Tanpa Keberpihakan Tak Akan Ada Swasembada Sapi

MSI sedang kunjungi Pabrik Pengolahan Kopi beberapa pekan lalu (ilustrasi)

Data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa, saat ini Indonesia memiliki 6.2 juta peternak sapi. Lemahnya proses pembinaan terhadap para peternak sapi tersebut, menyebabkan sebagian dari para peternak hanya dibantu dari sisi pengadaan sapinya saja, baru sekedar punya ternak dan dapat beternak, tapi kurang dibimbing untuk menjadi pengusaha ternak sapi yang baik.

Dari 6.2 juta peternak sapi tersebut, sebagian besar adalah bertindak sebagai manajer usaha ternak mereka sendiri, dimana masing-masing memiliki 1 hingga 3 ekor sapi. Status sebagai pemilik sekaligus sebagai manajer ternak inilah yang ditengarai, menjadi penyebab lemahnya kemampuan manajerial dan pengelolaan sapi. Para peternak tidak punya rencana yang tepat, kapan harus dipelihara dan kapan saat yang tepat untuk dijual. Perilaku yang berkembang adalah Ketika butuh uang dijual, ketika tidak butuh tidak dijual, tidak peduli sapi jantan atau betina, sapi bunting atau tidak bunting.

Mengurus peternakan sapi memiliki skiil tersendiri, baik dalam kapasitas sebagai peternak mapun sebagai manajer peternakan, kedua fungsi tersebut memiliki perbedaan. Bahkan ada peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaannya, ada kejelasan keberpihakan pemerintah demi kepentingan peternak. Keberpihakan harus juga diberikan kepada peternak kecil, mereka bisa diorganisasi untuk bernisnis secara kelompok sebagaimana peternak di negara-negara maju.

Bisnis secara berkelompok bila berkembang akan menguntungkan, hal Ini memang bukan pekerjaan mudah. Kata kuncinya harus ada perubahan cara berfikir, khususnya para peternak yang selama ini merasa sudah nyaman dengan pola yang ada. Peternak harus diajarkan manajemen organisasi ternak yang baik, dan mereka harus memahami makna efisien dan produktivitas, harus memahami cara beternak yang baik dan benar.

Pemerintah seharusnya berperan menjadi fasilitator dan dinamisator dan tidak boleh dilupakan keterlibatan pelaku usaha industri pengolahan sapi yang menjadi pasar bagi peternak ketika berbisnis secara kelompok. Dan yang tak kalah penting peran dan dukungan secara politis dari kalangan Legislatif dalam menyukseskan upaya pemberdayaan ternak secara berkesinambungan.

Besarnya peran pemerintah dalam mewujudkan swasembada sapi menjadi sebuah keniscayaan. Namun kondisi faktual jalannya roda pemerintahan tidak berjalan integral. Masing-masing lembaga mementingkan egonya sendiri. Dan tragisnya ego sentris bukan ditingkat Kementerian atau di level eselon 1 tetapi terjadi di tingkat eselon lebih bawah, yakni subdirektorat (eselon 3). Setiap subdirektorat memiliki program sendiri yang tidak boleh bersinggungan dengan program subdirektorat lain. Jika bersinggungan justru menimbulkan masalah admisnitrasi keuangan negara. Dengan demikian sistem penganggaran turut berperan memunculkan ego lembaga yang demikian kuat. Akibatnya dinding pemisah antar lembaga kian menebal.

Mestinya triliunan rupiah yang dialokasikan di banyak kementerian khusus untuk peternakan diarahkan ke beberapa target yang sama melalui pengorganisasian yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Mesti ada Tupoksi masing-masing setiap di lembaga utk mengarahkan anggaran ke target yang sama. Disisi ekternal pemerintah juga meminta agar perguruan tinggi untuk menyasar target yang sama dengan melakukan kerjasama program. Bentuk kerjasama perguruan tinggi dinilai sebagai pengabdian masyarakat yang memiliki kum bagi tenaga pengajar.

Mampukah pemerintah menjembatani ini semua, dan adakah kemauan untuk itu. Jika pemerintah Jokowi tidak berbenah diri jangan bermimpi swasebada sapi bisa terwujud.

Sekretaris Departemen Ketahanan Pangan DPP PKS

Achyar Eldine

[sumber:www.pks.id]


posted by @Adimin

Perempuan Berpendidikan Tinggi Minim, Keberhasilan Pembangunan Terhambat

Semarang (5/9) - Ketahanan keluarga dengan perempuan sebagai pelopor utama sangat penting dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengatakan bahwa ketahanan nasional akan tercapai dengan baik apabila perempuan mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Karena perempuan ini termasuk faktor penting indikator keberhasilan pembangunan, kami peduli bangsa ini kuat salah satunya adalah menjaga keharmonisan dan menyelamatkan anak-anak kita lebih kuat kedepan. Jadi kalau tingkat partisipasi perempuan tinggi disegala aspek kehidupan termasuk misalnya menurunnya angka kemiskinan keluarga di Indonesia yang di mana di dalamnya adalah perempuan yang terdampak, jadi kalau bisa dikurangi ini bagian dari kemajuan di Indonesia,” jelasnya usai meresmikan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jateng di Semarang, Ahad (4/9/2016)

Namun demikian, kata dia, untuk mencapai kesuksesan pembangunan nasional dengan kepeloporan perempuan saat ini perlu kerja keras dan peran serta semua pihak, sebab banyak faktor yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktor yang paling utama adalah selama 71 tahun Indonesia merdeka, berapa jumlah perempuan Indonesia yang tingkat pendidikannya sudah sampai S1. Tahun 2005 saja, perempuan Indonesia dari jumlah populasi secara keseluruhan yang mengakses S1 sampai selesai S3 itu hanya 1,3 persen. Ini data dari dari Kemenkokesra 2005," katanya.

Selain itu, lanjut Wiwi, perempuan yang tamat SD cukup besar sekitar 3,3 persen. Sementara untuk range SD-SMA sebanyak 6,3 persen. Sehingga masih banyak yang harus dikerjakan dengan kerja keras, semua pihak, baik itu pemerintah, DPR, dan elemen perempuan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan Indonesia. 

“Perlu diketahui bahwa faktor tersebut ternyata dengan sendirinya bisa berdampak kepada peningkatan pengetahuan, tentang kesehatan, kualitas mengasuh anak termasuk partisipasi politik. Masih kena satu paradigma tentang pragmatisme politik,” tandasnya.

Faktor lain, ungkap Wiwi, adalah anggaran negara untuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) masih sedikit. Di sisi lain, kata Wiwi, KPPA juga tidak punya kaki tangan ke bawah yang langsung kasih komando. 

“Namun demikian, saya bersama perempuan PKS akan melakukan upaya sesuai dengan tugas kami sebagai salah satu pilar di negara demokrasi, ya kita berkhidmat untuk rakyat, di mana sasarannya adalah perempuan dan keluarga, makanya kemarin kita selenggarakan diklat penokohan, agar perempuan bisa mengajak pembangunan, hal yang kecil seperti menghidupkan PKK dan Posyandu. Sehingga dengan sendirinya bisa jadi pelopor pembangunan di tingkat yang paling kecil,” ujarnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Perempuan Harus Bersatu untuk Indonesia Bermartabat

Semarang (5/9) - Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2015 menunjukan bahwa peran perempuan dalam pembangunan terbilang rendah, oleh karena itu Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengajak perempuan Indonesia untuk saling bahu membahu mewujudkan Indonesia Bermartabat melalui peran keluarga.

Ditengah kehidupan yang serbacepat dan penuh dengan teknologi, Wirianingsih menerangkan bahwa dengan bersinergi antar perempuan di Indonesia maka akan memberikan respon cepat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena jika tidak bisa mengantisipasi dengan cepat dan tepat maka dampak negatif akan begitu besar.

"Sekarang ini tidak sedikit orangtua yang khawatir melepas anaknya untuk bereksplorasi di luar. Tapi kalau kita, perempuan Indonesia entah dari mana saja saling bahu membahu. Insya Allah, harapan itu ada," ujar Ibu yang mengantarkan 11 anaknya untuk menjadi Hafidz Al-Qur'an di hadapan aktivis perempuan yang hadir dalam launching Rumah Keluarga Indonesia Jawa Tengah, Ahad (4/9/2016).

Terhadap kasus-kasus yang menimpa penerus bangsa, perempuan yang disapa Wiwi itu menegaskan bahwa Indonesia akan bisa tegak gagah dan bermartabat ketika entitas terkecilnya yaitu keluarga mampu untuk dibina dan dirawat sesuai dengan nilai keluhuran budaya Indonesia. 

Lebih lanjut Wirianingsih menjelaskan bahwa perempuan Indonesia harus mulai peka untuk menjaga anak Indonesia dari oknum yang sengaja ingin menghancurkan Indonesia dengan merusak generasi muda.

"Tidak hanya fisik, psikis dan pikiran anak-anak kita juga ikut dirusak. Sudah adalah contohnya baru-baru ini fisik maupun pikiran. Perempuan Indonesia, ayo kita tanggalkan sejenak warna kita untuk anak - anak kita, untuk Indonesia. Kita deklarasikan Jaga Anak Indonesia. Siapapun itu, apapun organisasinya," terang aktivis perempuan yang pernah mewakili Indonesia dalam sidang Komite perempuan PBB ke-51. [pks.id]

posted by @Adimin

Sosialisasi Empat Pilar Cegah Timbulnya Konflik Sosial di Masyarakat

Barabai (4/9) – Anggota Fraksi PKS MPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai tujuan dari dilaksanakannya Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara adalah untuk mencegah timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat. 

Hal itu disampaikan Aboe seturut penyesalan atas maraknya konflik sosial beberapa tahun belakangan ini. 

“Pekan kemarin, warga Aceh Singkil bentrok dengan warga sumut lantaran rebutan lahan garap, sebelumnya di Tanjung Balai terjadi pembakaran 8 vihara, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi apabila ada tenggang rasa diantara warga masyarakat,” ujar Aboe dalam Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI di Barabai, Kalimantan Selatan, Sabtu (3/9). 

Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengingatkan soal konflik sosial yang terjadi di Sampit hingga menjadi pengalaman buruk di masyarakat. Menurut pria yang kerap disapa Habib Aboe ini seharusnya persoalan kerukunan dapat terpelihara jika masyarakat memahami benar esensi dari empat pilar tersebut. 

“Seperti yang terjadi bulan Maret kemarin di Banjarmasin, sempat terjadi ancaman kerusuhan antar etnis Madura dan Dayak lantaran kasus pembunuhan. Beruntung, saya lihat aparat dan pemerintah daerah berhasil menjaga kerukunan. Sehingga isu sara yang ada dalam kasus pembunuhan tidak meluas menjadi konflik etnis,” jelas Aboe. 

Di sisi lain, masyarakat Indonesia secara alamiah, nilai Aboe, adalah masyarakat yang berkarakter rentan terhadap konflik karena terdiri atas beragam suku dan etnis. 

“Indonesia dibangun di atas berbagai perbedaan, baik suku, bahasa dan bahkan budaya. Oleh karenanya, melakukan internalisasi nilai-nilai pancasila dan bhineka tinggal ika merupakan salah satu upaya untuk menghindari konflik,” jelas Aboe. 

Oleh karena itu, salah satu tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Empat Pilar ini, jelas Aboe, adalah untuk menguatkan kembali nilai-nilai kerukunan yang hidup di masyarakat. 

“Seperti nilai toleransi yang ada dalam bhineka tunggal ika ataupun kerukunan yang ada di pancasila. Dengan menguatnya kembali nilai-nilai tersebut, persatuan ditengah masyarakat dapat dibangun, dan tentunya akan dapat dihindari terjadinya konflik sosial”, papar Aboe. [pks.id]

posted by @Adimin

Penuhi Undangan Haji, Walikota dan Istri Menuju Tanah Suci

PADANG - Undangan haji dari Pemerintah Arab Saudi dipenuhi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Bersama istri Ny Harneli Mahyeldi, walikota bertolak menuju tanah suci Makkah, Minggu (4/9).

Sebelum bertolak ke Arab Saudi, walikota dan istri diantar sejumlah rombongan menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Walikota tampak mengenakan baju muslim berwarna putih, sedangkan istri mengenakan pakaian gamis warna ungu dengan paduan jilbab hitam.

Saat di BIM, walikota dan istri menyalami masing-masing pengantar. Walikota pun berpamitan.

"Terimakasih kepada seluruh warga Kota Padang atas doanya, sehingga Pemerintah Arab Saudi mengundang kami beribadah haji," ucap Mahyeldi sesaat sebelum berangkat.

Dengan pesawat udara, walikota dan istri menuju Jakarta. Setelah itu walikota bersama rombongan lain yang ada di Jakarta langsung bertolak ke Jeddah pada malam harinya.

"Kepada warga kami mohonkan doanya supaya perjalanan kami ke Tanah Suci lancar dan diberi kemudahan," harap walikota.

Undangan haji khusus kepada Walikota Padang dan istri ini sebelumnya disampaikan 

Syekh Chalid Al Hamudi yang berkunjung ke Padang beberapa waktu lalu. Pemuka agama Islam asal Arab Saudi sekaligus penasehat badan dakwah internasional ini sempat kagum dengan bacaan shalat walikota saat menjadi imam shalat subuh di salah satu masjid di Padang untuk kemudian mengundang walikota dan istri melaksanakan ibadah haji tahun ini. Atas undangan itulah walikota dan istri bertolak menuju Makkah dan berkemungkinan kembali ke Padang sekitar 20 September nanti.

Walikota Padang mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Syekh Chalid Al Hamudi beserta para ustad di LIPIA, ulama, termasuk kedutaan besar Arab Saudi yang selama ini telah berperan besar dalam memuluskan niat mulia tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang dan keluarga, kami mengucapkan terimakasih kepada Syekh Chalid Al Hamudi yang telah memberi peluang saya dan istri untuk melaksanakan ibadah haji,” sebutnya.

Seperti diketahui, sejak muda, H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo aktif mendalami Islam sejak duduk di bangku sekolah. Ketika menjadi mahasiswa, ia aktif menjadi aktifis dakwah dan mubaligh. Ia juga pernah menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Padang.

Mahyeldi dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, santun, dan rendah hati. Setelah menjadi Walikota Padang sejak 13 Mei 2014 lalu, banyak prestasi yang telah dipersembahkan.

Beberapa bulan setelah ia menjabat, Padang memulai penyelenggaraan pendidikan gratis 12 tahun yang menjangkau seluruh siswa SD, SMP, dan SMA negeri. Padang juga meningkatkan alokasi dana bantuan siswa kurang mampu.

Di bawah kepemimpinan Mahyeldi, program mendekatkan siswa dengan Alquran semakin ditingkatkan. Siswa yang memiliki hafalan Alquran tertentu, boleh bebas memilih sekolah yang mereka inginkan sesuai jenjang kelanjutannya.

Satu juz bagi siswa SD, dan tiga juz bagi siswa SMP. Untuk siswa SMA yang hafal lima juz, dapat memilih kesempatan masuk ke Universitas Andalas atau Universitas Negeri Padang. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Seruan untuk Kader: Jadikan Olah Raga Sebagai Gaya Hidup

Palembang (4/9) - Sebagai partai politik, PKS tidak pernah absen dari agenda demokrasi yang berlangsung hampir setiap tahun. Karena itu, kader PKS dituntut untuk memiliki kekuatan fisik dan stamina yang kuat dalam menjalani setiap agenda demokrasi tersebut.

Dalam pertemuan dengan ratusan kader, simpatisan dan masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan, Ahad (4/9/2016) pagi tadi, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengajak masyarakat, khususnya kader PKS, untuk menjadikan olahraga sebagai lifestyle (gaya hidup, red).

Menurutnya, saat ini banyak orang yang mudah sakit bahkan meninggal di usia muda karena penyakit dan kurang berolahraga.

"Khususnya para pemuda, jangan sampai menyesal ketika ukuran lingkar pinggang sudah seperti kami kami ini," canda Sohibul Iman disambut tawa para peserta yang hadir.

Doktor lulusan Jepang ini mengajak masyarakat agar mulai hari ini menambah kuantitas olah raga dalam rangka menjaga tubuh tetap sehat dan meningkatkan stamina menghadapi kompetisi demokrasi yang berlangsung hingga 2019 ke depan.

"Mari rutinkan olah raga. Saya sudah merutinkan bersepeda. Alhamdulillah berat badan dapat terjaga," ajaknya.

Dalam acara ini Sohibul Iman juga menyerahkan hadiah doorprize berupa seekor kambing kurban bagi peserta jalan sehat yang beruntung. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Berkontribusi Optimal dalam Melayani Masyarakat

Palembang (4/9)-Presiden PKS Mohamad Sohihul Iman menegaskan bahwa PKS membuka ruang seluas-luasnya agar kader dapat berkontribusi secara optimal dalam berkhidmat kepada masyarakat. Karena menurutnya, kader merupakan modal utama dan mesin penggerak partai.

"Saya mendorong kader agar dapat berkontribusi maksimal dengan kreatifitas dan inisiatif dalam berkhidmat untuk rakyat," ujar Sohibul Iman Hal di hadapan ratusan kader dan simpatisan PKS di lapangan DPRD Sumsel, Ahad (4/9/2016). Sebelumnya, Sohibul Iman melakukan olahraga jalan sehat bersama masyarakat setempat.

Sohibul Iman menjelaskan bahwa diversifikasi kegiatan khidmat harus semakin kaya sehingga masyarakat dapat merasakan bukti kehadiran kader PKS.

"Kemenangan dalam kompetisi demokrasi akan dapat diraih kalau masyarakat sudah merasakan bukti khidmat PKS," seru mantan wakil ketua DPR RI ini.

Selain itu, Sohibul Iman juga menjelaskan bahwa partai membuka peran kader untuk menyampaikan inisiatif dan gagasan kepada pimpinan partai (bottom up, red) sebagai pola pelengkap selain pola arahan atau perintah dari pimpinan (top down, red) yang selama ini sudah teruji bagi kader PKS.

"Dari sini kita dapat mengkombinasikan inspirasi kader dan pimpinan sehingga khidmat PKS kepada masyarakat semakin kaya dan beragam," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Terdepan Layani Masyarakat

Tegal (2/9) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri meminta kepada kader PKS memaknai tagline berkhidmat untuk rakyat dengan kerja nyata di masyarakat tiap hari. Salah satunya dengan terus membuka kantor sekretariat PKS tiap hari demi melayani rakyat.

Hal ini dikatatan Salim Segaf Al Jufri dalam agendanya silaturahim kader bersama Tokoh dan Santri di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (1/9/2016).

“Kantor-kantor sekretariat PKS harus buka setiap hari, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita selalu siap melayani terdepan, apapun bentuk pelayanannya” tuturnya.

Salim juga menjelaskan, seluruh struktur kader baik ditingkat pusat maupun daerah punya potensi yang sama dalam melayani masyarakat, sehingga jangan ada rasa bangga diri dalam diri kader.

“Jangan pernah merasa puas dan berbangga atas pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, bekerjalah dengan ikhlas, biar Allah selebihnya yang akan menilai kerja-kerja kita,” ujarnya.

Salim Segaf Al Jufri menambahkan pentingnya silaturahim kepada masyarakat luas, demi menepis kritik-kritik yang tidak baik tentang PKS.

Silaturahim kader bersama tokoh dan santri Attauhidiyah ini di hadiri oleh pengasuh Pon-Pes At Tauhidiyah KH. Anwar Saidi, juga Anggota DPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih, Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi, Mentri Pertanian Periode 2009-2014 Suswono, serta ratusan kader dan simpatisan se-kota/kabupaten Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang. [pks.id]

posted by @Adimin

Ledia: Perbaiki Kesemrawutan Data Kemiskinan

Jakarta (2/9) - Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan penanganan kemiskinan akan sulit terwujud bila data kemiskinan masih semrawut.

“Ketika melakukan kunjungan kerja saya banyak menerima curhat baik dari warga maupun ketua RT, RW dan lurah. Dalam kunker Agustus lalu saja di sekitar 40 wilayah kunker saya dapati curhat ini. Rata-rata mengeluhkan penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya di Jakarta, Jumat (2/9/2016). 

Di antara curhatan yang dicatat Ledia terdapat keluhan soal warga miskin yang seharusnya mendapatkan berbagai program bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KUBe (Kelompok Usaha Bersama), BSM (Bantuan Siswa Miskin) bahkan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) tetapi tidak dapat, sementara banyak warga tidak miskin, warga yang sudah pindah, bahkan warga yang sudah meninggal dunia justru terdata sebagai penerima program bantuan.

“Warga yang sudah meninggal dunia dapat kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), ada pula anak SMA yang dapat kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) SD dan warga yang sudah menikah dapat kartu KIP, yang akibatnya terjadi keresahan dan komplain warga baik ke ketua RT, RW atau lurah,” ujarnya. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat prihatin mengingat kesemrawutan ini salah satunya bermula dari proses validasi dan verifikasi data yang tidak termenej dengan baik. Ledia juga membeberkan bahwa data kemiskinan saat ini berbasis pada data tahun 2011, yang artinya sangat besar sudah terjadi perubahan di tengah masyarakat. Sementara Undang-undang Penanganan Fakir Miskin no 13 tahun 2011 yang mengamanahkan validasi data setiap 2 tahun belum terlaksana dengan baik.

“Kita ingat bagaimana upaya validasi data tahun 2015 sempat digesa di Bulan Oktober untuk terselesaikan pada Desember, padahal mencakup puluhan juta sasaran validasi dan verifikasi secara nasional, akhirnya tidak tercapai sehingga ujung-ujungnya data kemiskinan masih mengacu pada data 2011,” kata Ledia. 

Karena itu Ledia mengingatkan pemerintah agar rencana validasi dan verifikasi pada 2017 mendatang tidak mengulang kesemrawutan serupa. Termasuk laporan yang menyatakan bahwa dari 1,7 juta data yang sudah terhapus dari masterfile PBI JK ternyata baru terganti sekitar 850 ribuan nama.

“Pada 2017 akan ada lagi verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan target 94,4 juta jiwa serta verifikasi dan validasi data 50 juta PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Untuk itu saya meminta pemerintah bersiap sejak sekarang dan sekaligus mensosialisasikan mekanisme penggantian atau perubahan data secara meluas. Begitu pula para kepala desa, ketua RT, RW, Lurah harus menjadi mitra untuk perubahan data penduduk miskin ini sehingga ke depan tidak ada lagi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.” tegasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fahmy Alaydroes: Pemerintah Harus Sosialisasikan Travel Warning untuk Cegah Virus Zika Masuk

Jakarta (1/9) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan usaha pencegahan masuknya virus Zika ke Indonesia dengan sosialisasi early warning system dan travel warning.

Sebaiknya, kata Fahmy, ada kebijakan screening di bandara untuk deteksi dini dari orang asing dan orang balik dari luar negeri, terutama dari negara yang terjangkit virus tersebut.

"Penting adanya usaha sosialisasi early warning system bahaya virus Zika dan usaha pencegahan penularan dengan pemberatasan sarang nyamuk (PSN) sebagaimana pada virus dengue dan chikungunya, Dan pemerintah perlu memberikan travel warningkepada masyarakat yang hendak bepergian ke negara-negara terjangkit," kata Fahmy di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Fahmy menjelaskan bahwa virus Zika yang berasal dari benua Amerika kini sudah menyebar ke Asia bahkan sudah mulai merebak di Singapura.

Virus Zika, masih kata Fahmy, menular melalui gigitan nyamuk aedes layaknya virus dengue dan chikungunya. Virus Zika yang masuk ke tubuh manusia akan menimbulkan gejala ringan seperti demam, linu otot dan tulang dan sakit kepala.

"Yang fatal adalah bila menular pada Ibu hamil maka dapat menyebabkan timbul mikrosefali (otak berukuran kecil atau tidak berkembang). Tentunya bila ini meluas akan terjadi banyak dilahirkan bayi yang memiliki otak yang cacat dan berdampak pada muncul generasi yang akan menjadi beban keluarga dan pemerintah," kata Fahmy. [pks.id]

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Segera Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak

Jakarta (1/9) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengimbau kepada pemerintah untuk membentuk gugus tugas perlindungan anak hingga tingkat desa atau kelurahan. Hal ini seiringan dengan munculnya berita prostitusi anak kepada kaum gay di kawasan Puncak, Bogor.

"Negara harus menjamin munculnya rasa aman orang tua terhadap anaknya. Segera bentuk gugus tugas perlindungan anak sampai tingkat desa/kelurahan. Sekarang ini kita jadi tidak tenang melepas anak untuk bermain atau berangkat ke sekolah," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).

Wiwik juga mengapresiasi kepada Mensos dan Bareskrim yang bertindak cepat menangani kasus kejahatan terhadap anak ini.

Menurutnya, beragam kejahatan yang terus mengintai anak bangsa ini perlu ditangani secara terpadu dan simultan oleh semua pihak.

"Kejahatan terus mengintai anak Indonesia, ini perlu penanganan yang terpadu dan simultan, negara dan masyarakat harus bahu-membahu bergerak terus menerus serta secara sistematis untuk lindungi anak Indonesia," ungkap ibu yang akrap disapa Wiwik ini.

Dari sisi aparatur hukum, Wiwik meminta agar pencegahan terhadap tindak kejahatan seksual dengan memberikan rasa takut/efek jera kepada para pelakunya.

"Upaya penegakkan hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Buat rasa takut atau efek jera kepada para penjahat terhadap anak," tegas Wiwik.

Tidak hanya itu, Wiwik juga mengimbau kepada seluruh orangtua agar memperkuat ketahanan keluarganya, seperti mendidik anak dengan baik agar memiliki karakter yang kokoh.

"Ketahanan keluarga harus diperkuat, orang tua harus aware (waspada), jaga anak-anaknya. Juga yang penting, asuh anak dengan baik agar mereka memiliki karakter yang baik dan kepribadian yang kokoh, agar kelak tidak menjadi 'pelaku kejahatan' berikutnya," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin