Hidayat Nur Wahid: DPD Lemah, Harus Diperkuat

Ponorogo (19/9) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan saat ini kedudukan DPD sebagai lembaga negara sedang lemah sehingga harus diperkuat. Hal itu disampaikan Hidayat dalam kunjungan kerjanya ke Ponorogo, Jawa Timur.

"DPD lemah jadi harus diperkuat. Jadi semakin memperkuat keinginan kita untuk memperkuat DPD," kata Hidayat di Balai Pertemuan Pondok Modern Gontor, Kec. Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016).

Menurut Hidayat, lemahnya DPD tidak ada kaitannya dengan kasus suap yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman. Bila ada anggapan soal pembubarn DPD, menurutnya itu tidak perlu dilakukan.

"Jadi kalau ada yang beranggapan DPD bermasalah dan harus dibubarkan itu adalah logika yang salah, bahwa kemudian ada yang salah ya tegakkan saja hukum," kata Hidayat.

Menurutnya, tidak hanya DPD yang bermasalah namun seluruh lembaga negara memang bermasalah baik di eksekutif, seperti menteri yang pernah ditangkap KPK, di jajaran Mahkamah Konstitusi bahkan di internal KPK sendiri yang di masa lalu pernah memiliki 2 pemimpin yang terlibat kasus hukum.

Sedangkan soal perlunya perombakan di DPD, Hidayat mengatakan sebagai pimpinan MPR dirinya memandang secara konstitusi bahwa DPD masih ada dan akan mendukung konstitusi yang berlaku. Dia pun mengingatkan bahwa nantinya takaran hukum yang ditegakkan harus adil tanpa faktor fitnah.

"Dan hukum itu ukurannya jelas bukan karena kriminalisasi bukan karena fitnah jadi harus jelas," tutup Hidayat.

Sumber: Detik.com


posted by @Adimin

Hermanto: Tanggulangi Dampak Reklamasi, Anggaran Negara Akan Terus Terbebani

Jakarta (20/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak dari adanya megaproyek reklamasi adalah negara akan terbebani untuk mengeluarkan anggaran secara periodik agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan, khususnya di Pulau G.

Hal ini, tambah Hermanto, tak ayal akan menjadi beban pemerintah mendatang.

"Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

"Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang. Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

"Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif. Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

"Kalau izin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegas Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Diundang Haji, Wako Mahyeldi Berterimakasih Kepada Pemerintah Arab Saudi

JEDDAH - Diundang sebagai haji khusus, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengucapkan rasa terimakasihnya secara langsung kepada pemerintah Arab Saudi. Ucapan terimakasih ini disampaikan langsung saat pertemuan ulama yang digelar di kediaman Syekh Khalid Alhammudi di Jeddah, Sabtu (17/9) waktu setempat.

"Terimakasih kepada pemerintah Arab Saudi termasuk Syekh Khalid Alhammudi yang telah mengundang kami secara khusus melaksanakan ibadah haji tahun ini," kata walikota di depan ulama dan undangan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Walikota Padang memang didapuk secara khusus untuk memberikan sambutan di depan seluruh ulama di Mekkah dan undangan lain. Walikota menyampaikan sejumlah poin penting.

Poin penting lain yang disampaikan yakni permohonan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Multaqa 'Ulama dan Da'i se-Asia Tenggara di Padang pada 2017 nanti. Seperti diketahui, Padang akan menjadi tuanrumah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu Walikota Mahyeldi juga menyampaikan keutamaan ibadah haji dalam persatuan dan kesatuan umat. Termasuk urgensi persatuan dalam meminimalisir problem umat. Serta penguatan kerjasama Arab Saudi dan Indonesia.

Pada tahun ini pemerintah Arab Saudi mengundang sebanyak 60 orang terpilih di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Undangan haji khusus ini diberikan bukan tanpa alasan. Tak lain karena perhatian serta aktif dalam menyiarkan Islam di daerah masing-masing.[Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Sambangi Yayasan Syekh Sulaiman Ar Rajhi

MEKKAH - Undangan haji khusus yang diperoleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo kali ini benar-benar berkesan. Selain menunaikan ibadah haji, walikota juga mendapat kehormatan mendatangi sejumlah tempat dan bertemu dengan orang penting di Arab Saudi.

Seperti Sabtu (17/9) waktu setempat, walikota diundang untuk hadir dalam pertemuan di Yayasan Amal Syeikh Sulaiman Ar Rajhi. Kedatangan Mahyeldi disambut hangat oleh sejumlah petinggi yayasan tersebut, diantaranya Pimpinan Yayasan Bidang Dakwah Dr. Eissa Muhammad Al Masinali. Bahkan walikota juga bertemu langsung dengan Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Walikota tampak bercengkerama. Suasana akrab dan hangat juga terjalin erat. Di sini Mahyeldi juga memaparkan perkembangan Islam di Kota Padang. Termasuk investasi dan pariwisata Kota Padang. Di akhir pertemuan, walikota mendapat cenderamata dari Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Seperti diketahui, Sulaiman Ar Rajhi merupakan konglomerat asal Kerajaan Arab Saudi (KSA). Kekayaannya mencapai 5,9 milyar dollar AS. Sebagai orang terkaya nomor 120 di dunia, beliau tetap tampil dengan sederhana, berpakaian jubah putih bersih yang jauh dari kesan glamor dan berlebihan.

Sulaiman Ar Rajhi sosok yang sangat-sangat dermawan. Yayasan Amal “raksasa” yang ia miliki bahkan menyalurkan donasinya ke berbagai negara. Cukup sulit menghitung waqaf beliau dan jumlah masjid yang telah dibangunnya. Donasinya untuk berbagai amal dakwah dan penyebaran ilmu pun sudah tak hingga.

Kunci kesuksesan beliau teryata dengan, “Tidak meletakkan kekayaan di hatinya”. Bahkan di masa tuanya, kini beliau telah membagi sekitar 6,7 trilyun hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya, serta fakir miskin.

Diantara masjid yang dibangunnya adalah Masjid Ar-Rajhi di distrik Rabwah, masjid ini terbesar ketiga setelah Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Masjid itu dapat menampung 18 ribu jamaah sholat. Di dalamnya terdapat berbagai sarana pelayanan masyarakat seperti pusat pemandian dan pengurusan jenazah terbesar di Riyadh, auditorium untuk seminar dan ceramah agama, perpustakaan berisi 40 ribu jenis buku.

Di masjid ini juga ada tempat tinggal bagi para penuntut ilmu yang datang dari luar kota untuk mengikuti berbagai kajian Islam, menyediakan air zamzam sebagai minuman jamaah dengan kuota 400 galon perminggu, dan sebagainya.

Selain itu, saat sholat jum’at di lantai dasar, di lokasi yang dikhususkan untuk sholat jum’at orang asing, khutbah langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa isyarat untuk jamaah yang tuna rungu dan tentu saja, bahasa Indonesia. [Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Perlu Konsultan Keluarga Agar Tidak Terjadi Lost Generation

Jakarta (17/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang penting bahwa keluarga itu adalah bagian dari membangun bangsa dan negara. Keluarga adalah sebuah entitas terkecil dalam tatanan politik. Dia adalah bagian penting struktur bangsa dan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya konsultan untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi lost generation. Demikian dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih.

"Jika kita bicara tentang keluarga kita bicara tentang umur manusia itu sendiri. Sejak manusia diciptakan sejak saat itulah ada keluarga. Kalau keluarga berdaya, insya Allah seluruh keluarga akan bersatu padu, bergandengan tangan memberikan masukan kepada negara ini bahwa perhatikan keluarga karena menjadi faktor penting dalam negara ini. Jangan sampai terjadi lost generation, negara akan hancur karena tangan kita sendiri," kata Wirianingsih dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS di MD Building Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Sebagai sebuah gerakan politik yang memberdayakan keluarga, kata Wirianingsih, PKS mengambil bagian penting dalam membangun bangsa dan negara bahkan harus mengkritisi pembangunan negara ini yang tidak peduli dengan keluarga.

"Kami sedang menawarkan dan memberikan sebuah masukan kepada negara ini agar negara memiliki wawasan pembangunan yang berbasis keluarga dalam segala sendi kehidupan. Jangan sampai keluarga ini rentan misalnya pembangunan industri, limbah yang terbuang jangan sampai menyebabkan keluarga kena dampak dari hasil limbah tersebut. Yang dirugikan tentu adalah anak-anak. Contoh lain penjagaan hutan kita, paling kena dampak adalah anak-anak kita. Indonesia harus menjadikan keluarga bagian penting dari proses pembangunan," ujarnya.

Wirianingsih menjelaskan bahwa keluarga sebagai institusi internal harus terus kokoh, harmoni dan berkualitas. Dengan begini akan menjadi kontributor terbesar dalam pembangunan negara ini. Secara eksternal keluarga juga hendaknya menjadi perhatian dalam pembangunan.

"Jangan sampai menjadi faktor terdepan yang kena dampak dari proses pembangunan itu sendiri. Jadi jika ada sebuah nilai dalam masyarakat kita sekarang yang ingin menegasikan nilai-nilai dalam keluarga, sesungguhnya dia sedang menafikkan keberadaannya sendiri bahwa dirinya lahir dari sebuah keluarga. Nah inilah yang ingin dikuatkan oleh PKS, insya Allah jika keluarga ini kokoh maka dengan sendirinya bangsa dan negara ini akan kokoh." ujar Wirianingsih. [pks.id]

posted by @Adimin

Konselor Harus Berikan PR Agar Pasien Merasa Mampu

Jakarta (17/9) - Seorang konselor harus mengeksplor ambivalensi apa saja keraguan yang ada di dalam pasiennya dan apa yang membuat pasien tidak mau maju. Setiap tahapan konseling, konselor seharusnya memberikan tugas berupa pekerjaan rumah (PR) kepada pasien. Hal tersebut dikatakan oleh Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS.

"Berikan PR kepada mereka, misalnya bagaimana menangani pasangan hidup istri atau suami dan menangani anak, berikan tugas yang kira-kira membuat dia berhasil. Jangan langsung memberikan solusi. Misalkan dia suka memukul jangan langsung memberikan saran untuk tidak memukul," kata Diana di Aula MD DPP PKS Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Hal tersebut jika dilakukan, kata perempuan yang menyelesaikan S2 di International Islamic University of Malaysia (IIUM) dan S3 di University of Melbourne itu, justru akan memberikan frustasi kepada pasien. Sebab merasa tidak mampu melakukan apa-apa dan akhirnya akan rentan kegagalan.

"Seorang konsultan harus memberikan dukungan perasaan mampu (self efficacy), itu lebih baik. Yang namanya masalah orang itu terkait dengan keluarganya. Itu sebenarnya asumsi dasar family therapy. Kita itu saling terikat seperti galaksi dan berada di sebuah sistem. Permasalahan di keluarga kita itu akan memengaruhi diri kita, bahkan extended family bisa memengaruhi kita. Jika ada masalah itu kita saling berkaitan. Misalnya seorang anak merasa ibunya tidak menganggap dia sudah besar, di sini pasti akan ada masalah. Perubahan seorang keluarga akan memengaruhi anggota keluarga yang lain," kata Diana.

Masalah, kata dia, meski gejala psikologis individu yang membuat stres dan depresi, ini terjadi karena diasumsikan terjadi disfungsi dalam keluarga dan hubungan keluarga beserta kohesivitasnya.

"Ketika ada goncangan atau masalah terjadi, keluarga yang baik akan melakukan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan akan berjalan seperti itu terus. Dan ada juga keluarga yang sebenarnya berkonflik dan bermasalah besar tapi setiap hari berfungsi seperti biasa, di masyarakat kita banyak yang seperti ini. Banyak sekali yang tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu," ujarnya.

Diana memaparkan bahwa dalam keluarga ada yang namanya batasan. Batasan adalah aturan keluarga yang implisit, tidak terkatakan, tapi biasanya ada yang menentukan hubungan satu anggota keluarga dan anggota yang lain, termasuk siapa bicara dengan siapa, siapa yang menghabiskan waktu bersama, bagaimana keputusan dibuat, oleh siapa, seberapa banyak anggota keluarga yang tahu kehidupan masing-masing anggota.

"Setiap orang itu membawa skema masing-masing, mungkin suami kita datang dari latar belakang yang berbeda dengan cara asuh yang berbeda pula. Akhirnya punya pandangan terhadap istri yang berbeda karena dibentuk dari lingkungan sebelumnya. Setelah batasan dalam keluarga, ada adaptability. Adanya aturan siapa mengerjakan apa dan fungsi keluarga bisa chaos ketika ada ketidakteraturan dan tidak adaptif. Tapi ketika adaptif maka akan mampu adaptasi ketika ada halangan seperti saat istri sedang sakit, suami harus membantu memasak. Kalau tidak adaptif, itu bisa menjadi sumber masalah," ujar perempuan yang menamatkan program sarjana psikologi di Universitas Gajah Mada itu. [pks.id]

Sumber: Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS


posted by @Adimin

Kader Siap Jadi Konsultan Keluarga Indonesia

Jakarta (17/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Hal itu diadakan untuk mengokohkan konsultan keluarga.

"Ini agenda penting dari bagian program ketahanan keluarga. Insya Allah dengan adanya acara ini semakin mengokohkan konsultan ketahanan keluarga di tengah masyarakat," kata Ketua BPKK Wirianingsih dalam sambutannya di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Simbol dari kegiatan ketahanan keluarga ini, kata Wirianingsih, yakni program Rumah Keluarga Indonesia dengan berbagai agenda seperti pembekalan pra nikah bagi yang belum menikah, termasuk kepada remaja.

"Untuk itu perlu ada konsultannya. Manusia itu adalah mahluk sosial dan keluarga adalah faktor terpenting untuk menyampaikan nilai-nilai sosial itu. Bahkan kalau bicara pembangunan demokrasi maka nilai-nilai demokrasi yang harus dibangun pertama kali itu di keluarga," ucap Wirianingsih.

Ia memberikan contoh bagaimana seorang anak dihargai pendapatnya, istri dihargai pendapatnya. Membangun egalitarian dimulai dari keluarga tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan itu sendiri.

"Keterampilan menjadi pendengar yang baik buat istri sangat diperlukan oleh para suami. Kadang istri itu cukup didengar saja, sementara kebanyakan para suami itu 'gitu aja diomongin'. Anggap saja curhatan istri adalah lagu. Jangan selalu menganggap jabatan dan karier lebih penting sementara curhatan istri sering dianggap sebagai radio rusak. Akibatnya istri curhatnya sama tetangga, ini bisa merusak sendi-sendi dalam keluarga. Keluarga bisa goyah karena merasa istri tidak diperhatikan oleh suami," ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bicara lain tentang nilai-nilai keluarga seperti individualistis, liberalisme, kemudian atas nama kebebasan yang menjadikan badan ini sebagai hak atas individu padahal tidak boleh begitu.

"Dari kader-kader dan keluarga PKS inilah yang akan menjadikan teladan di masyarakat. Yang pada gilirannya akan mengokohkan keluarga Indonesia," katanya.

Agenda yang diikuti tidak hanya kader perempuan tetapi juga laki-laki dari berbagai wilayah tersebut menghadirkan konsultan antara lain, Prof. Dr. Sofia Retnowati, Psi., MA, Dr. Muhammad Iqbal, M.SocSc, Diana Setiawati, Psi., PhD, Ustaz Abu Ridha dan Ida Nurlaila, B.Sc. [pks.id]

posted by @Adimin

BPKK Siap Lahirkan Konsultan Ketahanan Keluarga Andal

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS sedang mengikuti seminar beberapa waktu lalu (ilustrasi).

Jakarta (16/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS akan mengadakan pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS. Pelatihan ini sebagai sarana pembekalan dan peningkatan kapasitas pengurus PKS sebagai konsultan pembinaan ketahanan keluarga.

"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pengurus BPKK dan bidang/badan serta para konsultan ketahanan keluarga dengan pemahaman pentingnya ketahanan keluarga sebagai asas kekokohan dakwah khususnya dan kekokohan bangsa pada umumnya," kata Ketua BPKK Wirianingsih di Jakarta, Jumat (16/9).

Peran konsultan keluarga, papar Wirianingsih, amat penting bagi suksesnya ketahanan keluarga. Tersedianya tenaga konsultan ketahanan keluarga yang cakap juga wujud optimalisasi peran BPKK melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di masyarakat.

"Peran sebagai konsultan dalam menangani permasalahan yang terkait keluarga, pada praktiknya merupakan aktivitas yang selama ini telah dijalankan oleh para pengurus BPKK dan para muwajih (narasumber) yang berada di lingkungan DPP PKS. Karena latar belakang keilmuan para pengurus yang beragam," ujarnya.

RKI, kata dia, telah melahirkan para konsultan yang berperan sebagai narasumber yang membantu menyosialisasikan isu-isu ketahanan keluarga. Banyak diantara mereka juga sebagai pembimbing (konselor) dalam upaya peningkatan kapasitas diri individu, serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga individu. Para konsultan ini berasal dari pengelola maupun kalangan profesional yang menjadi kontributor RKI.

Tema pelatihan tersebut adalah Peningkatan Peran dan Kapasitas Konsultan Ketahanan Keluarga dengan rencana peserta berjumlah 100 orang. Para peserta terdiri dari pengurus BPKK DPP PKS, pengurus bidang/badan DPP PKS, utusan konsultan ketahanan keluarga dari Wiliayah Dakwah Banten Jawa Barat (Banjabar) dan para kader di Jakarta. Acara akan berlangsung pada Sabtu (17/9/2016) jam 07.30 - 21.00 di Aula MD DPP PKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Ditutupnya Kasus BLBI dan Bank Century oleh KPK Bukti Negara Kalah dengan Koruptor

Jakarta (15/9) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai dengan ditutupnya dua kasus korupsi, yaitu korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century, oleh KPK adalah bukti bahwa negara kalah dengan koruptor.

“Saya cukup terkejut kenapa KPK yang mempunyai kewenangan sebesar itu tidak mampu mengusut BLBI dan Century, yang banyak merugikan keuangan negara,” jelas Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Diketahui, KPK baru saja menutup perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2002. Audit BPK menegaskan negara mengalami kerugian sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 Januari 1999.

Selain itu, KPK juga menutup kasus Bank Century pada dua hal, yaitu kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan total kerugian negara sebesar RP 689 miliar, dan penetapan century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,762 triliun.

“Jadi, menutup kasus itu sebenarnya menunjukkan bahwa KPK kalah dengan koruptor,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh ini.

Oleh karena itu, Komisi III, tegas Nasir akan segera memanggil KPK untuk memertanyakan apa dasar hukum (legal standing) KPK mengambil langkah seperti itu, sehingga memang dinilai patut dan layak untuk menutup kasus tersebut.

“Jangan sampai kemudian KPK itu tumpul untuk hal-hal yang besar tapi tajam yang kecil,” papar Nasir.

Sejauh ini, KPK beralasan bahwa tidak memiliki dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka kasus BLBI. Sedangkan untuk Kasus Bank Century, KPK beralasan belum memiliki temuan baru (novum) untuk dilanjutkan, pasca vonis 15 tahun penjara bagi Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. [pks.id]

posted by @Adimin

Pelaksanan Penyembelihan Hewan Qurban DPW PKS Sumbar

Drs. H.Nurfirman Wansyah, Apt. MM selaku Waketum PKS Sumbar membagikan bingkisan daging qurban kepada warga di lingkungan MD Building DPW PKS SUMBAR, Muaro Penjalinan Padang.

Sumbar, Rabu (14/9) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat melaksanakan penyembelihan hewan qurban di MD Building Kantor DPW PKS Sumbar kawasan Muaro Penjalinan, Padang.

Hewan qurban berasal dari Pengurus DPW PKS, Aleg DPRD Provinsi FPKS, Anggota DPR RI dari PKS asal Sumbar, serta kader dan simpatisan. Hewan yang disembelih berjumlah empat ekor sapi dan dua ekor kambing.

Penyembelihan dimulai pukul 08:30 wib di komandoi oleh Wakil Ketua DPW PKS Sumbar H. Nurfirmanwansyah, S. Si. Apt. MM bersama jajaran pengurus lain dan warga sekitar.

Sekitar 300 kantong daging qurban didistribusikan kepada warga sekitar dan kaum dhuafa di beberapa wilayah di kota Padang. (Amin/Os)

posted by @Adimin

Taujih Habib Salim: Kurban PKS Benar-Benar Membahagiakan

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri membagikan daging kurban ke warga sekitar. Foto: Asky

Jakarta (14/9) -- "Kita sudah mendengar bahwa PKS di negeri tercinta ini sudah melaksanakan kurban 67 ribu kambing dan 9.000 sapi, ini luar biasa," kata-kata lembut itu meluncur dari taujih Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.

Habib Salim mengawali rangkaian penyembelihan hewan kurban oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di MD Building, Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016) pagi.

Habib Salim menyebut ada pesan kuat soal tema Idul Adha 1437 yang diusung PKS, 'Berkurban Membahagiakan'. Ia mengatakan, jika kurban mestinya ada yang tersakiti, ada yang dikorbankan, ada yang berdarah-darah. Namun karena ini satu yang disyariatkan, pengorbanan yang berat menjadi membahagiakan.

"Ada yang berbahagia ada yang tersenyum banyak, ibu ibu tersenyum. Saya yakin bapak bapak dan ibu ibu semua yang ada di sini semuanya bahagia," ujar Habib Salim di depan warga yang menerima daging kurban dari DPP PKS.

Habib Salim lebih jauh menerangkan soal esensi kurban. Bahwa kurban melatih seseorang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Habib Salim menyebut dalam Al Quran ada enam ayat soal kurban di surah At Taubah. Enam ayat tersebut berbicara soal pengorbanan harta dan jiwa. "Harta dulu yang dilatih (dikorbankan)," ucapnya.

Dalam sebuah ayat, Allah SWT juga membeli harta dan jiwa manusia. Lagi-lagi hal itu menunjukkan pengorbanan harta harus dilatih terlebih dahulu sebelum fase pengorbanan yang lebih besar.

"Tidak mungkin akan berkorban dengan harta dan jiwa, kalau dengan harta saja dia kikir. Nah salah satu ini kita menyaksikan dengan berkurban," terang dia.

DPTP PKS yang baru menggelar kurban pada hari ketiga Idul Adha juga dimaksudkan untuk memeratakan kebahagiaan. Habib Salim mengutarakan ia yakin jika kurban pada hari pertama dan kedua sudah cukup banyak. Jika pada hari ketiga PKS kembali membagikan daging kurban, maka masyarakat akan semakin lengkap kebahagiannya.

"Kita tidak melambat lambatkan, tapi kita yakin hari pertama dan kedua sudah banyak. Ini hari ketiga, jadi kalau hari pertama dapat, hari kedua dapat, hari ketiga dapat , maka para penerima itu juga bahagia. Itulah yang kita inginkan mudah mudahan dengan kebersamaan kita ini Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua," tukas Habib Salim. [pks.id]

posted by @Adimin