Sholat Gerhana

Kehadiran agama Islam membawa misi untuk mencerdaskan kehidupan peradaban dunia. Berawal dari masyarakat jahiliyah Arab, Islam mulai mengikis kesalahkaprahan yang menjadi sebab kebodohan masyarakat zaman itu, menggantinya dengan pencerahan Robbani yang membuat kehidupan lebih baik.

Anggapan berhala bisa menyampaikan doa kepada Allah swt, anggapan anak wanita itu aib bagi keluarga, hingga anggapan bahwa gerhana merupakan pertanda kematian atau kelahiran, adalah noda-noda pemikiran yang perlu digerus.

Allah men-setting peristiwa demi peristiwa untuk menciptakan momentum pembersihan anasir kejahiliyahan. Misalnya dalam bab gerhana. Allah swt menyengajakan terjadinya gerhana matahari saat anak Nabi Muhammad saw, Ibrahim, meninggal dunia dalam usia batita. Pada momen itu Rasulullah membersihkan anggapan sesat masyarakat soal gerhana.

عن الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ

Dari Al-Mughirah bin Syu’bah ra, berkata

”Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw. saat kematian Ibrahim”. Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang dan tidak karena kelahiran seseorang. Ketika kalian melihatnya, maka berdo’alah pada Allah dan shalatlah sampai selesai.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Saat ini manusia hidup di zaman modern di mana akses informasi dan teknologi mudah dijangkau. Berbagai anggapan takhayul dengan mudah dipatahkan. Tetapi kenyataannya sisa-sisa “bisikan” lokal kuno masih terngiang di masyarakat. Lihat saja, masih ada masyarakat yang harus membuat tempat ari-ari bayi yang diterangi dengan lampu. Tujuannya? Tak jelas. Atau masih ada masyarakat muslim yang berpegangan pada zodiak atau feng shui.

Padahal tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudhorot selain Allah swt. Sesuatu yang dianggap memiliki tuah tertentu tanpa bisa dijelaskan secara ilmiah, sudah barang tentu itu adalah khurafat atau tahayul yang harus dientaskan. Itu semua agar kita hanya bertawakkal kepada Allah swt, bukan malah bergantung pada makhluk atau sebab yang tak jelas.

Zico Alviandri
#RelawanLiterasi

posted by @Adimin

Sikap Tegas Presiden Jokowi Menentang Penjajahan Israel, Tepat!

Jakarta (8/3) - KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menghasilkan resolusi untuk kemerdekaan Palestina, salah satunya penolakan atas penjajahan Israel.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memberikan apresiasi atas sikap tegas dan komitmen Presiden Jokowi dalam menantang penjajahan Israel tersebut.

"Presiden Jokowi sangat tepat dalam bersikap dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mengulang komitmen Indonesia yang pernah digelorakan Presiden pertama RI Ir. Sukarno untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).

Anggota Komisi III ini menegaskan Presiden Jokowi telah mewakili sikap rakyat Indonesia selama ini dengan memberikan sinyal kuat agar negara-negara OKI bersatu mengefektifkan proposal perundingan, menekan PBB untuk mengultimatum pendudukan Israel dengan batas waktu yang jelas, serta melakukan berbagai cara untuk menekan Israel termasuk seruan untuk memboikot produk-produk Israel.

Anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) ini juga menekankan, hendaknya pemerintah juga perlu mengevaluasi dan melakukan pengamatan (monitoring) secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi tersebut, hingga terwujudnya kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan penghentian penjajahan Israel.

"Perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan support penuh tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan (bantuan) ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina," katanya.

Terakhir, Jazuli Juwaini mengutip pidato Presiden Jokowi yang begitu menyentuh, "Dunia Islam masih memiliki utang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kita semuanya. Insya Allah, kita dapat menyaksikan kemerdekaan Palestina dalam hidup kita," tutup Jazuli. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

HNW : Resolusi KTT LB OKI Butuh Langkah Lebih Konkret

Jakarta (7/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah Indonesia tidak kembali sekadar menghasilkan resolusi dalam KTT Luar Biasa OKI untuk Kemerdekaan Palestina. Apalagi, jika resolusi tersebut tidak serta-merta ditindaklanjuti dalam bentuk rumusan kebijakan yang lebih konkrit.

“Karena itu, Pemerintah Indonesia penting untuk memaksimalkan lobi-lobi terhadap kelompok Kuartet, mulai dari OKI, Eropa, Amerika, hingga Rusia. Di sinilah kepercayaan terhadap negara Indonesia haruslah bisa dijaga untuk menyelesaikan persoalan Palestina,” jelas Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Diketahui, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Indonesia dipercaya oleh OKI untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI mengingat semakin gentingnya kondisi di Palestina. Presiden Jokowi berinisiatif mengambil alih penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI seturut ketidaksanggupan Maroko untuk menjadi tuan rumah.

“Maka di sinilah, peran Indonesia sangat diperlukan untuk melakukan lobi-lobi kepada negara kuartet. Negara kuartet harus paksa Israel untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui ‘Solusi Dua Negara,” jelas Hidayat.

Diketahui, dikutip dari Pidato Penutupan Presiden Jokowi, hasil dari KTT Luar Biasa OKI kali ini menghasilkan dua dokumen penting. Pertama, Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini, sambung Jokowi, diharapkan sejalan dengan kehendak Rakyat Palestina. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

KTT Luar Biasa OKI Momentum Pembuktian Janji Jokowi Soal Palestina

Jakarta (5/3) - Indonesia dipercaya sebagai tempat digelarnya KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tentang Palestina. Kepercayaan ini menjadi momentum Indonesia untuk terdepan upaya kemerdekaan Palestina.

Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri Ahmad Zainuddin mengapresiasi dukungan penuh Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Menurutnya, bukan hanya dukungan penuh, Indonesia juga harus komprehensif dalam memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Sesuai janji kampanye, ini momentum Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia terdepan soal Palestina, mendorong OKI lebih bertaji memerdekakan Palestina," ujar Zainuddin di Jakarta, Sabtu (5/3).

Dukungan komprehensif yang dimaksud Zainuddin, adalah dukungan total dalam politik dan diplomatik untuk memerdekakan Palestina, misalnya dengan inisiasi road map menuju Palestina merdeka. Sebab selama ini, menurut dia, dukungan yang diberikan kepada Palestina lebih besar pada aspek kemanusiaan.

Karena itu, politisi PKS ini mengatakan, enam isu yang akan dibahas dalam KTT Luar Biasa OKI harus dalam kerangka strategis menuju Palestina merdeka dengan batas-batas kedaulatan sebelum dijajah Israel.

Dunia Islam yang terwakilkan dalam OKI, lanjut dia, harus tegas mendorong kemerdekaan Palestina yang hakiki, yaitu mendesak Israel keluar dari tanah-tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948 dan bahkan mendesak dunia internasional memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan.

"Karena hanya Palestina yang belum merdeka pasca KAA tahun 1959. Padahal Palestina termasuk yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina menanti OKI yang berani. Semoga KTT ini bukan sekadar seremoni," imbuhnya.

Zainuddin melanjutkan, Indonesia harus menunjukkan keberanian dan kepeloporannya soal Palestina di OKI. Sebagaimana Presiden RI pertama Soekarno berjuang untuk kemerdekaan negara-negara terjajah.

"Bagaimana konsep Indonesia tentang Palestina merdeka? Seharusnya bukan sebatas lepas dari Israel, atau Israel tidak lagi meneror warga Palestina. Tapi Israel harus keluar dari tanah Palestina seluruhnya. Kalau sebatas dukung Palestina merdeka tanpa konsep, hari ini saja Palestina tinggal Gaza dan Tepi Barat. Apakah maksudnya Palestina yang merdeka itu kedaulatannya hanya di Gaza dan Tepi Barat?" pungkas politisi asal dapil DKI Jakarta ini.

KTT OKI yang akan digelar 6-7 Maret 2016 merupakan KTT Luar Biasa ke-5 yang diadakan OKI. 'Luar biasa' karena konferensi ini akan dilakukan di luar jadwal konferensi tiga tahunan OKI dan seharusnya baru akan dilaksanakan pada 15-16 April 2016 mendatang di Turki. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI saat pertemuan OKI di Al Jazair meminta agar digelar KTT Luar Biasa dengan agenda khusus masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Enam isu utama yang akan dibahas yaitu (1) masalah perbatasan Palestina yang terus dianeksasi Israel; (2) nasib para pengungsi Palestina; (3) status Yerusalem Timur; (4) pemukiman ilegal warga Israel di Palestina; (5) keamanan; dan (6) akses terhadap air bersih.

KTT ini diharapkan menghasilkan resolusi OKI tentang isu Palestina-Israel, dan deklarasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil setiap negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang sifatnya mengikat secara moral meski tidak ada sanksi. [pks.id]

posted by @Adimin

KTT LB OKI Harus Hasilkan Langkah Konkret Dukung Kemerdekaan Palestina

Jakarta (5/3) - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (KTT Luar Biasa OKI) akan berlangsung pada Minggu-Senin (6-7 Maret 2016) di Jakarta. Sebanyak 49 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut.

KTT Luar Biasa OKI kali diselenggarakan khusus sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mengalihkan fokus perhatian dunia kepada tragedi penjajahan Isreal di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif (Kota Suci Yerussalem).

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyambut KTT Luar Biasa OKI ini sebagai bentuk solidaritas negara-negara Islam dan berharap ada langkah konkret dan terukur bagi upaya kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds.

"Fraksi PKS mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu negara. Semoga KTT menghasilkan resolusi dan deklarasi yang tegas, konkret, dan terukur dalam mendukung Palestina merdeka dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman Israel," katanya melalui siaran pers yang dikirimkan ke media.

Selain itu, lanjut Jazuli, semoga KTT dengan kepeloporan Indonesia juga bisa menyatukan berbagai kelompok Pejuang Palestina khususnya antara Fatah dan Hamas. Agar berbagai bantuan untuk Palestina, tak hanya untuk Tepi Barat/Ramallah saja, tapi juga Gaza. Sehingga KTT ini juga berjuang untuk mengakhiri isolasi terhadap Gaza.

Menurut Jazuli Juwaini dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI kali ini tidak bisa dilepaskan dari peran diplomasi dan posisi strategis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia punya spirit memerdekakan bangsa-bangsa terjajah, dan hal itu jelas termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sampai kapanpun seluruh rakyat Indonesia akan tampil terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini juga tegas dikatakan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan," tegasnya.

Dengan peran dan posisi strategis Indonesia tersebut, ditambah solidaritas dunia Islam yang semakin kuat, Fraksi PKS dan seluruh rakyat Indonesia optimis peta jalan (road map) kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds akan semakin jelas.

"Hasil KTT harus bisa ditindaklanjuti untuk betul-betul dapat berujung pada pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat dan Masjid Al-Aqsha benar-benar dapat sepenuhnya bebas dari penjajahan Israel," harap Jazuli

Terakhir kepada berbagai pihak di Indonesia Jazuli mengimbau agar tidak mengganggu KTT, lebih dari itu diharapkan bisa membantu menghadirkan rasa aman dan suasana kondusif bagi suksesnya KTT. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

posted by @Adimin