Fraksi PKS: Setop Impor Jeroan Sapi!

Jakarta (21/7) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. Sebab, Hermanto menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan. 

“Impor Jeroan itu merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan,” ujar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). 

Prinsipnya, Fraksi PKS setuju dengan rencana pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi. 

“Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini. 

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat. 

“Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan. Misalnya, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya,” ujar Hermanto. 

Dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen, misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat. 

“Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik,” tutup Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Halal Bi Halal Warisan Ulama, Tradisi Islam di Indonesia

Jakarta (21/7) - Halal bi Halal menjadi tradisi tahunan umat Islam Indonesia setelah selesai bulan Ramadhan. Rutinitas silaturahmi tahunan ini bukti warisan ulama untuk keutuhan negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan, halal bihalal pertama kali terinisiasi ketika Presiden RI pertama Soekarno meminta masukan kepada KH Wahab Hasbullah tentang membangun persatuan di tengah kondisi kekacauan politik nasional yang mengancam keutuhan Indonesia.

"Kepada Soekarno, KH Wahab bilang kalau dibuat silaturahmi, biasa saja itu. Buatlah halal bi halal. Setelah itu Soekarno mengumpulkan para ulama dan partai politik, terjadilah halal bi halal," ujar Hidayat dalam Halal Bihalal 'Silaturahmi Syawal' di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).

Tidak berhenti sampai di situ. Hidayat menuturkan para ulama juga menciptakan satu istilah yang memberi semangat perjuangan dan kemenangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam.

Kalimat 'minal aidin wal faizin', lanjut wakil ketua MPR ini, diciptakan oleh para ulama dengan kandungan makna yang sangat dalam.

"Para ulama dahulu di Indonesia berpuasa itu saling mendoakan saling menyemangati agar menjadi 'minal aidin wal faizin', bukan cuma sekadar 'kembali' dari pulang kampung, kembali lagi ke bulan syawal, tapi kembali untuk menang. Peluang untuk menghadirkan kemenangan-kemenangan kedepan sangat terbuka, mulai dari Pilgub hingga Pilkada," jelasnya.

Hidayat juga mengatakan, halal bihalal yang dilakukan PKS menunjukkan PKS berada dalam bagian masyarakat Islam Indonesia. Sebab tradisi tersebut hanya ada di Indonesia.

"Sekarang halal bihalal, bukan konteks bidah atau tidak bidah, ini tradisi Islam di Indonesia. Ini asbabul wurudnya sunnah hasanah," pungkas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin

Tiga Pesan PKS Untuk Kepala BNPT

Jakarta (21/7) - Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf mengucapkan selamat kepada Komjen Suhardi Alius yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, ia menyampaikan tiga pesan kepada mantan Kabareskrim tersebut.

“Selamat kepada Pak Suhardi sebagai Kepala BNPT baru. Kami mendoakan semoga Bapak dapat menjaga kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme, ” ujar Muzzammil di Jakarta, Kamis (21/7).

Muzzammil menegaskan PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh BNPT.

“PKS mendukung penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia,“ tegasnya

Untuk itu Muzzammil berpesan pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.

“Pesan pertama, kami berharap dibawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Karena tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat,” terangnya

Kedua, Muzzammil berpesan agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik website dan tokoh agama.

“Pemblokiran situs yang dianggap menyebarkan paham radikal tanpa konfirmasi dan klarifikasi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang. Perlu lebih hati-hati. Undang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah kontennya memang bertentangan dengan ajaran Islam,” paparnya.

Ketiga, menurut Muzzammil, pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan merabat bangsa dan negara Indonesia.

“Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia.” tegasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Punya Tiga Harapan Untuk Komisioner KPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia telah terpilih dalam pemungutan suara di Komisi I DPR. Rencananya hasil itu akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat dan menaruh harapan besar terhadap para Komisioner terpilih untuk mengoptimalkan peran KPI sesuai kewenangan yang dimiliki dalam menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa.

"Selamat kepada para komisioner terpilih. Selamat bekerja dan berkarya untuk menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa," kata Jazuli melalui pesan singkat, Rabu (20/7/2016).

Anggota Komisi I yang turut menguji kelayakan anggota KPI selama dua hari ini menyakini bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dan memiliki kapasitas dan komitmen.

"Kami tidak meragukan kapasitas dan komitmen sembilan komisioner terpilih. Hanya saja itu semua harus dibuktikan dalam kinerja kelembagaan KPI yang makin bermakna bagi dunia penyiaran publik," harapnya.

Pertama, KPI harus benar-benar dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak, benar, dan berkualitas.

Kedua, KPI harus ikut menghadirkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Ketiga, KPI harus proaktif dalam mendorong dan responsif merespon dan mengontrol pengaduan atas penyelenggaraan dan isi siaran yang tidak sesuai dengan misi siaran yang berkarakter dan mencerdaskan publik.

"Ingat kehadiran KPI merupakan wakil negara (kuasi negara) untuk mewujudkan tatakelola penyiaran publik yang profesional dengan isi siaran yang sejalan dengan pencapaian tujuan nasional dan pembentukan karakter bangsa," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Berikan Catatan Terhadap Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2015

Jakarta (21/7) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberikan beberapa catatan penting terhadap keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna DPR ke 33 Masa Persidangan V TS 2015-2016, Rabu (21/7).

“Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras Pemerintah selama tahun 2015. Angka kemiskinan ketimpangan dan pengangguran sudah menunjukkan tren penurunan, walaupun masih jauh dari optimal,” kata Ecky.

Secara umum, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.

“Fraksi PKS memandang bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Negara juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 dengan peningkatan temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga tidak mengalami perbaikan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan jumlah LKKL yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus menurun menjadi 56 pada tahun 2015 (dari 65 pada tahun 2013 dan 62 pada tahun 2014).

“Jumlah LKKL yang mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)” atau “Disclaimer” mecapai 4 KL. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian 29 LKKL yang belum memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ecky. [pks.id]

posted by @Adimin

Politikus PKS Berharap Tewasnya Santoso Bisa Stabilkan Kondisi di Poso

Jakarta (19/7) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Habib Aboebakar Al-Habsyi menyatakan pihaknya mendukung operasi gabungan penumpasan teroris di Poso, yang kabarnya sudah menewaskan Santoso, pimpinan kelompok itu.

Habib Aboebakar menyatakan dirinya mendapat informasi serupa, satgas Tinombala dikabarkan telah menewaskan dua anggota kelompok Santoso. Sedangkan 3 lainnya masih kabur. Informasi yang beredar salah satu yang tewas memiliki ciri fisik seperti Santoso.

"Saya mengapresiasi keberhasilan tim gabungan TNI dan Polri yang berhasil melumpuhkan Santoso dalam operasi tersebut. Kita berharap seluruh jaringannya dapat ditangkap sehingga kondisi keamanan Poso dapat stabil," kata Habib Aboebakar, Selasa (19/7).

"Kita berharap dengan selesai tewasnya Santoso, tidak ada lagi kelompok teroris yang beroperasi di wilayah tersebut."

Selanjunya, kata Habib, BNPT dan Polri dapat bekerjasama dengan Pemda setempat untuk melakukan kegiatan recovery agar pengaruh ataupun dampak dari keberadaan kelompok Santoso ini tidak lagi berbekas di masyarakat.

"Misalkan saja dengan menggelar kegiatan bimbingan kewirausahaan ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya deradikalisasi," imbuhnya.

Sumber: Beritasatu.com

posted by @Adimin

Tips Agar Anak Tidak Keranjingan Gim Pokemon Go

Jakarta (18/7) - Informasi tentang gim Pokemon Go ini mulai ramai di media sosial, sangat mungkin anak-anak yang tiap hari membuka internet melalui laptop/komputer juga penasaran ingin melihat. Maka perlu strategi bagi orangtua agar anak tidak keranjingan gim itu.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Wirianingsih memberikan beberapa tips untuk mengatasi itu.

"Pertama, gim itu berbasis internet dan dioperasikan oleh mobile phone. Maka, sebaiknya anak usia SD tidak diberikan ponsel," kata Wirianingsih di Jakarta, Senin (18/7).

Kedua, kata dia, jika terpaksa karena lihat orangtuanya pegang ponsel, maka kewajiban orangtua untuk mengendalikan penggunaannya. Sampaikan bahwa ponsel baru akan dibelikan jika sudah (minimal) SMA.

"Anak-anak usia SD-SMP jangan diberikan kepercayaan penuh untuk menggunakan HP. Jika mereka pegang HP karena alasan kebutuhan, maka berikan yang sederhana (bukan smartphone)," kata Wiwi, demikian ia akrab disapa.

Dia mengatakan ayah dan ibu sering melakukan interaksi psikologis seperti lebih banyak berkomunikasi langsung, tatap muka, banyak bercerita (ngobrol) bersama anak. Sebab, katanya, pada dasarnya anak lebih suka interaksi langsung dengan ayah dan ibunya.

Diantara tips pengendalian menggunakan ponsel itu, kata dia, adalah dengan membatasi waktu beberapa menit atau berapa jam sehari dan di waktu-waktu yang tepat.

"Ajaklah mereka bicara, minta pandangan mereka tentang hal tersebut. Kemudian ortu menanggapi dan memberikan arahan-arahan positif. 

Biasanya anak-anak yang memiliki pengalaman komunikasi yang baik di rumah, akan memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik pula. Anak-anak yang disibukkan dengan kegiatan positif insya Allah tidak akan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna," ujar Wiwi.

Ia memberikan saran untuk sekolah, pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan formal untuk membantu mengontrol penggunan ponsel anak-anak. Jika mereka bawa ponsel ke sekolah hendaknya diamankan oleh sekolah.

"Setelah usai jam belajar baru diberikan kembali. Ada sekolah-sekolah, pesantren atau boarding school yang melarang anak didik untuk membawa gadget ke arena belajar di sekolah," tutur Wiwi.

Wiwi mengimbau untuk para tokoh masyarakat, mubalighah, para da'i dan lembaga-lembaga keagamaan membantu bangun kesadaran masyarakat tentang bahaya pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam hal ini bijak menggunakan internet. [pks.id]

posted by @Adimin

Humas Harus Tunjukkan Komunikasi Positif pada Rakyat

Bidang Humas DPP PKS mengadakan Halal bi Halal dengan seluruh pengurus, komunitas serta pegiat Humas PKS.

Halal bihalal Halal ini dihadiri Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mustafa Kamal, Wakil Sekjen Abdul Hakim dan Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan kepada seluruh punggawa humas yang hadir agar fokus melakukan komunikasi positif kepada rakyat.

"Kita harus fokus pada komunikasi positif. Komunikasi yang memang sifatnya menyampaikan hal-hal yang positif kepada khalayak, bukan yang negatif," ungkapnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2016) lalu.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga memaparkan bahwa kunci keberhasilan dakwah pada era saat ini adalah dengan menunjukkan betapa indahnya Islam.

"Saya berdiskusi dengan rektor di salah satu Universitas Islam di Thailand, menurut mereka kunci keberhasilan dakwah sekarang ini adalah how to show the beauty of Islam," jelasnya dengan semangat.

Dirinya juga mengimbau agar seluruh kader dakwah agar senantiasa membuat karya-karya baik yang mnunjukkan keindahan Islam sembari menampilkan komunikasi yang positif.

Selain itu basis pembuatan karya-karya kehumasan mestilah karya yang positif. "Apa yang mau dikomunikasikan kalau tidak ada karya-karya positif. Bidang-bidang lain harus betul-betul jadi dapur tempat produksi karya-karya positif dan harus bersinergi dengan humas untuk dikomunikasikan secara positif," papar Sohibul.

Selain itu, adanya media menurut Sohibul juga menjadi jembatan kebermanfaatan dengan masyarakat.

"Kita selalu berprinsip, sebaik-baik dari kamu yang bermanfaat bagi manusia. Dengan media ini kita coba angkat kebermanfaatan itu kepada rakyat," jelasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Introspeksi dan Minta Maaf Atas Tragedi Tol Brebes

Jakarta (8/7) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan belasungkawa dan duka mendalam kepada keluarga yang anggotanya mengalami musibah meninggal dalam peristiwa Kemacetan Brebes. Jazuli merasakan duka tersebut karena memahami bahwa maksud hati ingin berbagi gembira saat momentum lebaran, tapi ternyata Allah berkehendak lain.

"Ikhlaskan hati karena semua ini adalah takdir Allah sembari kita doakan agar yang wafat dilapangkan kuburnya dan diterima amal ibadahnya," kata Jazuli di Jakarta, Kamis (7/7).

Diketahui, lebaran tahun 2016 kali ini mencatatkan rekor kemacetan terpanjang dan terlama di Pintu Tol Brebes. Bahkan, sebagian kalangan menyebutnya sebagai Horor Kemacetan Brebes. Pasalnya,kemacetan tersebut memakan korban jiwa hingga 12 orang meninggal dunia, berdasarkan laporan sejumlah media.

Sebagai penanggung jawab utama pelayanan publik, Jazuli meminta Pemerintah untuk melakukan investigasi dan evaluasi serius atas peristiwa yang bisa disebut Tragedi ini. Yakni, agar Pemerintah segera memanggil dan mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait, pemda, operator jalan, aparat keamanan dan pihak-pihak terkait untuk memberi penjelasan dan membahas solusi jangka pendek dan panjang.

"Pemerintah harus introspeksi diri atas tragedi ini. Kenapa pelayanan jalan tol sampai begitu kacau? Jangan membela diri atau melempar tanggung jawab, meremehkan atau menutup-nutupi masalah, apalagi sampai menyalahkan pemudik dan terkesan tidak berempati pada korban," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Jika perlu, lanjut Jazuli, Pemerintah secara terbuka menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan belasungkawa kepada keluarga korban atas tragedi ini.

Fraksi PKS sendiri, tegas Jazuli, telah memerintahkan anggotanya yang duduk di Komisi V (perhubungan dan angkutan jalan) untuk menggali informasi dan klarifikasi terkait peristiwa ini. Tak lupa, Jazuli juga meminta agar para anggota Fraksi PKS di Komisi V tersebut agar segera memanggil kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk dimintai pertanggungjawaban usai libur lebaran nanti.

"Kami mendesak Pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah penanganan dan solusi jangka pendek untuk mengantisipasi arus balik lebaran. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali, naudzubillah," pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten ini.

PKS sendiri telah mengerahkan kadernya membangun dan mensiagakan posko-posko mudik di sepanjang jalur mudik pada lebaran tahun ini. Diharapkan posko PKS dapat menjadi tempat singgah dan istirahat bagi para pemudik karena menyediakan kebutuhan medis, obat-obatan, juga makanan minuman ringan. [pks.id]

posted by @Adimin

MSI: Pemerintah Harus Siapkan Skema Darurat Hadapi Arus Balik

Jakarta (8/7) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan beberapa tindakan taktis demi upaya antisipasi musibah mudik pada arus balik yang diperkirakan terjadi pada Sabtu dan Minggu besok.

"Minimal 7 K/L tanggung jawab dalam #Mudik: Kementerian Perhubungan, KPUPR, Kemsos (WC darurat), Kemkes (Layanan Kesehatan), Badan Pengatur Jalan Tol, Polri, dan Pertamina. DPR dalam hal pengawasan!" ujarnya melalui akun twitter @msi_sohibuliman, Kamis sore (7/7/2016)

Selain itu, Sohibul Iman juga menyodorkan skema kedaruratan yang dapat digunakan pemerintah untuk mengantisipasi musibah mudik.

"Tuk antisipasi musibah #Mudik n baliknya, 7 K/L tsb mesti siapkan skema "kedaruratan": Layanan Kesehatan, WC, BBM, Makanan dan Minuman, dll. Tidak cukup dengan 'skema biasa'," ujarnya.

Sohibul menunggu langkah nyata Presiden RI Joko Widodo untuk mengantisipasi musibah mudik pada arus balik udik.

"Saya yakin pres @jokowi menangkap dengan jernih esensi musibah mudik walau pembantu2nya saling lempar tanggung jawab! #EmpatiEvaluasi #AyoLebihBaik" cuitnya melalui akun twitternya.

Dirinya juga mengapresiasi seluruh petugas mudik yang bekerja selama Lebaran melayani masyarakat dan pemudik. Termasuk para relawan di Posko Mudik PKS yang tetap melayani pemudik hingga arus balik.

"Salut kepada para petugas yang selama Lebaran tetap kerja layani masyarakat+pemudik. Semoga Anda+keluarga mendapat keberkahan+kebahagiaan. Amin!" doanya sembari menambahkan tagar #MudikPKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul Iman: 12 Pemudik Wafat, Saatnya Evaluasi Bersama

Jakarta (7/7) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyayangkan hingga saat ini sekitar 12 pemudik meninggal saat sedang terjebak kemacetan. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengevaluasi kejadian ini.

"Apapun sebabnya kami turut berduka atas wafatnya mudikers. Mari sama-sama evaluasi agar mudik tahun depan lebih baik!" ungkapnya pada akun twitter @msi_sohibuliman sembari melakukan mention pada akun Presiden RI Joko Widodo @jokowi, Rabu lalu (6/7/2016).

Selain itu, Sohibul juga menyarankan kepada seluruh masyarakat agar kembali memupuk empati kepada siapapun yang mengalami musibah.

"Bagian dari kesadaran kembalinya kita kepada fitrah (asal penciptaan) mari pupuk empati kepada siapapun yang mengalami musibah!" ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan dengan jujur kepada nurani dan logika mempermudah tiap diri untuk kembali introspeksi.

"Bagian dari kesadara kita kembali pada fitrah adalah jujur pada nurani dan logika. Jujur lebih mudah untuk introspeksi!" pungkasnya sembari menambahkan tagar #AyoLebihBaik.

Selain itu, Sohibul juga meminta kepada seluruh pemudik yang berada di Bretran (Brebes Entrance) untuk lebih waspada karena terjadi sumbatan.

"Tetap waspada Bretran (Brebes Entrance) jd sumbatan walau tdk separah Brexit. Sumbatan pindah ke exit di Bekasi+Jkt," tulisnya. [pks.id]

posted by @Adimin