Kader Siap Jadi Konsultan Keluarga Indonesia

Jakarta (17/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Hal itu diadakan untuk mengokohkan konsultan keluarga.

"Ini agenda penting dari bagian program ketahanan keluarga. Insya Allah dengan adanya acara ini semakin mengokohkan konsultan ketahanan keluarga di tengah masyarakat," kata Ketua BPKK Wirianingsih dalam sambutannya di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Simbol dari kegiatan ketahanan keluarga ini, kata Wirianingsih, yakni program Rumah Keluarga Indonesia dengan berbagai agenda seperti pembekalan pra nikah bagi yang belum menikah, termasuk kepada remaja.

"Untuk itu perlu ada konsultannya. Manusia itu adalah mahluk sosial dan keluarga adalah faktor terpenting untuk menyampaikan nilai-nilai sosial itu. Bahkan kalau bicara pembangunan demokrasi maka nilai-nilai demokrasi yang harus dibangun pertama kali itu di keluarga," ucap Wirianingsih.

Ia memberikan contoh bagaimana seorang anak dihargai pendapatnya, istri dihargai pendapatnya. Membangun egalitarian dimulai dari keluarga tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan itu sendiri.

"Keterampilan menjadi pendengar yang baik buat istri sangat diperlukan oleh para suami. Kadang istri itu cukup didengar saja, sementara kebanyakan para suami itu 'gitu aja diomongin'. Anggap saja curhatan istri adalah lagu. Jangan selalu menganggap jabatan dan karier lebih penting sementara curhatan istri sering dianggap sebagai radio rusak. Akibatnya istri curhatnya sama tetangga, ini bisa merusak sendi-sendi dalam keluarga. Keluarga bisa goyah karena merasa istri tidak diperhatikan oleh suami," ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bicara lain tentang nilai-nilai keluarga seperti individualistis, liberalisme, kemudian atas nama kebebasan yang menjadikan badan ini sebagai hak atas individu padahal tidak boleh begitu.

"Dari kader-kader dan keluarga PKS inilah yang akan menjadikan teladan di masyarakat. Yang pada gilirannya akan mengokohkan keluarga Indonesia," katanya.

Agenda yang diikuti tidak hanya kader perempuan tetapi juga laki-laki dari berbagai wilayah tersebut menghadirkan konsultan antara lain, Prof. Dr. Sofia Retnowati, Psi., MA, Dr. Muhammad Iqbal, M.SocSc, Diana Setiawati, Psi., PhD, Ustaz Abu Ridha dan Ida Nurlaila, B.Sc. [pks.id]

posted by @Adimin

BPKK Siap Lahirkan Konsultan Ketahanan Keluarga Andal

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS sedang mengikuti seminar beberapa waktu lalu (ilustrasi).

Jakarta (16/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS akan mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Pelatihan ini sebagai sarana pembekalan dan peningkatan kapasitas pengurus PKS sebagai konsultan pembinaan ketahanan keluarga.

"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pengurus BPKK dan bidang/badan serta para konsultan ketahanan keluarga dengan pemahaman pentingnya ketahanan keluarga sebagai asas kekokohan dakwah khususnya dan kekokohan bangsa pada umumnya," kata Ketua BPKK Wirianingsih di Jakarta, Jumat (16/9).

Peran konsultan keluarga, papar Wirianingsih, amat penting bagi suksesnya ketahanan keluarga. Tersedianya tenaga konsultan ketahanan keluarga yang cakap juga wujud optimalisasi peran BPKK melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di masyarakat.

"Peran sebagai konsultan dalam menangani permasalahan yang terkait keluarga, pada praktiknya merupakan aktivitas yang selama ini telah dijalankan oleh para pengurus BPKK dan para muwajih (narasumber) yang berada di lingkungan DPP PKS. Karena latar belakang keilmuan para pengurus yang beragam," ujarnya.

RKI, kata dia, telah melahirkan para konsultan yang berperan sebagai narasumber yang membantu menyosialisasikan isu-isu ketahanan keluarga. Banyak diantara mereka juga sebagai pembimbing (konselor) dalam upaya peningkatan kapasitas diri individu, serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga individu. Para konsultan ini berasal dari pengelola maupun kalangan profesional yang menjadi kontributor RKI.

Tema pelatihan tersebut adalah Peningkatan Peran dan Kapasitas Konsultan Ketahanan Keluarga dengan rencana peserta berjumlah 100 orang. Para peserta terdiri dari pengurus BPKK DPP PKS, pengurus bidang/badan DPP PKS, utusan konsultan ketahanan keluarga dari Wiliayah Dakwah Banten Jawa Barat (Banjabar) dan para kader di Jakarta. Acara akan berlangsung pada Sabtu (17/9/2016) jam 07.30 - 21.00 di Aula MD DPP PKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Ditutupnya Kasus BLBI dan Bank Century oleh KPK Bukti Negara Kalah dengan Koruptor

Jakarta (15/9) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai dengan ditutupnya dua kasus korupsi, yaitu korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century, oleh KPK adalah bukti bahwa negara kalah dengan koruptor.

“Saya cukup terkejut kenapa KPK yang mempunyai kewenangan sebesar itu tidak mampu mengusut BLBI dan Century, yang banyak merugikan keuangan negara,” jelas Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Diketahui, KPK baru saja menutup perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2002. Audit BPK menegaskan negara mengalami kerugian sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 Januari 1999.

Selain itu, KPK juga menutup kasus Bank Century pada dua hal, yaitu kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan total kerugian negara sebesar RP 689 miliar, dan penetapan century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,762 triliun.

“Jadi, menutup kasus itu sebenarnya menunjukkan bahwa KPK kalah dengan koruptor,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh ini.

Oleh karena itu, Komisi III, tegas Nasir akan segera memanggil KPK untuk memertanyakan apa dasar hukum (legal standing) KPK mengambil langkah seperti itu, sehingga memang dinilai patut dan layak untuk menutup kasus tersebut.

“Jangan sampai kemudian KPK itu tumpul untuk hal-hal yang besar tapi tajam yang kecil,” papar Nasir.

Sejauh ini, KPK beralasan bahwa tidak memiliki dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka kasus BLBI. Sedangkan untuk Kasus Bank Century, KPK beralasan belum memiliki temuan baru (novum) untuk dilanjutkan, pasca vonis 15 tahun penjara bagi Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. [pks.id]

posted by @Adimin

Pelaksanan Penyembelihan Hewan Qurban DPW PKS Sumbar

Drs. H.Nurfirman Wansyah, Apt. MM selaku Waketum PKS Sumbar membagikan bingkisan daging qurban kepada warga di lingkungan MD Building DPW PKS SUMBAR, Muaro Penjalinan Padang.

Sumbar, Rabu (14/9) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat melaksanakan penyembelihan hewan qurban di MD Building Kantor DPW PKS Sumbar kawasan Muaro Penjalinan, Padang.

Hewan qurban berasal dari Pengurus DPW PKS, Aleg DPRD Provinsi FPKS, Anggota DPR RI dari PKS asal Sumbar, serta kader dan simpatisan. Hewan yang disembelih berjumlah empat ekor sapi dan dua ekor kambing.

Penyembelihan dimulai pukul 08:30 wib di komandoi oleh Wakil Ketua DPW PKS Sumbar H. Nurfirmanwansyah, S. Si. Apt. MM bersama jajaran pengurus lain dan warga sekitar.

Sekitar 300 kantong daging qurban didistribusikan kepada warga sekitar dan kaum dhuafa di beberapa wilayah di kota Padang. (Amin/Os)

posted by @Adimin

Taujih Habib Salim: Kurban PKS Benar-Benar Membahagiakan

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri membagikan daging kurban ke warga sekitar. Foto: Asky

Jakarta (14/9) -- "Kita sudah mendengar bahwa PKS di negeri tercinta ini sudah melaksanakan kurban 67 ribu kambing dan 9.000 sapi, ini luar biasa," kata-kata lembut itu meluncur dari taujih Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.

Habib Salim mengawali rangkaian penyembelihan hewan kurban oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di MD Building, Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016) pagi.

Habib Salim menyebut ada pesan kuat soal tema Idul Adha 1437 yang diusung PKS, 'Berkurban Membahagiakan'. Ia mengatakan, jika kurban mestinya ada yang tersakiti, ada yang dikorbankan, ada yang berdarah-darah. Namun karena ini satu yang disyariatkan, pengorbanan yang berat menjadi membahagiakan.

"Ada yang berbahagia ada yang tersenyum banyak, ibu ibu tersenyum. Saya yakin bapak bapak dan ibu ibu semua yang ada di sini semuanya bahagia," ujar Habib Salim di depan warga yang menerima daging kurban dari DPP PKS.

Habib Salim lebih jauh menerangkan soal esensi kurban. Bahwa kurban melatih seseorang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Habib Salim menyebut dalam Al Quran ada enam ayat soal kurban di surah At Taubah. Enam ayat tersebut berbicara soal pengorbanan harta dan jiwa. "Harta dulu yang dilatih (dikorbankan)," ucapnya.

Dalam sebuah ayat, Allah SWT juga membeli harta dan jiwa manusia. Lagi-lagi hal itu menunjukkan pengorbanan harta harus dilatih terlebih dahulu sebelum fase pengorbanan yang lebih besar.

"Tidak mungkin akan berkorban dengan harta dan jiwa, kalau dengan harta saja dia kikir. Nah salah satu ini kita menyaksikan dengan berkurban," terang dia.

DPTP PKS yang baru menggelar kurban pada hari ketiga Idul Adha juga dimaksudkan untuk memeratakan kebahagiaan. Habib Salim mengutarakan ia yakin jika kurban pada hari pertama dan kedua sudah cukup banyak. Jika pada hari ketiga PKS kembali membagikan daging kurban, maka masyarakat akan semakin lengkap kebahagiannya.

"Kita tidak melambat lambatkan, tapi kita yakin hari pertama dan kedua sudah banyak. Ini hari ketiga, jadi kalau hari pertama dapat, hari kedua dapat, hari ketiga dapat , maka para penerima itu juga bahagia. Itulah yang kita inginkan mudah mudahan dengan kebersamaan kita ini Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua," tukas Habib Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Menimbang Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Presiden Mohamad Sohibul Iman saat peluncuran Sekolah Tani beberapa waktu lalu. (ilustrasi)

Pada tanggal 29 Agustus 2016 lalu, dilakukan rapat koordinasi (rakor) 3 Menteri; Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) dengan tema “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan”. Dalam rapat disepakati bahwa untuk mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan perlu ditempuh dengan memperpendek rantai pasok (supply chain) dan penetapan harga dasar (floor price) atau HPP (harga pembelian pemerintah) serta harga teratas (ceiling price) atau HET (harga eceran tertinggi), yang dievaluasi per 4 bulan.

Kebijakan ini diambil tampaknya mengantisipasi dan merespon harga pangan yang selalu berfluktuasi dengan tingkat disparitas yang tinggi. Usulan kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi petani supaya mendapatkan kepastian keuntungan yang layak serta melindungi konsumen agar mendapatkan harga pangan yang juga terjangkau. Kebijakan mencapai tingkat yang ideal jika kondisinya ideal. Namun demikian, memperpendek rantai pasok perlu dilakukan secara bijak agar efektif.

Struktur pasar yang tidak efisien dianggap sebagai faktot penyebab sehingga perlu dibenahi atau distrukturisasi agar menjadi efisien. Rantai pasok pangan yang melibatkan praktik percaloan perlu diefisienkan. Sebaliknya mata rantai yang memberikan nilai tambah (added value) pada komoditas selaiknya dipertahankan. Jika setiap mata rantai pasok pangan memberikan added value, maka struktur pasar dan pembentukan harga pangan akan efisien. Sebagaimana telah diberlakukan bahwa penetapan HPP dan HET adalah untuk melindungi produsen (petani) dan konsumen (masyarakat).

Namun, kebijakan ini pun harus memberikan insentif yang wajar bagi pelaku rantai pasok komoditas. Nilai selisih antara HPP dan HET adalah insentif yang dinikmati oleh seluruh pelaku di dalam rantai pasok. Kewajaran selisih HPP dan HET menjadi penting agar insentif yang diterima oleh rantai pasok pun menjadi wajar, disamping kewajaran insentif untuk setiap pelaku dalam keseluruhan rantai pasok pun perlu dipertimbangkan. Barangkali pertimbangan fungsi pemberian added value oleh setiap mata rantai pasok dapat dijadikan acuan. Pertimbangan kewajaran insentif rantai pasok ini penting agar stabilisasi pasokan dapat tercapai sehingga HET pun dapat tercapai. Jika tidak, HET sulit tercapai atau jika dipaksakan untuk dicapai maka harus ada korban yakni adanya pelaku yang harus keluar dari rantai pasok (pemangkasan rantai pasok).

Jatuhnya korban akibat penyusutan rantai pasok bukan tidak berisiko, Karena penyusutan dapat melahirkan problem baru yakni pengangguran pada akhirnya tentu menjadi beban sosial ekonomi tersendiri. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait kebijakan harga komoditas, adalah bagaimana HET itu bisa terjadi (tercapai). Selain struktur pasar dengan rantai pasok yang efisien, tentu faktor utamanya juga adalah supply pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas yang kontinu. Jika supply yang cukup dan kontinyu tidak terjadi dapat diprediksi akan dilakukan impor demi menjaga stabilisasi harga dan pencapaian HET.

Dalam perspektif lain, sebenarnya kebijakan HPP dan HET ini adalah kebijakan legalisasi impor atau tidak impor, kebijakan murni supply-demand sebagaimana diinginkan Pasar Bebas. Impor dapat mengatasi masalah HET, tetapi ia akan menekan HPP terutama jika harga komoditas impor lebih murah. Kata kunci kesuksesan kebijakan ini (HPP-HET) adalah pada aspek Produktivitas dan Efisiensi, dimana keduanya membentuk daya saing, yang menjadi ideologi ajaran Pasar Bebas. Produktivitas yang tentunya terefleksi pada supply komoditas pangan yang kontinyu (mencakup kuantitas dan kualitas) yang konsekuensinya pada tuntutan melimpahnya produksi. Efisiensi tentu harus terefleksi pada efisiensi produksi dan rantai pasok pangan.

Pertanyaannya, apakah sumberdaya kita cukup memberikan dukungan untuk produksi pangan yang berlimpah? Apakah sudah efisien usaha tani yang dilakukan petani kita dan pedagang kecil kita dalam rantai pasok pangan ? Jika prasyarat-prasyarat tersebut belum tercukupi, pemberlakuan kebijakan HPP-HET bersamaan dengan adanya konsekuensi keluarnya petani dari lahan pertaniannya dan pedagang-pedagang kecil dari lapak-lapak dagangannya. Akan berganti dengan hadirnya sistem pertanian korporasi dan pusat-pusat perdagangan komoditas pangan raksasa.

Tentu ini tantangan bagi Kedaulatan Pangan dan Nawacita yang menginginkan agar wong cilik tetap berdaulat pada penyediaan pangan. Lantas apa yang perlu dilakukan bagi petani dan pedagang kecil? Efisiensi merupakan kata kunci! Pendekatan kelembagaan dan manajemen usaha baik di sektor petani maupun pedagang tampaknya mendesak untuk dilakukan. Agar usahatani efisien dan berdagang bisa efisien maka skala usaha menjadi faktor penentu. Karenanya, penyatuan usahatani masyarakat tani menjadi satu manajemen usaha yang terintegrasi pada skala usaha ekonomis menjadi tuntutan yang tidak terelakkan. Demikian pula bagi pedagang, penggabungan usaha menjadi satu usaha dagang bersama dengan volume usaha yang besar (komersial) menjadi tuntutan mendesak agar rantai pasok menjadi pendek dan efisien. 

Kehadiran kembali Koperasi Petani atau Badan Usaha Milik Petani atau kelembagaan ekonomi lainnya, demikian pula Koperasi Pedagang atau lembaga sejenis sangat dibutuhkan. Untuk itu Pemerintah perlu mempersiapkan dahulu para petani dan pedagang (kecil) komoditas untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi utk membangun kelembagaan ekonomi mereka agar siap menghadapi kebijakan HPP-HET tersebut. Jika tidak, mereka harus tergusur dari jalur perekonomiannya.

Proses transformasi sosial ekonomi petani dan pedagang tentu membutuhkan waktu, karenanya pemberlakuan kebijakan HPP-HET perlu dilakukan secara selektif dan bertahap. Mungkin dapat dipilih komoditas yang sudah swasembada seperti beras. Disamping suplus, Pemerintah pun memiliki cadangannya untuk melakukan intervensi tatkala terjadi kegagalan pasar (tidak tercapainya HET). Untuk komoditas pangan yang belum berswasembada harus dilihat baik dari aspek keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitifnya. Jika kedua keunggulan itu dimiliki maka perberlakuan HPP-HET akan efektif, sebaliknya komoditas yang tidak memiliki kedua aspek keunggulan tersebut sulit mencapai efektifitas HET. Barangkali untuk komoditas pangan yang belum berswasembada yang perlu dilakukan adalah pemberlakuan kebijakan HPP sebagai insentif usaha, sementara pemberlakuan HET menunggu terbentuknya efisiensi pada sistem usaha hulu-hilir komoditas tersebut, seperti untuk gula dan daging sapi.

Achyar Eldine 

Sekretaris Departemen Ketahanan Pangan DPP PKS

[sumber: www.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Distribusikan 76.600 Hewan Kurban dari Aceh Sampai Papua

PKS distribusikan 76 ribu hewan kurban. (foto: detik.com)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memotong dan mendistribusikan sebanyak 76.600 hewan kurban di seluruh Indonesia melalui strukutur partai dari pusat sampai bawah. Pemotongan hewan kurban itu hingga hari ini masih berlangsung.

"Alhamdulillah terlaksana cukup baik karena 76 ribu hewan kurban di seluruh Indonesia adalah bukti anggota PKS memahami benar tentang esensi berkurban," jelas Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Dedi menyebut total ada 67.025 kambing dan 9.575 sapi yang dikurbankan oleh PKS di semua tingkatan hingga DPRa atau setingkat kelurahan/desa. Angka itu disebut belum termasuk anggota PKS yang berkurban di luar partai.

PKS secara resmi memang menginstruksikan setiap anggotanya, baik di lembaga legislatif pusat dan daerah maupun di lembaga eksekutif sebagai kepala daerah untuk untuk mengalokasikan sapi kurban. Secara swadaya, struktur PKS di tingkat provinsi hingga kelurahan juga menyalurkan hewan kurban.

"Kurban adalah salah satu ritual yang menggabungkan aspek hablimminallahi dan hablumminnaasi. Oleh karenanya PKS mengimbau agar struktur dan anggota partai meramaikan hari raya ini bersama masyarakat. Ikut menggembirakan seluruh umat dan menyebarkan daging hewam kurban ke seluas mungkin khalayak," kata Dedi.

Sementara itu, di Kantor DPP PKS Jakarta pagi ini berlangsung pemotongan hewan kurban yang dihadiri petinggi PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP yang juga bakal cawagub DK Mardani Ali Sera dan lainnya.

Ada 9 ekor sapi yang dipotong dan akan bagikan ke warga sekitar Jakarta Selatan. Hewan kurban yang terhimpun di DPP PKS berasal dari anggota Fraksi PKS DPR RI dan struktur DPP PKS.

Sumber: www.detik.com


posted by @Adimin

[berita foto] Kurban PKS Kota Padang

Wakil Ketua DPD PKS Padang Arnedi yarmen memberikan daging qurban kepada warga

Padang, selasa (13/9) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota bersama warga menyembelih hewan qurban di komplek masjid Al Madani Air Tawar Barat, rabu (13/9). Tahun ini DPD PKS Padang berqurban 6 ekor sapi dan satu ekor kambing.

Wakil Ketua DPD PKS Padang Arnedi Yarmen mengatakan, dari enam sapi, tiga sapi distribusikan langsung kemasyarakat di tiga kecamatan, yaitu di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan. Tiga sapi lagi dipotong oleh DPD PKS dan dagingnya didistribusikan ke warga sekitar.

teks dan foto: Al amin/PKSFoto

posted by @Adimin

Tifatul Sembiring Ajak Muslim Peduli Palestina

PADANG - Khatib shalat Idul Adha, Tifatul Sembiring mengatakan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah harus dijadikan momentum bagi umat Islam untuk peduli terhadap sesama, karena keutamaan seorang muslim yaitu memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap umat Islam.

"Barang siapa yang tidak peduli terhadap kaum muslimin maka dia bukan orang Islam," katanya saat menjadi khatib di Masjid Agung Nurul Iman Padang, Senin (12/9).

Ia mengatakan saat ini umat Islam di Palestina dijajah oleh orang kafir, namun umat Islam di berbagai belahan dunia hanya menyaksikan di televisi dan bahkan lebih suka menonton sinetron. Umat Islam di Palestina tidak henti-hentinya dianiaya oleh kaum kafir sehingga kehidupan umat Islam di sana bertambah sulit sehingga kekurangan makan.

Ia menegaskan umat Islam harus berjihad agar terbebas dari penganiayaan kaum kafir, namun jihad tidak saja dengan tenaga akan tetapi bisa juga dengan harta dan doa.

"Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini dimana umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 1437 Hijriyah mari kita sisihkan harta kita untuk umat Islam di Palestina dan doakan mereka agar terbebas dari kejahatan orang kafir," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi mengatakan kepedulian terhadap sesama muslim merupakan hal penting karena itu merupakan ciri khas umat Islam.

"Pada Idul Adha 1437 Hijriyah ini diharapkan warga Padang tidak saja berkorban dengan menyembelih hewan dan berinfak, namun juga mau berkorban untuk kebutuhan umat Islam di Palestina sehingga dapat mengurangi beban mereka," katanya.

Ia menambahkan usai melaksanakan shalat Idul Adha 1437 Hijriyah diharapkan umat Islam di Kota Padang dapat meningkatkan kepedulian antar-sesama umat Islam. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Wawako Padang: Idul Adha Momentum untuk Berkurban

PADANG – Wakil Walikota Padang Emzalmi mengajak seluruh warga Kota Padang menjadikan Idul Adha 1437 H sebagai momentum untuk berkurban. Tidak saja berkurban dalam bentuk materi akan tetapi juga immaterial.

“Kita mengharapkan momen Idul Adha kali ini tidak saja berkurban materi seperti hewan dan infak sedekah, akan tetapi juga berkurban bagi saudara kita di Palestina,” ujar Wawako usai melaksanakan shalat Idul Adha 1437 H di Masjid Agung Nurul Iman Padang, Senin (12/9).

Wawako menyebut, shalat Idul Adha 1437 H yang dilaksanakan kali ini begitu khusyuk. Apalagi kehadiran Tifatul Sembiring dalam khutbahnya di depan seluruh jamaah sangat memotivasi.

“Tadi khatib Tifatul Sembiring sudah memberikan ceramah yang baik. Dalam khutbah, khatib menyampaikan pesan agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa serta selalu solider dengan kaum muslim di Palestina,” terang Emzalmi.

Awalnya, Pemerintah Kota Padang menyiapkan RTH Imam Bonjol sebagai lokasi shalat Idul Adha kali ini. Akan tetapi karena faktor cuaca yang kurang bersahabat, akhirnya pelaksanaan shalat dilakukan di Masjid Agung Nurul Iman.

“Alhamdulillah, PHBI Kota Padang telah menyiapkan shalat Idul Adha dengan baik,” ujar Emzalmi.

Di sisi lain, Wawako Emzalmi berharap seluruh jamaah haji Kota Padang dapat pulang ke Tanah Air dengan selamat. Serta dapat memperoleh prediket haji mabrur.

“Semoga 950 orang jamaah haji kita termasuk Walikota, dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat dan mabrur,” tuturnya.

Tifatul Sembiring yang tampil sebagai Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Iman tampak memberikan pencerahan yang baik kepada seluruh jamaah. Mantan Menteri Kominfo yang kini anggota DPR Ri itu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa.

Sementara, meski dilanda hujan, akan tetapi jamaah terlihat antusias mengikuti shalat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Iman. Ini terbukti dengan penuh sesaknya masjid tersebut. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Masih Ada Masalah Katering di Mekah

Tangerang (10/9) - Dalam tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah masih menemukan adanya masalah katering yang diterima oleh jamaah haji Indonesia di Mekah. 

“Dari kunjungan ke beberapa pemondokan di Wilayah Mahbas Jin dan Syisah Raudhah, terungkap dua masalah utama katering yang muncul adalah soal nasi yang belum matang dan lauk yang hampir basi sehingga tidak bisa dikonsumsi para jamaah,” jelas Ledia usai menemui jamaah kloter 13, 42 dan 65 (semua asal Jawa Barat), kloter SOC 51 asal Pekalongan dan kloter JKG 22 asal Kabupaten Tangerang, Sabtu (10/9). 

Ledia menyatakan, basinya lauk dan sayur ini bisa karena beberapa sebab. Sayur, misalnya, cenderung menggunakan bahan frozen yang tidak segar hingga cepat basi usai pengolahan. Bila penyimpanannya atau pengolahannya tidak tepat juga bisa berakibat cepat basi. Sementara nasi bisa jadi karena terlalu cepat diangkat sebelum purna. 

“Ke depannya, hal ini harus menjadi catatan khusus pemerintah pada katering yang bersangkutan dan katering-katering lain secara umum. Sebab urusan konsumsi bagi para jamaah ini adalah urusan krusial,” kata Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini. 

Selain soal kualitas makanan, Ledia kemudian juga menemukan bagaimana para jamaah haji dari beberapa pemondokan yang tidak memiliki kantin, kesulitan mendapatkan makanan usai jatah katering di Mekah berakhir pada 6 September lalu. 

“Selama di Mekah jamaah haji mendapat jatah katering selama 24 kali atau 12 hari. Setelah itu mereka harus mencari sendiri dalam beberapa hari masa tinggal di Mekah yang tersisa. Sayangnya, tidak semua pemondokan menyediakan kantin sehingga para jamaah yang pemondokannya tidak berkantin harus antri panjang di pemondokan lain atau memilih beli pada pedagang kaki lima. Padahal pedagang kali lima tidak selalu ada dan bahkan seringnya dikejar Satpol PP ala Arab Saudi saat berjualan,” jelas Ledia. [pks.id]

posted by @Adimin