Susunan Rekomposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/4) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengumumkan rekomposisi fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dalam Rapat Pleno hari ini, Senin (11/4).

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).

“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

Berikut adalah susunan rekomposisi yang secara resmi mulai berlaku pada Tahun Sidang IV Masa Persidangan 2015-2016 

1. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T

2. Komisi I
- Ketua: Dr. Abdul Kharis Almasyhari (Kapoksi) 
- Anggota: Jazuli Juwaini, MA; Dr. Sukamta (Banggar), Dr. Hidayat Nur Wahid

3. Komisi II
- Wakil Ketua: Drs. Almuzzammil Yusuf, M.Si
- Anggota: Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si (Banggar) dan Drs. Chairul Anwar, S.Apt

4. Komisi III
- Kapoksi: Aboe Bakar Alhabsyi (Banggar)
- Anggota: Nasir Djamil, S.Ag; Tubagus Soemandjaja, Tifatul Sembiring

5. Komisi IV: 
- Kapoksi: Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM (Banggar)
- Anggota: Dr. Sa’duddin, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, Dr. Hermanto

6. Komisi V
- Wakil Ketua: Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si
- Anggota: Mahfudz Abdurrahman,S.Sos; Ir. Sigit Sosiantomo

7. Komisi VI
- Kapoksi: Drs. H. Martri Agoeng
- Anggota: Nurhasan Zaidi, dan Adang Daradjatun

8. Komisi VII
- Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Kapoksi)
- Anggota: Rofi Munawar dan Dr. Zulkifliemansyah (Banggar)

9. Komisi VIII
- Wakil Ketua: H. Iskan Qolba Lubis (Kapoksi)
- Anggota: Muhammad Yudi Kotouky dan Drs. H. M Iqbal Romzi (Banggar)

10. Komisi IX
- Kapoksi: Ansory Siregar
- Anggota: Ahmad Zainuddin dan dr. Adang Sudrajat

11. Komisi X
- Wakil Ketua dan Kapoksi: Abdul Fikri Faqih, MM
- Anggota: Mustafa Kamal, SS; Dr. KH. Surahman Hidayat, MA; H.M. Sohibul Iman

12. Komisi XI
Kapoksi: Ecky Awal Mucharam (Banggar)
Anggota: Ir. Junaidi Auly, MM; dan Refrizal 

Susunan Pengurus Fraksi PKS
1. Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini
2. Wakil Ketua Bidang Polhukam: Tifatul Sembiring
3. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ansory Siregar
4. Wakil Ketua Bidang Ekonomi: Ecky Awal Mucharam
5. Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang): Zulkifliemansyah
6. Sekretaris Fraksi: Dr. Sukamta
7. Bendahara Fraksi: Martri Agoeng

Susunan Alat Kelengkapan Dewan
Anggota Baleg
1. Kapoksi: Dr. Hermanto
2. Anggota: Adang Daradjatun, Martri Agoeng, Junaidi Auly, dan dr. Adang Sudrajat

Anggota Banggar
1. Poksi 1: Dr. H. Sukamta
2. Poksi 2: Hadi Muyadi
3. Poksi 3: Aboe Bakar Alhabsyi
4. Poksi 4: Dr. Andi Akmal Pasluddin
5. Poksi VII: Zulkifliemansyah
6. Poksi VIII: Iqbal Romzi
7. Poksi XI: Ecky Awal Mucharam

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
1. Kapoksi: Refrizal
2. Anggota: Ansory Siregar

Mahkamah Kehormatan Dewan: Dr. KH. Surahman Hidayat (Ketua)

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
1. Wakil Ketua: Rofi Munawar
2. Anggota: Mahfudz Siddiq dan Jazuli Juwaini
Semoga berkenan dan bermanfaat.



Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (tengah)

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

PKS: Pergantian Pimpinan DPR RI tidak Perlu Menunggu Putusan Incraht

Jakarta (8/4)– Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru meminta Pimpinan DPR RI segera memproses usulan penggantian Pimpinan DPR RI. Menurut Zainudin, Pimpinan DPR RI semestinya tidak mempersulit pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR RI yang sudah diusulkan oleh PKS.

"Pemberhentian dan penggantian saudara Fahri Hamzah sebagai Pimpinan DPR RI tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau incracht," ujar Zainudin di Jakarta, Jumat (8/4).

Zainudin mengajak semua pihak termasuk Pimpinan DPR RI untuk senantiasa merujuk pada peraturan yang ada tentang pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR RI yang sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Peraturan DPR RI No.01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR RI bahwa pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR RI merupakan hak dari Partai Politik yang mengusulkan. “Penggantian Ketua DPR RI dari Pak Setya Novanto kepada Pak Ade Komarudin membuktikan bahwa itu merupakan hak sepenuhnya dari Partai Politik yang mengusulkan. Jadi tidak ada alasan bagi Pimpinan DPR RI untuk menunda-nunda proses tersebut. PKS sudah mengirimkan surat Penggantian Pimpinan DPR RI, tinggal diproses sesuai dengan Tata Tertib DPR RI," terangnya.

Kuasa hukum PKS ini meminta kesediaan Pimpinan DPR RI untuk mau membantu proses penggantian tersebut dengan baik-baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku, “Gugatan Pak Fahri hanya menginterupsi statusnya sebagai Anggota DPR RI bukan sebagai Pimpinan DPR RI. Sehingga, mekanisme Tatib DPR RI seharusnya bisa dengan sangat mudah dieksekusi oleh Pimpinan DPR RI dengan cara memproses pemberhentian yang bersangkutan dan menetapkan penggantinya di sidang Paripurna untuk diambil persetujuannya. Peraturannya sudah sangat jelas, mekanismenya juga jelas, tinggal political will dari Pimpinan DPR RI,” tutupnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

PKS Advokasi 162 Orang Korban PHK Bin Laden

Jakarta (7/4) - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi terhadap ratusan warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Bin Laden asal Arab Saudi. PKS telah berupaya melakukan advokasi terhadap 162 WNI di antaranya.

"Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan (BKPN) DPP PKS hingga tanggal 22 Maret 2016 telah mengadvokasi 162 orang korban PHK untuk dibantu penyelesaian asuransi dan juga administrasi lainnya," papar Ketua BKPN DPP PKS Ledia Hanifa di Jeddah, Kamis (7/4/2016).

Ledia mengapresiasi tindakan yang dilakukan Dubes RI untuk Saudi Arabia Agus Maftuh karena secara langsung menemui WNI yang menjadi korban PHK.

"Di sela-sela pertemuan dengan Dubes RI untuk Saudi Arabia Pak Agus Maftuh, saya menyampaikan apresiasi karena Dubes menemui para pekerja tersebut," ujarnya.

Ledia juga menilai pemerintah yang direpresentasikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) semestinya dapat proaktif memberi perlindungan kepada para korban PHK.

"Termasuk memikirkan kondisi yang tidak pulang agar tidak menjadi overstayer yang akan menimbulkan masalah lebih lanjut," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BKPN DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin

PKS Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan

Jakarta (7/4) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan, dan tetap menjadi oposisi loyal. Ini merupakan keputusan Majelis Syuro PKS dan hingga kini belum ada perubahan.

Penegasan Sohibul Iman tersebut menjawab kabar yang marak beredar di media sosial bahwa PKS mendapat jatah dua menteri dalam reshuffle kabinet mendatang. Menurut kabar burung tersebut jatah dua menteri itu sebagai imbalan atas langkah PKS yang memecat Fahri Hamzah.

“Saya tegaskan PKS tetap berada di luar pemerintahan,” kata Sohibul Iman, Kamis (7/4/2016) sore di Jakarta.

Sohibul menyampaikan, sikap PKS yang memilih tetap berada di luar pemerintahan itu juga sudah dia sampaikan dalam pertemuan pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPP PKS, Rabu (31/3/2016) malam pekan lalu.

Lebih lanjut Sohibul Iman mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu drinya juga sudah menyampaikan mengenai sikap PKS itu, Dan Presiden Jokowi menghargai sikap PKS tersebut.

“Waktu itu saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa PKS akan tetap menjadi oposisi yang loyal. Yang mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dan kritis jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat,” imbuh dia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Kiprah Prestatif Sosok Perempuan PKS Ledia Hanifa

Jakarta (7/4) – “Bismillah, semoga Allah mudahkan urusan”. Kalimat itulah yang pertama kali keluar dari untaian kata Perempuan PKS Ledia Hanifa saat ditanya seorang wartawan, menggantikan posisi Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR RI.

Pimpinan DPR perempuan pertama pasca reformasi ini, mewarisi darah politik yang berasal dari sang kakek, Rd. H. Hasan Natapermana, yang pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Pasundan sekaligus Tokoh Koperasi Jawa Barat.

Sedari kecil, Ledia memilih terjun bersama masyarakat: memimpin, mengelola perbedaan, hingga meraih prestasi di dalamnya. Wajar, saat di SD Taman Sari, Rawasari, Jakarta Pusat, Ledia menyabet dua penghargaan berturut-turut, yaitu Penghargaan Penggalang Garuda Gerakan Pramuka Jakarta Pusat (1984) dan Penghargaan Peserta Terbaik Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak dan Pandega se-Kwartir Cabang Jakarta Pusat (1986).

Pun, hingga kini, saat akhirnya Ledia memilih Partai Keadilan (Sejahtera) sebagai wadah politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat mulai dari ranah pengambilan-pengambilan kebijakan.

“Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan manakala kita tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan. Dan pilihannya adalah terlibat dalam politik. Itulah politik praktis dalam konteks itu, bukan sebagai kekuatan di luar tetapi kekuatan di dalam,” jelas Ledia sebagaimana dikutip dari Skripsi ‘Marketing Politik Calon Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah Dalam Pemilihan Anggota DPR RI Periode 2014-2019’ oleh Mahasiswa UIN Jakarta Sulastri Damayanti.

Tercatat, beragam posisi di PK(S) pernah diamanahkan kepada Ledia sejak tahun 1998. Mulai dari Staf Kewanitaan DPW PK Jakarta (1998-1999), Pjs Ketua Deputi Kewanitaan DPW PK DKI Jakarta (1999-2000), Ketua Deputi Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jawa Barat (2000-2005), Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan (2005-2010), Ketua DPP PKS Bidang Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, hingga Ketua DPP PKS Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (2015-2019).

Senada, kiprahnya di dua periode Pimpinan Komisi VIII DPR RI pun, banyak menuai prestasi. Saat Periode 2009-2014, Ledia menjadi Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal, dan RUU Revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbukti, dua RUU tersebut berhasil dituntaskan menjadi UU Nomor 34 tahun 2014 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 saat kepemimpinannya.

Selain itu, sejak ditunjuk kembali menjadi Pimpinan Komisi VIII Periode 2014-2019, Ledia berhasil menuntaskan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (PD) dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector pelaksana kebijakan.

Selain itu, Komisi VIII juga turut berhasil menurunkan ongkos haji 2014 dari US$ 3.527 menjadi U$ 3.219 dengan kolaborasi yang baik dari Kementerian Agama.

Kini, pengangkatan secara sah untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI pun tinggal menunggu waktu. Publik tentu berharap, kinerja DPR RI dalam kepemimpinannya, akan lebih baik dan santun, khususnya dalam fungsi-fungsi peningkatan kinerja legislasi dan pengawasan yang produktif kepada pemerintah. [pks.id]

Keterangan Foto: Ledia Hanifa Amaliah

posted by @Adimin

Tunjuk Ledia Sebagai Pimpinan DPR, PKS Beri Tempat Bagi Perempuan Berprestasi

Jakarta (7/4) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan alasan bahwa penunjukan Ledia Hanifa Amaliah menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah, karena memberikan kesempatan besar kepada perempuan PKS. 

“Ini sebuah terobosan pertama kali pimpinan DPR adalah perempuan. Kita berharap dengan tampilan Ledia di situ, tentu ingin memberikan satu gambaran bahwa PKS memberikan tempat yang baik buat perempuan yang memang berprestasi,” katanya di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (7/4).

Kang Iman, demikian ia akrab disapa, menilai bahwa penunjukan Ledia juga karena punya kapabilitas yang bagus. “Ledia dipilih karena beliau politisi senior dan seorang anggota legislatif yang sangat produktif dan artikulatif,” ucapnya.

Yang kedua, lanjutnya, PKS menaruh harapan bahwa kehadiran Ledia membawa angin perubahan. “Biasanya DPR sering digambarkan keras, dengan hadirnya perempuan mungkin bisa lebih sejuk,” pungkas Kang Iman.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS mengajukan Ledia Hanifa untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Surat pergantian itu diajukan F-PKS, Rabu (6/4/2016) kemarin. [pks.id]

Keterangan Foto: Ledia Hanifa

posted by @Adimin

PKS Ajukan Dua Surat PAW ke Pimpinan DPR

Jakarta (6/4) – Partai Keadilan Sejatera (PKS) mengajukan dua surat pergantian antarwaktu (PAW) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Surat pertama tertanggal 5 April 2016 pengajuan PAW atas nama Gamari Sutrisno, anggota Fraksi PKS dengan nomor Anggota A 109. Surat kedua tertanggal 6 April 2016 pengajuan PAW atas nama Fahri Hamzah dengan nomor anggota A 118. 

Dalam kedua surat yang ditandantangani oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Wakil Sekjen Mardani Ali Sera tersebut DPP PKS mengusulkan pemberhentian keduanya dari jabatannya sebagai anggota DPR dan meminta pimpinan DPR menyampaikan usulan pemberhentian itu kepada Presiden RI untuk memperoleh peresmian pemberhentian keduanya. 

Dalam surat tersebut juga DPP PKS meminta penggantian keduanya dengan calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan masing-masing yang memiliki suara kedua terbanyak. Fahri Hamzah terpilih dari Dapil Nusa Tenggara Barat, sedang Gamari Sutrisno dari Dapil Jawa Tengah III, yang meliputi daerah Blora, Grobogan, Pati, Rembang. 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan, pengajuan PAW untuk kedua anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut karena keduanya telah diberhentikan dari semua jenjang keanggotaan di PKS. 

“Karena keduanya sudah diberhentikan dari PKS, maka posisi keduanya sebagai anggota dewan yang mewakili PKS harus digantikan dengan caleg lain yang memiliki suara terbanyak setelah keduanya,” jelas Sohibul Iman, Rabu (6/4) di Jakarta. 

Mengenai alasan pemberhentian keduanya, Sohibul menyatakan, keduanya melanggar AD/ART partai sehingga mendapat sanksi pemecatan dari seluruh jenjang keanggotaan partai. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Mustafa Kamal Gantikan Taufik Ridlo Sebagai Sekjen PKS

Jakarta (6/4) -- Dewan Pimpian Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk Mustafa Kamal sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Taufik Ridlo. Seperti diketahui Taufik Ridlo mengundurkan diri dari posisi Sekjen PKS karena alasan kesibukan pribadi.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan, pergantian Taufik Ridlo dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekjen, yang selama dalam satu bulan terakhir ini kosong. Dalam masa itu tugas-tugas Sekjen ditangani oleh Wakil Sekjen.

“Posisi Sekjen sangat penting dalam organisasi, karenanya tidak bisa dibiarkan kosong dalam waktu yang lama. Harus segera diisi agar roda organisasi dapat berputar dengan normal,” kata Sohibul Iman, Rabu (6/4).

Dalam kesempatan itu, Presiden PKS menyampaikan ucapan terima kasih kepada Taufik Ridlo atas segala pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, maupun materi selama berkhidmat sebagai Sekjen PKS. “Semoga hal itu menjadi amal baik dan mendapat balasan yang baik dari Allah,” katanya.

Sementara kepada Mustafa Kamal, Sohibul menyampaikan agar melaksanakan amanah baru yang diemban sebaik-baiknya. Apalagi tantangan PKS ke depan makin berat, sehingga perlu kerja keras Sekjen.

Selain aktif di DPP PKS, Mustafa Kamal saat ini juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Sebelumnya lulusan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Selain menunjuk Mustafa Kamal sebagai Sekjen, DPTP PKS juga menunjuk Abdul Hakim sebagai Wakil Sekjen menggantikan Mardani Ali Sera. Mardani sendiri menduduki posisi yang ditinggalkan Mustafa Kamal sebagai Ketua Bidang kepemudaan.

Presiden berharap dengan struktur baru ini, PKS dapat makin meningkatkan kerja dan kinerjanya dalam berkhidmat kepada rakyat. [pks.id]

Keterangan Foto: Mustafa Kamal

posted by @Adimin

Jajaran PKS Sumbar Dukung Keputusan DPP Berhentikan Fahri Hamzah

Padang -- DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat bersama jajaran di tingkat DPD, DPC hingga DPRa menyatakan sikap mendukung keputusan DPP PKS memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai tersebut. Keputusan DPP PKS tersebut dinilai sudah sesuai prosedur dan aturan yang diterapkan di partai kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. 

Hal tersebut dinyatakan Ketua DPW PKS Sumbar, H. Irsyad Safar, Lc, M.Ed, Kamis (7/4) terkait dengan sikap resmi PKS Sumbar dalam menjawab sejumlah pertanyaan terkait keputusan mengejutkan yang dikeluarkan DPP PKS.

Sebagai pengurus dan kader partai, maka semua harus tunduk pada aturan dan ketentuan partai, ungkap Irsyad. Pihaknya juga telah mengistruksikan kepada semua jenjang kepengurusan di daerah untuk mematuhi dan mengamankan keputusan ini. Selanjutkan akan disampaikan kepada kader sehingga mendapatkan informasi yang benar, bukan berasal dari sumber lain tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di Sumbar sendiri tambah Irsyad, pemberhentian terhadap Fahri Hamzah mendapat respon biasa saja dari kalangan kader. Meski sempat ada yang bertanya, setelah dijelaskan akhirnya memahami sebab munculnya keputusan tersebut. Momentum ini sekaligus menjadi penguatan konsolidasi partai sehingga lebih fokus pada pelayanan berkhidmat kepada rakyat. (Os)

posted by @Adimin

PKS Ajukan Ledia Hanifa Jadi Wakil Ketua DPR RI

Jakarta (6/4) -- Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Ledia Hanifa untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Surat pergantian itu diajukan F-PKS, Rabu (6/4/2016).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Ledia Hanifa ditunjuk untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR. “Ledia Hanifa yang akan menggantikan Fahri Hamzah,” kata Sohibul Iman, di Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Pengajuan nama Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Perempuan kelahiran Bandung, 47 tahun lalu ini dianggap memiliki kemampuan untuk duduk di kursi pimpinan DPR.

Saat ini Ledia menduduki posisi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Di DPP PKS, aleg dari Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini menduduki posisi Ketua Bidang Buruh, Petani, dan Nelayan.

Lulusan Fakultas MIPA (S1) dan Magister Psikologi Universitas Indonesia ini pernah menduduki posisi ketua V bidang kehumasan di Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) periode 2009—2014, menjadi anggota Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (2009-2014), Anggota Majelis Pertimbangan PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, serta Ketua III PP Wanita PUI. [pks.id]

Keterangan Foto: Ledia Hanifa

posted by @Adimin

Zulkifli Hasan: PKS Semakin Hari Semakin Bagus

Jakarta (6/4) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan ucapan selamat ulang tahun (milad) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Saya mengucapkan selamat yang ke-18 bagi PKS yang dari awal bersama-sama dengan PAN,” kata Zulkifli beberapa waktu yang lalu.

Ia mengapresiasi kerja-kerja PKS dan menaruh harapan kepada Partai yang dipimpin oleh Mohamad Sohibul Iman ini agar ke depannya semakin baik. “Insya Allah semakin hari semakin bagus, bertambah bulan bertambah tahun bertambah pula memberikan kebaikan bagi umat, bangsa dan negara,” ucapnya.

PKS akan genap berusia 18 tahun pada 20 April 2016. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Dedi Supriadi mengatakan PKS konsisten mengusung tema "Berkhidmat untuk Rakyat" sebagai tema milad.

Dedi menerangkan, PKS akan mengadakan rangkaian kegiatan memeriahkan Milad 18 PKS mulai dari 17-24 April 2014. PKS akan meluncurkan layanan Pusat Khidmat di DPW dan DPD seluruh Indonesia, launching 5 juta kader aktif PKS, Sekolah Kepemimpinan Partai, Pasar Rakyat serta Dialog dan Simposium Pekerja Petani. "Babak final lomba baca kitab kuning juga akan menjadi salah satu agenda," ungkap dia menambahkan, Rabu (6/4/2016).

Acara puncak Tasyakuran Milad 18 PKS, papar Dedi, akan diisi dengan Kithob Qiyadi (arahan pimpinan) oleh Ketua Majelis Syuro DPP PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Pidato Politik oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Juga akan digelar leadership talk oleh tokoh-tokoh nasional dan terakhir ada PKS awards. “Acara sederhana, meskipun begitu kita ingin menjadikan kegiatan ini punya gema dan manfaat untuk rakyat,” ungkapnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan

posted by @Adimin