Perlu Langkah Diplomatik Tingkatkan Kuota Haji Indonesia

Jakarta (25/8) -Terbatasnya kuota haji dibandingakan minat jamaah haji Indonesia, membuat antrian keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci kian panjang, bahkan ada yang harus menunggu hingga 20 tahun. Berbagai persoalan pun terjadi, seperti yang adanya beberapa calon haji yang lebih berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain, yaitu Filipina.

Untuk menghindari permasalahan tersebut terulang kembali, Wakil ketua komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berpendapat perlunya solusi diplomatik pemerintah Indonesia kepada Negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yag tidak terserap tiap tahunnya.

“Kerja sama antara Negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota Haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar meminimalisir kasus calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan kouta milik negara lain,” kata Iskan, di Jakarta, Kamis (25/8).

Selain kepada Negara-negara ASEAN, politisi PKS itu berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, untuk mengusahakan penambahan kuota haji. Menurutnya, posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi, karena presentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya.

“Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrian keberangkatan calon jamaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," jelas Legislatos PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Diketahui, sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke tanah suci dengan menggunakan Paspor Filipina. Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Saat ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan pihak Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI tersebut yang menjadi korban sindikat kejahatan tersebut. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi: Kesenjangan Ekonomi Masih Sangat Lebar, Perlu Kebijakan Lebih Kuat

Jakarta (21/8) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Muharam menilai kesenjangan ekonomi masih sangat lebar.

“Memasuki 71 tahun kemerdekaan dan 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, kita masih menghadapi persoalan ekonomi yang sangat berat terkait kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Angka yang baru dirilis BPS memang menunjukkan adanya tren penurunan kesenjangan pengeluaran. Tetapi ini masih jauh dari kondisi yang ideal dan memuaskan. Kondisi kesenjangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk,” ujar Ecky di Jakarta, Minggu (21/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis laporan terjadinya penurunan Gini Ratio. Dimana, hingga Maret 2016, Gini Ratio sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408.

“Meski perkembangannya membaik, target Gini Ratio dalam APBNP 2016 sebesar 0,39 dan dalam RAPBN 2017 sebesar 0,38 belum meyakinkan dapat dicapai. Dibutuhkan kebijakan akselerasi untuk dapat mencapainya,” jelas Legislatos PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.

Diingatkan Ecky, Laporan Bank Dunia telah memberikan peringatan atas potensi terjadinya ledakan sosial yang diakibatkan dari Ketimpangan yang Semakin Lebar tersebut. Bank Dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, telah terjadi dimana 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional.

Diperkirakan pula sekitar 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan yang tak lebih dari 25 persen.

“Saat ini faktanya telah terjadi efek konsentrasi ke atas atau trickle-up effect dalam proses pembangunan selama ini. Pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati mayoritas rakyat,” risau Ecky.

Ecky menilai berbagai kebijakan dan program untuk mendorong perbaikan ekonomi yang berorientasi pada rakyat kecil juga belum terlaksana dengan baik. Beberapa indikatornya adalah, pertama, masih tingginya inflasi di pedesaan, terutama pada bahan makanan.Kedua, nilai tukar petani belum membaik secara signifikan. Ketiga, masih minimnya realisasi kredit UMKM, hanya 18 persen dari total kredit perbankan. Dan Keempat, implementasi paket kebijakan pemerintah belum menyentuh golongan menengah ke bawah.

“Rakyat miskin semakin miskin karena 65 persen penghasilan mereka habis untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Dan rakyat yang mendekati miskin jatuh dalam kubangan kemiskinan. Kondisi ini menandakan masih beratnya penderitaan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat dan menjadi tanggungjawab besar bagi kita sebagai sebuah bangsa,” tegas Ecky.

Secara khusus Bank Dunia (2015) mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur. Bahkan, dalam hal distribusi aset, lebih memprihatinkan, yaitu Rasio Gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini jauh lebih tinggi daripada Rasio Gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk.

“Kesenjangan yang semakin besar akan menimbulkan kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial. Rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Ketimpangan ekonomi yang kronis akan menjadi faktor pendorong revolusi sosial, politik, dan krisis ekonomi. Ini harus menjadi warning serius bagi kita semua,” tutup Ecky. [PKS.ID]

posted by @Adimin

Timteng dan Ketahanan Energi

Pemerintah berencana meningkatkan cadangan minyak mentah dan bahan bakar minyak menjadi lebih dari 30 hari (Republika Online). Menurut Sudirman Said, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, peningkatan cadangan minyak mentah dan BBM perlu untuk antisipasi pertumbuhan konsumsi BBM delapan persen per tahun.

Saat ini, cadangan minyak mentah Indonesia hanya cukup untuk kebutuhan domestik 14 hari. Adapun cadangan BBM hanya cukup untuk 22 hari, elpiji untuk 17 hari. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kalau cadangan BBM itu dipakai perang, hanya cukup untuk tiga hari.

Sebagai perbandingan, cadangan BBM Singapura cukup untuk kebutuhan domestik 90 hari. Cina juga menumpuk cadangan BBM untuk 90 hari. Amerika Serikat yang belajar dari pengalaman pahit diembargo minyak oleh OPEC pada 1973-1974, memiliki cadangan BBM hingga 260 hari.

Karena itu, pemerintah berniat meningkatkan kapasitas cadangan minyak. Pemerintah harus membeli tambahan komoditas minyak dan tangki sebagai sarana penyimpanannya. Masalahnya, upaya peningkatan kapasitas cadangan butuh dana tak sedikit.

Pemerintah dan juga publik, bisa jadi tak mendapat dorongan urgensi membangun ketahanan energi nasional karena harga minyak mentah yang murah saat ini. Maklum, fluktuasi harga minyak dunia berpengaruh terhadap biaya impor minyak. Kalau harga minyak dunia naik, harga BBM juga ikut naik.

Ada dua penyebab rendahnya harga minyak dunia. Pertama, perang harga minyak yang dilancarkan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang dipelopori Arab Saudi terhadap industri shale oil (minyak serpih) di AS. Minyak serpih adalah minyak yang diambil dari fragmen batuan serpih di perut bumi.

Minyak serpih dapat diolah menjadi bahan bakar, seperti bensin, solar, atau avtur. Minyak serpih muncul sebagai substitusi yang sempurna untuk minyak bumi. Industri shale oil pun marak di Amerika.

Saudi, pemimpin de facto OPEC, gerah dengan kemunculan minyak serpih yang mengancam eksistensi minyak bumi konvensional. Saudi lantas menggalang kampanye menyingkirkan industri minyak serpih, dengan meningkatkan produksi minyak dan membanjiri pasar global.

Dengan harga minyak yang rendah, konsumen lebih memilih untuk membeli minyak bumi daripada minyak serpih. Pada saat bersamaan, akibat pasokan berlimpah, harga minyak mentah di pasar komoditas global pun turun. Harapannya, ini akan memukul industri shale oil.

Kenyataannya, teknologi ekstraksi minyak serpih yang tak mudah dan proses pengolahan yang rumit memerlukan biaya tak sedikit. Kajian Bloomberg Intelligence membuktikan, break even point industri shale oil ada di level 55-65 dolar AS per barel. Maka itu, harga minyak bumi sengaja ditekan di bawah 50 dolar AS per barel.

Ini penyebab dari sisi suplai. Sisi permintaan juga menyumbang porsi bagi anjloknya harga. Sebab, permintaan terhadap minyak sangat bergantung pada gerak laju pertumbuhan ekonomi. Makin kencang pertumbuhan, makin besar kebutuhan akan minyak.

Masalahnya, saat ini ekonomi dunia sedang loyo. Amerika dan Eropa masih terlilit resesi. Emerging market powerhouse seperti Cina juga melambat. Suplai membanjir, sementara permintaan melemah. Harga minyak pun terjun bebas.

Karena itu, banyak pihak meramal, harga minyak akan terus tertekan. Kajian Morgan Stanley bahkan memprediksi harga minyak bakal terus anjlok sampai ke level break even point 35 dolar AS per barel.

Problemnya, ramalan ini tidak memasukkan perkembangan situasi geopolitik dan keamanan di Timur Tengah. Saat ini Timur Tengah menghadapi ancaman destabilisasi masif. Irak, Suriah, Yaman, dan Libya sekarang praktis menjadi negara gagal karena perang saudara.

Runtuhnya kekuasaan negara dan merebaknya konflik, membuka peluang bagi kelompok teror, seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), untuk muncul dan mengobarkan konflik menjadi semakin berdarah.

Skala konflik yang masif di Timur Tengah nyatanya tidak diperhitungkan dalam analisis ekonomi global kontemporer. Banyak orang lebih khawatir dengan implikasi Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Ini terjadi karena konflik di Timur Tengah tidak terefleksikan di harga minyak dunia akibat banjir suplai dan defisit permintaan.

Keruntuhan sistem di Suriah, Irak, dan lainnya membuka mata akan problem fundamental eksistensial negara-negara Arab. Kebanyakan mereka adalah entitas yang kosong. Maksudnya, konsepsi bangsa dan negara belum merasuk karena sistem politik yang berlaku adalah monarki dan dinasti raja.

Akibatnya, di benak rakyat, konsepsi negara dipahami sebagai milik seorang raja atau penguasa tertentu. Keseluruhan eksistensi negara bergantung pada seseorang atau suatu keluarga.

Di Arab, kejatuhan seorang pemimpin berarti kejatuhan keseluruhan sistem politik dan pemerintahan karena fondasi demokrasi, baik secara konsepsi maupun institusional, sesungguhnya minim. Alternatifnya hanya anarki. Ini yang terjadi di Irak, Suriah, dan Libya.

Jatuhnya seorang pemimpin mengakibatkan hancurnya sistem kekuasaan, yang memunculkan aktor tribal nonnegara. Belum adanya nationhood, hancurnya sistem pemerintahan juga berarti menguatnya sentimen suku, etnis, dan paham keagamaan seperti di Yaman.

Dengan political underlying condition yang nyaris serupa di banyak negara Arab, fenomena negara gagal harus diwaspadai sebagai potensi terjadinya failed region atau wilayah gagal di seluruh Timur Tengah. Terbukti, setelah Irak dilanda perang saudara, Suriah terjerumus pada konflik berdarah yang sama. Konflik sektarian di kedua negara akhirnya menyulut konflik serupa di Yaman.

Harus diwaspadai potensi menularnya konflik di negara-negara Arab lain, yang meski sekarang stabil, saat ini terjepit dan terkepung konflik di wilayah tetangganya. Kalau konflik meluas, pasokan minyak dari Timur Tengah dipastikan terganggu.

Produksi minyak Suriah, misalnya, sebelum konflik mencapai 400 juta barel per hari. Sekarang, produksi minyaknya hanya 25 juta barel per hari. Dengan cadangan minyak 810 miliar barel (separuh dari total cadangan minyak dunia) dan produksi 28 juta barel per hari (30 persen dari total cadangan minyak dunia), meluasnya konflik di Timur Tengah akan merusak suplai minyak global dan meroketkan harga minyak.

Karena itu, meski sekarang harga minyak dunia rendah, upaya meningkatkan cadangan minyak seperti yang sudah dicanangkan harus segera diimplementasikan. Harga minyak dunia yang rendah justru harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan energi kita.

Oleh Dedi Supriadi
Ketua DPP PKS, Peserta PPRA LV Lemhannas

Sumber: republika.co.id


posted by @Adimin

Sohibul Iman: Niat Kami Berpolitik, Berkhidmat untuk Rakyat

Serang (21/8) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan kepada seluruh kader PKS bahwa sejatinya seorang pemimpin ialah mereka yang tunduk dan patuh melayani rakyatnya.

"Pemimpin sebuah kaum adalah hakikatnya pelayan masyarakat. Sesungguhnya bagi kami gerakan kami tanpa kekuasaan pun kami tetap bisa berkhidmat untuk rakyat, sudah jadi DNA kami. Tapi kami juga menyadari, kalau kita melangkah lebih jauh kepada wilayah kekuasaan, kami bisa melipatgandakan khidmat untuk rakyat itu," ujarnya saat memberikan taujih (ceramah) di Sarasehan Politik kader PKS Provinsi Banten, Ahad (21/8/2016).

Menurutnya, keterlibatan PKS dalam politik Indonesia tidak terlepas dari niatan dasar kader PKS berkhidmat untuk rakyat.

"Bagi PKS yang orang sebut diawal sebagai keagamaan, kemudian sosial dan sekarang kami jadi parpol. Bagi kami keterlibatan di politik tidak terlepas dari niatan dasar. Kami ingin berikan sesuatu yang terbaik kepada rakyat. Kami ingin berkhidmat untuk rakyat," ungkap Sohibul.

Sohibul juga menambahkan bahwa keterlibatan PKS dalam pesta demokrasi tak harus melulu PKS yang menjadi pemerannya. PKS mampu bekerjasama dengan parpol lain demi kebaikan rakyat.

"Keterlibatan kami dalam demokrasi tidak memiliki ego bahwa ini harus kami. Kami bisa kerjasama dengan smua partai yang ada. Yang penting, bagaimana calon yang kami usung punya komitmen berkhidmat untuk rakyat. Ini kata kuncinya," terangnya.

Dirinya juga mengingatkan, bahwa yang namanya seorang pemimpin meski memiliki konsep visi yang matang bila tidak memiliki semangat berkhidmat maka akan gagal.

"Tanpa spirit khidmat untuk rakyat, sehebat apapun visi,misi, dan tujuan tidak mungkin tercapai kalo tidak ada DNA khidmat utk rakyat," pungkasnya.[pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul ke Anak Muda: Knowledge is Power but Character is More

Jakarta (20/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman menaruh perhatian terhadap potensi anak muda. Hal ini tercermin dalam sarasehan Remaja Bicara untuk Indonesia Berdaulat dan Bermartabat, di Kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Sabtu (20/8).

PKS memberikan panggung bagi anak muda untuk membicarakan Indonesia menurut perspektifnya. Sohibul Iman berpesan, agar anak muda bisa mengoptimalkan pengetahuan dan karakter sekaligus. Sohibul menyebut dalam pengetahuan ada kekuatan. "Knowlegedeble itu penting, orang pernah menyebut bicara kekuasaan yang penting knowledge is power. Yang berkuasa itu yang menguasai pengetahuan,” kata Sohibul.

Namun begitu, Sohibul menekankan satu hal yang tak terlewatkan dari itu semua yakni tentang pentingnya tentang karakter yang kuat.

“Ada satu modal yang tak terlupakan, kekuatan karakter. Knowledge is power but character is more. Karakter melampui knowledgesendiri. Karakter dan kecerdasan Anda membuat mereka tertarik dengan Islam, ” tekan Sohibul.

Sohibul menuntut anak muda utamanya para anak kader untuk tidak bergantung kepada siapapun agar bisa menjaga martabat sehingga bisa menjadi duta Islam.

"Kedaulatan sendiri harus dibangun jika kita tidak bergantung, bekerja sama boleh namun tidak bergantung. Jika masih bergantung pada orang lain tidak akan berdaulat. Martabat itu masalah harga diri,” papar dia.

Lulusan doktor dari Jepang itu berkisah ketika dirinya mendapatkan beasiswa dari Presiden RI Baharuddin Jusuf Habibie, Habibie mengatakan bahwa komputer mempunyai kemampuan luar biasa namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan brain kita.

“Komputer yang secanggih tersebut tidak punya kemampuan apa-apa tanpa otak kita yang tak terbatas ini. Saya minta kepada anak kader terus belajar agar bisa terus bersaing, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan,” tutur Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin

Anak Kader PKS Dididik Teruskan Kepemimpinan Bangsa

Jakarta (20/8) – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menggandeng Garuda Keadilan (GK) mengadakan agenda sarasehan bertema Remaja Bicara untuk Bangsa Berdaulat dan Bermartabat.

“Sungguh menyenangkan bisa menggandeng anak kader melalui Garuda Keadilan untuk mengadakan acara ini. Semoga para kader dakwah terus-menerus dalam koridor kebaikan. Mereka menjadi estafet perjuangan dakwah para pendahulunya,” kata Ketua BPKK DPP PKS Wirianingsih di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2016).

Sebagai entitas politik, kata Wirianingsih, PKS berharap menjadi saksi sejarah melalui anak kadernya. Anak kader yang tampil hari ini harus menjadi generasi emas yang meneruskan kepemimpinan Indonesia.

“Sangat bagus sekali bila anak kader PKS berkepribadian Qurani. Sungguh luar biasa bila satu keluarga minimal ada satu hafidz Al-Qur'an,” kata Wirianingsih.

Sehingga, kata ibu dari 11 anak penghafal Al-Qur’an itu, ke depan bisa menghadirkan Indonesia emas yang lahir dari anak kader.

“Insya Allah Indonesia emas ke depan dipimpin oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang salah satunya hadir dalam sarasehan ini,” ujarnya dalam sambutan.

Dalam sarasehan tersebut berlanjut dalam bahasan diskusi yang antara lain tentang bagaimana generasi Y dan Z memandang bentuk kehidupan di masa mendatang, apa yang menjadi daya ungkit bagi masa depan dirinya dan masa depan bangsa serta hambatan yang perlu diatasi.Para narasumber adalah remaja yang dianggap mewakili generasi netizen dari beragam aspek, yaitu aspek informasi dan teknologi, aspek politik serta aspek ekonomi.

Acara sarasehan tersebut dihadiri sekitar 50 anak kader dari Garuda Keadilan. Turut hadir pula Presiden PKS Mohamad Shobil Iman, Sekretaris MPP PKS Untung Wahono, Wasekjen DPP PKS Abdul Hakim, Sekretaris Majelis Syuro PKS Abu Ridho dan para pengurus BPKK DPP PKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Fenomena Harga Kentang Stabil Logis dan Penuh Unsur Politis

Jakarta (19/8) - Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuitek LH) DPP PKS Memed Sosiawan melihat fenomena kentang yang harganya masih stabil tinggi itu hal yang logis, namun ada unsur politis impor.

"Ini logis tapi ada unsur politis impor. Indonesia dengan penduduk besar kebutuhan pangan sangat besar, sementara lahan untuk pangan sangat terbatas dan menyempit akibat alih fungsi lahan. Dengan sempitnya lahan ini terjadi trade off antar komoditas pangan. Dengan lahan seperti saat ini, petani dan teknologi seperti saat ini juga trade off itu akan abadi. Kita genjot produksi padi dan jagung, kedelai tidak kebagian lahan; kita hanya perhatian pada cabai dan bawang, maka kentang dan komoditas lainnya keteteran," kata Memed di Jakarta, Jumat (19/8).

Fenomena trade off ini, kata dia, terefleksi selalu ada komoditas yang tidak stabil atau harga naik, tergantung apa yang ditanam petani. Instabilitas harga terjadi karena demand "relatif konstan" yakni bergantung pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sementara supply bergantung pilihan petani.

"Lalu bagaimana? Ya lahan pertanian dalam hal ini pangan harus bertambah. Permasalahan sebenarnya adalah Indonesia memiliki besar sekali lahan yang cocok untuk pertanian (pangan), namun hampir semua berada di kawasan hutan yang secara undang-undang dan peraturan yang ada masih sangat sulit untuk dialihkan dari kawasan hutan ke kawasan pangan, ini yang harus diperjuangkan para anggota parlemen. Di sisi lain, dalam waktu 10 tahun terakhir lahan perkebunan sawit bertambah dari sekitar empat juta hektar menjadi lebih dari 10 juta hektar," kata dia.

Tentang trade off komoditas, lanjut dia, juga dipengaruhi perubahan iklim dimana tahun ini diramalkan terjadi lanina. Juli-Agustus biasanya kemarau, sekarang banyak hujan yang berakibat turunnya produksi khususnya untuk komoditas sayuran karena banyak penyakit.

"Fenomena-fenomena di atas tampaknya terjadi pada kentang, karena fokus perhatian pemerintah tertuju pada komoditas-komoditas pangan strategis yakni komoditas yang berpengaruh kuat pada tingkat inflasi. Situasi ini pastinya mendorong importir untuk memainkan tabiatnya dan dengan dukungan media tentu diharapkan terkabullah hasratnya. Sinergi tersebut dijalankan mengingat pemerintah saat ini, terutama Mentan, sangat ketat dalam mengendalikan impor," pungkas Memed. [pks.id]

posted by @Adimin

Arahan Pimpinan Agar Kader Manfaatkan Akun Media Sosial dengan Santun

Jakarta (19/8) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan koridor terhadap pesan-pesan kepada publik yang dilakukan oleh kader maupun pengurus dan juga pejabat publik yang terpilih oleh PKS dengan cara-cara yang santun dan memenuhi etika kesopanan masyarakat yang berlaku. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP PKS Dedi Supriadi.

"Hal ini memang sudah menjadi arahan baik dari pimpinan Majelis Syuro maupun Presiden DPP PKS agar para kader, pengurus dan juga para pejabat publik dari PKS itu memanfaatkan seluas mungkin media, baik media konvensional maupun media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pendapat-pendapat serta pandangan partai kepada publik seluas-luasnya. Tetapi tetap dalam koridor kesopanan, norma dan etika ketimuran," tutur Dedi di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

Oleh karena itu, kata dia, PKS menegaskan kepada publik bahwa jika ada kader atau yang mengatasnamakan kader tetapi cara berkomunikasinya tidak mencerminkan hal tersebut, maka tentunya itu tidak mencerminkan sikap PKS. Apalagi akun-akun media sosial yang mengatasnamakan PKS tapi merupakan bukan akun resmi partai atau yang dibuat oleh partai. Maka itu jelas bukan cerminan sikap partai.

"PKS adalah partai yang mempunyai sikap-sikap yang jelas dalam bergerak dan menyampaikan pendapat. Dalam membela kepentingan masyarakat, kami mengungkapkannya juga secara jelas di media-media resmi dan sikap kami terhadap pemerintahan juga jelas sebagai oposisi loyal dimana kami akan selalu mendukung pemerintahan selama mereka berpihak kepada rakyat. Kami akan mengoreksi atau mengingatkan pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan ada yang tidak menguntungkan rakyat atau tidak dikehendaki oleh rakyat," ujar Dedi.

Lebih lanjut Dedi mengatakan bahwa hal tersebut juga cukup jelas disampaikan PKS melalui akun-akun resminya dan publik dapat menilai, menyaksikan dan mempelototi dengan baik, bagaimana akun-akun resmi PKS menyampaikan sikap-sikap tersebut. Tegas tetapi tetap dalam koridor kesantunan dan etika ketimuran.

"Kami juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang menggunakan akun-akun media sosial dengan imbuhan PKS untuk tidak membuat masyarakat menjadi salah paham terhadap PKS, yang sebenarnya pendapat pribadi akun tersebut, entah darimana atau disetir oleh siapa sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa itu adalah sikap PKS sebab ada imbuhan PKS dalam akun media sosial tersebut," tegas Dedi.

Sebagai informasi, kata Dedi, bahwa PKS akan menyampaikan sikap, pandangan, berita, kegiatan, informasi dan sebagainya itu melalui akun resmi. Untuk web ada di www.pks.id, Twitter @PKSejahtera, Instagram @pk_sejahtera dan untuk fanspage melalui www.facebook.com/HumasPartaiKeadilanSejahtera/. Sementara untuk akun yang sifatnya satu arah yakni Telegram di https://telegram.me/PK_Sejahtera.

"Akun-akun tersebutlah yang merepresentasikan sikap resmi Partai Keadilan Sejahtera. Kami juga meminta bantuan publik untuk melaporkan apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan PKS namun berkomunikasi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan kesantunan serta etika ketimuran, juga secara konten yang misleading atau menyalahpahamkan masyarakat tentang sikap PKS yang sebenarnya, agar kami bisa menertibkan akun-akun tersebut," ujarnya.

Aduan tersebut, kata Dedi, bisa dilaporkan ke Sekretariat DPP PKS melalui nomor telepon: (021) 7884 2116, atau melalui email ke: humas@pks.id dengan subjek "Laporan Masyarakat". [pks.id]

posted by @Adimin

Sarasehan Remaja, Cara PKS Beri Panggung Anak Muda Bicara

Jakarta (19/8) - Kemajuan dunia siber memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi anak muda. Masyarakat perlu menyiapkan diri menghadapi realitas dunia siber hari ini. Salah satu caranya dengan mendengarkan langsung pemaparan dari remaja masa kini atau lazim disebut generasi Z.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

"Untuk tujuan tersebut, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS bekerjasama dengan Garuda Keadilan akan menyelenggarakan acara Sarasehan bertema Remaja Bicara untuk Bangsa Berdaulat dan Bermartabat pada Sabtu 20 Agustus 2016 pukul 09.00-12.00 wib di kantor DPP PKS," papar Wirianingsih.

Perempuan yang akrab disapa Wiwik ini menambahkan, yang akan menjadi bahan diskusi antara lain bagaimana persepsi generasi Y dan Z memandang kehidupan di masa depan, serta cara mereka menyelesaikan masalah.

"Yang akan menjadi bahan diskusi antara lain adalah bagaimana generasi Y dan Z memandang bentuk kehidupan di masa mendatang, apa yang menjadi daya ungkit bagi masa depan dirinya dan masa depan bangsa serta hambatan yang perlu diatasi. Para narasumber adalah remaja yang dianggap mewakili generasi netizen dari beragam aspek, yaitu aspek informasi dan teknologi, aspek politik serta aspek ekonomi," terangnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa sesungguhnya masa depan Indonesia salah satunya akan dimiliki oleh pemuda saat ini, maka ide-ide kreatif anak muda saat ini perlu diberi wadah.

"Indonesia di masa depan sesungguhnya adalah milik para netizen. Sudah saatnya mereka berbicara menyampaikan ide-ide bernas untuk keunggulan Indonesia karena mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Amat sangat pantas jika mulai dari sekarang mereka bicara tentang rancangan masa depan bagi bangsa dan negara tercinta, Indonesia. Saatnya generasi muda bicara dan didengar," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Dukung Kewenangan DPD Diperkuat

Jakarta (18/8) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan bahwa PKS masih tetap mendukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendapatkan haknya di tingkat nasional, terutama masalah partisipasi DPD dalam amandemen Undang-Undang (UU).

"Terkait dengan masalah amandemen, bukan saja penguatan DPD, tapi hal-hal lain yang meningkatkan kualitas kenegaraan kita. PKS sejak 2006 tetap mendukung itu semua dan kita berharap dengan dukungan ini partai lain bisa ikut mendukung," ujar Sohibul saat menerima kunjungan Pimpinan dan perwakilan Anggota DPD RI di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2016).

Menurutnya, ada dua hal penting yang harus dilakukan DPD RI untuk menuju tujuan penambahan wewenang. "Pertama, lobi-lobi politik ke ketua umum partai politik lainnya. Kedua, lobi-lobi teknis pada hal-hal yang sesungguhnya disepakati sebagai kewenangan DPD, tapi di lapangan masih belum lancar," terangnya.

Sohibul mencontohkan dengan pembahasan Undang-Undang tahap satu dimana DPD memiliki kewenangan untuk ikut merumuskan, namun tidak dilibatkan dalam beberapa komisi.

"Misal, pembahasan Undang-Undang itu pada tahap satu sesungguhnya DPD punya kewenangan yang berkaitan dengan daerah. Itu kewenangannya harus ikut. Tapi kenyataannya hanya pada komisi tertentu dilibatkan penuh DPD, tapi komisi lain tidak. Ini harus ada lobi teknis biar ikut semua. Di tahap dua, DPD seharusnya tetap berperan walau tidak mengambil keputusan. Ini harus dibicarakan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Jendral DPP PKS Mustafa Kamal, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI Cholid Mahmud, Anggota DPD RI Abdul Rahmi, Anggota DPD RI Ahmad Jajuli, dan Anggota DPD RI Muhammad Idris. [pks.id]

posted by @Adimin

Presiden Salut dengan Raihan Emas Tontowi-Liliyana

Jakarta (18/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman sangat salut dengan raihan emas yang didapatkan oleh pasangan ganda campuran cabang olahraga bulutangkis di ajang olahraga internasional Olimpiade Rio 2016 di Rio de Janerio, Brasil.

"Saya salut dan merasa gembira serta bangga dengan kemenangan yang diperoleh Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir. Pencapaian itu didapat saat 17 Agustus 2016 kemarin. Ini semacam kado bagi ulang tahun negara kita yang ke-71," kata Sohibul di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2016).

Doktor lulusan Jepang tersebut mengaku senang dengan perjuangan Owi dan Butet, demikian Tontowi dan Liliyana disapa, dan berharap apa yang mereka capai dapat mengilhami para atlet di cabang olahraga lainnya.

"Yang pasti ikut senang dan bangga dengan perjuangan dari ganda campuran kita Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir. Salut dan saya ucapkan selamat buat mereka semoga apa yang sudah didapat menjadi spirit tambahan untuk terus kita untuk berprestasi baik untuk pasangan ganda ini atau bagi atlet-atlet lain," ujar Sohibul.

Dengan adanya pembuktian tersebut, kata dia, kita bisa membuktikan ke kancah internasional bahwa bulutangkis Indonesia masih sangat diperhitungkan.

"Kita ingin kembali membuktikan bahwa di ajang internasional bulutangkis kita masih sangat kuat dan juga ke depan kita harus membuktikan bahwa cabang olahraga lain pun Insya Allah bisa berjaya pula di tingkat internasional. Saya kira seluruh atlet harus berprestasi," pungkas Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin