Pelaksanan Penyembelihan Hewan Qurban DPW PKS Sumbar

Drs. H.Nurfirman Wansyah, Apt. MM selaku Waketum PKS Sumbar membagikan bingkisan daging qurban kepada warga di lingkungan MD Building DPW PKS SUMBAR, Muaro Penjalinan Padang.

Sumbar, Rabu (14/9) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat melaksanakan penyembelihan hewan qurban di MD Building Kantor DPW PKS Sumbar kawasan Muaro Penjalinan, Padang.

Hewan qurban berasal dari Pengurus DPW PKS, Aleg DPRD Provinsi FPKS, Anggota DPR RI dari PKS asal Sumbar, serta kader dan simpatisan. Hewan yang disembelih berjumlah empat ekor sapi dan dua ekor kambing.

Penyembelihan dimulai pukul 08:30 wib di komandoi oleh Wakil Ketua DPW PKS Sumbar H. Nurfirmanwansyah, S. Si. Apt. MM bersama jajaran pengurus lain dan warga sekitar.

Sekitar 300 kantong daging qurban didistribusikan kepada warga sekitar dan kaum dhuafa di beberapa wilayah di kota Padang. (Amin/Os)

posted by @Adimin

Taujih Habib Salim: Kurban PKS Benar-Benar Membahagiakan

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri membagikan daging kurban ke warga sekitar. Foto: Asky

Jakarta (14/9) -- "Kita sudah mendengar bahwa PKS di negeri tercinta ini sudah melaksanakan kurban 67 ribu kambing dan 9.000 sapi, ini luar biasa," kata-kata lembut itu meluncur dari taujih Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.

Habib Salim mengawali rangkaian penyembelihan hewan kurban oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di MD Building, Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016) pagi.

Habib Salim menyebut ada pesan kuat soal tema Idul Adha 1437 yang diusung PKS, 'Berkurban Membahagiakan'. Ia mengatakan, jika kurban mestinya ada yang tersakiti, ada yang dikorbankan, ada yang berdarah-darah. Namun karena ini satu yang disyariatkan, pengorbanan yang berat menjadi membahagiakan.

"Ada yang berbahagia ada yang tersenyum banyak, ibu ibu tersenyum. Saya yakin bapak bapak dan ibu ibu semua yang ada di sini semuanya bahagia," ujar Habib Salim di depan warga yang menerima daging kurban dari DPP PKS.

Habib Salim lebih jauh menerangkan soal esensi kurban. Bahwa kurban melatih seseorang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Habib Salim menyebut dalam Al Quran ada enam ayat soal kurban di surah At Taubah. Enam ayat tersebut berbicara soal pengorbanan harta dan jiwa. "Harta dulu yang dilatih (dikorbankan)," ucapnya.

Dalam sebuah ayat, Allah SWT juga membeli harta dan jiwa manusia. Lagi-lagi hal itu menunjukkan pengorbanan harta harus dilatih terlebih dahulu sebelum fase pengorbanan yang lebih besar.

"Tidak mungkin akan berkorban dengan harta dan jiwa, kalau dengan harta saja dia kikir. Nah salah satu ini kita menyaksikan dengan berkurban," terang dia.

DPTP PKS yang baru menggelar kurban pada hari ketiga Idul Adha juga dimaksudkan untuk memeratakan kebahagiaan. Habib Salim mengutarakan ia yakin jika kurban pada hari pertama dan kedua sudah cukup banyak. Jika pada hari ketiga PKS kembali membagikan daging kurban, maka masyarakat akan semakin lengkap kebahagiannya.

"Kita tidak melambat lambatkan, tapi kita yakin hari pertama dan kedua sudah banyak. Ini hari ketiga, jadi kalau hari pertama dapat, hari kedua dapat, hari ketiga dapat , maka para penerima itu juga bahagia. Itulah yang kita inginkan mudah mudahan dengan kebersamaan kita ini Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua," tukas Habib Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Menimbang Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Presiden Mohamad Sohibul Iman saat peluncuran Sekolah Tani beberapa waktu lalu. (ilustrasi)

Pada tanggal 29 Agustus 2016 lalu, dilakukan rapat koordinasi (rakor) 3 Menteri; Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) dengan tema “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan”. Dalam rapat disepakati bahwa untuk mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan perlu ditempuh dengan memperpendek rantai pasok (supply chain) dan penetapan harga dasar (floor price) atau HPP (harga pembelian pemerintah) serta harga teratas (ceiling price) atau HET (harga eceran tertinggi), yang dievaluasi per 4 bulan.

Kebijakan ini diambil tampaknya mengantisipasi dan merespon harga pangan yang selalu berfluktuasi dengan tingkat disparitas yang tinggi. Usulan kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi petani supaya mendapatkan kepastian keuntungan yang layak serta melindungi konsumen agar mendapatkan harga pangan yang juga terjangkau. Kebijakan mencapai tingkat yang ideal jika kondisinya ideal. Namun demikian, memperpendek rantai pasok perlu dilakukan secara bijak agar efektif.

Struktur pasar yang tidak efisien dianggap sebagai faktot penyebab sehingga perlu dibenahi atau distrukturisasi agar menjadi efisien. Rantai pasok pangan yang melibatkan praktik percaloan perlu diefisienkan. Sebaliknya mata rantai yang memberikan nilai tambah (added value) pada komoditas selaiknya dipertahankan. Jika setiap mata rantai pasok pangan memberikan added value, maka struktur pasar dan pembentukan harga pangan akan efisien. Sebagaimana telah diberlakukan bahwa penetapan HPP dan HET adalah untuk melindungi produsen (petani) dan konsumen (masyarakat).

Namun, kebijakan ini pun harus memberikan insentif yang wajar bagi pelaku rantai pasok komoditas. Nilai selisih antara HPP dan HET adalah insentif yang dinikmati oleh seluruh pelaku di dalam rantai pasok. Kewajaran selisih HPP dan HET menjadi penting agar insentif yang diterima oleh rantai pasok pun menjadi wajar, disamping kewajaran insentif untuk setiap pelaku dalam keseluruhan rantai pasok pun perlu dipertimbangkan. Barangkali pertimbangan fungsi pemberian added value oleh setiap mata rantai pasok dapat dijadikan acuan. Pertimbangan kewajaran insentif rantai pasok ini penting agar stabilisasi pasokan dapat tercapai sehingga HET pun dapat tercapai. Jika tidak, HET sulit tercapai atau jika dipaksakan untuk dicapai maka harus ada korban yakni adanya pelaku yang harus keluar dari rantai pasok (pemangkasan rantai pasok).

Jatuhnya korban akibat penyusutan rantai pasok bukan tidak berisiko, Karena penyusutan dapat melahirkan problem baru yakni pengangguran pada akhirnya tentu menjadi beban sosial ekonomi tersendiri. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait kebijakan harga komoditas, adalah bagaimana HET itu bisa terjadi (tercapai). Selain struktur pasar dengan rantai pasok yang efisien, tentu faktor utamanya juga adalah supply pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas yang kontinu. Jika supply yang cukup dan kontinyu tidak terjadi dapat diprediksi akan dilakukan impor demi menjaga stabilisasi harga dan pencapaian HET.

Dalam perspektif lain, sebenarnya kebijakan HPP dan HET ini adalah kebijakan legalisasi impor atau tidak impor, kebijakan murni supply-demand sebagaimana diinginkan Pasar Bebas. Impor dapat mengatasi masalah HET, tetapi ia akan menekan HPP terutama jika harga komoditas impor lebih murah. Kata kunci kesuksesan kebijakan ini (HPP-HET) adalah pada aspek Produktivitas dan Efisiensi, dimana keduanya membentuk daya saing, yang menjadi ideologi ajaran Pasar Bebas. Produktivitas yang tentunya terefleksi pada supply komoditas pangan yang kontinyu (mencakup kuantitas dan kualitas) yang konsekuensinya pada tuntutan melimpahnya produksi. Efisiensi tentu harus terefleksi pada efisiensi produksi dan rantai pasok pangan.

Pertanyaannya, apakah sumberdaya kita cukup memberikan dukungan untuk produksi pangan yang berlimpah? Apakah sudah efisien usaha tani yang dilakukan petani kita dan pedagang kecil kita dalam rantai pasok pangan ? Jika prasyarat-prasyarat tersebut belum tercukupi, pemberlakuan kebijakan HPP-HET bersamaan dengan adanya konsekuensi keluarnya petani dari lahan pertaniannya dan pedagang-pedagang kecil dari lapak-lapak dagangannya. Akan berganti dengan hadirnya sistem pertanian korporasi dan pusat-pusat perdagangan komoditas pangan raksasa.

Tentu ini tantangan bagi Kedaulatan Pangan dan Nawacita yang menginginkan agar wong cilik tetap berdaulat pada penyediaan pangan. Lantas apa yang perlu dilakukan bagi petani dan pedagang kecil? Efisiensi merupakan kata kunci! Pendekatan kelembagaan dan manajemen usaha baik di sektor petani maupun pedagang tampaknya mendesak untuk dilakukan. Agar usahatani efisien dan berdagang bisa efisien maka skala usaha menjadi faktor penentu. Karenanya, penyatuan usahatani masyarakat tani menjadi satu manajemen usaha yang terintegrasi pada skala usaha ekonomis menjadi tuntutan yang tidak terelakkan. Demikian pula bagi pedagang, penggabungan usaha menjadi satu usaha dagang bersama dengan volume usaha yang besar (komersial) menjadi tuntutan mendesak agar rantai pasok menjadi pendek dan efisien. 

Kehadiran kembali Koperasi Petani atau Badan Usaha Milik Petani atau kelembagaan ekonomi lainnya, demikian pula Koperasi Pedagang atau lembaga sejenis sangat dibutuhkan. Untuk itu Pemerintah perlu mempersiapkan dahulu para petani dan pedagang (kecil) komoditas untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi utk membangun kelembagaan ekonomi mereka agar siap menghadapi kebijakan HPP-HET tersebut. Jika tidak, mereka harus tergusur dari jalur perekonomiannya.

Proses transformasi sosial ekonomi petani dan pedagang tentu membutuhkan waktu, karenanya pemberlakuan kebijakan HPP-HET perlu dilakukan secara selektif dan bertahap. Mungkin dapat dipilih komoditas yang sudah swasembada seperti beras. Disamping suplus, Pemerintah pun memiliki cadangannya untuk melakukan intervensi tatkala terjadi kegagalan pasar (tidak tercapainya HET). Untuk komoditas pangan yang belum berswasembada harus dilihat baik dari aspek keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitifnya. Jika kedua keunggulan itu dimiliki maka perberlakuan HPP-HET akan efektif, sebaliknya komoditas yang tidak memiliki kedua aspek keunggulan tersebut sulit mencapai efektifitas HET. Barangkali untuk komoditas pangan yang belum berswasembada yang perlu dilakukan adalah pemberlakuan kebijakan HPP sebagai insentif usaha, sementara pemberlakuan HET menunggu terbentuknya efisiensi pada sistem usaha hulu-hilir komoditas tersebut, seperti untuk gula dan daging sapi.

Achyar Eldine 

Sekretaris Departemen Ketahanan Pangan DPP PKS

[sumber: www.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Distribusikan 76.600 Hewan Kurban dari Aceh Sampai Papua

PKS distribusikan 76 ribu hewan kurban. (foto: detik.com)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memotong dan mendistribusikan sebanyak 76.600 hewan kurban di seluruh Indonesia melalui strukutur partai dari pusat sampai bawah. Pemotongan hewan kurban itu hingga hari ini masih berlangsung.

"Alhamdulillah terlaksana cukup baik karena 76 ribu hewan kurban di seluruh Indonesia adalah bukti anggota PKS memahami benar tentang esensi berkurban," jelas Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Dedi menyebut total ada 67.025 kambing dan 9.575 sapi yang dikurbankan oleh PKS di semua tingkatan hingga DPRa atau setingkat kelurahan/desa. Angka itu disebut belum termasuk anggota PKS yang berkurban di luar partai.

PKS secara resmi memang menginstruksikan setiap anggotanya, baik di lembaga legislatif pusat dan daerah maupun di lembaga eksekutif sebagai kepala daerah untuk untuk mengalokasikan sapi kurban. Secara swadaya, struktur PKS di tingkat provinsi hingga kelurahan juga menyalurkan hewan kurban.

"Kurban adalah salah satu ritual yang menggabungkan aspek hablimminallahi dan hablumminnaasi. Oleh karenanya PKS mengimbau agar struktur dan anggota partai meramaikan hari raya ini bersama masyarakat. Ikut menggembirakan seluruh umat dan menyebarkan daging hewam kurban ke seluas mungkin khalayak," kata Dedi.

Sementara itu, di Kantor DPP PKS Jakarta pagi ini berlangsung pemotongan hewan kurban yang dihadiri petinggi PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP yang juga bakal cawagub DK Mardani Ali Sera dan lainnya.

Ada 9 ekor sapi yang dipotong dan akan bagikan ke warga sekitar Jakarta Selatan. Hewan kurban yang terhimpun di DPP PKS berasal dari anggota Fraksi PKS DPR RI dan struktur DPP PKS.

Sumber: www.detik.com


posted by @Adimin

[berita foto] Kurban PKS Kota Padang

Wakil Ketua DPD PKS Padang Arnedi yarmen memberikan daging qurban kepada warga

Padang, selasa (13/9) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota bersama warga menyembelih hewan qurban di komplek masjid Al Madani Air Tawar Barat, rabu (13/9). Tahun ini DPD PKS Padang berqurban 6 ekor sapi dan satu ekor kambing.

Wakil Ketua DPD PKS Padang Arnedi Yarmen mengatakan, dari enam sapi, tiga sapi distribusikan langsung kemasyarakat di tiga kecamatan, yaitu di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan. Tiga sapi lagi dipotong oleh DPD PKS dan dagingnya didistribusikan ke warga sekitar.

teks dan foto: Al amin/PKSFoto

posted by @Adimin

Tifatul Sembiring Ajak Muslim Peduli Palestina

PADANG - Khatib shalat Idul Adha, Tifatul Sembiring mengatakan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah harus dijadikan momentum bagi umat Islam untuk peduli terhadap sesama, karena keutamaan seorang muslim yaitu memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap umat Islam.

"Barang siapa yang tidak peduli terhadap kaum muslimin maka dia bukan orang Islam," katanya saat menjadi khatib di Masjid Agung Nurul Iman Padang, Senin (12/9).

Ia mengatakan saat ini umat Islam di Palestina dijajah oleh orang kafir, namun umat Islam di berbagai belahan dunia hanya menyaksikan di televisi dan bahkan lebih suka menonton sinetron. Umat Islam di Palestina tidak henti-hentinya dianiaya oleh kaum kafir sehingga kehidupan umat Islam di sana bertambah sulit sehingga kekurangan makan.

Ia menegaskan umat Islam harus berjihad agar terbebas dari penganiayaan kaum kafir, namun jihad tidak saja dengan tenaga akan tetapi bisa juga dengan harta dan doa.

"Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini dimana umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 1437 Hijriyah mari kita sisihkan harta kita untuk umat Islam di Palestina dan doakan mereka agar terbebas dari kejahatan orang kafir," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi mengatakan kepedulian terhadap sesama muslim merupakan hal penting karena itu merupakan ciri khas umat Islam.

"Pada Idul Adha 1437 Hijriyah ini diharapkan warga Padang tidak saja berkorban dengan menyembelih hewan dan berinfak, namun juga mau berkorban untuk kebutuhan umat Islam di Palestina sehingga dapat mengurangi beban mereka," katanya.

Ia menambahkan usai melaksanakan shalat Idul Adha 1437 Hijriyah diharapkan umat Islam di Kota Padang dapat meningkatkan kepedulian antar-sesama umat Islam. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Wawako Padang: Idul Adha Momentum untuk Berkurban

PADANG – Wakil Walikota Padang Emzalmi mengajak seluruh warga Kota Padang menjadikan Idul Adha 1437 H sebagai momentum untuk berkurban. Tidak saja berkurban dalam bentuk materi akan tetapi juga immaterial.

“Kita mengharapkan momen Idul Adha kali ini tidak saja berkurban materi seperti hewan dan infak sedekah, akan tetapi juga berkurban bagi saudara kita di Palestina,” ujar Wawako usai melaksanakan shalat Idul Adha 1437 H di Masjid Agung Nurul Iman Padang, Senin (12/9).

Wawako menyebut, shalat Idul Adha 1437 H yang dilaksanakan kali ini begitu khusyuk. Apalagi kehadiran Tifatul Sembiring dalam khutbahnya di depan seluruh jamaah sangat memotivasi.

“Tadi khatib Tifatul Sembiring sudah memberikan ceramah yang baik. Dalam khutbah, khatib menyampaikan pesan agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa serta selalu solider dengan kaum muslim di Palestina,” terang Emzalmi.

Awalnya, Pemerintah Kota Padang menyiapkan RTH Imam Bonjol sebagai lokasi shalat Idul Adha kali ini. Akan tetapi karena faktor cuaca yang kurang bersahabat, akhirnya pelaksanaan shalat dilakukan di Masjid Agung Nurul Iman.

“Alhamdulillah, PHBI Kota Padang telah menyiapkan shalat Idul Adha dengan baik,” ujar Emzalmi.

Di sisi lain, Wawako Emzalmi berharap seluruh jamaah haji Kota Padang dapat pulang ke Tanah Air dengan selamat. Serta dapat memperoleh prediket haji mabrur.

“Semoga 950 orang jamaah haji kita termasuk Walikota, dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat dan mabrur,” tuturnya.

Tifatul Sembiring yang tampil sebagai Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Iman tampak memberikan pencerahan yang baik kepada seluruh jamaah. Mantan Menteri Kominfo yang kini anggota DPR Ri itu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa.

Sementara, meski dilanda hujan, akan tetapi jamaah terlihat antusias mengikuti shalat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Iman. Ini terbukti dengan penuh sesaknya masjid tersebut. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Masih Ada Masalah Katering di Mekah

Tangerang (10/9) - Dalam tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah masih menemukan adanya masalah katering yang diterima oleh jamaah haji Indonesia di Mekah. 

“Dari kunjungan ke beberapa pemondokan di Wilayah Mahbas Jin dan Syisah Raudhah, terungkap dua masalah utama katering yang muncul adalah soal nasi yang belum matang dan lauk yang hampir basi sehingga tidak bisa dikonsumsi para jamaah,” jelas Ledia usai menemui jamaah kloter 13, 42 dan 65 (semua asal Jawa Barat), kloter SOC 51 asal Pekalongan dan kloter JKG 22 asal Kabupaten Tangerang, Sabtu (10/9). 

Ledia menyatakan, basinya lauk dan sayur ini bisa karena beberapa sebab. Sayur, misalnya, cenderung menggunakan bahan frozen yang tidak segar hingga cepat basi usai pengolahan. Bila penyimpanannya atau pengolahannya tidak tepat juga bisa berakibat cepat basi. Sementara nasi bisa jadi karena terlalu cepat diangkat sebelum purna. 

“Ke depannya, hal ini harus menjadi catatan khusus pemerintah pada katering yang bersangkutan dan katering-katering lain secara umum. Sebab urusan konsumsi bagi para jamaah ini adalah urusan krusial,” kata Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini. 

Selain soal kualitas makanan, Ledia kemudian juga menemukan bagaimana para jamaah haji dari beberapa pemondokan yang tidak memiliki kantin, kesulitan mendapatkan makanan usai jatah katering di Mekah berakhir pada 6 September lalu. 

“Selama di Mekah jamaah haji mendapat jatah katering selama 24 kali atau 12 hari. Setelah itu mereka harus mencari sendiri dalam beberapa hari masa tinggal di Mekah yang tersisa. Sayangnya, tidak semua pemondokan menyediakan kantin sehingga para jamaah yang pemondokannya tidak berkantin harus antri panjang di pemondokan lain atau memilih beli pada pedagang kaki lima. Padahal pedagang kali lima tidak selalu ada dan bahkan seringnya dikejar Satpol PP ala Arab Saudi saat berjualan,” jelas Ledia. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi Tetap Tolak UU Pengampunan Pajak

Jakarta (8/9) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menegaskan bahwa sikap PKS dalam kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak akan berubah. Sikap tersebut adalah Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak UU Pengampunan Pajak saat pengesahan di Rapat Paripurna 28 Juni 2016 silam.

“FPKS bergeming soal kebijakan Tax Amnesty. Sikap kami tidak berubah untuk menolak. Apalagi, melihat realisasi penerimaan tebusan pajak yang baru mencapai 4 triliun dari target over optimis sebesar 165 triliun rupiah,” jelas Junaidi Auly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Junaidi menambahkan Fraksi PKS telah menyampaikan yang diperlukan terlebih dahulu adalah reformasi perpajakan. “Bukan justru pengampunan pajak yang tentu saja lebih menguntungkan wajib pajak beraset triliunan yang selama ini ngemplang," lanjut Junaidi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung ini pun menambahkan, dari sekian banyak alasan penolakan Fraksi PKS, yang terpenting adalah karena kebijakan Pengampunan Pajak mencederai rasa keadilan.

"Rakyat biasa saja harus patuh bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), ini konglomerat yang ngemplang pajak malah diampuni. Kira-kira bagaimana logika dan rasa keadilannya?" ketus Junaidi.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tambah Junaidi, ikut mengamini bahwa Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang terburu-buru.

"Sri Mulyani saja mengakui bahwa reformasi perpajakan seharusnya didahulukan dari tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur, terpaksa kebijakan tax amnesty harus diamankan juga," ujar Junaidi.

Meskipun demikian, Junaidi tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk optimal dalam menambah pemasukan keuangan negara yang berasal dari Pengampunan Pajak

"Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan penerimaan tebusan tax amnesty sampai Maret tahun depan," ungkap lulusan magister manajemen Universitas Lampung ini.

Oleh karena itu, Junaidi berharap agar para Kader dan Pengurus PKS untuk tetap memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat mulai dari lingkungan terdekat.

"Meski saat ini Indonesia sedang defisit anggaran akibat belum tercapainya target penerimaan negara sebesar 219 triliunan, kita tetap harus bangkit. Tetap berkhidmat dan memberi kontribusi terbaik," pungkas Junaidi. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Prediksi Tensi Politik Meningkat di 2017

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pilkada DKI 2017. 

Ketua DPP PKS, Dedi Supriadi memprediksi tensi politik pada Pilkada 2017 akan semakin tinggi berbeda dengan Pilkada serentak 2015 apalagi merebutkan kursi DKI 1.

"Akan ada peningkatan tensi politik dan sedikit banyak berpengaruh dalam dinamika di lapangan," kata Dedi kepada INILAHCOM, Kamis (8/9/2016).

Menurut dia gangguan keamanan memang relatif terutama wilayah Ibukota jakarta yang rawan banyak hal, namun diyakini Polri akan mampu mengantisipasi gangguan kamtibmas jelang Pilkada.

"Karena ini sudah Pilkada gubernur/wakil gubernur langsung yang ketiga di Jakarta, maka semestinya sudah diantisipasi," ujarnya,

Ia mengatakan tampaknya untuk isu-isu SARA tidak akan menonjol di Pilkada DKI mengingat warga Jakarta sudah semakin dewasa dalam berpolitik, namun bukan berarti tidak diantisipasi dan diwaspadai.

"Kalau isu SARA tidak, karena warga DKI sudah cukup dewasa. Tapi kamtibmas memang selalu harus diwaspadai," jelas dia.

Sumber: inilahcom


posted by @Adimin

Agar Jadi Centre of Excellence, PKS Hadirkan Menteri Susi

Jakarta (7/9) - Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuitek LH) Partai Keadilan Sejahtera(PKS) mengadakan diskusi publik dengan mengundang Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti.

"Seperti yang kita tahu rekam jejak Menteri Susi cukup bagus di bidangnya. Diskusi publik ini bertujuan untuk menjadikan DPP Partai Keadilan Sejahtera sebagai centre of excellence," kata Ketua Bidang Ekuintek LH Memed Sosiawan di MD Building Jakarta Selatan, Rabu (7/9).

Sementara itu Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Indonesia punya luas laut yang sangat luar biasa dan garis pantai terbesar nomor dua di dunia yang patut disyukuri. Maka perlu untuk digali.

"Ini benar-benar berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. PKS tentu menyadari tentang pengelolaan kelautan Indonesia yang tidak mudah dan penuh halangan serta rintangan," kata Sohibul.

Oleh karena itu, kata dia, PKS perlu bertukar pikiran dengan pengelola kelautan negara dalam hal ini diwakili oleh Menteri Susi.

"Mudah-mudahan kita mengaktifkan sektor-sektor yang menjadi sumber -sumber pertumbuhan baru. Semoga menghadirkan keberkahan untuk kita semua," kata Sohibul.

Diskusi tersebut selain dihadiri oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, juga dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua Bidang BPPN Riono. [pks.id]

posted by @Adimin