Presiden PKS Kecam Bom Bunuh Diri di Lahore

Jakarta (29/3) -- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman mengecam aksi bom bunuh diri di Lahore, Pakistan yang menyebabkan sedikitnya 65 korban jiwa dan lebih dari 300 orang terluka.

Sohibul Iman menyebut siapapun pelakunya, tindakan membunuh warga sipil tak bisa dibenarkan. "Tindakan membunuh warga sipil tak bisa diterima oleh nilai-nilai manapun," kata Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga mengucapkan duka cita kepada para korban dan negara Pakistan atas kejadian tersebut. "Keluarga besar PKS turut berbela sungkawa atas tragedi di Lahore," papar Kang Iman.

Negara, papar Kang Iman, tidak boleh kalah dan takut dengan tindakan teror yang menyasar warga sipil. Kang Iman meminta dunia meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya serangan teror ke fasilitas umum dan menyerang warga sipil.

Sebelum ini, ujar Sohibul Iman, tindakan teror juga telah menjadi tragedi kemanusian di beberapa negata lain seperti Perancis dan Belgia. Ia menyebutkan, PKS mengutuk berbagai bentuk teror tersebut dan meminta dunia memberi perhatian dan kewaspadaan lebih agar kejadian serupa tak terulang dimanapun. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

PKS: Percuma Pepustakaan Besar Tanpa Budaya Baca

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pembangunan perpustakaan itu akan sia-sia.

Dia ragu anggota DPR akan memanfaatkan perpustakaan itu setelah selesai dibangun nanti. Perpustakaan yang ada saat ini pun sepi dari kunjungan anggota Dewan.

"Sejauh mana anggota DPR ke perpustakaan? Saya yakin jawabannya Wallahualam. Kalau dibuat terbesar juga percuma, sementara tidak dibangun budaya baca," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Anggota Komisi VIII DPR ini juga pesimistis bahwa rencana pembangunan perpustakaan ini akan disetujui oleh rakyat. Sebab, saat ini DPR belum bisa menunjukkan kinerja yang maksimal.

Seharusnya, kata dia, DPR meningkatkan dulu kinerjanya, baru meminta berbagai fasilitas.

"Saya khawatir yang akan mengisi perpustakaan nanti bukan anggota DPR, tetapi rekan-rekan staf ahli," tambah hidayat.

Hidayat yakin masih banyak cara lain untuk meningkatkan kinerja DPR selain dengan membangun perpustakaan mewah. Misalnya, kata dia, anggota DPR bisa memanfaatkan berbagai buku elektronik yang saat ini sudah banyak tersedia di internet.

Setelah kinerja DPR terbukti meningkat dan rakyat merasa puas, bolehlah DPR meminta fasilitas perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Kalau kemudian kinerja benar-benar dirasakan rakyat, saya kira rakyat juga akan mengerti," ucap Hidayat.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

Sumber: Kompas.com


posted by @Adimin

Menkumham Harus Evaluasi Lapas Secara Integral

Jakarta (28/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi lembaga pemasyarakatan (lapas) secara integral. Evaluasi ini dilakukan menyusul kericuhan di Lapas Malabero, Bengkulu ketika diadakan razia dadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu.

"Evaluasi lapas harus integral dilakukan Kemenkumham. Sehingga solusinya pun akan integral. Termasuk pembenahan regulasi, SDM Lapas, pola kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan aparat keamanan," ujar Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, no.82, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Almuzzamil menuturkan bahwa solusi penanggulangan peredaran narkotika di Lapas harus memiliki terobosan-terobosan baru dengan merujuk kepada negara lain yang berhasil menuntaskan permasalahan narkoba.

"Terobosan-terobosan kebijakan perlu dilakukan dengan belajar kepada negara-negara tetangga yang mungkin lebih baik dalam mengelola Lapas," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada solusi yang instan atas permasalahan ini. Terlebih, kasus kebakaran dan kericuhan di Lapas sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah, karena Lapas pada umumnya kelebihan muatan dari para napi.

"Karena memang masalah Lapas masalah yang kompleks. Kebakaran dan kericuhan lapas juga sudah berulang terjadi karena lapas umumnya memang over-capacity para napi, terutama napi narkoba," pungkas Almuzzamil.

Sebelumnya diketahui, pada Ahad (27/3/2016) lalu terjadi kericuhan dari semua penghuni Lapas saat petugas BNNP Bengkulu datang, disusul dengan kebakaran yang menewaskan 5 tahanan. [pks.id]

Keterangan Foto:  Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf

posted by @Adimin

Muharlion: Tunai Memperjuangkan Hak Rakyat

Yon. Begitu panggilan akrab Muharlion, S.Pd. Mungkin bagi masyarkat kota Padang nama ini tak asing lagi terdengar di telinga. Ya, dia adalah public figure. Anggota DPRD Padang jabatannya sekarang.

Sebagai wakil rakyat, tentu Yon tak main-main dengan jabatan yang dipercayakan rakyat ini kepadanya. Dia betul-betul bertekad mengawal hak rakyat di Padang ini. ‘Memperjuangkan serta mensejahterakan masyarakat’ menjadi mottonya sebagai perpanjangan tangan rakyat ini.

“Saya dipilih oleh masyarakat, tentu saya bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini bukiti keprcayaan masyarakat kepada saya. Saya tentu buktikan pula kepada masyarakat dengan mengawal hak-hak mereka,” sebut Yon saat ditemui POSMETRO di Padang kemarin.

Ternyata, kepercayaan masyarakat itu dapat terjaga oleh Yon. Bisa dikatakan dia berhasil mengawal kepentingan dan hak masyarakat. Buktinya, setelah menduduki gedung bundar di Jalan Sawahan itu pada 2009-2014, kini ia kembali duduki kursi dewan itu. Dia dipercayakan lagi oleh masyarakat sebagai perpanjangan mulut mereka periode 2014-2019.

Kalau ditanya pengalaman hidupnya, Muharlion yang diutus dari Partai Keadilan Sejahetera (PKS) tentu telah banyak merasakan asam garam. Dan ternyata, di balik kesuksekannya saat ini, dia punya cerita mengharukan pada masa kecilnya. 

Buktinya, pria kelahiran 30 Januari 1978 ini, semasa hidupnya, tidak banyak yang ia dapati di usia kecil, layaknya anak-anak lain. Sabab Yon hidup dan tumbuh dalam kelurga sederhana. Kedua orantuanya hanya bekerja sebagai petani di kampung.

Namun, itu tak membuat ia putus asa untuk meraih kesuksesan. Dari kecil dia sudah ditanamkan oleh orangtuanya hidup mandiri. Semasa hidupnya sejak menduduki dunia pendidikan pada madrasah aliyah ia tinggal sehari-hari di masjid.

Di tempat ia tinggal, pekerjaan itu ia jalani. Menjadi guru TPA dan imam masjid kesehariaannya. Semasa hidupnya ia juga pernah memberikan tausyiah agama di sejumlah masjid dan mushalla kepada jamaah hingga ia menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

Yon yang berasal dari Nagari Tanjung Emas, Batusangkar Tanah Datar ini, menamatkan sekolah dasar Inpres pada 2001. Setelah itu pria ini melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Tanjung Emas pada tahun 1993. Setelah tamat, dia lnjutkan menimba ilmu ke MAN 2 Batusangkar hingga 1996.

Tak hanya sampai disana, ia kembali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang (UNP). Saat kuliah, dia juga menyambil sebagai guru TPA serta imam masjid itu. Profesi itu ia jalani hingga menamatkan Fakultas Teknik, Jurusan Teknologi Elektro pada 2001.

Semntara, awal karirnya menjadi anggota DPRD Padang, dahulunya sejak ia menjadi pengajar di SMK Dhuafa serta SMK 10 Padang. Karena ia sangat dekat dengan masyarakat serta berpengalaman, dia dipilih serta berhasil duduk menjadi anggota DPRD Padang pada 2009-2014.

Yon anak bungsun dari tiga bersaudara ini berkomitmen mempergunakan hidup degan sebaik-baiknya, karena hidup hanya datang satu kali. Dalam aktivitas sebagai anggota komisi IV DPRD Padang yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia memiliki tekad mensejahterakan masyarakat dengann memprioritaskan pendidikan yang berkualitas.

Dengan harapan, tidak ada anak-anak yang putus sekolah, kesehatan masyrakat yang prima, dengan akses pelayanan yang baik dan maksimal, serta fasilitas tenaga harus profesional dibidangnya serta tersedia dan penigkatan kesejahteraan masyarakat.

Di bali kesuksesan yang ia raih, ternyata ada seseorang wanita yang selalu memberikan semangat pada setiap aktivitasnya. Dia adalah istrinya yang selalu mendampinginya setiap pekerjaanya sebagai anggota DPRD Padang di gedung Bundar Sawahan. Istrinya bernama Woro Sufeni Widiastuti, S.Si, Apt yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan bagian BP4 Sumatera Barat. Ia telah dikaruniai empat orang anak. Diantaranya Ahmad Musyaffa, Qonita Mardiyah, Dhayaul Husna dan Zahida Qalbinadzifah.

sumber: harian POSMETRO Padang, Minggu 27 Maret 2016

posted by @Adimin

Refrizal Serap Aspirasi Hingga Larut Malam

Agam (25/3) - Padatnya agenda pada masa reses kali ini, benar-benar dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Refrizal untuk menyerap keluhan dari masyarakat di Daerah Pemilihannya, Sumatera Barat II, hingga larut malam, pukul 22.41.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Refrizal saat silaturahim kepada sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat di Dusun Lariang, Kelurahan Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, Agam, Sumatera Barat, Kamis (24/3).

Keluhan yang diterima oleh Anggota Komisi VI ini salah satunya datang dari Ketua Masjid At-Taqwa, Muslim Mardi.

Sebagai tokoh masyarakat, dirinya berkeluh bahwa pembangunan jalan di daerahnya saat ini masih terisolir karena belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan setempat, khususnya jalan yang menghubungkan antara Agam dan Pasaman.

"Saat pilkada gubernur kemarin, daerah ini meraih 220 suara untuk pemenangan Irwan Prayitno dari PKS. Oleh karena itu, kami berharap PKS dapat memenuhi janjinya, baik yang di pusat maupun di daerah,"jelas Muslim.

Selain pembangunan fisik, Muslim juga berharap Refrizal dapat memberikan perhatian untuk peningkatan pemahaman keagamaan, khususnya kepada 60 (enam puluh) santri yang belajar dan menghapal Al-Quran.

Menanggapi hal itu, Refrizal menjelaskan bahwa tidak semuanya pembangunan jalan dapat dibantu oleh anggota DPR. Sebab, hanya yang terkategori Jalan Nasional yang dapat diperjuangkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Contoh jalan nasional misalnya adalah jalan yang menghubungkan antara propinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu. Kalau yang menghubungkan antara kabupaten Agam dengan Pasaman, maka ituJ menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelas Refrizal.

Refrizal mempersilahkan masyarakat di Agam untuk terus mengawasi aspirasi yang telah disampaikan tersebut.

"Kami akan sampaikan baik kepada pemerintah daerah yang kami usung, juga kepada menteri yang terkait. Kalau perlu hadir ke kantor Fraksi PKS, karena kami ada Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari Selasa," jelas Refrizal.

Sebelum beranjak pulang, di akhir silaturahim, masyarakat memeluk Refrizal, menumpahkan air mata seraya mendoakan agar tetap bekerja, Berkhidmat untuk Rakyat. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota DPR RI Fraksi PKS Refrizal

posted by @Adimin

Penghijauan Komplek Perumahan, Muhidi: Pohon Produktif Lebih Bermanfaat

Wakil Ketua DPRD Padang, H Muhidi mendukung penuh berbagai langkah yang dilakukan warga Perum Mitra Utama II Banuaran dalam mewujudkan visi jadi Kampung Budaya. Politisi PKS ini berjanji, akan selalu men-support setiap kegiatan yang bermanfaat.

"Kita akan selalu memberikan dukungan terhadap hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk, hal yang dilakukan warga Mitra Utama II Banuaran. Mereka membuat sasaran silat di Masjid Al Quwait untuk membina fisik dan akhlak generasi muda. Sementara, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan asri, mereka melakukan penghijauan dengan penanaman bibit produktif," ujar Muhidi, beberapa saat lalu.

Hal senada dikatakan anggota Komisi II DPRD Padang, Masrul. Menurutnya, pada komplek perumahan, penghijauan harusnya memang dengan bibit produktif. Karena, selain berfungsi sebagai pohon pelindung juga bermanfaat bagi masyarakat. Malahan, diharapkan pohon pelindung itu juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

"Mestinya, dinas terkait lebih menfokuskan bibit pohon pelindung yang bernilai ekonomis untuk masyarakat. Selain memberikan kesejukan, buahnya juga bisa bermanfaat. Masyarakat tentu akan memelihara pohon tersebut, karena hasilnya bisa mereka dapatkan," ujarnya.

Ketua RT 04/RW XI Kelurahan Banuaran, Saribulih mengatakan, wacana menjadikan Perum Mitra Utama II sebagai Kampung Budaya, merupakan keinginan dari masyarakat perumahan tersebut. Langkah awal yang telah dilakukan, dengan memberikan pinjaman tanpa bunga pada warga, untuk membuat produk makanan tradisional. Selanjutnya, membentuk sasaran silat yang sudah berjalan dua bulan.

"Hari ini kita menanam bibit tumbuhan produktif, yakni 100 batang Matoa, 60 batang Sirsak, 5 batang Limau Purut dan 1 batang Mangga. Semua bibit merupakan bantuan Pemko Padang melalui Disperhutbun," ungkapnya.

"Pada jalan utama perumahan ini, akan dibuat taman dan alhamdulillah kita juga mendapat bantuan bambu dari salah seorang warga Banuaran yang merupakan Jamaah tetap Masjid Al Quwait," ujar Saribulih.

Dia menambahkan, masyarakat respek dengan penghijauan dan pembuatan taman ini. Malahan, usai melakukan penanaman bibit, mereka tanpa kenal lelah secara bersama bergoro, menebang bambu dan pancang dari kedondong. [valora.co.id]

posted by @Adimin

Ini Saran Politikus PKS soal Angkutan Konvensional Vs Taksi Online

Jakarta (24/3) -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara tidak mengambil inisatif sendiri dalam mengatasi kisruh antara sopir angkutan konvensional dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Menurutnya, Menkominfo tidak bisa serta-merta memblokir layanan aplikasi penyedia transportasi berbasis internet.

“Menkominfo tak bisa memblokir software, misalnya untuk aplikasi taksi online. Tapi ada cara yang elegan untuk melakukan itu mengingat aksi demo pengemudi angkutan umum berpelat kuning versus kendaraan pelat hitam angkutan umum," katanya, Kamis (24/3).

Politikus PKS itu menambahkan, Menkominfo harus bersepakat terlebuh dulu dengan menteri perhubungan bahwa aplikasi untuk moda transportasi taksi online melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, ranahnya bukan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronok, melainkan pada undang-undang sektor transportasi.

"Atas kesepakatan bersama sangat mungkin Menkominfo memblokir bukan atas nama Undang-Undang ITE, tetapi terkait dengan undang-undang sektor transportasi," ulasnya.

Mahfudz menjelaskan, Menkominfo dan Menhub tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam mengakhiri kisruh transportasi konvensional dengan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain itu, lanjut Mahfuz, antara Kemenhub dan Kemenkominfo sebaiknya tidak saling lempar bola.

"Saya katakan kuncinya dia harus mengambil keputusan bersama dan yang terjadi selama ini Menhub lempar bola Menkominfo dan mereka berdua merasa itu bukan kewenangannya," katanya.

Meski demikian Mahfudz tetap berharap pemerintah mengambil solusi terbaik. "Akan lebih baik jika pemerintah menempuh jalan tengah yang tidak merugikan pihak mana pun. Ini sebetulnya yang ditunggu masyarakat," pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Sumber: JPNN.com


posted by @Adimin

Perjuangan di Parlemen Sarana Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (24/3) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak anggota dewan untuk semakin memperkuat perjuangan di parlemen sebagai sarana berkhidmat untuk rakyat.

Hal itu ia sampaikan dalam bimtek anggota dewan se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Jakarta, Rabu lalu (23/3/2016).

"Sebagai partai dakwah kita punya misi khusus menjadikan parlemen sebagai sarana untuk mengokohkan dakwah. Kita bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat," ujar Jazuli.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya peran fraksi dalam advokasi politik dan legislasi. Jazuli juga mengajak seluruh anggota dewan yang hadir untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Fraksi PKS di pusat maupun di daerah harus selalu terdepan memperjuangkan kepentingan rakyat," pungkas Jazuli.

Diketahui, DPP PKS melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota dewan se-Sumbagsel di Jakarta selama 4 hari pada hari Senin lalu (21/3/2016). Acara ini diikuti oleh anggota dewan provinsi dan kota/kabupaten se-Sumbagsel. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Lapau Mart, Cara Orang Minang Bangun Ekonomi secara Mandiri

Payakumbuh (22/3) - Perbaikan ekonomi hendaknya dimulai dari masyarakat kecil dengan cara membenahi mental dan cara pandang (mindset).

Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal dalam mengembangkan Konsep Lapau Mart untuk para konstituen di Dapilnya, Sumatera Barat II.

Lapau Mart adalah konsep kelanjutan dari Bedah Lapau yang digagas oleh Refrizal, agar para konstituennya tidak melulu tergantung oleh pasar ritel mini, seperti Alfamart atau Indomart.

"Lapau Mart akan kita rancang dalam bentuk koperasi. Ini sebagai bentuk pembenahan mindset agar bisa mandiri secara ekonomi, juga menjaga budaya asli orang Minang," jelas Refrizal saat melakukan Peresmian Bedah Lapau di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (22/3).

Refrizal menambahkan tidak selamanya Lapau berkonotasi negatif. Justru, menurut Refrizal, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari mengembangkan Lapau, baik secara ekonomi, sosial, maupun agama.

"Di Lapau, kita biasa lakukan banyak hal. Di sana orang berkumpul, nonton bola, bahkan bisa untuk menjadi syiar agama. Tidak harus di masjid. Bahkan warung kopi pun bisa untuk sampaikan nilai-nilai agama,"jelas Refrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Suparman menga presiasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Refrizal. Ke depan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Refrizal untuk menjaga keberlanjutan dari Bedah Lapau ini.

"DPRD Kota Payakumbuh juga akan mencontoh apa yang dilakukan oleh DPR RI pusat ini. Semakin banyak Bedah Lapau, semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Suparman. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal

posted by @Adimin

PKS Menerima Kunjungan Silaturahim Yusril Ihza Mahendra

Jakarta (22/3) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016) malam.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahim dengan agenda pembahasan seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Sounding-sounding bakal calon, sebab ibu kota negara menjadi parameter sehingga menjadi contoh bagi kota lain," ujar Sohibul Iman.

Ketika ditanya apakah PKS akan mendukung Yusril Ihza Mahendra untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta, Sohibul Iman menjawab bahwa sikap PKS masih belum ditentukan.

"Sejauh ini PKS belum menentukan. Kita akan mendorong siapapun untuk demokrasi yang lebih baik. Kita berharap ada calon yang imbang untuk melawan incumbent (petahana)," jawab Sohibul.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kedatangannya mengunjungi beberapa partai politik untuk menyamakan visi-misi untuk Jakarta yang lebih baik.

"Intinya visi misi Jakarta sama, punya pikiran sama, yang disepakati bersama, yang nanti masyarakat bisa lebih memilih yang mana yang cocok untuk maju Pilgub Jakarta," papar Yusril.

Turut hadir mendampingi Sohibul Iman, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf dan Wakil Sekretaris Jendral Mardani Ali Sera. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS saat menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra

posted by @Adimin

PKS Desak Komite Nasional Keuangan Syariah Segera Terbentuk

Jakarta (22/3) -- Pengurus Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza menyatakan keinginan Pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), merupakan angin segar bagi untuk memacu perkembangan keuangan Syariah.

“Tapi hingga hari ini, belum ada perkembangan mengenai KNKS tersebut. Pembentukan KNKS menjadi sangat penting dan strategis, mengingat dipimpin langsung oleh Presiden, dengan anggota Menteri terkait, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata Handi di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).

KNKS, lanjutnya, diharapkan bisa membuat terobosan guna mendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional yang cenderung stagnan beberapa tahun terakhir.

“Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Pangsa pasar perbankan syariah mencapai 4,89 persen pada akhir tahun 2014. kemudian turun ke angka 4,67 persen pada bulan Maret-April 2015,” ujar Handi.

Kondisi terakhir, kata Handi, pangsa pasar perbankan syariah kembali naik menjadi 4,87 persen pada akhir tahun 2015. Jika dilihat secara tahunan, perkembangan pangsa pasar perbankan syariah mengalami penurunan, dari 4,89 persen menjadi 4,87 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,02 persen.

“Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekitar 12 dan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sekitar 22. Dengan total penguasaan aset sebesar Rp296.262 miliar. Kondisi ini, jauh dari target yang pernah disusun oleh Bank Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2007, kata Handi, tercapainya pangsa pasar perbankan syariah yang cukup signifikan pada akhir tahun 2015 sekitar 15 persen.

“Perkembangan Industri Keuangan non Bank (IKNB) Syariah, juga mengalami perkembangan yang sama. Pangsa pasar IKNB Syariah berdasarkan aset yang dimiliki mencapai 3,86 persen bila dari total market share IKNB Syariah tersebut, industri Asuransi Syariah masih mendominasi jumlah market share mencapai 5,3 persen,” kata Handi.

Handi menyebut, industri keuangan syariah bisa memainkan peran yang lebih besar ditengah perlambatan ekonomi nasional saat ini. Keberadaan KNKS nantinya bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan dan regulasi yang masih menghambat. "Salah satunya mendorong rencana pembentukan Bank Syariah BUMN dan merger perbankan Syariah, sehingga asset perbankan syariah bisa besar,” ujar Handi.

Dengan demikian, kata Handi, itu meningkatkan akses dan menyediakan berbagai moda pembiayaan, termasuk pembiayaan infrastruktur dengan permodalan yang lebih besar.

Oleh sebab itu, katanya, kita bisa mengejar ketertinggalan dari Industri keuangan Syariah Malaysia yang sudah punya pangsa pasar 15 persen.

“KNKS juga harus bisa mendorong terbangunnya sistem keuangan syariah, dengan mensinergikan industri perbankan, non perbankan, lembaga zakat dan waqaf serta keuangan mikro. Sehigga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Ilustrasi: Kader PKS Perempuan

posted by @Adimin