Nasir Pertanyakan SOP Penangkapan Densus 88

Jakarta (16/3) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan standard operational procedure (SOP) penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme.

Hal itu dipertanyakan Nasir menyusul kejadian tewasnya Siyono yang ditangkap oleh Densus 88, Rabu (9/3) kemarin.

“Kasus tewasnya Siyono mengingatkan saya pada kejadian penyiksaan yang dialami lima orang korban salah tangkap di Poso pada 2013 lalu," jelas Legislator PKS dari Dapil Aceh ini.

Nasir mengingatkan Densus 88 kerap kali melakukan tindakan penyiksaan sejak tahapan penangkapan. “Padahal, pelaku yang ditangkap belum tentu menjadi tersangka dan bahkan sering terjadi salah tangkap," ungkap Anggota DPR sejak 2009 ini.

Menurut Nasir, tindakan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 ini dilakukan dengan menutup mata kepada terduga pelaku teroris, serta memukul bagian tubuh dan kepala dengan senjata. Sehingga, hal ini sulit diproses secara hukum karena korban tidak melihat langsung siapa yang menyiksa.

“Oleh karena itu, sebagai anggota Pansus Revisi UU Terorisme, saya akan mempertegas pengaturan prosedur penangkapan dan bahkan mengurangi kewenangan Densus 88 dalam penangkapan yang kerap kali melakukan pendekatan penyiksaan kepada terduga teroris,” tegas Nasir.

Sehingga, dalam waktu dekat, Nasir berjanji akan meminta klarifikasi kepada Kapolri serta memelajari SOP penangkapan Densus 88. Jika ditemukan ada celah Densus 88 melakukan tindakan penyiksaan, maka, menurut Nasir, Komisi III akan membatasi ketentuan penangkapan dalam revisi UU Terorisme tersebut.

“Saya khawatir, pelaku penyiksaan sulit terungkap. Karena penyiksaan dilakukan oleh internal Polri, dan kemungkinan sulit mencari saksi di luar polri yang melihat kejadian tersebut. Sehingga, dibutuhkan ketegasan Kapolri untuk mengungkap petugas Densus yang bertugas saat penangkapan Siyono dan diberi sanksi berat,” jelas Nasir. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

posted by @Adimin

FPKS Terima Keluhan Penghapusan Porter di Bandara Soetta

Jakarta (15/3) – Fraksi PKS DPR RI menerima keluhan dari beberapa porter di luar bandara Soekarno Hatta (soetta) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) hari ini, Selasa (15/3), di Ruang Rapat Pleno, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keluhan tersebut terkait adanya keputusan dari PT Angkasa Pura II yang menghapus keberadaan porter di Bandara Soetta, sebagai bagian dari menuju Bandara Kelas Dunia (World Class Airport) dan meminimalisir kontak langsung antara bagasi penumpang dengan para pekerja.

“Saya pikir, menuju world class itu sah-sah saja. Tetapi, kan selama ini yang memberikan pelayanan kepada penumpang dan juga menjadi cerminan keramahan tamu-tamu dari asing tentu kan kami sebagai porter. Kami berharap keberadaan kami dapat dipertahankan,” keluh Sekjend FSPTI Syafril Arsyad.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia dengan sigapnya langsung menghubungi Direktur Utama (Dirut) Angkasa Pura Budi Karya Sumadi untuk mengkonfirmasi keluhan tersebut.

“Jadi, Dirut Angkasa Pura, Bapak Budi Karya menyampaikan bahwa ke saya bahwa pihaknya tidak menghilangkan porter. Hanya, di jalur internasional, porter ditempatkan di luar, kecuali karena permintaan yang datang dari luar negeri. Pihaknya berjanji akan memelajari lebih lanjut soal ini,” jelas Yudi yang membacakan pesan singkat dari Budi Karya.

Yudi menambahkan yang dipersoalkan oleh PT Angkasa Pura II bukanlah porter yang berada di dalam bandara. Melainkan, porter yang berada di luar yang tidak memiliki kaitan dengan pelayanan setelah check-in.

“Porter yang di luar sangat dibutuhkan. Justru, pelayanan setelah check-in itu yang kami dukung untuk mengurangi interaksi. Sedangkan yang di luar,, justru dibutuhkan di negara manapun. Seperti di Turki, Saudi, dan sebagainya,” jelas Yudi.

Oleh karena itu, Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawal keluhan ini agar sesuai dengan komitmen Dirut Angkasa Pura II dalam hal realisasi. “Semoga perjuangan bapak-ibu sekalian dapat terpenuhi dari upaya yang dilakukan oleh Fraksi PKS,” jelas Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Diketahui, PT Angkasa PURA II telah membuat keputusan untuk menghapus Porter Terminal per tanggal 1 Maret 2015 kemarin. Saat ini, terdapat sekitar 400 porter yang berada di Terminal 1 C – 2D yang setiap hari melayani penumpang dari luar bandara untuk mengangkut barang sebelum melakukan check-in. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia

posted by @Adimin

PKS Dukung BNN Bekerja Tanpa Pandang Bulu

Jakarta (15/3) - Partai Keadilam Sejahtera (PKS) siap mendukung BNN dan aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa pandang bulu. Tiap instansi negara semestinya memberikan dukungan konkret terhadap pemberantasan narkoba.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jendral PKS Mardani Ali Sera di DPP PKS Jakarta, Selasa (15/3/2016).

"Itu sudah dicontohkan oleh fraksi PKS DPR RI yang menggelar tes urine secara mendadak. Apapun yang terjadi harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mardani.

PKS menyesalkan kejadian yang menjerat Bupati Ogan Ilir dengan kasus narkoba. Padahal, pemimpin daerah seharusnya menjadi teladan bagi warganya.

"Narkoba adalah pelanggaran yang sangat serius, apalagi dilakukan oleh pemimpin daerah yang sepatutnya menjadi teladan," ujar Mardani.

Mardani menilai kejadian ini semestinya menjadi pelajaran bagi semua pihak agar memilih calon pemimpin yang memperhatikan aspek akhlak, integritas dan kapasitas individual. [pks.id]

Keterangan foto: Wakil Sekretaris Jendral Mardani Ali Sera

posted by @Adimin

Pak Sus, Sang Penjamin Guru Honorer dari Brebes

“Maaf ya agak terlambat,” ucap laki-laki berbaju batik Pacitan itu ketika menjabat tangan dengan hangat. Ia membereskan koran yang berserak di meja, yang tampaknya habis dibaca.

Laki-laki itu Suswono, Menteri Pertanian era Pemerintaha Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam sepekan menjadi buah bibir karena aksi heroiknya.

“Silakan,” lanjut pemilik wajah tenang itu, usai menguraikan penyebab keterlambatannya.

Sambil membenarkan letak duduknya dan menaruh sebagian lengan tangannya di meja kayu letter O, ia mulai menuturkan sebuah kisah.

Berawal dari informasi yang diberitakan oleh media tentang seorang guru honorer asal Brebes bernama Mashudi yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Berita itu membuat Pak Sus -begitu ia disapa- dihinggapi rasa penasaran.

Ada apa sehingga seorang guru honorer sampai harus dicokok seperti itu? Jikalau satu alasan, katakanlah pencemaran nama baik misalnya, kenapa langsung dilaporkan? Pertanyaan-pertanyaan yang mengusik itu, membuat nurani Pak Sus seakan terkatah-katah.

Idealnya memang, pelaku harus dipanggil dahulu, ujarnya, kemudian nanti sebagai saksi terlapor. Baru kalau ada dugaan kuat dijadikan sebagai tersangka bisa diproses.

“Nah kalau (kasus) ini kan langsung. Ya jadi tentu saja ini membuat saya penasaran,” kata laki-laki setengah baya itu penuh penekanan.

Ia berhenti sejenak. Di ruang kerja seluas seperempat lapangan futsal, mata Suswono menerawang ke depan. Tepat di garis lurus keberadaan jendela kaca. Langit pada Senin (14/3) di luar MD Building tampak bening, terangnya menerobos ruang. Membuat gurat-guratan usia di wajah Suswono tampak. Sambil membenarkan letak kacamatanya, ia kembali bercerita. Seakan ada mesin pemutar film dari gagang kacamata.

Hari Ahad (6/3) lalu ada resepsi pernikahan di Polda Metro Jaya. Kebetulan teman SMA Suswono sedang menikahkan anaknya. Ia berangkat dari Tegal, pagi setelah shalat Subuh.

Suswono jalan dan ternyata jalanannya cukup lancar sehingga jam 10.15 ia sudah tiba di Polda Metro. Memanfaatkan lengang, ia sempatkan mampir ke tempat Mashudi berada apakah benar ditempatkan di Polda atau di tempat lain.

Pukul 10.30 WIB pagi itu, Pak Sus masuk ke ruang tahanan. Ia mendapati seorang ibu , anak laki-laki dewasa dan seorang kakek. Mereka bertiga datang tak lama ketika Suswono tiba di ruang tunggu tahanan itu. Perempuan itu tak lain tak bukan adalah istri dari Mashudi. Ia meminta ke Suswono untuk membantu mencarikan jalan keluar kasus suaminya. Sayangnya, tak mendapat izin dari petugas untuk menjenguk. Sebab Ahad bukanlah hari besuk.

Suswono pun mencoba bicara baik-baik dengan petugas. Ia mengatakan kepada petugas bahwa perempuan berkerudung merah muda itu hanya ingin memastikan diri bahwa suaminya benar di tempat tersebut dan dalam kondisi sehat. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menengok. Permintaan itu dikabulkan.

Suswono pun merekam obrolan dirinya dengan video melalui ponsel cerdas yang dipegangnya. “Saya capek,” aku Mashudi kepada Suswono. “Sudah 16 tahun mengabdi namun masih begini saja,” lanjutnya.

Dari pengakuan Mashudi, memang dirinya mengirimkan SMS-SMS yag bernada "menghina". Ketika itu Suswono belum tahu benar kalau pesan pendek yang dikirimkan berupa ancaman. Yang ia tangkap hanya kalimat yang memojokkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, dalam pengertian kalimat-kalimat yang tidak menyenangkannya.

“Kenapa kalimat-kalimat seperti itu muncul?” tanya lembut Suswono kepada Mashudi.

Mashudi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Yuddy dari internet. Mashudi mengaku hanya mengikuti ajakan Presiden RI supaya kalau ada masalah-masalah sampaikan ke menteri-menteri yang bersangkutan.

Mashudi mengaku ia dalam keadaan emosi. Pasalnya ia dituding sebagai calo.“Padahal saya benar-benar guru honorer,” lesu Mashudi berucap. Ya, guru honorer kategori K2, 2 tahun di SD dan 14 tahun di SMA.

Ucapan “calo” itu yang membuat Mashudi makin membuncah semangatnya untuk mengirimkan pesan bernada ancaman-ancaman kepada Yuddy. Bom waktu bernama kekecewaan itu meledak. Dulu pernah dijanjikan bahwa golongan K2 akan diangkat sebagai CPNS. Namun belum terealisasi.

Pak Sus kemudian mencoba berkonsultasi dengan salah seorang ahli hukum untuk mencari jalan keluar dari kasus ini. Darinya, Suswono disarankan untuk mengetahui kembali proses penangkapannya seperti apa. Kalau prosedur penangkapannya salah bisa dipraperadilankan.

Senin, Suswono dengan segenap hati menemui kembali Mashudi. Tepat ketika matahari kian menampakkan kegagahannya, di sana sudah ada keluarga Mashudi yang lumayan banyak. Kebetulan saat itu Mashudi sedang diperiksa.

Air mata Mashudi tumpah, menganak ular di pipi ketika bersua dengan Suswono. Mashudi mengaku masih cukup syok. Dirinya yang biasa menjadi guru mendadak harus menjadi seorang penghuni tahanan. Ia pun mencium tangan Suswono berharap bisa menjembatani dirinya agar kembali ke keluarga. Mashudi tak peduli dengan sosok yang baru dikenalnya itu.

“Apa sih isi SMSnya?” tanya Suswono.

Mashudi tak menunjukkan ponselnya yang berisi kata-kata ancaman melainkan penyidik. Ya, memang benar ada kata-kata yang mengandung ancaman di sana, di layar ponsel itu. Dalam persepsi Menpan RB itu, Mashudi adalah seorang calo dan menyuruh seorang staf ahlinya Reza Pahlevi untuk mengadukan ke Polda Metro Jaya. Yang membuat Mashudi akhirnya ditangkap dalam keadaan masih mengirim SMS makian.

Dalam sekat-sekat jeruji besi, Mashudi dilanda penyesalan yang teramat. Ia pun menuliskan sesuatu kepada Pak Menteri Yuddy; sebuah surat “pengampunan dosa”.

Surat itu berisi penyesalan yang mendalam. Ia memohon agar Menteri Yuddy mau mengampuninya. Ia menulis betapa ia menjadi tulang punggung keluarga meski dengan penghasilan Rp 350 ribu per bulan.

Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia hanya ingin kembali bertemu anak-anak dan murid-muridnya.

Setelah selesai menuliskannya, ia menyerahkan kepada Suswono. Suswono sendiri mengambil langkah cepat ketika sudah menerima surat itu. Segera laki-laki berusia 56 tahun itu mengirimkan pesan pendek ke ajudan Yuddy agar ia bisa bertemu dengan Menpan RB tersebut untuk menyampaikan amanat yang bersangkutan, ketika itu hari Selasa.

Hingga hari Selasa siang, kabar tak jua datang bak angin lalu belaka. Padahal Suswono mengirimkan pesan pendek Senin sore. Sorenya seorang kawan meneleponnya—di mana sebelumnya Suswono sudah bercerita kepadanya. Kawan tersebut; Adhyaksa Dault.

“Pak Adhyaksa kenal dekat dengan Pak Yuddy tidak?” tanya Suswono, ketika ia menerima “kring” dari Adhyaksa.

“Iya, saya kenal!”Adhyaksa mengiyakan. Suswono meminta tolong untuk menyampaikan keinginannya. Tak berapa lama Adhyaksa mengabarkan bahwa hari Kamis Menteri Yuddy bisa menerima Suswono di kantornya.

Rabu kebetulan hari libur, tanggal merah peringatan Hari Nyepi. Tak ada pertemuan. Menteri Yuddy sedang ada di Palu. Baru kembali Rabu malam.

Hari berikutnya, akhirnya Suswono diterima jam 11 siang. Pada pertemuan tersebut, laki-laki yang berkediaman di Kota Hujan Bogor itu menyampaikan maksud pertemuannya. Pak Sus mendapat amanah dari Mashudi dan surat tersebut pun diterima oleh Yuddy. Yang tak lama langsung dibaca.

Suswono pun mengambil ponsel dan ditunjukkan sebuah video percakapan antara dirinya dengan Mashudi. Detik kemudian, Yuddy pun mengiyakan bahwa Mashudi adalah guru honorer, bukan seperti dugaan sebelumnya; calo. Ia pun memaafkan “dosa” Mashudi. Tanpa dinyana, penyidik tiba-tiba bertamu juga ke tempat Yuddy untuk memenuhi permintaan penandatanganan BAP.

“Ini Allah yang mengatur,” ucap Suswono.

Di situlah, Menteri Yuddy menyebut pihaknya sudah memaafkan Mashudi dan proses hukum supaya dihentikan. Dicabut. Karena yang mengajukkan Reza Pahlevi, maka yang mencabut juga dirinya.

Dalam proses tersebut ada surat jaminan pula dari Suswono, ada surat perdamaian dan surat pencabutan penuntutan. Alhamdulillah semuanya klir, bebas dan tidak ada masalah lagi.

Terang matahari di luar masih menerobos ruang kerja ketika Suswono menyudahi kisahnya. Ia menghela nafas, lega. “Jalan islah adalah jalan utama,” pungkasnya.

Oleh: M. Sholich Mubarok

#RelawanLiterasi

sumber: www.pks.id

Wako Mahyeldi Tegaskan, Kota Padang Aman dan Nyaman Dikunjungi

PADANG – Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo menegaskan bahwa Kota Padang aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Hal ini dikatakannya saat ditemui, kemarin.

“Pascagempa 2 Maret lalu, Kota Padang aman dan nyaman dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara,” tegasnya.

Gempa yang terjadi pada 2 Maret lalu memang berkekuatan cukup keras, mencapai 7,8 Skala Richter (SR). Namun begitu, jarak dari Padang ke pusat gempa di Samudera Hindia, cukup jauh. Lebih kurang 800 Kilometer. Sehingga gempa yang dirasakan di Padang tidak begitu kencang.

“Setelah gempa tersebut tidak ada satupun bangunan yang rusak, karena guncangan tak begitu terasa. Usai gempa itu kehidupan di sini normal seperti biasa,” kata Mahyeldi.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi membenarkan bahwa kondisi di Padang pascagempa tetap normal seperti biasa. Tidak mempengaruhi tingkat hunian hotel di Kota Padang.

“Kami telah konfirmasi PHPI, tak ada satupun pembatalan hunian hotel dari pengunjung. Begitu juga dengan ASITA, tidak ada turis mancanegara yang membatalkan kunjungannya ke Kota Padang,” aku Medi.

Namun begitu, Medi tak menampik jika kunjungan wisatawan lokal sedikit mengalami penurunan. Terutama kunjungan wisatawan ke pulau maupun ke Pantai Air Manis.

“Penurunannya sekitar 20 persen dan itu relatif terjadi,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Padang terus melakukan penataan terhadap objek wisata yang ada. Pantai Padang kini telah bebas dari pedagang yang berjualan di sepanjang batu grip. Pengunjung dapat menikmati langsung keindahan Pantai Padang tanpa harus terhalang bangunan maupun lapak pedagang.

Begitu juga di objek wisata lain seperti Muaro dan Pantai Air Manis. Hal ini seiring dengan rencana Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang sebagai ikon wisata andalan Kota Padang ke depan. Apalagi dalam tahun ini Kota Padang akan menjadi tuanrumah sejumlah iven akbar, baik skala nasional maupun internasional.

“Tentunya kita ingin iven itu sukses kita tuanrumahi. Kami mengimbau kepada seluruh turis lokal maupun mancanegara untuk terus berkunjung ke Kota Padang. Karena di sini cukup aman dan nyaman,” pungkas Medi. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Dukung Pekan Imunisasi Nasional, FPKS Minta Jaminan Kehalalan Vaksin

Jakarta (12/3) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini memberikan apresiasi dan sangat mendukung kampanye Kementerian Kesehatan terhadap pencegahan penyakit polio melalui Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016 sebagai program preventif kesehatan pada anak.

“Segala upaya untuk mencegah penyakit pada generasi bangsa tentu sangat baik dan wajib kita dukung. Karena generasi yang sehat akan melahirkan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, PKS tidak tanggung-tanggung mengerahkan kadernya untuk berpartisipasi dan mengkampanyekan imunisasi vaksin polio,” katanya di Jakarta.

Lebih lanjut, Jazuli mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban dan konsen pemerintah untuk mewujudkan generasi yg sehat di republik ini. Pekan Imunisasi harus semakin masif dikampanyekan dan dilaksanakan agar sampai kepada rakyat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.

Meski demikian, Legislator dari Dapil Banten III ini tetap meminta pemerintah harus memberikan jaminan dan kepastian kehalalan bahan vaksin tersebut. Pasalnya beberapa hari ini beredar informasi yang menyatakan bahwa bahan vaksin berasal dari enzim babi.

“Program promosi kesehatan adalah satu hal yang harus didukung, tapi tentu kehalalannya harus terjamin sehingga bukan cuma 'toyyib' (baik) tapi juga 'halal', apalagi Indonesia mayoritas penduduknya muslim dan kita punya UU Jaminan Produk Halal yang memproteksi umat Islam dari barang haram,” kata mantan Ketua Panja UU Jaminan Produk Halal ini.

Jazuli melanjutkan, Pemerintah harus serius mengklarifikasi dan memastikan kepada produsen vaksin bahwa informasi itu tidak benar, dan vaksin polio itu 100 persen halal tidak tercampur bahan yang diharamkan.

“Tentu saja ini tidak terbatas pada vaksin polio tapi semua jenis vaksin atau obat-obatan yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya jika dipasarkan atau dipergunakan untuk kalangan muslim, karena itu dijamin undang-undang” pungkas Jazuli

Terakhir, Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar selain Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi resmi, pemerintah aktif menggandeng BPOM dan LPPOM MUI untuk melakukan uji kehalalan semua produk vaksin dan obat-obatan lalu dipublikasikan label halalnya sehingga masyarakat tenang dan tanpa ragu melakukan imunisasi bagi anak-anaknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Hidayat Minta BKMT Aktif Cegah Narkoba dan Radikalisme

Jakarta (12/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menginginkan seluruh anggota ormas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) ikut serta menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya terhadap ancaman narkoba dan pengaruh radikalisme, mulai dari keluarga masing-masing.

Demikian disampaikan Hidayat saat mengikuti acara Tasyakur Akbar Milad ke-35 BKMT di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/3).

“Ormas seperti BKMT yang sebagian besar anggotanya adalah kaum ibu jangan dipandang sebelah mata. Mereka bisa menekankan atau mengajarkan anak-anaknya di rumah agar waspada narkoba dan waspada pengaruh radikalisme,”jelas Hidayat.

Oleh karena itu, Hidayat meminta pemerintah hendaknya melibatkan Ormas BKMT untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sebab, kiprah BKMT untuk menjadi elemen solutif bangsa menjadi signifikan untuk bekerjasama dengan pemerintah.

"Saya sangat bangga dan mengapresiasi peran aktif dan positif BKMT di tengah-tengah masyarakat. Sebagai umat Islam, BKMT harus terus berupaya memunculkan Islam yang baik dan bermanfaat untuk semua, karena Islam adalah rahmatan lilálamin," jelas Legislator PKS dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

Acara Tasyakur Akbar ini sekaligus sebagai silaturahim besar dari sekitar ribuan anggota BKMT se-Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan Perwakilan BKMT dari seluruh wilayah Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum BKMT Tutty Alawiyah, tokoh-tokoh nasional dan perwakilan negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Australia. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Lemahnya Kontrol Pengawasan, Travel Haji-Umrah Diduga Banyak yang Bermasalah

Jakarta (12/3) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menduga jumlah travel haji dan umrah bermasalah di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya lebih dari yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ledia beralasan, karena fungsi kontrol dari Kementerian Agama hanya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan travel saja.

"Kurang. Harusnya lebih banyak. Karena ini problemnya ternyata kontrol dari pihak Kemenagnya tidak continue (bersambung,red). Awalnya penyelenggara melaksanakan dengan benar, namun kontrol saat pelaksaanaan oleh Kemenag minim sehingga rentan sekali bermasalah," ujar Ledia di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat lalu (12/3/2016).

Ledia menyatakan hal tersebut terkait kasus 14 travel haji dan umrah bermasalah yang mendapatkan sanksi dari Kemenag. Sanksi tersebut diumumkan Kemenang pada Jumat (11/3) lalu.

Ledia juga mengimbau kepada para calon jemaah haji atau umroh untuk berhati-hati dalam memilih jasa penyelenggara perjalanan ibadah.

"Cek di website resmi Kemenag. Pastikan juga tanggal keberangkatan, fasilitas yang diberikan. serta penerbangannya apa, rutenya apa jadi hal penting. Pastikan fasilitasnya jelas," pungkas Ledia.

Penyelenggara haji dan umrah yang berhak mengajukan izin resmi ke Kemenag adalah yang sudah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa

posted by @Adimin

PKS Gelar Upgrading Leadership Kader Pekerja

Jakarta (12/3) - Jumlah kader PKS yang berlatar belakang pegawai di berbagai instansi cukup banyak. Untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka, PKS menggelar peningkatan kapasitas kader.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan keberadaan kader-kadernya di berbagai instansi swasta sangat strategis bagi pengembangan partai ke depan. Karena, menurutnya hal itu memberi keuntungan bagi program-program dakwah partai.

"Ikhwan akhwat di lapangan tetap konsisten, walau ada pasang surut, tapi tetap berjalan. InsyaAllah banyak hasil-hasil yg kita dapatkan," ujar Sohibul Iman dalam pembukaan Training Kepemimpinan Pekerja, di DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Jumat (11/3/2016) lalu.

Sohibul mengatakan pembinaan kader di sektor-sektor profesi kultural harus tetap dibina. Dia juga mengatakan kader di sektor tersebut diharapkan mampu mengembangkan kompetensi, dan tetap berkontribusi dalam dakwah.

Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifa menambahkan tujuan pembinaan kepemimpinan ini dalam rangka memunculkan sosok-sosok pemimpin yang berpengaruh dan berprestasi di wilayah kerjanya masing-masing.

"Mereka harus jadi tokoh-tokoh yang memunculkan keberpihakannya, pembelaannya terhadap kesejahteraan pekerja." ujar Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul iman

posted by @Adimin

Suswono Jadi Penjamin Mashudi, Guru Honorer yang Ditahan Polisi

Jakarta (10/3) -- Guru Honorer asal Brebes, Mashudi (38 tahun) menjadi tahanan Polda Metro Jaya lantaran telah mengancam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Namun Kamis (10/3) siang tadi, mantan menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan penangguhan penahanan. "Iya saya di sini menjamin," ujar mantan menteri pertanian, Suswono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/3).

Suswono mengatakan, tidak ada keluarga Mashudi yang tinggal di Jakarta. Namun karena ia pernah menjadi anggota DPR Dapil Brebes dan masih berkomunikasi dengan baik, sehingga diminta pihak keluarga sebagai mediator kasus Mashudi. "Ini warga lagi punya masalah dan dia tidak ada keluarga di Jakarta," ujar politikus PKS itu.

Terkait penangguhan penahanan yang dia ajukan, Suswono mengaku siap menjadi penjamin. Jika nanti Mashudi melarikan diri, maka dirinya melalu siap sebagai pengganti. "Nanti kalau dia (Mashudi) lari, saya ditahan tak apa-apa," tegasnya.

Tentang aturan penangguhan penahanan, sebelumnya sempat disinggung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Menurut Tito jika ada seseorang yang mengajukan diri sebagai penjamin bukan berarti ketika tahanan kabur maka penjamin menggantikan tahanan tersebut. 

Menurut Tito yang dimaksud sebagai penjamin adalah ketika seseorang mengajukan diri sebagai penjamin, maka yang terlampir dalam surat pengajuan penangguhan adalah barang berharga milik penjamin yang dicantumkan. Misalnya kata dia, sertifikat rumah dan sebagainya.

Keterangan Foto: Menteri Pertanian (era SBY), Suswono

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

PKS Dorong BUMN-BUMD Bantu Pendanaan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membantu mengatasi kekurangan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

"Berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat financing gap (kekurangan pendanaan) dalam pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.321 triliun. Dari kebutuhan dana Rp5.432 triliun, hanya mampu disediakan pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp1.131 triliun," kata Ketua Bidang Ekonomi Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan, dalam keteranga resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut Memed, tidak mudah bagi kepala daerah yang baru dilantik menghadapi liberalisasi investasi proyek infrastruktur di daerah masing-masing dengan melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur melalui skema PPP (Public Private Partnership) atau KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Apalagi, lanjutnya, jika kerja sama investasi yang masuk berasal dari swasta dan asing. Karena itu, diperlukan penerapan kehatian-kehatian, kecermatan, dan ketelitian dalam melakukan perencanaan "Apalagi bagi daerah yang tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup longgar dalam APBD-nya dengan PAD yang tinggi," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa kehati-hatian dalam perencanaan diperlukan karena dalam Perpres No 38 tahun 2015 tentang KPBU pemerintah melalui menteri keuangan dapat memberikan jaminan dan pembiayaan terhadap sebagian penyediaan infrastruktur.

Padahal, menurut dia, keterlibatan langsung pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dalam pemberian jaminan dan pembiayaan sangat menghawatirkan, terutama apabila terjadi klaim langsung terhadap kewajiban pemerintah.

"Pemberian jaminan dan pembiayaan itu juga berpeluang memberikan sudden shock (guncangan tiba-tiba) terhadap stabilitas APBN dan APBD, sebagaimana pernah terjadi pada saat pemutusan kontrak Karaha Bodas oleh pemerintah yang mengakibatkan pemerintah harus membayar langsung klaim sebesar ratusan miliar rupiah," kata Memed Sosiawan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya memilih proyek infrastruktur yang dapat menguntungkan secara komersial agar tidak membebani APBN dan APBD.

Dia menganalisis bahwa dari sebanyak 19 jenis usaha yang ditetapkan oleh Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, tidak semuanya layak secara komersial.

"Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah sebaiknya memutus interaksi langsung dengan pihak swasta, membatasi eksposur pemerintah terhadap kewajiban darurat dari proyek infrastruktur, dan mendorong BUMN/BUMD untuk melakukan KPBU," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjamin tidak ada pengurangan belanja infrastruktur meskipun ada kemungkinan target penerimaan 2016 tidak tercapai.

"Perlu saya sampaikan kalau terpaksa belanja harus dipotong, belanja infrastruktur tidak akan dipotong," kata Presiden Jokowi usai meninjau Proyek LRT Jakabaring-Bandara Sultan Badaruddin Mahmud II di Palembang, Kamis (3/3).

Presiden menyebutkan jika memang ada belanja yang dipotong maka belanja barang dan belanja rutin lainnya yang akan dipotong.

Editor: Ruslan Burhani

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin