Walikota Padang Islamkan Dua Murid SD Blasteran India dan Belanda

Wako Padang, Mahyeldi memimpin proses syahadat terhadap dua orang siswi SDN 27 Anak Air, Koto Tangah, Claudia (12) dan Agustin (8), Jumat (14/10/2016) di Masjid Agung Nurul Iman. (humas)

VALORAnews - Claudia dan Agustin berada di Masjid Agung Nurul Iman, Padang, Jumat (14/10/2016). Dua kakak beradik ini duduk menunggu shalat Jumat selesai. Ini kali pertama Claudia dan Agustin berada di lingkungan masjid.

Saat di Masjid Agung Nurul Iman, mata keduanya tertuju kepada barisan shalat Jumat di dalam masjid. Mereka menyaksikan jamaah lelaki melakukan gerakkan shalat. Matanya tak lepas seakan merekam setiap gerakan shalat.

Usia dua kakak beradik ini hanya terpaut empat tahun. Claudia berumur 12 tahun. Sedangkan Agustin 8 tahun. Keduanya tercatat sebagai siswi kelas enam dan kelas dua Sekolah Dasar (SD) 27 Anak Air, Koto Tangah. Keduanya berdomisili di Lubuk Buaya di samping SMA 7.

Di dalam tubuh Claudia dan Agustin mengalir darah blasteran India dengan Belanda. Ayahnya, Roby merupakan keturunan Belanda. Sedangkan ibunya Cristina, keturunan India. Kedua orangtuanya merupakan penganut Katolik.

Pada Jumat siang itu, jadi hari bersejarah bagi Claudia dan Agustin. Dengan dituntun Walikota Padang H Mahyeldi Dt Marajo, keduanya mengucap dua kalimah syahadat di Masjid Agung Nurul Iman. Prosesi ini disaksikan Syekh Yusuf Ansiri (Komandan Kepolisian Kota Madinah) serta sejumlah jamaah masjid tersebut.

Keduanya dengan lancar melafazkan dua kalimat syahadat. Dewi, guru kelas Agustin di SDN 27 menyebut, bahwa beberapa waktu belakangan ini keduanya tidak lagi tinggal dengan kedua orangtuanya.

"Claudia dan Agustin tinggal dengan Omanya," terang Dewi.

Dewi menuturkan, Oma dari kedua kakak beradik tersebut telah lebih dulu menganut Islam. Karena berada dan tinggal di rumah Omanya, Claudia dan Agustin praktis mengikuti ajaran Islam. "Orangtuanya telah mengizinkan mereka masuk Islam dengan membuat surat pernyataan," terang Dewi.

Usai menuntun Claudia dan Agustin melafazkan dua kalimat syahadat, mata Mahyeldi tampak berkaca-kaca. Peristiwa ini cukup mengharukan baginya. "Alhamdulillah, dengan meningkatnya dakwah semakin meningkat pula keislaman masyarakat. Mudah-mudahan pembinaan terhadap mereka terus berlanjut di masa yang akan datang," tukas Mahyeldi.

sumber: www.valora.co.id


posted by @Adimin

Pesan Emzalmi ke Mahyeldi, Sayang ke Anak Beda dengan ke Cucu

Wako Padang, Mahyeldi didampingi istri, menyaksikan ustad Muhammad Ridho Nur, memotong rambut cucu pertama mereka, Zee Zee, pada akekah yang digelar Selasa (11/10/2016) malam di palanta rumah dinas walikota. (Humas).

VALORAnews - Rona bahagia terpancar dari wajah Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo dan istri, Harneli Mahyeldi. Sebab, mereka akan dipanggil kakek dan nenek, seiring lahirnya anak dari putri sulung mereka, Dini Mutmainah.

Bayi perempuan tersebut, oleh ayahnya, Havizh Zainal Putra diberi nama Ashalina Suzianndiny Hafiz dengan panggilan, Zee Zee. Dia lahir pada Rabu (5/10/2016), pukul 08.00 WIB di RS Siti Hawa Padang.

Dalam acara akekah yang dilangsungkan di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Selasa (11/10/2016) malam, Mahyeldi menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh warga dan undangan yang telah hadir.

Mahyeldi berharap, dengan kehadiran dan doa dari seluruh warga dan undangan akan menghantarkan Zee Zee jadi anak yang salehah dan berbakti kepada bangsa nantinya. "Semoga Zee Zee jadi anak yang taat dan patuh kepada kedua orangtua," harap Mahyeldi.

Ketika ditanya perasaan telah bercucu dan dipanggil kakek dan nenek, Mahyeldi berucap syukur. Apalagi menurut Mahyeldi, Zee Zee merupakan cucu yang ditunggu-tunggu. Sebab, sebelumnya, Dini Mutmainah, sempat mengalami keguguran pada kehamilan pertama.

"Alhamdulillah, Zee Zee lahir dalam keadaan normal," sebut Mahyeldi dibenarkan Harneli Mahyeldi.

Pada acara akekah tersebut nampak hadir Wakil Walikota Padang Emzalmi. Selain itu juga tampak di antaranya sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemko Padang beserta staf. Termasuk sejumlah insan pers di Kota Padang dan undangan lainnya.

Mewakili segenap jajaran Pemerintah Kota Padang, Emzalmi mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga besar Walikota Padang yang telah dikaruniai seorang cucu. Menurutnya, rasa bahagia dan sayang dikaruniai seorang cucu cukup besar dan akan berbeda saat dikaruniai anak.

"Makanya orang dulu sering menyebut, sayang ke anak berbeda dengan sayang ke cucu," katanya di depan seluruh undangan.

Malam itu akekah dilakukan dengan memotong rambut Zee Zee. Kemudian dalam kesempatan itu ustad H. Muhammad Rido Nur menyampaikan tausyiah di depan seluruh undangan. Ustad menyebut akekah menjadi tanggungjawab orangtua laki-laki.

"Karena itu Allah SWT sudah mengingatkan kita bahwa tanggungjawab pendidikan seorang anak merupakan tanggungjawab ayah, bukan ibu dari anak," sebutnya.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Padang Raih APN 2016 Tingkat Sumbar

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno foto bersama dengan Wawako Padang, Emzalmi dan Harneli Bahar (Ketua TP-PKK Padang), usai menerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Sumatera Barat 2016, di Terminal Bareh Solok, Kota Solok, Kamis (13/10/2016). (humas)

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang meraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Sumatera Barat 2016. Penghargaan diserahkan pada peringatan Hari Pangan Sedunia oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno kepada Wakil Walikota Padang, H Emzalmi di Terminal Bareh Solok, Kota Solok, Kamis (13/10/2016).

Penghargaan APN Tingkat Sumatera Barat 2016 yang diterima Kota Padang dengan kategori Pembina Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Padang meraih penghargaan ini bersama Sawahlunto dan Padang Pariaman. Tidak itu saja, WHB Kelurahan Flamboyan Baru juga mendapatkan penghargaan sebagai pelopor ketahanan pangan.

Emzalmi usai menerima penghargaan mengucapkan terimakasih tak terhingga, kepada seluruh warga Kota Padang. Terutama kepada para petani yang memanfaatkan lahan dengan baik. "Penghargaan ini cukup prestisius. Terimakasih kepada seluruh warga Padang dan seluruh pihak yang terkait," ungkap Emzalmi didampingi Ketua TP PKK Ny Harneli Mahyeldi, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Syaiful Bahri, Kepala Dispernakbunhut Dian Fakri, dan Kabag Humas dan Protokol Mursalim.

Disebutkan Emzalmi, meski Kota Padang memiliki lahan terbatas, akan tetapi cukup banyak yang dilakukan. Padang mampu memanfaatkan lahan yang ada, terutama dengan menggunakan system polyback.

Diungkapkan, saat ini Padang mampu mengantisipasi inflasi. Hal yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yakni mengumpulkan komponen seperti cabai, bawang merah dan beras.

"Meski kita memiliki enam ribu hektar lahan sawah, tetapi produksinya mampu kita usahakan. Ke depan produksi yang perlu ditingkatkan lagi," terang Emzalmi.

Sementara, Irwan Prayitno mengapresiasi langkah Kota Padang dalam mengantisipasi inflasi. Harga cabai yang terus melonjak, dapat diantisipasi dengan menggalakkan program tanam sejuta cabai.

"Kota dan kabupaten lain perlu mencontoh Kota Padang," sebut Irwan.

Sisi lain, Irwan menyebut, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pangan, ketahanan pangan dan lainnya. Kemudian produksi pangan diharapkan diupayakan dari hulu ke hilir. "Termasuk mengatasi kendala seperti hama, irigasi, pupuk dan alat," terangnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, Effendi menerangkan, pihaknya akan gencarkan Kawasan Rawang Pangan Lestari (KRPL) dengan memberikan bantuan ketahanan pangan buat daerah bermasalah pangan. Daerah miskin rawan pangan akan menjadi daerah mandiri pangan.

"Kita masukkan ke dalam RPJM lima tahun ke depan. Kita targetkan 32 nagari miskin dapat dibina," paparnya.

Effendi menuturkan bahwa pihaknya juga akan menggencarkan pangan lestari. Termasuk mengajak rumahtangga memanfaatkan lahan perkarangan untuk pangan.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Kenaikan Tarif Listrik Harus Transparan

Jakarta (13/10) – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta PT PLN untuk transparan dalam melakukan kenaikan tarif listrik kepada masyarakat, khususnya terhadap 12 golongan pelanggan.

Hal itu disampaikan Rofi menyusul rencana kenaikan tarif listrik periode Oktober 2016 sebagai akibat mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tarif yang tidak disubsidi pemerintah.

“Perhitungan tarif listrik berdasarkan tariff adjusment harus dilakukan dengan transparan dan perlu sosialisasi yang instensif kepada masyarakat. Karena, mekanisme pengenaan tarif berbasis formula ini dilakukan secara dinamis dan fluktuatif  mempertimbangkan inflasi, nilai tukar rupiah, dan ICP,” jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Rofi menjelaskan, formula penghitungan penyesuaian tarif yang berlaku saat ini didasarkan pada tiga indicator utama, yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (U$), harga Indonesia crude price (ICP), serta tingkat inflasi. PLN beralasan saat ini seluruh variabel tersebut mengalami tekanan, sehingga menyebabkan terjadi kenaikan pada tarif dasar listrik yang diterima oleh konsumen.

Oleh karena itu, Rofi meminta PLN harus mampu secara serius menjaga keseimbangan dan memantau faktor-faktor tersebut dalam penerapan kenaikan tarif listrik.

“PLN perlu memikirkan adanya floor price (ambang batas atas) toleransi terhadap kenaikan dan penurunan yang sangat ekstrim dari tiga indikator utama tersebut. Sehingga, saat kenaikan tidak memberatkan konsumen maupun menekan biaya operasional PLN. Karena sejatinya, dengan adanya penyesuaian tarif, berarti menyerahkan mekanisme perhitungan tarif kepada harga pasar yang bisa sangat fluktuatif dan tidak berimbang dengan kondisi faktual konsumen,” ujar Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, dengan kenaikan tarif listrik PLN harus mampu meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas operasionalnya kepada publik. Karena, dapat dipastikan dari kebijakan ini pelanggan rumah tangga yang jumlahnya sangat besar akan merasakan dampak langsung dan secara alamiah akan mempengaruhi struktur konsumsi mereka.

Sebagai informasi, Pelaksanaan kenaikan tarif oleh Pemerintah sendiri dilakukan sejak Januari 2015 dan diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui dengan Permen ESDM No 09/2015 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.

Sesuai pasal 5 peraturan tersebut, ketiga hal yang mempengaruhi penyesuaian tarif itu adalah inflasi, harga ICP, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Akibat perubahan ketiga indikator itu, tarif listrik Oktober 2016 untuk pelanggan bertegangan rendah menjadi Rp1.459,74 per kWh, tegangan menengah menjadi Rp1.111,34 per kWh, tegangan tinggi menjadi Rp994,8 per kWh, dan layanan khusus menjadi Rp1.630,49 per kWh.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pemberantasan Pungli Jangan Hanya Lip Service

Jakarta (11/10) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan tindak pemberantasan pungutan liar (pungli) harus diberantas sampai akarnya. Terutama pungli di lembaga-lembaga pemerintahan.

Almuzammil mengungkapkan, pungutan liar (Pungli) merupakan bagian dari korupsi yang tidak bisa dibiarkan menyerbak dalam tubuh lembaga pemerintahan.

"Budaya pungli memang harus dikikis dari waktu ke waktu. Tapi jangan hanya menjadi lip service , sehingga menutup mata atau mengalihkan dari kasus-kasus besar seperti yang sudah diungkap oleh BPK," ungkap Muzzamil di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2016).

Almuzammil meminta, dalam penuntasannya, aparat penegak hukum diharapkan tidak pandang bulu.

"Pungli sama dengan korupsi, semua harus dikikis habis. KPK dibentuk sebagai super body tidak boleh takut dengan penguasa atau kepala daerah yang dianggap dekat dengan penguasa. Pungli tidak akan hilang kalo korupsi besar terus merajalela," ujarnya. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Polisi Harus Merespons Cepat Dugaan Penistaan Agama

Jakarta (12/10) - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pihak berwajib dalam hal ini polisi harus merespons cepat hasil kajian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengategorikan pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal surah Al Maidah ayat 51 memiliki konsekuensi hukum.

Nasir menyebut MUI yang merekomendasikan kepada aparat hukum untuk memproses dugaan penistaan agama mengindikasikan umat Islam masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini.

"Karena kita negara hukum, maka MUI dan beberapa elemen masyarakat kemudian masih percaya dengan hukum di negeri ini. Itu yang harus kita acungkan jempol. Masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Tapi mereka masih percaya bahkan MUI pun masih percaya dengan penegakan hukum. Sebagai institusi hukum maka harus merespons dengan cepat," kata Nasir di Jakarta, Selasa (11/10).

Menyerahkan persoalan dugaan penistaan agama ke ranah hukum,papar Nasir,menunjukkan umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat dewasa menyikapi hal-hal seperti itu.

"Bayangkan kalau ada unjuk rasa, merusak dan sebagainya, itu akan memberikan image umat Islam dalam menyikapi ini. Ini bukan pertama kali banyak peristiwa dimana Islam dilecehkan tapi umat Islam tetap dewasa dalam menyikapi," kata dia.

Nasir meminta polisi menunjukkan profesionalitas dan netralitasnya dalam ajang demokrasi ini. Ia mengharapkan kepolisian harus bisa adil, objektif dan kemudian profesional serta bertanggung jawab dalam menangani laporan masyarakat soal dugaan penistaan agama.

"Jangan diambang-ambang karena itu akan meninggalkan ketidakpastian dan keadilan. Sekali lagi, memang umat Islam memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi penegakan hukum dalam hal ini kepolisian. Maka sudah saatnya kemudian kepolisian meresponnya dengan adil, tanggung jawab, profesional dan objektif," ujar politikus asal Aceh itu.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Terima Kunjungan Kader Perempuan, Jazuli Paparkan RUU Ketahanan Keluarga

Jakarta (11/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap konsisten memerjuangkan aspirasi kaum perempuan dan perbaikan keluarga Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat menerima Kader Perempuan PKS dari DPC Pancoran, Jakarta Selatan, di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (11/10).

“PKS sangat menghormati perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berinisiatif membentuk RUU Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak periode 2009 silam. Bahkan, di periode ini, kita sudah masukkan ke dalam prolegnas long list 2014-2019,” jelas Jazuli.

Jazuli menegaskan hal tersebut, sebab, kerusakan moral anak-anak dimulai dari persoalan di masing-masing keluarga.

“Jarang ada orang tua yang mapan, ibadahnya rajin, sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya begajulan itu jarang. Umumnya anak yang bermasalah itu karena orang tuanya juga bermasalah, broken. Orang tuanya tidak concern mengurus anaknya. Insya Alloh, dengan adanya RUU ini kita akan menyelesaikan persoalan bangsa mulai dari elemen terkecil, bernama keluarga,” tambah wakil rakyat DPR sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas keluarga Indonesia, selain berinisiatif menghasilkan RUU Ketahanan Keluarga, Fraksi PKS juga telah berhasil mengesahkan UU Kewirausahaan sebagai inisiatif Fraksi PKS.

“Kita ingin ibu-ibu dan masyarakat ini mandiri, mudah mengakses modal. Kita ingin akses modal dipermudah dan bunganya juga rendah. Di UUD kita jelas, kemiskinan itu diperangi. Caranya, melalui kewirausahaan. Nanti akan ada regulasi turunan, baik PP atau Permen untuk menjadi juknis dari UU tersebut,” jelas Doktor Bidang Manajemen SDM dari UNJ ini.

Diketahui, dalam silaturahim ini, para Kader Perempuan PKS DPC Pancoran ini turut belajar soal pendidikan politik perempuan. Oleh karena, menurut Ketua Seksi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Pancoran, Nurlaila, peran ibu sangat strategis dalam hal politik, khususnya dalam menghadapi momen Pilkada DKI 2017.

“Kami di sini juga mengajak para tokoh masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, dan Majelis Taklim, agar senantiasa mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya perempuan menghadapi momen politik, hingga nanti setelah pertemuan ini akan menjadi bekal kami menyampaikan ke masyarakat,” jelas Nurlaila.

Selain Jazuli Juwaini, turut pula Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi II Hadi Mulyadi, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Semoga Ahok Tulus Minta Maaf ke Umat Islam

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai permintaan maaf Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas ucapan yang dianggap melecehkan Al Quran, seharusnya dilakukan sejak awal. Sekarang, ucapan Ahok sudah terlanjur disikapi secara reaktif oleh banyak pihak, bahkan sampai dilaporkan ke polisi.

"Sebenarnya, dari sisi waktu dia (Ahok) terlambat minta maaf. Harusnya ketika di awal, ketika hari pertama, atau kedua. Ketika itu dia minta maaf, dia lebih gentleman. Kalau sudah beberapa hari seperti ini kan kesannya dia terpojok ya. Sudah ramai baru deh (minta maaf)," kata Nasir kepada Suara.com, Senin (10/10/2016).

Nasir berharap permintaan maaf Ahok dilakukan secara tulus, bukan karena terpojok.

"Makanya saya katakan. Jadi minta maafnya untuk sesuatu, bukan karena ingin meminta maaf. Tapi tetap saja, kita nggak bisa menebak hati orang, mengetahui isi hati orang," ujar Nasir.

"Cuma dia kan udah minta maaf, kan nggak mungkin nggak dimaafkan. Tapi dia harus serius minta maafnya, jangan cuma minta-minta saja, karena cuma sudah didesak, atau sudah dilaporkan ke polisi," Nasir menambahkan.

Nasir berharap Ahok dan tim sukses belajar dari pengalaman. Ahok diharapkan jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang berpotensi disoal, terutama di media sosial.

"Dia harus menyadari dan meminta kepada semua timnya untuk tidak lagi menggunakan media sosial untuk memperkeruh suasananya. Jangan kemudian minta maaf, tapi tetap saja memprovokasi lewat media sosial," kata Nasir.

Kasus pengutipan ayat Al Quran terus menggelinding jelang pilkada Jakarta. Protes terhadap Ahok pun terjadi di berbagai tempat. Sampai akhirnya, pagi tadi, Ahok menyatakan meminta maaf kepada umat Islam. Ahok menegaskan sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan agama dan Al Quran.

Sumber: suara.com


posted by @Adimin

Proses Hukum Terhadap Gubernur Ahok Harus Tetap Berjalan

Jakarta (10/10) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap memproses pengaduan dari masyarakat terkait laporan masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, pernyataan tersebut masuk ke dalam ranah pidana umum.

"Bukti penghinaannya jelas. Meskipun yang bersangkutan meminta maaf proses hukum harus tetap berjalan. Karena ini masuk pidana umum. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan surat edaran Kapolri tentang Pilkada. Apalagi yang bersangkutan adalah bakal calon. Belum ditetapkan KPUD sebagai calon resmi gubernur," tegas Al Muzammil di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Namun Muzzammil mengimbau agar masyarakat dapat mengendalikan diri, tidak terpancing emosi serta memproses secara hukum. Dia beralasan, pernyataan Ahok telah menodai Pancasila karena menyebut 'dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan dibodohi masuk neraka' dalam pidatonya di depan warga Jakarta.

“Pidato Saudara Basuki itu tidak patut disampaikan oleh seorang gubernur yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Dia telah menodai Pancasila sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut mengatakan, pernyataan Ahok tidak cukup dilihat dalam konteks Pilkada. Lebih dari itu, menurutnya, pernyataan Ahok sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dia tidak hanya menghina ajaran dan umat Islam tapi juga pernah menghina ajaran agama Kristen yang menyatakan Kristen adalah agama konyol dalam rapat resmi Pemprov DKI Jakarta. Silahkan cek link https://www.youtube.com/watch?v=oF6gx4P_2WY. Pernyataannya memperlihatkan dia telah menodai sila Ketuhanan yang Maha Esa. Wujud dari sila ini adalah sikap saling toleran, menghargai dan menghormati ajaran agama yang berbeda-beda. Dia abaikan ini semua,” terangnya.

Menurut Muzammil, pernyataan Ahok dapat berpotensi menyulut kemarahan umat beragama sehingga menodai sila Persatuan Indonesia.

Karena Ahok adalah gubernur DKI Jakarta yang memiliki kemajemukan umat beragama.

“Dia seharusnya memberikan teladan dengan menjaga ucapannya supaya tidak menghina keyakinan ajaran agama supaya tidak terjadi perpecahan antar antar warga,” pungkas Muzammil.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Humas PKS Harus Hadirkan Konten Universal kepada Publik

foto: PKS Foto

Jakarta (8/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menekankan pentingnya peran Hubungan Masyarakat (Humas) membawa PKS ke tengah masyarakat. Untuk itu, Humas harus menghadirkan konten-konten informasi yang bernilai substantif dan universal agar PKS benar-benar dirasakan kehadirannya di masyarakat.

"Kita harus pandai mencari isu apa yang akan membuat orang-orang di tengah untuk menarik PKS likers. Maka mari kita hadirkan konten yang subtantif dan universal," ujar Sohibul Iman.

Hal itu disampaikannya dalam pidato penutupan Public Relations (PR) Summit PKS di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/10/2016) malam.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menuturkan, sejak kelahirannya PKS mendapatkan dua stigma. Pertama, stigma keagamaan. "Stigma keagaaman, kita tidak mencerminkan Islam mainstream di negeri ini. Padahal PKS adalah melting pot untuk menerima perbedaan mazhab yang ada di Indonesia," tuturnya.

Kedua, lanjut Sohibul Iman, stigma kebangsaan. Pada stigma kedua ini, pria yang pernah menjabat rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, PKS diakui publik pada aspek kemanusiaan, tapi tetap dianggap belum terlalu tulus mencintai Indonesia. Kerja-kerja kader PKS, lanjut dia, banyak terinterupsi oleh stigma yang dijustifikasi publik tersebut.

"Karena stigma tadi kader yang bekerja banyak kepotong oleh stigma yang diberikan oleh masyarakat tadi. Maka saya mengimbau kepada seluruh jajaran, untuk menghilangkan stigma tersebut karena kita sangat tulus mencintai Indonesia ini. Konten ini harus kita produksi," imbuhnya.

Fungsi menghadirkan konten universal, Sohibul Iman manambahkan, tidak saja terletak di Bidang Humas DPP PKS. Humas PKS di daerah juga harus memiliki kesadaran yang sama menghadirkan PKS di tengah masyarakat melalui konten-konten informasi yang bernilai universal dan substantif, tidak parsial dan eksklusif. Konten universal tersebut salah satunya adalah konten humanis kontribusi PKS yang menggambarkan sisi kehidupan sehari-sehari.

"Saya berharap kita semua semakin merasakan dan termotivasi bahwa keberadaan kita di humas sangat penting. Sehingga kita bisa menegaskan dalam diri kita sendiri bahwa ini tugas yang mulia untuk memperbaiki reputasi partai," jelas Sohibul Iman.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tak Sekadar Menarik, Humas Harus Menyampaikan Informasi Benar

Foto: Al Amin/PKSFoto

Jakarta (7/10) - Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) tidak sebatas menyampaikan berita yang menarik kepada publik. Tapi humas pada sebuah lembaga, terlebih partai politik, juga harus mengemas dan memadukan kebenaran dalam berita yang menarik.

"Ada dua kata yang harus dipegang humas, benar dan menarik. Tidak sekadar menarik, tetapi humas harus memadukan kebenaran dalam setiap berita yang dibuat menarik. Itulah tugas humas," ujar Ketua DPP PKS Ahmad Heryawan saat menyampaikan stadium generale di PKS Public Relations (PR) Summit di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Pria yang biasa disapa Kang Aher ini mengatakan, kader PKS harus aktif mendekati semua segmen masyarakat tanpa diskriminasi untuk menyampaikan informasi yang benar tentang PKS. Setiap kader PKS berfungsi sebagai humas.

" Mustahil orang tahu siapa kita tanpa kita kasih tahu kepada mereka siapa kita. Banyak segmen masyarakat yang harus didekati secara spesifik. Lewat pendekatan biasa belum menyentuh keseluruhan. Pendekatan itu melalui media mainstream maupun sosial," tutur gubernur Jawa Barat ini.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar hajat nasional PKS Public Relations (PR) Summit 2016 di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (7/10/2016) hingga Ahad (10/10/2016). PKS PR Summit 2016 diikuti oleh pengurus Bidang Humas DPP PKS dan Pengurus Bidang Humas PKS seluruh Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin