Presiden PKS Turun Langsung Bantu Warga Garut

GARUT (24/9) -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman langsung turun meninjau daerah terdampak bencana banjir bandang di desa Lapang Paris Dalam, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu (24/9/2016) sore.

Sohibul Iman yang juga anggota DPR RI dari dapil Jabar XI kota Kabupaten Tasikmalaya dan Garut ini datang mengunjungi daerah yang ditimpa bencana banjir pada Rabu malam. Dipandu warga setempat, pria yang akrab dengan panggilan Kang Iman ini berkeliling menelusuri gang dan jalan yang dipenuhi lumpur akibat banjir.

Kang Iman juga sempat meninjau lokasi sekolah SMP N 3 yang sebagian bangunannya rusak terkena banjir. Dari dialognya dengan warga terdampak, diketahui bahwa kebutuhan warga saat ini adalah untuk rehabilitasi bangunan rumah dan isinya."Perabot dan meubel warga rusak dan sebagian hanyut terbawa air," ujar Ali salah seorang relawan di lokasi.

PKS telah mendirikan posko bencana yang dipusatkan di kantor DPD PKS Garut. Untuk relawan yang terjun di lapangan, PKS menurunkan lebih dari 200 orang relawan yang disebar di lokasi bencana seperti RSUD, sekolah, rumah ibadah dan perumahan warga.

"Alhamdulillah. Relawan PKS sangat membantu. Kami sangat berterimakasih atas bantuannya" ujar Haji Aang salah seorang warga kepada Presiden PKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Kurikulum Pribadi Dibutuhkan Kader untuk Jadi Pembicara Andal

Jakarta (24/9) - Seorang pembicara harus mengerti benar waktu yang tersedia dan apa tujuan yang dibicarakannya. Lima menit atau berapa menit itu tergantung pada pembicara. Yang kedua harus jujur. Untuk itu pembicara harus mengerti kurikulum pribadi (self curriculum) dalam pengembangan diri.

Hal tersebut dikatakan oleh trainer dan konsultan dari Trustco Jakarta BS. Wibowo, MARS. MM dalam Diklat Penokohan sesi 2 dengan tema Public Speaking dan Media Relation yang diadakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS.

"Jujur itu adalah harus instropeksi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal penciptanya. Saya itu mau kayak apa, seperti apa scorenya. Antara now dan next inilah yang menjadi self-curriculum. Setiap kita punya kurikulum yang berbeda karena startnya berbeda-beda," kata Wibowo di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9).

Wibowo memaparkan tentang sepak terjang diri, ada yang jam terbangnya luar biasa, ada yang ikut seminar agar mendapat legal formal saja. Ada juga yang supaya mendapat sertifikat. Tapi ada pula yang pemula, nanti nunggu latihan saja.

"Oleh karena itu, saran saya kita harus bercermin dan yang paling bagus dalam pelajari pribadi adalah melakukan hal ini. Untuk mendapatkan best life dan kompetisi saat ini supaya targetnya tercapai. Tapi cerminnya harus jujur memakai cermin datar, jangan pakai cermin cembung atau cermin cekung. Apalagi kalau salah cermin, seakan penceramah yang hebat. Setelah bercermin, kita perlu mengidentikasi diri kita untuk proses pelatihan ini gampang dan cepat," ujarnya.

Wibowo meminta peserta untuk mengambil kertas dengan warna berbeda, lalu diminta menuliskan tentang potensi positif di satu kertas dan kekurangan atau kendala di kertas yang berbeda.

"Nanti ditempel kertas itu, supaya ketahuan. Diantara kondisi dan harapan inilah yang dinamakan kurikulum pribadi (self curriculum) untuk self learning dalam keseharian. Itu kuncinya. Orang profesional pernah berbuat kesalahan tetap saja ada rasa takut, grogi, cemas dan emosi. Tapi yang paling bagus adalah mengidentifikasi kelemahan dan segera merecovery ketika minder. Kuncinya adalah mengenali diri kita positif dan negatifnya, maka akan menemukan hal yang terbaik," kata Wibowo.

Dengan banyak berlatih, kata dia, merupakan kunci terpendek untuk mendapatkan kemahiran. Sebab, semakin diulang-ulang semakin lancar.

"Tak ada jalan lain kecuali dengan banyak berlatih. Setelah acara hari ini kita mulai berceramah dengan ilmu yang dulu tanpa ilmu berceramah dan memperbanyak jam terbang. Karena jam terbang tanpa ilmu hanya akan trial and error," gagasnya.

Diklat yang diadakan BPKK tersebut difasilitasi oleh Tim Trustco dan beberapa narasumber seperti Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal, Nani Handayani (Super Ustadzah) dan motivator yang juga Ketua Dapartemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan BPKK DPP Dwi Septiawati (Super Coach). Training yang mengandung 8 konten diantaranya tehnik menjadi MC, menguasai audiens, berbicara penuh wibawa, menjadi pembicara seminar, menjadi peserta aktif, membuat rilis dan tehnik wawancara di media serta membuat laporan kegiatan. Agenda itu diikuti oleh 60 tokoh perempuan PKS perwakilan wilayah Banjabar dan DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

BPKK Cetak Puluhan Kader Mahir Public Speaking

Jakarta (24/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menyelenggarakan Diklat Penokohan sesi 2 dengan muatan tema Public Speaking dan Media Relation. Hal tersebut diadakan sebagai bentuk keseriusan mencetak tokoh perempuan yang mampu berbicara dan mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat.

"Hakikatnya seorang dai memang harus semestinya bisa memberikan pengaruh kepada orang lain melalui kalimat yang dilontarkan. Kita diperintahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang ahsan yakni pada ajakan, misi dan konten yang disampaikan. Jika bicara public speaking, konten yang kita berikan harus sudah kita kuasai," kata Sekretaris BPKK Sri Kusnaeni di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9).

Selain itu, kata dia, kader perempuan harus mampu menyampaikan dengan kalimat yang mulia atau kalimat yang sopan. Artinya pilihan kata-kata yang disampaikan jangan sampai membuat audiens kita jadi tersinggung.

"Kita juga perlu menggunakan qaulan kariima, kalimat yang baik dan santun. Kalimat yang disampaikan harus disesuaikan dengan audiens yang kita hadapi baik dari tingkat pendidikannya atau latar belakang sosio-demografinya. Dan juga kalimat yang berbobot dan mengena yang memberikan bekas kepada audiens. Maka jangan lupakan bekal kekuatan maknawiyahnya karena pada dasarnya yang membukakan hati adalah Allah SWT. Kita pancarkan kecintaan kita kepada audiens," kata dia.

Sementara itu sebelumnya Ketua BPKK Wirianingsih mengatakan bahwa diklat ini merupakan kelanjutan dari Diklat Penokohan Sesi 1 berupa pengayaan tokoh perempuan terhadap wawasan kebangsaan dan kepemimpinan ini Agustus kemarin.

"Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas sumber daya kader secara vertikal maupun horizontal ke berbagai sektor pengabdian, dan tertokohkannya sekurang-kurangnya 1000 kader yang berpengaruh di berbagai sektor pengabdian," kata Wiwi, demikian ia akrab disapa.

Diklat tersebut difasilitasi oleh Tim TRUSCO dan beberapa narasumber seperti Nani Handayani (Super Ustadzah) dan motivator yang juga Ketua Dapartemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan BPKK DPP Dwi Septiawati (Super Coach). Training yang mengandung 8 konten diantaranya tehnik menjadi MC, menguasai audiens, berbicara penuh wibawa, menjadi pembicara seminar, menjadi peserta aktif, membuat rilis dan tehnik wawancara di media serta membuat laporan kegiatan. Agenda itu diikuti oleh 60 tokoh perempuan PKS perwakilan wilayah Banjabar dan DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

DPR Minta Bencana di Garut dan Sumedang Ditangani Serius

Jakarta (23/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap persoalan banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan kabupaten Garut dan Sumedang, dapat ditangani secara serius. Sebab, hingga Kamis (22/9), jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 26 orang, hilang 18 orang, dan luka-luka sebanyak 433 orang.

Oleh karena itu, Iskan meminta lembaga-lembaga tanggap darurat seperti Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan BPBD, juga TNI/Polri dapat berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengevakuasi korban secara cepat dan tepat.

“Pemerintah provinsi harus memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) berkordinasi untuk mendirikan posko dan memberikan bantuan segera kepada korban,” jelas Iskan di Jakarta, Jumat (23/9).

Bertambahnya jumlah korban meninggal, menurut Iskan mengindikasikan perlunya terus dilakukan pencarian korban yang belum ditemukan. 

“Perlu terus diintensifkan dalam mencari korban baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas, karena berdasarkan laporan banjir dan longsor yang terjadi di kedua kabupaten itu termasuk besar,” jelas Legislator PKS ini.

Sementara terkait dana bantuan bencana, Iskan berharap prosesnya tidak dipersulit dalam hal pencairan. Sehingga, hal itu dapat segera disalurkan kepada korban bencana alam.

Iskan menambahkan, Komisi VIII dan pemerintah telah menyiapkan dana taktis (on call) yang berada di Kementerian Keuangan, dan dapat digunakan kapan pun jika terjadi bencana besar.

"Dalam pencarian dana, kalau perlu pemda mampu jemput bola dalam permohonan pencairan dana tanggap bencana, sehingga bisa segera disalurkan bagi ribuan pengungsi banjir bandang di Garut dan Sumedang. Selain itu, perlu juga segera dikordinasikan penyaluran dana bantuan yang datang dari masyarkat,” kata Iskan.

Sedikitnya, menurut Koordinator Humas dan Protokoler BASARNAS Provinsi Jawa Barat, Joshua Banjarnahor, terdapat 26 orang meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor, dimana 18 di antaranya perempuan dan 8 (delapan) laki-laki.

Banjir bandang dan longsor dipicu hujan intensitas tinggi sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat. Saat ini sebagaian banjir sudah surut. Meskipun demikian, menurut BNPB, bencana ini menunjukkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk sudah rusak dan kritis. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Dorong Pemilu 2019 Demokratis, Efektif, dan Efisien

Jakarta (21/9) – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) berjudul “Mengagas Sistem Pemilu Ideal 2019” di Ruang Pleno, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI menegaskan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini adalah PKS ingin menghadirkan pemilu yang tidak hanya demokratis tapi juga efektif dan efisien dalam, baik untuk menghasilkan pemimpin di tingkat eksekutif maupun eksekutif.

“Seringkali kita membenturkan jika ingin demokratis maka tidak efisien dan efektif. Sebenarnya itu semua tergantung pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, maupun penyusun regulasi pemilu, yaitu pemerintah dan DPR,” jelas Jazuli.

Oleh karena itu, selaku ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mendorong para anggotanya yang berada di Komisi II untuk menghasilkan gagasan yang komprehensif dan akomodatif, agar pemilu 2019 mengembalikan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, pendidikan politik, dan kaderisasi politik.

“Dengan demikian, PKS ingin proses pemilihan melalui pemilu tersebut, dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, juga memahami persoalan, baik di tingkat nasional (DPR) maupun di daerah (DPRD),” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini.

Diketahui, dalam acara ini, turut hadir Bahtiar (Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri), Almuzzammil Yusuf (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Juri Ardiantoro (Ketua KPU), dan Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI). Turut pula hadir beberapa peserta aktif, yaitu dari Kemitraan, Peneliti ANU Australia, dan beberapa fraksi dari partai lain di DPR. [pks.id]

posted by @Adimin

FPKS Komitmen Tolak Terpidana Hukuman Percobaan di Pilkada 2017

Jakarta (21/9) – Fraksi PKS DPR RI telah menegaskan untuk menolak terpidana hukuman percobaan untuk maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2017. Sebab, dengan berstatus sebagai terpidana hukuman percobaan, calon kepala daerah tersebut dinilai tidak memiliki integritas, sehingga tidak layak untuk maju sebagai pemimpin.

“Fraksi PKS masih tetap menolak calon yang punya kasus hukum. Karena kalau seorang calon kepala daerah punya kasus hukum, pertama, dia cacat secara hukum. Kedua, seperti tidak ada orang lain yang lebih baik. Ketiga, dirinya akan tidak bisa berkonsentrasi penuh di pilkada karena masih terbelit kasus hukum,” jelas Jazuli saat membuka acara FGD “Menggagas Sistem Pemilu Ideal 2019” di Ruang Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan sikap 9 fraksi lainnya di DPR, Fraksi PKS mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang masih berstatus terpidana hukuman percobaan tersebut. Sebab, dengan berstatus tersebut, berarti menjatuhkan maruah daerah di hadapan masyarakatnya sendiri.

“Jika ia berstatus terpidana, meskipun hanya percobaan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan dikhawatirkan menjatuhkan kepercayaan dan marwah daerah di hadapan rakyatnya sendiri,” jelas wakil rakyat asal Banten sejak tahun 2004 ini.

Jazuli merujuk data Kemendagri tahun 2015 bahwa terdapat 343 kepala daerah berperkara hukum, data itu semakin menguatkan agar proses pencalonan benar-benar berkualitas.

“Pasal 7 huruf (g) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebenarnya telah secara tegas mensyaratkan bahwa ‘calon tidak pernah dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara’ dan hukuman percobaan masuk kategori pidana berdasarkan KUHP,” jelas Jazuli.

Diketahui, pada 11 September 2016 silam, setelah terjadi perdebatan panjang antara KPU, Bawaslu, Kemendagri dengan DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), akhirnya diputuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat maju di pilkada serentak 2017. [pks.id]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Kunjungi Pabrik Pembuatan Kiswah Ka'bah

MEKKAH - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo berkunjung ke pabrik pembuatan kiswah Ka'bah, di Mekkah, kemarin. Kunjungan dilakukan usai melaksanakan ibadah haji.

Saat kunjungan itu, Mahyeldi diterima langsung Direktur Public Relation pabrik tersebut, Mr. Khalid Bin Abdul Hadi, Ahmed Bin Hussein, serta sejumlah karyawan lainnya. Walikota Mahyeldi nampak terkesan dalam kunjungan itu. Terlebih setelah pihak pimpinan pabrik menceritakan awal produksi kiswah tersebut.

Mahyeldi menyatakan rasa kagumnya atas kunjungan dan dapat melihat langsung cara perawatan kiswah tersebut. Menurutnya, perlu ketelitian dalam menjaga dan merawat kiswah. Dengan adanya kiswah di Ka'bah, menambah keindahan dan kenyamanan pengunjung. [Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid: DPD Lemah, Harus Diperkuat

Ponorogo (19/9) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan saat ini kedudukan DPD sebagai lembaga negara sedang lemah sehingga harus diperkuat. Hal itu disampaikan Hidayat dalam kunjungan kerjanya ke Ponorogo, Jawa Timur.

"DPD lemah jadi harus diperkuat. Jadi semakin memperkuat keinginan kita untuk memperkuat DPD," kata Hidayat di Balai Pertemuan Pondok Modern Gontor, Kec. Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016).

Menurut Hidayat, lemahnya DPD tidak ada kaitannya dengan kasus suap yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman. Bila ada anggapan soal pembubarn DPD, menurutnya itu tidak perlu dilakukan.

"Jadi kalau ada yang beranggapan DPD bermasalah dan harus dibubarkan itu adalah logika yang salah, bahwa kemudian ada yang salah ya tegakkan saja hukum," kata Hidayat.

Menurutnya, tidak hanya DPD yang bermasalah namun seluruh lembaga negara memang bermasalah baik di eksekutif, seperti menteri yang pernah ditangkap KPK, di jajaran Mahkamah Konstitusi bahkan di internal KPK sendiri yang di masa lalu pernah memiliki 2 pemimpin yang terlibat kasus hukum.

Sedangkan soal perlunya perombakan di DPD, Hidayat mengatakan sebagai pimpinan MPR dirinya memandang secara konstitusi bahwa DPD masih ada dan akan mendukung konstitusi yang berlaku. Dia pun mengingatkan bahwa nantinya takaran hukum yang ditegakkan harus adil tanpa faktor fitnah.

"Dan hukum itu ukurannya jelas bukan karena kriminalisasi bukan karena fitnah jadi harus jelas," tutup Hidayat.

Sumber: Detik.com


posted by @Adimin

Hermanto: Tanggulangi Dampak Reklamasi, Anggaran Negara Akan Terus Terbebani

Jakarta (20/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak dari adanya megaproyek reklamasi adalah negara akan terbebani untuk mengeluarkan anggaran secara periodik agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan, khususnya di Pulau G.

Hal ini, tambah Hermanto, tak ayal akan menjadi beban pemerintah mendatang.

"Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

"Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang. Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

"Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif. Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

"Kalau izin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegas Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Diundang Haji, Wako Mahyeldi Berterimakasih Kepada Pemerintah Arab Saudi

JEDDAH - Diundang sebagai haji khusus, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengucapkan rasa terimakasihnya secara langsung kepada pemerintah Arab Saudi. Ucapan terimakasih ini disampaikan langsung saat pertemuan ulama yang digelar di kediaman Syekh Khalid Alhammudi di Jeddah, Sabtu (17/9) waktu setempat.

"Terimakasih kepada pemerintah Arab Saudi termasuk Syekh Khalid Alhammudi yang telah mengundang kami secara khusus melaksanakan ibadah haji tahun ini," kata walikota di depan ulama dan undangan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Walikota Padang memang didapuk secara khusus untuk memberikan sambutan di depan seluruh ulama di Mekkah dan undangan lain. Walikota menyampaikan sejumlah poin penting.

Poin penting lain yang disampaikan yakni permohonan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Multaqa 'Ulama dan Da'i se-Asia Tenggara di Padang pada 2017 nanti. Seperti diketahui, Padang akan menjadi tuanrumah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu Walikota Mahyeldi juga menyampaikan keutamaan ibadah haji dalam persatuan dan kesatuan umat. Termasuk urgensi persatuan dalam meminimalisir problem umat. Serta penguatan kerjasama Arab Saudi dan Indonesia.

Pada tahun ini pemerintah Arab Saudi mengundang sebanyak 60 orang terpilih di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Undangan haji khusus ini diberikan bukan tanpa alasan. Tak lain karena perhatian serta aktif dalam menyiarkan Islam di daerah masing-masing.[Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Sambangi Yayasan Syekh Sulaiman Ar Rajhi

MEKKAH - Undangan haji khusus yang diperoleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo kali ini benar-benar berkesan. Selain menunaikan ibadah haji, walikota juga mendapat kehormatan mendatangi sejumlah tempat dan bertemu dengan orang penting di Arab Saudi.

Seperti Sabtu (17/9) waktu setempat, walikota diundang untuk hadir dalam pertemuan di Yayasan Amal Syeikh Sulaiman Ar Rajhi. Kedatangan Mahyeldi disambut hangat oleh sejumlah petinggi yayasan tersebut, diantaranya Pimpinan Yayasan Bidang Dakwah Dr. Eissa Muhammad Al Masinali. Bahkan walikota juga bertemu langsung dengan Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Walikota tampak bercengkerama. Suasana akrab dan hangat juga terjalin erat. Di sini Mahyeldi juga memaparkan perkembangan Islam di Kota Padang. Termasuk investasi dan pariwisata Kota Padang. Di akhir pertemuan, walikota mendapat cenderamata dari Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Seperti diketahui, Sulaiman Ar Rajhi merupakan konglomerat asal Kerajaan Arab Saudi (KSA). Kekayaannya mencapai 5,9 milyar dollar AS. Sebagai orang terkaya nomor 120 di dunia, beliau tetap tampil dengan sederhana, berpakaian jubah putih bersih yang jauh dari kesan glamor dan berlebihan.

Sulaiman Ar Rajhi sosok yang sangat-sangat dermawan. Yayasan Amal “raksasa” yang ia miliki bahkan menyalurkan donasinya ke berbagai negara. Cukup sulit menghitung waqaf beliau dan jumlah masjid yang telah dibangunnya. Donasinya untuk berbagai amal dakwah dan penyebaran ilmu pun sudah tak hingga.

Kunci kesuksesan beliau teryata dengan, “Tidak meletakkan kekayaan di hatinya”. Bahkan di masa tuanya, kini beliau telah membagi sekitar 6,7 trilyun hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya, serta fakir miskin.

Diantara masjid yang dibangunnya adalah Masjid Ar-Rajhi di distrik Rabwah, masjid ini terbesar ketiga setelah Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Masjid itu dapat menampung 18 ribu jamaah sholat. Di dalamnya terdapat berbagai sarana pelayanan masyarakat seperti pusat pemandian dan pengurusan jenazah terbesar di Riyadh, auditorium untuk seminar dan ceramah agama, perpustakaan berisi 40 ribu jenis buku.

Di masjid ini juga ada tempat tinggal bagi para penuntut ilmu yang datang dari luar kota untuk mengikuti berbagai kajian Islam, menyediakan air zamzam sebagai minuman jamaah dengan kuota 400 galon perminggu, dan sebagainya.

Selain itu, saat sholat jum’at di lantai dasar, di lokasi yang dikhususkan untuk sholat jum’at orang asing, khutbah langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa isyarat untuk jamaah yang tuna rungu dan tentu saja, bahasa Indonesia. [Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin