MSI: Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Harus Perbanyak Pelatihan dan SMK

Kalimantan Tengah (18/4) - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan tentang salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah dengan perbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Selain perhatian tentang pendidikan lanjutan, pemerintah juga harus memperbanyak SMK untuk mencetak tenaga terlatih siap pakai untuk dunia kerja. Selain itu juga memperbanyak dan memfasilitasi pelatihan (training) di dalam maupun luar negeri," papar Sohibul dalam Seminar Nasional Mewujudkan Pendidikan Nasional yang Berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (16/4/2016).

Semua itu menurutnya merupakan rangkaian upaya dalam meningkatkan kualitas SDM yang memiliki produktivitas tinggi.

Dihadapan ratusan siswa dan mahasiswa palangkaraya, Sohibul Iman, yang juga merupakan Presiden PKS, juga mendorong para siswa dan mahasiswa untuk semakin semangat mencari ilmu ke luar negeri.

"Beasiswa yang tersedia sekarang sudah banyak. Kalian hanya perlu mempergunakan gadget untuk mencari informasi yang sudah banyak tersedia," ujar kang Iman.

Ketika ditanya tentang kemudahan menjalankan kehidupan beragama di luar negeri, Sohibul mengajak agar tidak perlu takut dengan kondisi tersebut di luar negeri.

"Budaya saling menghargai kehidupan beragama sangat baik diluar negeri. Tinggal kita juga belajar untuk berperilaku yang sama dengan saling menghargai" pungkasnya.

Diketahui, selain Mohamad Sohibul Iman, seminar ini juga dihadiri direktur Kyungdong University Prof. John Lee dari Korea Selatan. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Direvitalisasi, Pasar Raya Padang Berkonsep Religi

PADANG - Di sela-sela membenahi Pantai Padang, Pemerintah Kota Padang juga terus membenahi Pasar Raya Padang. Dengan revitalisasi Pasar Raya, diharapkan nantinya pengunjung akan merasa aman, nyaman, tertib dan bersih saat berbelanja.

Wakil Walikota Padang, Emzalmi menekankan, konsep revitalisasi Pasar Raya lebih diarahkan kepada religius. Dimana nantinya bangunan Pasar Raya akan terhubung dengan Masjid Taqwa Muhammadiyah.

"Dalam perencanaannya, nanti atap bangunan Pasar Raya seperti orang sedang sujud," ujar Emzalmi kemarin ini.

Dimaksudkan Emzalmi, nantinya pembangunan Pasar Raya terutama di fase satu hingga fase tujuh akan satu koridor dengan masjid. Sehingga saat waktu shalat tiba, seluruh pengunjung dan pemilik toko menunaikan shalat secara berjamaah.

"Kita jadikan koridor tersebut sebagai tempat shalat bagi pengunjung dan pemilik toko. Jadi ketika waktu shalat tiba, toko ditutup dan semuanya melakukan shalat berjamaah," terang Wawako.

Tujuan dibangunnya Pasar Raya dengan konsep religi dimaksudkan agar seluruh pengunjung dan pemilik toko termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya mementingkan duniawi, tetapi juga akhirat.

"Dengan konsep ini kita mempunyai identitas dan menggambarkan religi," sebut Emzalmi.

Seperti diketahui, saat ini Inpres I, II, dan III tengah dikerjakan. Dipastikan Inpres II dan IV selesai pada tahun 2016 ini. "Sedangkan Inpres III dikerjakan secara multiyears," ungkap Wawako.

Apabila semua Pasar Inpres itu selesai, seluruh pedagang yang berjualan memakan badan jalan di Pasar Raya akan dipindahkan. Diharapkan pada akhir tahun ini Pasar Raya tertata rapi dan nyaman untuk dikunjungi.

Sejalan dengan rencana pembangunan Pasar Raya berkonsep religi, Pemerintah Kota Padang terus memberantas penyakit masyarakat. Begitu juga maksiat terselubung di Pasar Raya Padang.

Salon di kawasan Padang Theatre yang ditenggarai dijadikan tempat untuk melakukan asusila disegel pihak Dinas Pasar kemarin ini. Usai melakukan penyegelan, Pemko Padang akan memanggil pemilik salon dan kafe di kawasan tersebut. Pemanggilan ini untuk membahas kelanjutan beroperasinya kegiatan mereka di kawasan itu.

Kepala Dinas Pasar Kota Padang, Endrizal menyebut penyegelan beberapa salon dan kafe itu karena dilanggarnya kesepakatan pada 17 September 2015 lalu. Dimana pemilik salon dan kafe sepakat tidak ada lagi praktik asusila di lokasi itu.

Namun pada Kamis (14/4) lalu, ketika pihak Dinas Pasar melakukan pengecekan ke lokasi, ditemukan satu pasangan yang melakukan tindakan asusila.

"Setelah Jumat siang, 26 salon dan dua kafe disegel, kami tetap akan memberikan solusi karena tidak semua pemilik salon dan kafe yang melanggar kesepakatan," kata Endrizal. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

6 Pesan Sohibul Iman untuk Kader PKS

Palangkaraya (17/4) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyampaikan enam pesan politik kepada seluruh kadernya. Salah satunya, Sohibul Iman mengingatkan politik PKS adalah melayani rakyat. 

"Pertama, luruskan niat. Mari kita tanyakan pada hati untuk apa kita berpartai politik? Untuk pribadi ataukah untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara? Kita berpolitik untuk memberikan sumbangsih bagi ummat bangsa dan negara," ujar Sohibul Iman saat membuka Rakorwil DPW PKS Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu (16/4/2016).

Dia mengatakan, PKS berpolitik untuk berkontribusi agar masyarakat bisa lebih sejahtera ke depan. Jabatan menurutnya, adalah mandat bukanlah kemuliaan karena kehebatan individu.

Kedua, lanjut Sohibul Iman, meneguhkan sikap. "Sikap untuk tidak akan melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kader PKS harus taat hukum dan taat ajaran agama," imbuhnya.

Menurut mantan rektor Universitas Paramadina ini, sikap tersebut adalah bentuk dua kesadaran. Kesadaran yuridis berdasarkan hukum positif RI dan kesadaran etis atas nilai nilai islam. Terlebih kader yang menjabat sebagai pejabat publik.

"Ketiga, mari bersungguh sungguh berjuang. Kita berpolitik atas kesadaran dan tanpa paksaan. Maka kita harus bekerja dengan bersungguh sungguh dan profesional," jelas dia.

Khususnya kepada anggota legislatif PKS, Sohibul Iman menekankan, jalankan seluruh fungsi legislatif dengan menjadi pionir fungsi kedewanan secara optimal.

Keempat, loyal kepada kebijakan dan arahan partai. Menurut Sohibul Iman, setiap tindakan adalah sesuai dengan arahan partai. Tindakan berdasarkan hasil syuro agar mendapatkan keberkahan.

"Tidak bergerak atas kehendak sendiri saja. Mulai hari ini kita disiplin dan loyal atas kebijakan dan arahan partai," tegas Sohibul Iman.

Kelima, pesan doktor jebolan Jepang ini, kader dan pengurus PKS harus menjaga kedekatan antara pimpinan, kader dan konstituen.

"Semakin kita mendapatkan amanah, maka semakin kita didorong untuk semakin dekat dengan kader dan konstituen. Jangan kecewakan mereka!" tegasnya.

Keenam, kader dan pengurus harus membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Mari kita bangun rumah besar ini bersama sama. Karena PKS tidak bisa melakukan semua sendiri. Kita membangun dengan bekerjasama dengan semua pihak," pungkas Sohibul Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Hafal Alquran, Bebas Pilih Sekolah di Padang

PADANG – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyatakan siswa penghafal Alquran dapat bebas memilih sekolah sesuai keinginannya.

“Siswa yang mampu hafal 1 juz, 3 juz dan 5 juz Alquran dapat masuk ke sekolah sesuai jenjang kelanjutannya,” katanya di Padang, Sabtu.

Dia menyebutkan pihaknya telah memiliki kebijakan, siswa SD yang hafal 1 Juz Alquran akan dibebaskan untuk masuk SMP mana pun yang ada di Padang.

Sedangkan siswa SMP yang hafal 3 Juz dibebaskan memilih sekolah menengah diantara jumlah yang ada. Dan siswa SMA yang hafal 5 Juz diberi kesempatan masuk secara khusus ke universitas seperti yang dilakukan Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, tambahnya.

“Siswa penghafal Alquran dijamin memiliki tingkat kepintaran dan kecerdasan di atas rata-rata, sehingga tidak akan ada kerugian bagi sekolah penerimanya,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengapresiasi bagi sekolah atau perguruan tinggi di Padang yang telah menggalakkan program hafal Alquran bagi siswa atau mahasiswa.

Seperti yang dilakukan oleh SMA 2 Padang, kata dia perlu dicontoh oleh sekolah lainnya.

Sebab dengan begitu sekolah tersebut telah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, sebutnya.(*/lek)

Sumber: hariansinggalang.co.id, 16 April 2016

posted by @Adimin

Lebihi Target, Lomba Baca Kitab Kuning PKS Tembus 1.174 Peserta

Jakarta (15/4) – Ketua Panitia Pelaksana Pusat Lomba Baca Kitab Kuning Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mahmud Mahfudz bersyukur jumlah pendaftar lomba mencapai 1.171 peserta, lebih dari target yaitu 1000 peserta.

“Alhamdulillah, hingga hari penutupan tanggal 12 April kemarin, jumlah pendaftar mencapai 1.174 orang, dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak yang diikuti banyak peserta,” jelas Mahmud saat meninjau pelaksanaan Lomba Baca Kitab Kuning PKS di DPW PKS DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Data yang masuk ke panitia lomba menyebutkan bahwa 30 peserta berasal dari Provinsi Aceh, 42 peserta berasal dari Provinsi Sumatera Barat, 34 peserta berasal dari Provinsi Lampung, 47 peserta berasal dari Provinsi DKI Jakarta, 84 peserta berasal dari Provinsi Banten, 389 peserta berasal dari Provinsi Jawa Barat, 120 peserta berasal dari Provinsi Jawa Tengah, 45 peserta berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 102 peserta berasal dari Provinsi Jawa Timur, 78 peserta berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 91 peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, 40 peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, 40 peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan 29 peserta berasal dari Provinsi Gorontalo.

“Babak penyisihan tingkat kabupaten dan kota, dimulai sejak 10 April kemarin. Hari ini, Kamis, babak penyisihan tingkat provinsi di DKI dan Jawa Barat. Dan puncaknya, grand final tanggal 24 April di Kantor DPP PKS MD Building Jalan Simatupang, Jakarta Selatan,” tambah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dua periode, dari tahun 2004 hingga tahun 2014 ini.

Latar belakang kenapa adanya lomba ini, lanjutnya, adalah karena melihat fenomena umat Islam yang mulai menjauh atau alergi terhadap kitab-kitab yang berbahasa arab, khususnya Kitab Kuning, yang ada di pesantren.

"Kalau tidak dilestarikan, maka perlahan-lahan umat Islam, khususnya generasi muda tidak mengenal dan bahkan tidak mencintai khazanah warisan ulama ini,” jelas Pembimbing Umrah salah satu lembaga travel ini.

Oleh karena itu, Mahmud berharap dengan adanya lomba ini akan semakin menegaskan kontribusi pesantren kepada bangsa dan negara, khususnya menjaga tradisi intelektual agama di kalangan generasi muda.

“Agar jangan sampai pesantren selalu dianggap kampungan, tidak maju, tidak moderat, dan sebagainya. Kita ingin umat Islam kembali termotivasi belajar langsung dari rujukan ulamanya,” tambah alumnus Ponpes Tebuireng, Jawa Timur, ini

Diketahui, Lomba Baca Kitab Kuning PKS adalah salah satu rangkaian acara dalam menyambut Milad PKS ke-18 pada 24 April 2016. Juara pertama dari babak final lomba ini adalah Umrah senilai 25 juta rupiah, juara kedua mendapat 20 juta rupiah, juara ketiga mendapat 15 juta rupiah. Sedangkan juara harapan I, II, dan III, berturut-turut mendapat 10 juta rupiah, 7,5 juta rupiah, dan 5 juta rupiah. [pks.id]

Keterangan Foto: Pemenang 1 Baca Kitab Kuning PKS Tingkat DPW

posted by @Adimin

Perahu Dinilai Bukan Hunian yang Layak untuk Korban Penggusuran

Jakarta (15/4) -- Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan bahwa penggusuran pemukiman Pasar Ikan dan Luar Batang menorehkan luka yang dalam bagi para penduduknya karena kini mereka tinggal di perahu.

“Perahu bukan rumah. Dan perahu juga bukan hunian yang layak baik ditinjau dari sudut kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, apalagi keselamatan. Setiap saat bahaya mengancam. Membiarkan sekelompok warga untuk tinggal di perahu, mengabaikan nasib mereka adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyatnya,” ucap Fahmy di Jakarta, Jumat (15/4).

Fahmy menilai Gubernur Ahok terlalu kasar dengan mengusir mereka atas alasan penertiban dan pembangunan kota Jakarta. Perlakuan dan pendekatannya kepada penduduk miskin yang mukim di ibukota menimbulkan kegeraman dari berbagai pihak.

“Betapa tidak, saat yang bersamaan dia memberikan akses dan kemudahan izin pengembangan bagi kelompok-kelompok pengembang swasta yang kaya raya,” imbuh Fahmy.

Nuansa keberpihakan dan ketidakadilan, katanya, nampak jelas terlihat. Apalagi gebrakan Ahok mengusir penduduk miskin juga dilakukan dengan melibatkan ratusan personil polisi dan TNI dengan perlengkapan yang 'menakutkan' dan 'mengancam' penduduk. Nampak Ahok sedang 'memerangi' rakyatnya sendiri.

“Penertiban dan pembangunan wilayah kumuh Jakarta adalah kewajiban Pemda DKI. Kita sepakat dan mendukung penuh setiap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam hal ini. Semua pihak akan mendukung, asal dilakukan dengan cara dan pendekatan yang bijak dan memperlakukan rakyat dengan cara yang baik dan berkeadilan,” ujar Fahmy.

Fahmy mengingatkan bahwa mereka adalah rakyat Jakarta, yang berhak mendapat perlindungan dan pelayanan yang layak. Seharusnya Pemerintah DKI memperlakukan mereka dengan bijak, memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak di wilayah tersebut. Jangan sampai terkesan adanya kebijakan mengusir dan menyingkirkan rakyat miskin tetapi kemudian memberikan kesempatan yg seluas luasnya kepada mereka yang kaya raya.

“Pihak terkait terutama DPRD DKI harus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tergusur dn hidup terlunta-lunta agar mereka mendapatkan hak-haknya kembali,” ucap Fahmy. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes

posted by @Adimin

Guru Honorer Semestinya Masuk Pemetaan SDM PNS

Jakarta (14/4) - Tenaga guru honorer semestinya harus dihitung dalam pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, tenaga honorer yang kemungkinan besarnya ada dalam tiap sistem kepegawaian kerap mengalami berbagai masalah karena tidak menjadi bagian dari sistem kepegawaian.

Hal itu dijelaskan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan (BPKN) DPP PKS Ledia Hanifa saat dihubungi, Selasa (14/4/2016).

"Semestinya pegawai honorer juga harus dihitung dalam pemetaan SDM. Jika tidak masuk dalam pemetaan dapat mengakibatkan persoalan seperti sekarang ini," ujar Ledia.

Menurutnya, sudah saatnya peta SDM PNS dan honorer dimasukkan kedalam sistem. Setelahnya, guru honorer dapat diupgrade kemampuannya agar sesuai dengan kompetensi.

"Di upgrade kemampuannya, dilakukan assessment terhadap jabatan dan kompetensi pemegang jabatan, juga perlu sistem pembinaan kepegawaian yang komprehensif," paparnya.

Menurutnya, salah satu permasalahan yang muncul bila tenaga honorer tidak dilibatkan dalam peta SDM PNS yang komprehensif dapat menyebabkan pemalsuan data-data demi lolosnya oknum dalam penyeleksian.

"Belum lagi jika ditambah ada yang menyertakan persyaratan palsu yang seolah-olah sudah mengabdi sejak tahun tertentu," pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BPKN DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin

Ledia: Kader Harus Siap Ditempatkan di Mana Pun

Jakarta (13/4) – Pasca keluarnya Surat Keputusan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi PKS DPR RI pada Alat Kelengkapan DPR RI bernomor 135/EXT-FPKS/DPRRI/IV/2016 per tanggal 11 April 2016, Ledia Hanifa resmi menempati posisi barunya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Menanggapi hal itu, Ledia mengaku siap untuk memimpin 560 anggota DPR RI tersebut sesuai dengan amanah penunjukkan langsung yang diberikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

“Pada dasarnya, semua kader di PKS harus siap ditempatkan di posisi mana pun. Ya, bismillah. Insya Alloh, keputusan DPP pasti telah mempertimbangkan kira-kira dalam menempati posisi seperti itu akan seperti apa,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (13/4).

Penunjukkan posisi sebagai Koordinator Bidang kesra (Korkesra) DPR RI itu pun diakui Ledia bukanlah hal yang sulit untuk dijalani. Sebab, posisi Korkesra tersebut membawahi beberapa komisi, yaitu VIII, IX, dan X, tempat dimana Ledia banyak bergulat di dalamnya sejak tahun 2009.

“Ketika penugasan ini datang dari DPP, saya bersyukur tidak blank sama sekali. Bidang Korkesra itu kan komisi VIII, IX, dan X. Di periode lalu, dua tahun setengah pernah di komisi IX, lalu di Komisi VIII menjadi anggota dan pimpinan hingga saat ini,” tutur Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini.

Untuk mempersiapkan hal ini, Ledia mengaku akan menampung dan mencari solusi dari setiap perbedaan pendapat yang terjadi, baik di internal pimpinan maupun anggota DPR lainnya. Termasuk pada isu-isu sensitif yang berhubungan dengan masyarakat, seperti Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan, Pembangunan Perpustakaan, dan RUU Tax Amnesty.

“Kalau soal perbedaan pendapat, itu kan wajar. 560 orang anggota, pasti punya 560 pendapat yang mewakili partai dan masyarakatnya. Karena parlemen adalah sarana untuk kontestasi gagasan. Tinggal, bagaimana kita mencari titik temu dan melihat mana yang lebih manfaat bagi masyarakat,” jelas Ledia.

Diketahui, saat ini proses rekomposisi pimpinan DPR masih menunggu surat dari fraksi untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR. Publik tentu berharap proses rekomposisi ini tidak membutuhkan waktu lama, sehingga kinerja-kinerja kedewanan dapat berjalan lebih optimal dalam tiga tahun terakhir. [pks.id]

Keterangan Foto: Ledia Hanifa

posted by @Adimin

Fraksi PKS DPR RI Menerima Kunjungan Parliamentarian for Al-Quds

Jakarta (13/4) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menerima kunjungan Ikatan Anggota Parlemen untuk Pembebasan al-Quds/ Parliamentarians for Al Quds (PfQ) di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS beberapa waktu lalu. Jazuli dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan dan komitmen penuh Fraksi PKS bersama DPR RI untuk mengawal agenda-agenda yang berpihak pada kemerdekaan rakyat Palestina.

Rombongan Delegasi PfQ yang diketuai Syekh Hameed Al-Ahmar (Yaman) sebelumnya diterima oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dalam sambutannya, Akom menegaskan bahwa rakyat Indonesia terus berada di belakang rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Israel.

DPR mendukung upaya Pemerintah RI dalam membela rakyat Palestina. Salah satu bentuk dukungan pemerintah RI dalam hal ini adalah membuka konsulat kehormatan RI di Ramallah, Tepi Barat. Walaupun mendapat tekanan dari Israel, pelantikan konsulat kehormatan RI untuk Palestina akhirnya bisa dilakukan di ibukota Yordania, Amman.

“Apapun yang Palestina butuhkan kami siap membantunya,” tegas Akom menutup sambutannya, Jakarta, Selasa (13/4).

Syekh Hameed al-Ahmar, menyampaikan juga ucapan terima kasih dan bangga datang ke Indonesia, negara pertama yang dikunjungi setelah pembentukan PfQ pada Oktober 2015 . Pada kesempatan tersebut dijelaskan tentang kondisi terakhir di kota al-Quds dan Masjidil Aqsha. Sebagai Umat Islam terbesar di dunia sudah menjadi kewajiban untuk menjaga kesucian masjidil Aqsha dari zionis Israel.

Turut serta dalam rombongan Sekretaris PfQ Mr. Abdallah Al-Bataji (Palestina), Mr. Sayid Abu Musameh (Palestina), dan Mr. Basher Al-Jarallah (Aljazair). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini 

posted by @Adimin

Fraksi PKS Terima Masukan Pencabutan PP Nomor 78 tentang Pengupahan

Jakarta (12/4) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ansory Siregar hari ini, Selasa (12/4), menerima masukan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Masukan dari KSP tersebut di antaranya terkait dengan Pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pengangkatan Guru dan Tenaga Honorer menjadi PNS, Pengesahan RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan sebagainya.

“Terkait dengan persoalan Pengupahan, saat ini masih dibahas di Panja Komisi IX. Ada Panja yang ke Maluku Utara, dan ada yang ke Bandung. Kami juga terus melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait,” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini. 

Menanggapi itu, Sekjend KSPI menegaskan Mohammad Rusdi bahwa merespon positif sikap dari Fraksi PKS, khususnya yang berada di Komisi IX. Sebab, PP tersebut secara substansi membatasi kenaikan upah, menghilangkan Dewan Pengupahan, dan menghilangkan peran gubernur karena langsung diatur oleh pusat dengan didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Atas hal itu, kami mewanti-wanti agar sikap dari Fraksi PKS tetap tegas dan menggalang fraksi lain untuk mencabut PP tersebut. Karena memang pengaruhnya, kenaikan upah dibatasi. Bahkan kenaikan upah Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, dan Thailand,” jelas Rusdi.

Diketahui, upah Indonesia, menurut ILO (2014), rata-rata hanya Rp 2 juta. Dimana upah terendah Indonesia berada di Provinsi Jawa Tengah (Cilacap Barat, Boyolali, Karanganyar). 

“Dengan upah murah ini, pada akhirnya daya beli masyarakat jatuh. Sehingga, hanya mampu sewa rumah, transportasi, dan makan seadanya. Tidak bisa lagi untuk kebutuhan lain. Efeknya, banyak perusahaan gulung tikar,” tambah Rusdi.

Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Hari Aspirasi setiap Hari Selasa. Selain menerima silaturahim dari KSPI, Fraksi PKS juga menerima aspirasi dari Perwakilan Pemuda/i Nias, LSM Perludem, Asosiasi Perpustakaan Indonesia, dan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ansory Siregar


posted by @Adimin

Susunan Rekomposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/4) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengumumkan rekomposisi fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dalam Rapat Pleno hari ini, Senin (11/4).

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).

“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

Berikut adalah susunan rekomposisi yang secara resmi mulai berlaku pada Tahun Sidang IV Masa Persidangan 2015-2016 

1. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T

2. Komisi I
- Ketua: Dr. Abdul Kharis Almasyhari (Kapoksi) 
- Anggota: Jazuli Juwaini, MA; Dr. Sukamta (Banggar), Dr. Hidayat Nur Wahid

3. Komisi II
- Wakil Ketua: Drs. Almuzzammil Yusuf, M.Si
- Anggota: Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si (Banggar) dan Drs. Chairul Anwar, S.Apt

4. Komisi III
- Kapoksi: Aboe Bakar Alhabsyi (Banggar)
- Anggota: Nasir Djamil, S.Ag; Tubagus Soemandjaja, Tifatul Sembiring

5. Komisi IV: 
- Kapoksi: Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM (Banggar)
- Anggota: Dr. Sa’duddin, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, Dr. Hermanto

6. Komisi V
- Wakil Ketua: Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si
- Anggota: Mahfudz Abdurrahman,S.Sos; Ir. Sigit Sosiantomo

7. Komisi VI
- Kapoksi: Drs. H. Martri Agoeng
- Anggota: Nurhasan Zaidi, dan Adang Daradjatun

8. Komisi VII
- Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Kapoksi)
- Anggota: Rofi Munawar dan Dr. Zulkifliemansyah (Banggar)

9. Komisi VIII
- Wakil Ketua: H. Iskan Qolba Lubis (Kapoksi)
- Anggota: Muhammad Yudi Kotouky dan Drs. H. M Iqbal Romzi (Banggar)

10. Komisi IX
- Kapoksi: Ansory Siregar
- Anggota: Ahmad Zainuddin dan dr. Adang Sudrajat

11. Komisi X
- Wakil Ketua dan Kapoksi: Abdul Fikri Faqih, MM
- Anggota: Mustafa Kamal, SS; Dr. KH. Surahman Hidayat, MA; H.M. Sohibul Iman

12. Komisi XI
Kapoksi: Ecky Awal Mucharam (Banggar)
Anggota: Ir. Junaidi Auly, MM; dan Refrizal 

Susunan Pengurus Fraksi PKS
1. Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini
2. Wakil Ketua Bidang Polhukam: Tifatul Sembiring
3. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ansory Siregar
4. Wakil Ketua Bidang Ekonomi: Ecky Awal Mucharam
5. Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang): Zulkifliemansyah
6. Sekretaris Fraksi: Dr. Sukamta
7. Bendahara Fraksi: Martri Agoeng

Susunan Alat Kelengkapan Dewan
Anggota Baleg
1. Kapoksi: Dr. Hermanto
2. Anggota: Adang Daradjatun, Martri Agoeng, Junaidi Auly, dan dr. Adang Sudrajat

Anggota Banggar
1. Poksi 1: Dr. H. Sukamta
2. Poksi 2: Hadi Muyadi
3. Poksi 3: Aboe Bakar Alhabsyi
4. Poksi 4: Dr. Andi Akmal Pasluddin
5. Poksi VII: Zulkifliemansyah
6. Poksi VIII: Iqbal Romzi
7. Poksi XI: Ecky Awal Mucharam

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
1. Kapoksi: Refrizal
2. Anggota: Ansory Siregar

Mahkamah Kehormatan Dewan: Dr. KH. Surahman Hidayat (Ketua)

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
1. Wakil Ketua: Rofi Munawar
2. Anggota: Mahfudz Siddiq dan Jazuli Juwaini
Semoga berkenan dan bermanfaat.



Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (tengah)

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin