Catatan FPKS terhadap Sektor Energi Tahun 2016

Jakarta (21/12) – Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS Rofi Munawar memberikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah di sektor energi dan mineral tahun 2016, baik di level hulu maupun hilir.

Catatan tersebut sebagian besar terkait pada implementasi regulasi yang masih diabaikan sehingga menyebabkan kerugian negara. Terlebih, pada persoalan pengembangan Energi Baru Terbarukan dimana pengembangannya masih jauh untuk mampu secara gradual menjadi tulang punggung energi nasional.

“Perhitungan cost recovery yang terus naik, perolehan lifting migas yang kian rendah dan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih tinggi masih menjadi catatan kurang baik sektor ESDM di tahun 2016,” ujar Rofi di Jakarta, Rabu (21/12).

Rofi menjelaskan, tercatat tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi sampai dengan 2016 sudah mencapai Rp 13,1 triliun. Diantaranya, untuk sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp 4,4 triliun atau setara US$ 336,17 juta. Jumlah tersebut berasal dari temuan terhadap 143 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang belum melunasi sisa kewajiban keuangan di 30 wilayah kerja. Meliputi sisa komitmen pasti US$ 327 juta, bonus tanda tangan US$ 2,5 juta, barang dan jasa US$ 575 ribu, serta jaminan operasi US$ 5,8 juta.

“Tentu seluruh potensi penerimaan negara itu harus secara serius dikejar oleh Pemerintah. Jika tidak mampu, selain secara faktual akan mengurangi penerimaan negara juga berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian `hari,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain itu, Rofi juga menyoroti sektor mineral dan batubara. Menurut Rofi, kebijakan renegoisasi kontrak tidak banyak mengalami perkembangan berarti. Terbukti masih rendahnya komitmen sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK), padahal hal itu telah diamanahkan oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, batas akhir relaksasi mineral efektif tinggal satu bulan lagi dari apa yang telah ditetapkan.

“Ironisnya, pemerintah justru mewacanakan perpanjangan relaksasi untuk mengakomodir IUP dan KK yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter,” tegas Rofi.

Selain itu Rofi juga menambahkan, pelarangan ekspor mineral mentah dan program pembangunan smelter perlu terus dilanjutkan agar terjadi proses penguatan pendalaman industri di sektor minerba yang menghasilkan pertambahan nilai yang lebih besar di dalam negeri serta menjamin kepastian pasokan bahan baku mineral dari dalam negeri.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia

Jakarta (19/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fokus negara-negara di dunia tentang Konflik Aleppo yang terpenting adalah pada persoalan bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Oleh karena itu, semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara, seperti di Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.

"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.

"Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.

Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. 

"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004 ini.

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.

"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat ( positioning ) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," pungkas Jazuli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Fatwa Haram Pakai Atribut Non-Muslim Jaga Kerukunan Umat

Mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dengan banyak membaca, (Ilustrasi)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

Hal itu dikeluarkan seiring banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengharuskan para karyawannya untuk menggunakan atribut tersebut, khususnya jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fatwa MUI tersebut secara esensi untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama, yang dibuktikan melalui sikap penghormatan terhadap perbedaan keyakinan beragama di Indonesia.

"Prinsipnya tidak boleh ada pemaksaan terhadap keyakinan beragama bagi pemeluk agama lain. Karyawan muslim yang tidak mau menggunakan atribut agama lain, tidak boleh dipaksa, apalagi terkena sanksi. Demikian juga sebaliknya umat Islam juga tidak akan memaksakan keyakinannya kepada agama lain, termasuk dalam hal atribut keagamaan," jelas Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Selain itu, Jazuli menilai fatwa tersebut lahir karena sudah menjadi tugas MUI untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, salah satunya melalui fatwa.

"Jadi, fatwa MUI termasuk fatwa tentang penggunaan atribut agama lain bagi seorang muslim, adalah sudah tepat tugas MUI sebagai bentuk tanggung jawab guna membimbing umat," ujar dia.

Justru dengan adanya pernghormatan dan penghargaan atas keyakinan beragama itulah, tambah Jazuli, yang mengokohkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Oleh karena, hal itu dapat menghindarkan dari kesalahpahaman, konflik batin, atau bahkan potensi ketegangan akibat pemaksaan oleh perusahaan untuk menggunakan atribut perayaan agama yang tidak sesuai keyakinan agamanya.

"Untuk itu Fraksi PKS menyambut baik sikap aparat keamanan, seperti yang ditunjukkan Polres Metro Bekasi Kota, yang mengeluarkan edaran dengan konsideran fatwa MUI tersebut," kata dia.

Surat edaran itu, lanjut dia, berisi imbauan agar perusahaan tidak mewajibkan atau memaksa karyawannya menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Saya kira imbauan tersebut positif dan konstruktif dalam menghindari kesalahpahaman di masyarakat," kata Jazuli.

Di sisi lain, sambung dia, dengan adanya fatwa haram dari MUI ini, dinilai juga tidak akan mengurangi kemeriahan perayaan hari besar setiap agama yang sejak bertahun-tahun selalu meriah dirayakan di Indonesia. Bahkan hari besar setiap agama di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional.

"Inilah wajah toleransi antar umat beragama Indonesia yang patut kita syukuri bersama," pungkas Jazuli.

Sumber: Liputan6.com


posted by @Adimin

Aksi Damai Bukti Cinta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA (2/12) -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut datang dalam aksi damai 2 Desember di kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016). Saat berada di mimbar, HNW diminta untuk menyampaikan sambutan.

Dalam paparannya, HNW menyebut jika aksi damai yang digelar adalah aksi yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita siang ini bertemu bukan karena kita anti-NKRI. Kita semua cinta NKRI, Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika," paparnya di depan jutaan peserta aksi di Monas.

HNW juga mengatakan jika membela agama dan Al Qur'an adalah sesuatu yang dibenarkan oleh konstitusi. "Kita ingatkan penegak hukum kita. Indonesia adalah negara hukum, maka ada keadilan hukum yang harus dipertimbangkan. Begitulah kata UUD 1945‎," kata HNW.

Ia meminta agar umat terus mendoakan aparat penegak hukum agar bisa bekerja dengan seadil-adilnya. HNW menerangkan jika seseorang membela Al Qur'an, maka nanti ia akan dibela Al Qur'an saat di akhirat. "Kalau semuanya bela Al Qur'an di bumi ini maka nanti bapak-bapak juga akan dibela Al Qur'an saat sakaratul maut. Di alam kubur di akhirat," ujar HNW yang ditujukan kepada penegak hukum.

HNW juga menolak jika aksi super damai 2 Desember adalah aksi SARA. Lebih-lebih muncul isu penggulingan kekuasaan. Ia menyebut aksi tersebut murni dan tulus menuntut penegakkan hukum. "Tidak ada isu penggulingan kekuasaan, tidak ada isu SARA. Ini hanya persoalan penegakan hukum," kata HNW.

Selain HNW, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga turut hadir dan berbaur dengan peserta aksi. Sohibul nampak turut mengikuti shalat Jumat yang meluber sampai jalanan di depan Hotel Mercure, Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

Dukung Aksi Super Damai di Monas, Presiden PKS Ikut Berbaur dengan Peserta

Jakarta (2/12) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman ikut berpartisipasi dalam Aksi Super Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Turut berpakaian serba putih dan berkopiah hitam, Sohibul Iman berbaur di tengah-tengah lautan umat muslim peserta aksi.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini ikut berjalan kaki bersama warga masyarakat lainnya di Jalan Sabang menuju Lapangan Monas. Namun sayang, padatnya jumlah peserta yang memenuhi ruas-ruas jalan hingga kawasan merdeka membuat langkah mantan wakil ketua DPR tersebut tidak bisa bergerak cepat. Hingga tiba waktu shalat Jumat, langkah Sohibul Iman terhenti di jalan tersebut. Ia lalu memutuskan ikut sholat Jumat bersama masyarakat di lokasi.

Saat dalam perjalanan, cendekiawan yang pernah menjadi rektor sebuah universitas swasta ternama di Ibukota ini sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tumpah ruah di jalan-jalan, demi menuntut penegakan hukum dan keadilan dalam kasus penistaan agama oleh gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Bahkan Sohibul Iman juga tidak lupa menyapa ramah warga yang dilewatinya. Hal ini untuk memompa semangat mereka dalam aksi.Warga banyak yang menyambut baik kehadiran Sohibul Iman di tengah-tengah mereka. Tidak sedikit bahkan yang meminta berfoto bersama dengannya.

“Semangat, semangat, meskipun hujan harus terus semangat,” ucap Sohibul Iman kepada warga-warga yang dilewatinya. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW: Aksi Umat Selalu Damai dan Tulus

Jakarta (2/12) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut hadir dalam aksi damai 2 Desember di Monas, Jakarta, Jumat (2/12).

Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan aksi yang berlangsung damai membuktikan tuntutan yang disuarakan adalah tuntutan yang tulus.

HNW menegaskan jutaan massa aksi yang hadir adalah tulus meminta agar Indonesia menjadi negara yang dirahmati Allah SWT dan tidak ada yang menistakan agama.

"Jika mereka damai maka ini bukti bahwa ini adalah tuntutan tulus," ujar HNW.

Selain itu, aksi yang digelar umat Islam dimana saja selalu damai. Umat Islam, papar HNW, sedari dulu selalu menghadirkan kedamaian Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.

"Kalau kata orang Betawi, umat Islam dari sononya selalu menjaga kedamaian dan kesatuan NKRI," papar dia.

Ia juga mengajak agar semua kalangan mendoakan para hakim yang mengusut kasus dugaan penistaan agama bisa berbuat adil dan hukum bisa tegak.

"Kami juga memohon doa dari saudara dimanapun semoga kita bisa mempertahankan Islam yang moderat, damai dan mencintai NKRI," sebut HNW. [pks.id]

posted by @Adimin

Perempuan PKS Siap Memenangkan Pilkada 2017

Depok (27/11) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengatakan kader perempuan PKS siap memenangkan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia.

"Insya Allah kader- kader perempuan PKS seluruh Indonesia siap memenangkan pilkada seluruh Indonesia, perempuan juga bagian dari perjalanan dakwah dan pemenangan dakwah," kata Wirianingsih pada penutupan agenda Pembinaan Kader Perempuan Nasional di Depok, Ahad (27/11/2016).

Oleh sebab itu, Wirianingsih berpesan kepada kader perempuan bahwa perempuan kader PKS yang setiap harinya penuh dengan kerja dakwah harus menjaga stamina dengan baik.

"Kader Perempuan PKS perlu pemenuhan dan persiapan stamina untuk memenangkan pilkada 2017 mendatang," imbuh Wirianingsih.

Agenda Pembinaan Kader Perempuan bertajuk "Menuju Keluruhan Fikrah, Mengokohkan Dakwah dalam Berkhidmat untuk Rakyat" itu dihadiri kader-kader perempuan PKS dari Sabang sampai Merauke. Diadakan selama tiga hari dari Jumat (25/11) hingga Ahad (27/11) ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Jokowi Harus Perbaiki Manajemen Krisis

Jakarta (25/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar segera memperbaiki manajemen krisis dalam menghadapi situasi politik akhir-akhir ini.

Ia yakin Jokowi mampu menyatukan sikap dan langkah-langkah sesuai prinsip negara hukum."Sebaiknya pemerintah segera perbaiki manajemen krisis. Saya yakin presiden Jokowi dapat satukan sikap dan lakukan langkah-langkah sesuai prinsip-prinsip negara hukum," kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman, Jumat (25/11/2016)

Ia menekankan setiap unsur-unsur pemerintah harus satu sikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diputuskan dan diarahkan Presiden Jokowi. "Sangat mustahil beliau tidak bersikap tegas," ucap Sohibul.

Ia mencontohkan jika pemerintah sepakat ada upaya makar dari "free rider", maka seharusnya semua unsur dapat mencegah tanpa harus menimbulkan ketakutan rakyat. Namun, ujar Sohibul, jika pemerintah yakin tidak ada upaya tersebut jangan sampai dibuat seolah-olah hal tersebut ada.

Kini, kata dia, di tengah sikap yang beda-beda justru ada upaya-upaya menciptakan suasana tegang. "Ini justru bikin publik penasaran dan makin antusias!" cuit Sohibul.

Ia mengatakan jika #AksiSuperDamai212 nanti benar-benar ada, menurutnya semua pihak harus komitmen tidak anarkis dan tidak melebarkan isunya yaitu kasus hukum saudara Basuki Tjahaja Purnama (BTP) 

"Belajar dari aksi damai 411, agar jadi aksi super damai maka semua harus taat asas tidak lewati jam 18.00 WIB. Taati due process of law! Bukan ngajari tapi agar jelas, due process of law maksudnya: menegakkan hukum (menuntut keadilan) tidak boleh dengan cara melanggar hukum itu sendiri!" tegasnya.

Ia berharap semoga semua elemen semakin kuat dengan penegakan prinsip-prinsip negara hukum yaitu: supremacy of law, equality before the law, due process of law! 

[pks.id]


posted by @Adimin

Guru yang Baik Ciptakan Bangsa yang Berjaya

Jakarta (25/11) – Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmi Alaydroes menyampaikan bahwa guru yang baik akan menciptakan bangsa yang berjaya dan guru yang buruk akan menciptakan bangsa yang terpuruk.

“Guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi,” tutur Fahmi di kantor DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Fahmi menjelaskan, bahwa kualitas guru sangat ditunjang oleh peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Akan tetapi, Fahmi menyayangkan kebijakan program sertifikasi guru tidak berjalan baik di lapangan, dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan tersebut sudah terkebiri sejak dini.

Oleh karena itu, Fahmi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi guru. Agar, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan sasarannya. “Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Aksi Damai 2 Desember Diimbau Tetap Damai dan Waspadai Provokator

Jakarta (25/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyarankan agar semua pihak menjaga situasi tetap kondusif khususnya menjelang aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang.

Jazuli juga mengingatkan agar para peserta aksi unjuk rasa nantinya dapat mewaspadai adanya provokator yang dapat memperkeruh suasana. Hal ini sebagai bentuk keyakinan kepada publik bahwa aksi tersebut adalah bagian dari unjuk rasa, bukan upaya makar.

"Kita semua berkepentingan untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif karena itu jangan ada upaya adu domba dan memperkeruh suasana. NKRI harus kita jaga agar tetap aman," tegas Jazuli di Jakarta, Juma (25/11).

Untuk itu, kepada pihak-pihak yang berencana melakukan aksi dan demonstrasi, Jazuli berpesan agar fokus pada penyampaian aspirasi, serta dilakukan dengan cara-cara tertib dan damai, dan waspada terhadap pihak-pihak yang membelokkan pada tujuan-tujuan lain apalagi makar.

"Demonstrasi dalam negara demokrasi itu sah dan dilindungi konstitusi. Hanya saja tidak boleh anarkis. Tetap jaga ketertiban, kedamaian dan kenyamanan publik, dan terpenting jaga NKRI karena Indonesia milik kita bersama, Jakarta milik kita bersama," ungkap Anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Keamanan DPR RI ini.

Jazuli mengingatkan agar peserta aksi hati-hati terhadap penyusup yang punya agenda mengacaukan tujuan aksi dan memperkeruh suasana. Demonstrasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk makar, yaitu impeachment terhadap presiden, dan tidak untuk membuat huru hara.

"Tetap fokus pada penyampain pendapat di muka umum secara damai, sesui tujuan awal yakni penegakan supremasi hukum terhadap tersangka penistaan agama. Jangan mau ditunggangi kepentingan pihak manapun," pesan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Jazuli juga berharap siapapun yang ikut unjuk rasa wajib menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan.

"Saya kira jika itu dilaksanakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari aksi demonstrasi. Tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap rencana aksi tersebut jika kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan, keamanan dan kenyamanan negeri yang kita cintai ini," pesan Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Pernyataan Sikap DPP PKS Soal Kekerasan terhadap Etnis Rohingya

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
No.01/K/PYT/DPP-PKS/1438
TENTANG
KEKERASAN, PEMBUNUHAN MASSAL, PERAMPASAN DAN PENGUSIRAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE STATE (ARAKAN), MYANMAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masyarakat Internasional telah menyaksikan kembali terjadinya tragedi kemanusiaan di Myanmar, sepanjang bulan Oktober-November 2016. Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan terjadinya kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

Walaupun sebelumnya telah terjadi provokasi dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya, namun respon Pemerintah dan Militer Myanmar telah melampaui batas-batas yang wajar serta mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional mengenai perlindungan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata.

Hal ini menyebabkan bertambahnya beban dan penderitaan etnis Rohingya berupa kehilangan nyawa, harta, rumah dan terusir dari tanah mereka. Laporan-laporan yang kredibel secara terbuka telah menyebutkan bahwa desa-desa yang dibakar, ratusan jiwa tewas (dan jika diakumulasi dengan peristiwa-peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya) ratusan ribu orang lainnya terusir dari kampung halaman dan hidup terlantar sebagai pengungsi.

Kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran tersebut diatas sesungguhnya telah dilaporkan secara berkala oleh masyarakat internasional semenjak Myanmar (a.k.a. Burma) merdeka dari penjajahan Inggris, namun belum mendapat respon yang memadai dari Pemerintah Myanmar, bahkan kualitas dan upaya perlindungan HAM bagi etnis Rohingya di Myanmar semakin memburuk.

Kita menyadari bahwa upaya menjunjung prinsip “non-intervention” yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (Responsibility to Protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (Prevention of Genocide) sehingga “humanitarian intervention” untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar tidak boleh ditunda.

Dengan demikian, menghormati prinsip “non-intervention” tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan “humanitarian intervention” agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar dapat terjamin dan terpelihara. 
Oleh karena itu, DPP PKS menegaskan sikapnya:

1. Mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya. Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat internasional.

2. Mendesak Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang juga seorang tokoh penerima hadiah Nobel Perdamaian agar dapat berperan aktif dalam menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Sosok Aung San Suu Kyi yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pejuang demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya situasi yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak etnis Rohingya untuk hidup sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan dengan cara:

a. Mengambil peran lebih aktif sebagai negara paling besar dan demokratis di ASEAN untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan dan mencegah munculnya hambatan-hambatan terhadap tumbuh kembangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak pemerintahan Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

c. Memperjuangkan pengakuan kembali secara legal-konstitusional status etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.

d. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN lainnya untuk berpartisipasi dalam memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya.

e. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya.

4. Mendesak Komisi I DPR RI dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI agar lebih aktif melakukan upaya diplomasi dengan cara:

a. Mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintahan Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

b. Mendorong AIPA untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintah Myanmar agar mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dan menjauhi tindakan kekerasan dan menunaikan hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

c. Mendorong agar AIPA membawa permasalahan ini ke forum Inter-Parlemantary Union (IPU) agar menjadi perhatian dan agenda perjuangan bersama parlemen seluruh dunia, sehingga dapat menjamin hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara di Myanmar.

5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya agar diberikan keselamatan dan kedamaian serta tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menimbulkan dampak keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Semoga Allah Swt meridhai upaya kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2016

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN,                                                                                                                           SEKRETARIS JENDERAL,

H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.                                                                                     H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Tembusan:
1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Ketua MPR RI
4. Ketua DPR RI
5. Ketua DPD RI
6. Menteri Koordinator Polhukam RI 
7. Menteri Luar Negeri RI
8. Ketua Komisi I DPR RI
9. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 
10. Ketua Fraksi PKS DPR RI
11. Ketua Fraksi PKS MPR RI
12. Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta
13. Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta
14. Kantor Perwakilan PBB di Jakarta

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin