Wako Mahyeldi Sambangi Yayasan Syekh Sulaiman Ar Rajhi

MEKKAH - Undangan haji khusus yang diperoleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo kali ini benar-benar berkesan. Selain menunaikan ibadah haji, walikota juga mendapat kehormatan mendatangi sejumlah tempat dan bertemu dengan orang penting di Arab Saudi.

Seperti Sabtu (17/9) waktu setempat, walikota diundang untuk hadir dalam pertemuan di Yayasan Amal Syeikh Sulaiman Ar Rajhi. Kedatangan Mahyeldi disambut hangat oleh sejumlah petinggi yayasan tersebut, diantaranya Pimpinan Yayasan Bidang Dakwah Dr. Eissa Muhammad Al Masinali. Bahkan walikota juga bertemu langsung dengan Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Walikota tampak bercengkerama. Suasana akrab dan hangat juga terjalin erat. Di sini Mahyeldi juga memaparkan perkembangan Islam di Kota Padang. Termasuk investasi dan pariwisata Kota Padang. Di akhir pertemuan, walikota mendapat cenderamata dari Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Seperti diketahui, Sulaiman Ar Rajhi merupakan konglomerat asal Kerajaan Arab Saudi (KSA). Kekayaannya mencapai 5,9 milyar dollar AS. Sebagai orang terkaya nomor 120 di dunia, beliau tetap tampil dengan sederhana, berpakaian jubah putih bersih yang jauh dari kesan glamor dan berlebihan.

Sulaiman Ar Rajhi sosok yang sangat-sangat dermawan. Yayasan Amal “raksasa” yang ia miliki bahkan menyalurkan donasinya ke berbagai negara. Cukup sulit menghitung waqaf beliau dan jumlah masjid yang telah dibangunnya. Donasinya untuk berbagai amal dakwah dan penyebaran ilmu pun sudah tak hingga.

Kunci kesuksesan beliau teryata dengan, “Tidak meletakkan kekayaan di hatinya”. Bahkan di masa tuanya, kini beliau telah membagi sekitar 6,7 trilyun hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya, serta fakir miskin.

Diantara masjid yang dibangunnya adalah Masjid Ar-Rajhi di distrik Rabwah, masjid ini terbesar ketiga setelah Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Masjid itu dapat menampung 18 ribu jamaah sholat. Di dalamnya terdapat berbagai sarana pelayanan masyarakat seperti pusat pemandian dan pengurusan jenazah terbesar di Riyadh, auditorium untuk seminar dan ceramah agama, perpustakaan berisi 40 ribu jenis buku.

Di masjid ini juga ada tempat tinggal bagi para penuntut ilmu yang datang dari luar kota untuk mengikuti berbagai kajian Islam, menyediakan air zamzam sebagai minuman jamaah dengan kuota 400 galon perminggu, dan sebagainya.

Selain itu, saat sholat jum’at di lantai dasar, di lokasi yang dikhususkan untuk sholat jum’at orang asing, khutbah langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa isyarat untuk jamaah yang tuna rungu dan tentu saja, bahasa Indonesia. [Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Perlu Konsultan Keluarga Agar Tidak Terjadi Lost Generation

Jakarta (17/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang penting bahwa keluarga itu adalah bagian dari membangun bangsa dan negara. Keluarga adalah sebuah entitas terkecil dalam tatanan politik. Dia adalah bagian penting struktur bangsa dan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya konsultan untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi lost generation. Demikian dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih.

"Jika kita bicara tentang keluarga kita bicara tentang umur manusia itu sendiri. Sejak manusia diciptakan sejak saat itulah ada keluarga. Kalau keluarga berdaya, insya Allah seluruh keluarga akan bersatu padu, bergandengan tangan memberikan masukan kepada negara ini bahwa perhatikan keluarga karena menjadi faktor penting dalam negara ini. Jangan sampai terjadi lost generation, negara akan hancur karena tangan kita sendiri," kata Wirianingsih dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS di MD Building Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Sebagai sebuah gerakan politik yang memberdayakan keluarga, kata Wirianingsih, PKS mengambil bagian penting dalam membangun bangsa dan negara bahkan harus mengkritisi pembangunan negara ini yang tidak peduli dengan keluarga.

"Kami sedang menawarkan dan memberikan sebuah masukan kepada negara ini agar negara memiliki wawasan pembangunan yang berbasis keluarga dalam segala sendi kehidupan. Jangan sampai keluarga ini rentan misalnya pembangunan industri, limbah yang terbuang jangan sampai menyebabkan keluarga kena dampak dari hasil limbah tersebut. Yang dirugikan tentu adalah anak-anak. Contoh lain penjagaan hutan kita, paling kena dampak adalah anak-anak kita. Indonesia harus menjadikan keluarga bagian penting dari proses pembangunan," ujarnya.

Wirianingsih menjelaskan bahwa keluarga sebagai institusi internal harus terus kokoh, harmoni dan berkualitas. Dengan begini akan menjadi kontributor terbesar dalam pembangunan negara ini. Secara eksternal keluarga juga hendaknya menjadi perhatian dalam pembangunan.

"Jangan sampai menjadi faktor terdepan yang kena dampak dari proses pembangunan itu sendiri. Jadi jika ada sebuah nilai dalam masyarakat kita sekarang yang ingin menegasikan nilai-nilai dalam keluarga, sesungguhnya dia sedang menafikkan keberadaannya sendiri bahwa dirinya lahir dari sebuah keluarga. Nah inilah yang ingin dikuatkan oleh PKS, insya Allah jika keluarga ini kokoh maka dengan sendirinya bangsa dan negara ini akan kokoh." ujar Wirianingsih. [pks.id]

posted by @Adimin

Konselor Harus Berikan PR Agar Pasien Merasa Mampu

Jakarta (17/9) - Seorang konselor harus mengeksplor ambivalensi apa saja keraguan yang ada di dalam pasiennya dan apa yang membuat pasien tidak mau maju. Setiap tahapan konseling, konselor seharusnya memberikan tugas berupa pekerjaan rumah (PR) kepada pasien. Hal tersebut dikatakan oleh Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS.

"Berikan PR kepada mereka, misalnya bagaimana menangani pasangan hidup istri atau suami dan menangani anak, berikan tugas yang kira-kira membuat dia berhasil. Jangan langsung memberikan solusi. Misalkan dia suka memukul jangan langsung memberikan saran untuk tidak memukul," kata Diana di Aula MD DPP PKS Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Hal tersebut jika dilakukan, kata perempuan yang menyelesaikan S2 di International Islamic University of Malaysia (IIUM) dan S3 di University of Melbourne itu, justru akan memberikan frustasi kepada pasien. Sebab merasa tidak mampu melakukan apa-apa dan akhirnya akan rentan kegagalan.

"Seorang konsultan harus memberikan dukungan perasaan mampu (self efficacy), itu lebih baik. Yang namanya masalah orang itu terkait dengan keluarganya. Itu sebenarnya asumsi dasar family therapy. Kita itu saling terikat seperti galaksi dan berada di sebuah sistem. Permasalahan di keluarga kita itu akan memengaruhi diri kita, bahkan extended family bisa memengaruhi kita. Jika ada masalah itu kita saling berkaitan. Misalnya seorang anak merasa ibunya tidak menganggap dia sudah besar, di sini pasti akan ada masalah. Perubahan seorang keluarga akan memengaruhi anggota keluarga yang lain," kata Diana.

Masalah, kata dia, meski gejala psikologis individu yang membuat stres dan depresi, ini terjadi karena diasumsikan terjadi disfungsi dalam keluarga dan hubungan keluarga beserta kohesivitasnya.

"Ketika ada goncangan atau masalah terjadi, keluarga yang baik akan melakukan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan akan berjalan seperti itu terus. Dan ada juga keluarga yang sebenarnya berkonflik dan bermasalah besar tapi setiap hari berfungsi seperti biasa, di masyarakat kita banyak yang seperti ini. Banyak sekali yang tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu," ujarnya.

Diana memaparkan bahwa dalam keluarga ada yang namanya batasan. Batasan adalah aturan keluarga yang implisit, tidak terkatakan, tapi biasanya ada yang menentukan hubungan satu anggota keluarga dan anggota yang lain, termasuk siapa bicara dengan siapa, siapa yang menghabiskan waktu bersama, bagaimana keputusan dibuat, oleh siapa, seberapa banyak anggota keluarga yang tahu kehidupan masing-masing anggota.

"Setiap orang itu membawa skema masing-masing, mungkin suami kita datang dari latar belakang yang berbeda dengan cara asuh yang berbeda pula. Akhirnya punya pandangan terhadap istri yang berbeda karena dibentuk dari lingkungan sebelumnya. Setelah batasan dalam keluarga, ada adaptability. Adanya aturan siapa mengerjakan apa dan fungsi keluarga bisa chaos ketika ada ketidakteraturan dan tidak adaptif. Tapi ketika adaptif maka akan mampu adaptasi ketika ada halangan seperti saat istri sedang sakit, suami harus membantu memasak. Kalau tidak adaptif, itu bisa menjadi sumber masalah," ujar perempuan yang menamatkan program sarjana psikologi di Universitas Gajah Mada itu. [pks.id]

Sumber: Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS


posted by @Adimin

Kader Siap Jadi Konsultan Keluarga Indonesia

Jakarta (17/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Hal itu diadakan untuk mengokohkan konsultan keluarga.

"Ini agenda penting dari bagian program ketahanan keluarga. Insya Allah dengan adanya acara ini semakin mengokohkan konsultan ketahanan keluarga di tengah masyarakat," kata Ketua BPKK Wirianingsih dalam sambutannya di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Simbol dari kegiatan ketahanan keluarga ini, kata Wirianingsih, yakni program Rumah Keluarga Indonesia dengan berbagai agenda seperti pembekalan pra nikah bagi yang belum menikah, termasuk kepada remaja.

"Untuk itu perlu ada konsultannya. Manusia itu adalah mahluk sosial dan keluarga adalah faktor terpenting untuk menyampaikan nilai-nilai sosial itu. Bahkan kalau bicara pembangunan demokrasi maka nilai-nilai demokrasi yang harus dibangun pertama kali itu di keluarga," ucap Wirianingsih.

Ia memberikan contoh bagaimana seorang anak dihargai pendapatnya, istri dihargai pendapatnya. Membangun egalitarian dimulai dari keluarga tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan itu sendiri.

"Keterampilan menjadi pendengar yang baik buat istri sangat diperlukan oleh para suami. Kadang istri itu cukup didengar saja, sementara kebanyakan para suami itu 'gitu aja diomongin'. Anggap saja curhatan istri adalah lagu. Jangan selalu menganggap jabatan dan karier lebih penting sementara curhatan istri sering dianggap sebagai radio rusak. Akibatnya istri curhatnya sama tetangga, ini bisa merusak sendi-sendi dalam keluarga. Keluarga bisa goyah karena merasa istri tidak diperhatikan oleh suami," ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bicara lain tentang nilai-nilai keluarga seperti individualistis, liberalisme, kemudian atas nama kebebasan yang menjadikan badan ini sebagai hak atas individu padahal tidak boleh begitu.

"Dari kader-kader dan keluarga PKS inilah yang akan menjadikan teladan di masyarakat. Yang pada gilirannya akan mengokohkan keluarga Indonesia," katanya.

Agenda yang diikuti tidak hanya kader perempuan tetapi juga laki-laki dari berbagai wilayah tersebut menghadirkan konsultan antara lain, Prof. Dr. Sofia Retnowati, Psi., MA, Dr. Muhammad Iqbal, M.SocSc, Diana Setiawati, Psi., PhD, Ustaz Abu Ridha dan Ida Nurlaila, B.Sc. [pks.id]

posted by @Adimin

BPKK Siap Lahirkan Konsultan Ketahanan Keluarga Andal

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS sedang mengikuti seminar beberapa waktu lalu (ilustrasi).

Jakarta (16/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS akan mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Pelatihan ini sebagai sarana pembekalan dan peningkatan kapasitas pengurus PKS sebagai konsultan pembinaan ketahanan keluarga.

"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pengurus BPKK dan bidang/badan serta para konsultan ketahanan keluarga dengan pemahaman pentingnya ketahanan keluarga sebagai asas kekokohan dakwah khususnya dan kekokohan bangsa pada umumnya," kata Ketua BPKK Wirianingsih di Jakarta, Jumat (16/9).

Peran konsultan keluarga, papar Wirianingsih, amat penting bagi suksesnya ketahanan keluarga. Tersedianya tenaga konsultan ketahanan keluarga yang cakap juga wujud optimalisasi peran BPKK melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di masyarakat.

"Peran sebagai konsultan dalam menangani permasalahan yang terkait keluarga, pada praktiknya merupakan aktivitas yang selama ini telah dijalankan oleh para pengurus BPKK dan para muwajih (narasumber) yang berada di lingkungan DPP PKS. Karena latar belakang keilmuan para pengurus yang beragam," ujarnya.

RKI, kata dia, telah melahirkan para konsultan yang berperan sebagai narasumber yang membantu menyosialisasikan isu-isu ketahanan keluarga. Banyak diantara mereka juga sebagai pembimbing (konselor) dalam upaya peningkatan kapasitas diri individu, serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga individu. Para konsultan ini berasal dari pengelola maupun kalangan profesional yang menjadi kontributor RKI.

Tema pelatihan tersebut adalah Peningkatan Peran dan Kapasitas Konsultan Ketahanan Keluarga dengan rencana peserta berjumlah 100 orang. Para peserta terdiri dari pengurus BPKK DPP PKS, pengurus bidang/badan DPP PKS, utusan konsultan ketahanan keluarga dari Wiliayah Dakwah Banten Jawa Barat (Banjabar) dan para kader di Jakarta. Acara akan berlangsung pada Sabtu (17/9/2016) jam 07.30 - 21.00 di Aula MD DPP PKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Ditutupnya Kasus BLBI dan Bank Century oleh KPK Bukti Negara Kalah dengan Koruptor

Jakarta (15/9) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai dengan ditutupnya dua kasus korupsi, yaitu korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century, oleh KPK adalah bukti bahwa negara kalah dengan koruptor.

“Saya cukup terkejut kenapa KPK yang mempunyai kewenangan sebesar itu tidak mampu mengusut BLBI dan Century, yang banyak merugikan keuangan negara,” jelas Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Diketahui, KPK baru saja menutup perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2002. Audit BPK menegaskan negara mengalami kerugian sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 Januari 1999.

Selain itu, KPK juga menutup kasus Bank Century pada dua hal, yaitu kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan total kerugian negara sebesar RP 689 miliar, dan penetapan century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,762 triliun.

“Jadi, menutup kasus itu sebenarnya menunjukkan bahwa KPK kalah dengan koruptor,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh ini.

Oleh karena itu, Komisi III, tegas Nasir akan segera memanggil KPK untuk memertanyakan apa dasar hukum (legal standing) KPK mengambil langkah seperti itu, sehingga memang dinilai patut dan layak untuk menutup kasus tersebut.

“Jangan sampai kemudian KPK itu tumpul untuk hal-hal yang besar tapi tajam yang kecil,” papar Nasir.

Sejauh ini, KPK beralasan bahwa tidak memiliki dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka kasus BLBI. Sedangkan untuk Kasus Bank Century, KPK beralasan belum memiliki temuan baru (novum) untuk dilanjutkan, pasca vonis 15 tahun penjara bagi Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. [pks.id]

posted by @Adimin

Pelaksanan Penyembelihan Hewan Qurban DPW PKS Sumbar

Drs. H.Nurfirman Wansyah, Apt. MM selaku Waketum PKS Sumbar membagikan bingkisan daging qurban kepada warga di lingkungan MD Building DPW PKS SUMBAR, Muaro Penjalinan Padang.

Sumbar, Rabu (14/9) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat melaksanakan penyembelihan hewan qurban di MD Building Kantor DPW PKS Sumbar kawasan Muaro Penjalinan, Padang.

Hewan qurban berasal dari Pengurus DPW PKS, Aleg DPRD Provinsi FPKS, Anggota DPR RI dari PKS asal Sumbar, serta kader dan simpatisan. Hewan yang disembelih berjumlah empat ekor sapi dan dua ekor kambing.

Penyembelihan dimulai pukul 08:30 wib di komandoi oleh Wakil Ketua DPW PKS Sumbar H. Nurfirmanwansyah, S. Si. Apt. MM bersama jajaran pengurus lain dan warga sekitar.

Sekitar 300 kantong daging qurban didistribusikan kepada warga sekitar dan kaum dhuafa di beberapa wilayah di kota Padang. (Amin/Os)

posted by @Adimin

Taujih Habib Salim: Kurban PKS Benar-Benar Membahagiakan

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri membagikan daging kurban ke warga sekitar. Foto: Asky

Jakarta (14/9) -- "Kita sudah mendengar bahwa PKS di negeri tercinta ini sudah melaksanakan kurban 67 ribu kambing dan 9.000 sapi, ini luar biasa," kata-kata lembut itu meluncur dari taujih Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.

Habib Salim mengawali rangkaian penyembelihan hewan kurban oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di MD Building, Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016) pagi.

Habib Salim menyebut ada pesan kuat soal tema Idul Adha 1437 yang diusung PKS, 'Berkurban Membahagiakan'. Ia mengatakan, jika kurban mestinya ada yang tersakiti, ada yang dikorbankan, ada yang berdarah-darah. Namun karena ini satu yang disyariatkan, pengorbanan yang berat menjadi membahagiakan.

"Ada yang berbahagia ada yang tersenyum banyak, ibu ibu tersenyum. Saya yakin bapak bapak dan ibu ibu semua yang ada di sini semuanya bahagia," ujar Habib Salim di depan warga yang menerima daging kurban dari DPP PKS.

Habib Salim lebih jauh menerangkan soal esensi kurban. Bahwa kurban melatih seseorang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Habib Salim menyebut dalam Al Quran ada enam ayat soal kurban di surah At Taubah. Enam ayat tersebut berbicara soal pengorbanan harta dan jiwa. "Harta dulu yang dilatih (dikorbankan)," ucapnya.

Dalam sebuah ayat, Allah SWT juga membeli harta dan jiwa manusia. Lagi-lagi hal itu menunjukkan pengorbanan harta harus dilatih terlebih dahulu sebelum fase pengorbanan yang lebih besar.

"Tidak mungkin akan berkorban dengan harta dan jiwa, kalau dengan harta saja dia kikir. Nah salah satu ini kita menyaksikan dengan berkurban," terang dia.

DPTP PKS yang baru menggelar kurban pada hari ketiga Idul Adha juga dimaksudkan untuk memeratakan kebahagiaan. Habib Salim mengutarakan ia yakin jika kurban pada hari pertama dan kedua sudah cukup banyak. Jika pada hari ketiga PKS kembali membagikan daging kurban, maka masyarakat akan semakin lengkap kebahagiannya.

"Kita tidak melambat lambatkan, tapi kita yakin hari pertama dan kedua sudah banyak. Ini hari ketiga, jadi kalau hari pertama dapat, hari kedua dapat, hari ketiga dapat , maka para penerima itu juga bahagia. Itulah yang kita inginkan mudah mudahan dengan kebersamaan kita ini Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua," tukas Habib Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Menimbang Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Presiden Mohamad Sohibul Iman saat peluncuran Sekolah Tani beberapa waktu lalu. (ilustrasi)

Pada tanggal 29 Agustus 2016 lalu, dilakukan rapat koordinasi (rakor) 3 Menteri; Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) dengan tema “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan”. Dalam rapat disepakati bahwa untuk mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan perlu ditempuh dengan memperpendek rantai pasok (supply chain) dan penetapan harga dasar (floor price) atau HPP (harga pembelian pemerintah) serta harga teratas (ceiling price) atau HET (harga eceran tertinggi), yang dievaluasi per 4 bulan.

Kebijakan ini diambil tampaknya mengantisipasi dan merespon harga pangan yang selalu berfluktuasi dengan tingkat disparitas yang tinggi. Usulan kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi petani supaya mendapatkan kepastian keuntungan yang layak serta melindungi konsumen agar mendapatkan harga pangan yang juga terjangkau. Kebijakan mencapai tingkat yang ideal jika kondisinya ideal. Namun demikian, memperpendek rantai pasok perlu dilakukan secara bijak agar efektif.

Struktur pasar yang tidak efisien dianggap sebagai faktot penyebab sehingga perlu dibenahi atau distrukturisasi agar menjadi efisien. Rantai pasok pangan yang melibatkan praktik percaloan perlu diefisienkan. Sebaliknya mata rantai yang memberikan nilai tambah (added value) pada komoditas selaiknya dipertahankan. Jika setiap mata rantai pasok pangan memberikan added value, maka struktur pasar dan pembentukan harga pangan akan efisien. Sebagaimana telah diberlakukan bahwa penetapan HPP dan HET adalah untuk melindungi produsen (petani) dan konsumen (masyarakat).

Namun, kebijakan ini pun harus memberikan insentif yang wajar bagi pelaku rantai pasok komoditas. Nilai selisih antara HPP dan HET adalah insentif yang dinikmati oleh seluruh pelaku di dalam rantai pasok. Kewajaran selisih HPP dan HET menjadi penting agar insentif yang diterima oleh rantai pasok pun menjadi wajar, disamping kewajaran insentif untuk setiap pelaku dalam keseluruhan rantai pasok pun perlu dipertimbangkan. Barangkali pertimbangan fungsi pemberian added value oleh setiap mata rantai pasok dapat dijadikan acuan. Pertimbangan kewajaran insentif rantai pasok ini penting agar stabilisasi pasokan dapat tercapai sehingga HET pun dapat tercapai. Jika tidak, HET sulit tercapai atau jika dipaksakan untuk dicapai maka harus ada korban yakni adanya pelaku yang harus keluar dari rantai pasok (pemangkasan rantai pasok).

Jatuhnya korban akibat penyusutan rantai pasok bukan tidak berisiko, Karena penyusutan dapat melahirkan problem baru yakni pengangguran pada akhirnya tentu menjadi beban sosial ekonomi tersendiri. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait kebijakan harga komoditas, adalah bagaimana HET itu bisa terjadi (tercapai). Selain struktur pasar dengan rantai pasok yang efisien, tentu faktor utamanya juga adalah supply pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas yang kontinu. Jika supply yang cukup dan kontinyu tidak terjadi dapat diprediksi akan dilakukan impor demi menjaga stabilisasi harga dan pencapaian HET.

Dalam perspektif lain, sebenarnya kebijakan HPP dan HET ini adalah kebijakan legalisasi impor atau tidak impor, kebijakan murni supply-demand sebagaimana diinginkan Pasar Bebas. Impor dapat mengatasi masalah HET, tetapi ia akan menekan HPP terutama jika harga komoditas impor lebih murah. Kata kunci kesuksesan kebijakan ini (HPP-HET) adalah pada aspek Produktivitas dan Efisiensi, dimana keduanya membentuk daya saing, yang menjadi ideologi ajaran Pasar Bebas. Produktivitas yang tentunya terefleksi pada supply komoditas pangan yang kontinyu (mencakup kuantitas dan kualitas) yang konsekuensinya pada tuntutan melimpahnya produksi. Efisiensi tentu harus terefleksi pada efisiensi produksi dan rantai pasok pangan.

Pertanyaannya, apakah sumberdaya kita cukup memberikan dukungan untuk produksi pangan yang berlimpah? Apakah sudah efisien usaha tani yang dilakukan petani kita dan pedagang kecil kita dalam rantai pasok pangan ? Jika prasyarat-prasyarat tersebut belum tercukupi, pemberlakuan kebijakan HPP-HET bersamaan dengan adanya konsekuensi keluarnya petani dari lahan pertaniannya dan pedagang-pedagang kecil dari lapak-lapak dagangannya. Akan berganti dengan hadirnya sistem pertanian korporasi dan pusat-pusat perdagangan komoditas pangan raksasa.

Tentu ini tantangan bagi Kedaulatan Pangan dan Nawacita yang menginginkan agar wong cilik tetap berdaulat pada penyediaan pangan. Lantas apa yang perlu dilakukan bagi petani dan pedagang kecil? Efisiensi merupakan kata kunci! Pendekatan kelembagaan dan manajemen usaha baik di sektor petani maupun pedagang tampaknya mendesak untuk dilakukan. Agar usahatani efisien dan berdagang bisa efisien maka skala usaha menjadi faktor penentu. Karenanya, penyatuan usahatani masyarakat tani menjadi satu manajemen usaha yang terintegrasi pada skala usaha ekonomis menjadi tuntutan yang tidak terelakkan. Demikian pula bagi pedagang, penggabungan usaha menjadi satu usaha dagang bersama dengan volume usaha yang besar (komersial) menjadi tuntutan mendesak agar rantai pasok menjadi pendek dan efisien. 

Kehadiran kembali Koperasi Petani atau Badan Usaha Milik Petani atau kelembagaan ekonomi lainnya, demikian pula Koperasi Pedagang atau lembaga sejenis sangat dibutuhkan. Untuk itu Pemerintah perlu mempersiapkan dahulu para petani dan pedagang (kecil) komoditas untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi utk membangun kelembagaan ekonomi mereka agar siap menghadapi kebijakan HPP-HET tersebut. Jika tidak, mereka harus tergusur dari jalur perekonomiannya.

Proses transformasi sosial ekonomi petani dan pedagang tentu membutuhkan waktu, karenanya pemberlakuan kebijakan HPP-HET perlu dilakukan secara selektif dan bertahap. Mungkin dapat dipilih komoditas yang sudah swasembada seperti beras. Disamping suplus, Pemerintah pun memiliki cadangannya untuk melakukan intervensi tatkala terjadi kegagalan pasar (tidak tercapainya HET). Untuk komoditas pangan yang belum berswasembada harus dilihat baik dari aspek keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitifnya. Jika kedua keunggulan itu dimiliki maka perberlakuan HPP-HET akan efektif, sebaliknya komoditas yang tidak memiliki kedua aspek keunggulan tersebut sulit mencapai efektifitas HET. Barangkali untuk komoditas pangan yang belum berswasembada yang perlu dilakukan adalah pemberlakuan kebijakan HPP sebagai insentif usaha, sementara pemberlakuan HET menunggu terbentuknya efisiensi pada sistem usaha hulu-hilir komoditas tersebut, seperti untuk gula dan daging sapi.

Achyar Eldine 

Sekretaris Departemen Ketahanan Pangan DPP PKS

[sumber: www.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Distribusikan 76.600 Hewan Kurban dari Aceh Sampai Papua

PKS distribusikan 76 ribu hewan kurban. (foto: detik.com)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memotong dan mendistribusikan sebanyak 76.600 hewan kurban di seluruh Indonesia melalui strukutur partai dari pusat sampai bawah. Pemotongan hewan kurban itu hingga hari ini masih berlangsung.

"Alhamdulillah terlaksana cukup baik karena 76 ribu hewan kurban di seluruh Indonesia adalah bukti anggota PKS memahami benar tentang esensi berkurban," jelas Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Dedi menyebut total ada 67.025 kambing dan 9.575 sapi yang dikurbankan oleh PKS di semua tingkatan hingga DPRa atau setingkat kelurahan/desa. Angka itu disebut belum termasuk anggota PKS yang berkurban di luar partai.

PKS secara resmi memang menginstruksikan setiap anggotanya, baik di lembaga legislatif pusat dan daerah maupun di lembaga eksekutif sebagai kepala daerah untuk untuk mengalokasikan sapi kurban. Secara swadaya, struktur PKS di tingkat provinsi hingga kelurahan juga menyalurkan hewan kurban.

"Kurban adalah salah satu ritual yang menggabungkan aspek hablimminallahi dan hablumminnaasi. Oleh karenanya PKS mengimbau agar struktur dan anggota partai meramaikan hari raya ini bersama masyarakat. Ikut menggembirakan seluruh umat dan menyebarkan daging hewam kurban ke seluas mungkin khalayak," kata Dedi.

Sementara itu, di Kantor DPP PKS Jakarta pagi ini berlangsung pemotongan hewan kurban yang dihadiri petinggi PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP yang juga bakal cawagub DK Mardani Ali Sera dan lainnya.

Ada 9 ekor sapi yang dipotong dan akan bagikan ke warga sekitar Jakarta Selatan. Hewan kurban yang terhimpun di DPP PKS berasal dari anggota Fraksi PKS DPR RI dan struktur DPP PKS.

Sumber: www.detik.com


posted by @Adimin

[berita foto] Kurban PKS Kota Padang

Wakil Ketua DPD PKS Padang Arnedi yarmen memberikan daging qurban kepada warga

Padang, selasa (13/9) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota bersama warga menyembelih hewan qurban di komplek masjid Al Madani Air Tawar Barat, rabu (13/9). Tahun ini DPD PKS Padang berqurban 6 ekor sapi dan satu ekor kambing.

Wakil Ketua DPD PKS Padang Arnedi Yarmen mengatakan, dari enam sapi, tiga sapi distribusikan langsung kemasyarakat di tiga kecamatan, yaitu di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan. Tiga sapi lagi dipotong oleh DPD PKS dan dagingnya didistribusikan ke warga sekitar.

teks dan foto: Al amin/PKSFoto

posted by @Adimin