Petinggi KMP Gelar Silaturahim di Gedung DPP PKS

JAKARTA (31/3) -- Petinggi Partai Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan silaturahim di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam.

Nampak hadir dalam agenda yang dibalut suasana penuh keakraban itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Kedatangan mereka disambut Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman. 

Beberapa petinggi partai-partai KMP juga turut menghadiri jamuan makan malam di Aula Utama Gedung DPP PKS. Tampak yang hadir, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PPP Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Umum PAN Didik J Rachbini.

Setelah melakukan jamuan makan malam, para petinggi partai KMP melanjutkan dengan diskusi seputar isu-isu aktual dengan suasana kekeluargaan. [pks.id]

posted by @Adimin

Politikus PKS: Wartawan atau Siapapun Jangan Jadi Corong Israel

Jakarta (30/3) -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar soal polemik pertemuan sejumlah wartawan senior Indonesia dengan PM Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Menurutnya wartawan jangan sampai menjadi corong Israel.

"Wartawan atau siapapun dengan orang-orang Israel jangan menjadi corong Israel," ujar Hidayat di JCC, senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

‎Menurut politisi PKS ini siapapun berhak melakukan pertemuan dengan siapa saja, asalkan usai pertemuan tidak membawa ide-ide yang bertolak belakang dengan garis politik bangsa.

Dalam konteks ini, kata Hidayat jangan sampai usai pertemuan para wartawan membawa ide-ide Israel.

"Sebagai pribadi-pribadi ketemu siapapun kan suatu yang tak terhindarkan ya. Tapi kemudian membawa ide-ide Israel untuk diperjuangkan atau menjadi corong Netanyahu agar bisa membuka hubungan dengan Israel, saya kira itu tidak tepat," paparnya.

Menurut Wakil Majelis Syuro PKS ini, posisi indonesia sudah jelas terhadap Israel.

Indonesia melihat Israel sebagai penjajah Palestina. Sikap tersebut ditegaskan presiden Joko Widodo dalam KTT OKI awal Maret lalu di Jakarta.

"Sehingga tidak mungkin Indonesia membuka hubungan dengan Israel," pungkasnya.

Sebelumnya dalam laman resmi kementerian luar negeri Israel, Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu pada Senin (28/3/2016) bertemu delegasi wartawan-wartawan senior Indonesia yang datang ke Israel atas undangan dan inisiatif kemenlu Israel.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin

Sejahterakan Petani Tidak Cukup dengan Alat Pertanian

Jakarta (31/3) - Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menyeluruh. Memenuhi kesejahteraan petani tidak cukup dengan hanya memberi fasilitas alat pertanian.

"Tetapi tidak cukup hanya alatnya saja. Kebijakan pertanian semestinya menyeluruh," ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dikantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ledia memberikan lima saran terkait bagaimana pemerintah seharusnya fokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pertama, kebijakan irigasi yang bekerja sama antara KemenPU dan Kementan dalam pembangunan dan revitalisasi dam/waduk, irigasi primer, sekunder dan tersier sehingga terjamin keberlangsungan ketersediaan air," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya luas lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah. Minimal seorang petani menggarap 2 hektar sawah dan dijamin ketersediaan pupuknya.

"Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan harga gabah yang berpihak pada petani dan memotong jalur distribusi hasil pertanian sehingga selisih harga di petani dengan di pasaran tidak terlalu besar," ujar Ledia.

Ledia juga menyarankan pemerintah untuk mulai memikirkan asuransi pertanian yang terjangkau preminya tapi benar-benar memberikan perlindungan kepada petani.

Sebagai perbandingan, menurutnya Indonesia dapat belajar kepada negara yang punya kelebihan dalam pengelolaan pertanian.

"Tidak ada negara yang secara utuh sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk Jepang bagus dalam mekanisasi, litbang, dan pengolahan pasca panen," pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Tempuh Jalur Lobi Selamatkan 10 Sandera WNI

Jakarta (30/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta pemerintah menempuh jalur lobi untuk menyelamatkan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah harus tempuh upaya lobi untuk selamatkan 10 sandera. Baik dengan cara lobi langsung, maupun via perantara," ujar Almuzzamil di DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta,Rabu (30/3/2016).

Menurutnya, kasus penyanderaan 10 WNI itu harus dicari tahu motifnya oleh Badan Intelijen Negara dan Kementerian Luar Negeri, apakah murni motif ekonomi atau terdapat motif lainnya.

"Harus dicari tahu apa motif penyanderaan tersebut. Murni motif ekonomi, atau ada motif lainnya. Yang jelas, keselamatan sandera harus menjadi pertimbangan prioritas," ungkap Almuzzamil yang juga anggota Komisi IV DPR RI ini.

Almuzzamil juga menuturkan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi negara untuk terus menjaga warganya agar tidak bepergian atau mendatangi daerah/wilayah tertentu yang berbahaya secara keamanan.

Diketahui, kronologi pembajakan bermula ketika 10 WNI dalam Tugboat Brahma 12 menarik kapal Tongkang dengan muatan batu bara berlayar ke Filipina. Karena beratnya muatan, kapal akhirnya berjalan lambat dan dihadang oleh kawanan perompak Abu Sayyaf. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Polhukam Almuzzamil Yusuf

posted by @Adimin

Politisi PKS Optimistis TNI Mampu Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Jakarta (30/3) -- Langkah cepat pemerintah Indonesia merespons penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan patut diapresiasi.

Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin yakin dan optimistis pemerintah mampu mengatasi kasus panyanderaan tersebut dan membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan selamat. 

"Saya melihat koordinasi Kemenlu, TNI dan BIN juga Polri sudah baik. Dengan pengalaman dan strategi yang baik, saya yakin TNI bisa mengatasinya dan membebaskan 10 WNI yang disandera. Dulu TNI sukses bebaskan WNI di Somalia," ujar Zainuddin di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Menurut Zainuddin, TNI tentunya sudah memiliki strategi efektif baik persuasif maupun ofensif yang bisa digunakan dalam operasi pembebasan ini. 

Namun demikian, politisi PKS ini lebih lanjut mengatakan, selain dari pentingnya operasi pembebasan WNI dari Abu Sayyaf, ada dua hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintah di masa akan datang. Pertama, kata dia, penyanderaan ini merupakan efek dari tidak terselesaikannya masalah regional di Filipina Selatan, yaitu separatisme dan terorisme. Dua isu non-tradisional ini menjadi pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan.

"Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan oleh milisi Somalia. Negara-negara ASEAN sepertinya harus mereview code of conduct dan ASEAN Way. Ini masih dalam wilayah ASEAN, lho! ASEAN sudah men-declare komitmen Masyarakat Keamanan ASEAN sebagai pilar ASEAN Community. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang jamin kasus ini tidak berulang di masa depan jika masalah Filipina Selatan tidak selesai," cetusnya.

Kedua, menurut Zainuddin, penguatan sistem keamanan maritim (Maritime Security System) Indonesia sudah menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan. Sebab lautan Asia Tenggara sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan otoritas pemerintah Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes) terjadi di lautan.

Menurut politisi dapil Jakarta Timur ini, pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia dapat terhindar jika pertahanan keamanan di perbatasan laut serta sistem keamanan maritim Indonesia terbangun baik.

"Keamanan laut Asia Tenggara cukup bergantung kepada sistem keamanan maritim Indonesia. Karena kita yang terbesar di regional," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin

6 Pertimbangan Fraksi PKS Setuju UU ITE Direvisi

Jakarta (29/3) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat menyetujui revisi atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menjelaskan, persetujuan revisi UU tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama, kata Nasir Djamil yakni perlunya ditinjau kembali pasal 27 ayat 3 terkait dengan delik pencemaran nama baik. Hal itu merujuk kepada rumusan Convention on Cyber Crime Budapest tahun 2001 yang tertuang dalam European Treaty Series (ETS) Number 185. Di mana, delik pencemaran nama baik tidak termasuk dalam penggolongan cyber crime. Lalu, delik pencemaran nama baik itu sendiri telah diatur dalam KUHP.

"Pertimbangan selanjutnya yakni perlunya pengurangan ancaman pidana di dalam UU ini sehingga lebih memberikan prinsip keadilan dan kebermanfaatan dalam kontrol sosial kepada masyarakat," tambahnya di hadapan ratusan konstituen saat menggelar reses di Aceh Besar.

Lebih lanjut politikus yang sudah tiga periode terpilih menjadi wakil rakyat ini mengatakan, pasal 31 UU ITE disebutkan intersepsi untuk penegakan hukum dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah. "Padahal putusan MK tahun 2006 menyatakan bahwa persoalan intersepsi harus diatur UU," imbuhnya.

Dasar pertimbangan lainnya, lanjut pria yang akrab disapa Ustad Endje ini yakni isu-isu strategis seperti pengambilan data oleh asing yang belum terakomodasi di UU ITE, perlunya dibuat aturan yang memperketat para pekerja Asing di bidang IT, lalu mirroring ke luar negeri juga wajib diatur.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah ketentuan alasan pemaaf dalam RKUHP, pertanggungjawaban korporasi, perihal perubahan dan penyesuaian pidana, pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.

Terakhir, beber Nasir Djamil, terkait pasal penghinaan presiden. Kata Nasir Djamil, aturan terkait penghinaan presiden menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan putusan MK yang telah mencabut pasal ini melalui judicial review tahun 2006.

"Pemerintah menganggap bahwa pasal ini berusaha menjaga martabat presiden sebagai kepala negara," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil

Sumber: rmol.co


posted by @Adimin

Hadapi MEA, Hidayat Minta Bangsa Indonesia Tidak Minder

Jakarta (29/3) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Bangsa Indonesia seharusnya tidak mengalami rendah diri (inferiority complex) saat menghadapi negara asing dalam konteks global.

Demikian disampaikan Hidayat saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan Nasional di Gedung Pascasarjana Universitas UHAMKA yang diselenggarakan oleh DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Senin lalu (28/3).

"Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Seharusnya sikap menghormati bangsa lain tidak menjadikan kita bangsa yang minder dengan warga asing. Justru hadirnya MEA harus kita sikapi secara positif," jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan bangsa Indonesia dari awal telah berdimensi global. Hal itu ditunjukkan dengan masuknya beberapa pemikiran dari Timur Tengah yang dibawa oleh beberapa pahlawan atau ulama di Indonesia.

"Misalnya, Hasyim Asyhari dan Ahmad Dahlan yang membawa pemikiran saat melaksanakan Haji di Arab Saudi. Pengalamannya saat di luar itulah yang menginspirasinya berdakwah dan membebaskan tanah air dari para penjajah," jelas Legislato PKS dari Dapil Jakarta II ini.

Oleh karena itu, Hidayat meminta sinergitas pemerintah dengan pengusaha (private sector) perlu ditingkatkan. Agar, kualitas pendidikan di tanah air menjadi lebih baik, terutama dalam bersaing di dunia global.

"Sinergitas inilah yang akan melahirkan nilai tambah (added value) dalam dunia pendidikan kita. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak ingin para pengusaha hanya memanfaatkan warga sebagai TKI tanpa ada intervensi dari pemerintah, terlebih saat adanya MEA seperti saat ini," jelas Anggota Komisi Bidang Sosial DPR RI ini.

Hadir sebagai narasumber lainnya Agus Triyanto (Direktur Perencanaan Kemenakertrans) dan Abdul Rahman A. Ghani (Direktur Pascasarjana UHAMKA). [pks.id]

posted by @Adimin

Presiden PKS Kecam Bom Bunuh Diri di Lahore

Jakarta (29/3) -- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman mengecam aksi bom bunuh diri di Lahore, Pakistan yang menyebabkan sedikitnya 65 korban jiwa dan lebih dari 300 orang terluka.

Sohibul Iman menyebut siapapun pelakunya, tindakan membunuh warga sipil tak bisa dibenarkan. "Tindakan membunuh warga sipil tak bisa diterima oleh nilai-nilai manapun," kata Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga mengucapkan duka cita kepada para korban dan negara Pakistan atas kejadian tersebut. "Keluarga besar PKS turut berbela sungkawa atas tragedi di Lahore," papar Kang Iman.

Negara, papar Kang Iman, tidak boleh kalah dan takut dengan tindakan teror yang menyasar warga sipil. Kang Iman meminta dunia meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya serangan teror ke fasilitas umum dan menyerang warga sipil.

Sebelum ini, ujar Sohibul Iman, tindakan teror juga telah menjadi tragedi kemanusian di beberapa negata lain seperti Perancis dan Belgia. Ia menyebutkan, PKS mengutuk berbagai bentuk teror tersebut dan meminta dunia memberi perhatian dan kewaspadaan lebih agar kejadian serupa tak terulang dimanapun. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

PKS: Percuma Pepustakaan Besar Tanpa Budaya Baca

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pembangunan perpustakaan itu akan sia-sia.

Dia ragu anggota DPR akan memanfaatkan perpustakaan itu setelah selesai dibangun nanti. Perpustakaan yang ada saat ini pun sepi dari kunjungan anggota Dewan.

"Sejauh mana anggota DPR ke perpustakaan? Saya yakin jawabannya Wallahualam. Kalau dibuat terbesar juga percuma, sementara tidak dibangun budaya baca," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Anggota Komisi VIII DPR ini juga pesimistis bahwa rencana pembangunan perpustakaan ini akan disetujui oleh rakyat. Sebab, saat ini DPR belum bisa menunjukkan kinerja yang maksimal.

Seharusnya, kata dia, DPR meningkatkan dulu kinerjanya, baru meminta berbagai fasilitas.

"Saya khawatir yang akan mengisi perpustakaan nanti bukan anggota DPR, tetapi rekan-rekan staf ahli," tambah hidayat.

Hidayat yakin masih banyak cara lain untuk meningkatkan kinerja DPR selain dengan membangun perpustakaan mewah. Misalnya, kata dia, anggota DPR bisa memanfaatkan berbagai buku elektronik yang saat ini sudah banyak tersedia di internet.

Setelah kinerja DPR terbukti meningkat dan rakyat merasa puas, bolehlah DPR meminta fasilitas perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Kalau kemudian kinerja benar-benar dirasakan rakyat, saya kira rakyat juga akan mengerti," ucap Hidayat.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

Sumber: Kompas.com


posted by @Adimin

Menkumham Harus Evaluasi Lapas Secara Integral

Jakarta (28/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi lembaga pemasyarakatan (lapas) secara integral. Evaluasi ini dilakukan menyusul kericuhan di Lapas Malabero, Bengkulu ketika diadakan razia dadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu.

"Evaluasi lapas harus integral dilakukan Kemenkumham. Sehingga solusinya pun akan integral. Termasuk pembenahan regulasi, SDM Lapas, pola kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan aparat keamanan," ujar Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, no.82, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Almuzzamil menuturkan bahwa solusi penanggulangan peredaran narkotika di Lapas harus memiliki terobosan-terobosan baru dengan merujuk kepada negara lain yang berhasil menuntaskan permasalahan narkoba.

"Terobosan-terobosan kebijakan perlu dilakukan dengan belajar kepada negara-negara tetangga yang mungkin lebih baik dalam mengelola Lapas," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada solusi yang instan atas permasalahan ini. Terlebih, kasus kebakaran dan kericuhan di Lapas sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah, karena Lapas pada umumnya kelebihan muatan dari para napi.

"Karena memang masalah Lapas masalah yang kompleks. Kebakaran dan kericuhan lapas juga sudah berulang terjadi karena lapas umumnya memang over-capacity para napi, terutama napi narkoba," pungkas Almuzzamil.

Sebelumnya diketahui, pada Ahad (27/3/2016) lalu terjadi kericuhan dari semua penghuni Lapas saat petugas BNNP Bengkulu datang, disusul dengan kebakaran yang menewaskan 5 tahanan. [pks.id]

Keterangan Foto:  Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf

posted by @Adimin

Muharlion: Tunai Memperjuangkan Hak Rakyat

Yon. Begitu panggilan akrab Muharlion, S.Pd. Mungkin bagi masyarkat kota Padang nama ini tak asing lagi terdengar di telinga. Ya, dia adalah public figure. Anggota DPRD Padang jabatannya sekarang.

Sebagai wakil rakyat, tentu Yon tak main-main dengan jabatan yang dipercayakan rakyat ini kepadanya. Dia betul-betul bertekad mengawal hak rakyat di Padang ini. ‘Memperjuangkan serta mensejahterakan masyarakat’ menjadi mottonya sebagai perpanjangan tangan rakyat ini.

“Saya dipilih oleh masyarakat, tentu saya bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini bukiti keprcayaan masyarakat kepada saya. Saya tentu buktikan pula kepada masyarakat dengan mengawal hak-hak mereka,” sebut Yon saat ditemui POSMETRO di Padang kemarin.

Ternyata, kepercayaan masyarakat itu dapat terjaga oleh Yon. Bisa dikatakan dia berhasil mengawal kepentingan dan hak masyarakat. Buktinya, setelah menduduki gedung bundar di Jalan Sawahan itu pada 2009-2014, kini ia kembali duduki kursi dewan itu. Dia dipercayakan lagi oleh masyarakat sebagai perpanjangan mulut mereka periode 2014-2019.

Kalau ditanya pengalaman hidupnya, Muharlion yang diutus dari Partai Keadilan Sejahetera (PKS) tentu telah banyak merasakan asam garam. Dan ternyata, di balik kesuksekannya saat ini, dia punya cerita mengharukan pada masa kecilnya. 

Buktinya, pria kelahiran 30 Januari 1978 ini, semasa hidupnya, tidak banyak yang ia dapati di usia kecil, layaknya anak-anak lain. Sabab Yon hidup dan tumbuh dalam kelurga sederhana. Kedua orantuanya hanya bekerja sebagai petani di kampung.

Namun, itu tak membuat ia putus asa untuk meraih kesuksesan. Dari kecil dia sudah ditanamkan oleh orangtuanya hidup mandiri. Semasa hidupnya sejak menduduki dunia pendidikan pada madrasah aliyah ia tinggal sehari-hari di masjid.

Di tempat ia tinggal, pekerjaan itu ia jalani. Menjadi guru TPA dan imam masjid kesehariaannya. Semasa hidupnya ia juga pernah memberikan tausyiah agama di sejumlah masjid dan mushalla kepada jamaah hingga ia menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

Yon yang berasal dari Nagari Tanjung Emas, Batusangkar Tanah Datar ini, menamatkan sekolah dasar Inpres pada 2001. Setelah itu pria ini melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Tanjung Emas pada tahun 1993. Setelah tamat, dia lnjutkan menimba ilmu ke MAN 2 Batusangkar hingga 1996.

Tak hanya sampai disana, ia kembali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang (UNP). Saat kuliah, dia juga menyambil sebagai guru TPA serta imam masjid itu. Profesi itu ia jalani hingga menamatkan Fakultas Teknik, Jurusan Teknologi Elektro pada 2001.

Semntara, awal karirnya menjadi anggota DPRD Padang, dahulunya sejak ia menjadi pengajar di SMK Dhuafa serta SMK 10 Padang. Karena ia sangat dekat dengan masyarakat serta berpengalaman, dia dipilih serta berhasil duduk menjadi anggota DPRD Padang pada 2009-2014.

Yon anak bungsun dari tiga bersaudara ini berkomitmen mempergunakan hidup degan sebaik-baiknya, karena hidup hanya datang satu kali. Dalam aktivitas sebagai anggota komisi IV DPRD Padang yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia memiliki tekad mensejahterakan masyarakat dengann memprioritaskan pendidikan yang berkualitas.

Dengan harapan, tidak ada anak-anak yang putus sekolah, kesehatan masyrakat yang prima, dengan akses pelayanan yang baik dan maksimal, serta fasilitas tenaga harus profesional dibidangnya serta tersedia dan penigkatan kesejahteraan masyarakat.

Di bali kesuksesan yang ia raih, ternyata ada seseorang wanita yang selalu memberikan semangat pada setiap aktivitasnya. Dia adalah istrinya yang selalu mendampinginya setiap pekerjaanya sebagai anggota DPRD Padang di gedung Bundar Sawahan. Istrinya bernama Woro Sufeni Widiastuti, S.Si, Apt yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan bagian BP4 Sumatera Barat. Ia telah dikaruniai empat orang anak. Diantaranya Ahmad Musyaffa, Qonita Mardiyah, Dhayaul Husna dan Zahida Qalbinadzifah.

sumber: harian POSMETRO Padang, Minggu 27 Maret 2016

posted by @Adimin