Wirianingsih: Jadi Madrasah Generasi, Ibu Harus Diberi Peran Strategis

Jakarta (22/12) – Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember adalah hari istimewa bagi kaum perempuan di Indonesia. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengajak masyarakat untuk bisa memaknai hari istimewa ini dengan pemaknaan yang benar.

Wirianingsih mengatakan, Hari Ibu jangan hanya dimaknai sebatas perayaan. Namun, menjadi sebuah refleksi dalam peningkatan kualitas diri dari seorang Ibu.

“Seorang Ibu itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sebuah bangsa. Karena, di dalam rahim mereka akan terlahir tunas-tunas bangsa dan melalui tangan mereka akan terlahirkan anak-anak yang terdidik dan berkarakter. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini.

Wiwi juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian dan kesempatan kepada para Ibu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

“Selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu di Indonesia, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelembutan di dalam hati kita. Semoga penghormatan kita kepada kaum Ibu tidak terhenti di hari Ibu saja, namun kita senantiasa membahagiakan mereka setiap saat. Karena, ridha Allah bertumpu pada ridhanya,” tutupnya.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tiga Refleksi di Hari Ibu

Tanggal 22 Desember telah dinobatkan sebagai Hari Ibu Nasional. Hari tersebut begitu bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. Sejak disahkannya Hari Ibu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953, sebagian besar masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih berharap masyarakat dapat menjadikan momentum Hari Ibu sebagai momen refleksi diri bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Ibu
Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Hari Ibu, alangkah baiknya jika kita mengenali sejarah hari Ibu terlebih dahulu. Hari Ibu pertama kali dirayakan pada tanggal 22 Desember 1953 melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1953. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pada saat itu merupakan salah satu perkumpulan yang sangat aktif berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Selain itu, kongres yang diikuti oleh organisasi wanita Aisyiah ini berhasil menempatkan peran perempuan tidak saja di dalam keluarga, tapi juga masyarakat dan negara.

Berangkat dari latar belakang sejarah tersebut, maka Hari Ibu tidak saja diperingati sebagai penghormatan kepada perempuan yang berperan sebagai Ibu. Namun, merupakan sebuah penghormatan kepada perempuan Indonesia, atas semua perjuangannya dalam membangun bangsa dan negara.

Refleksi Sebagai Seorang Anak
Pada beberapa masyarakat, Hari Ibu biasanya dimeriahkan dengan membebastugaskan seorang Ibu dari pekerjaan domestiknya. Adapula yang memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan para Ibu hadiah, dan lain sebagainya. Namun, lebih dalam dari itu, Hari Ibu dapat menjadi sebuah perenungan kita sebagai seorang anak kepada Ibu atas semua bakti yang sudah kita berikan kepada mereka sebagai orang tua kita. Karena, agama mewajibkan kita untuk senantiasa ber-birull walidain kepada kedua orang tua kita. Bahkan, dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad sangat menekankan untuk menghormati Ibu.

Pada Hari Ibu ini, kita juga kembali diingatkan dengan semua perjuangan Ibu. Apapun kondisinya, kita harus senantiasa memberikan penghormatan kepada seorang Ibu. Mereka, rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melahirkan kita ke dunia. Maka, coba kita kembali menakar apakah yang kita lakukan kepada Ibu kita selama ini sudah mampu mendatangkan ridha-Nya atau tidak. Karena, ridha Allah itu bertumpu pada ridha seorang Ibu.

Refleksi sebagai Seorang Ibu
Ibu merupakan sebuah peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun sebuah peradaban. Karena, melalui tangannya lah akan terlahir anak-anak yang kuat dan siap untuk berjuang. Seorang Ibu juga akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam memaknai kehidupan. Itulah mengapa dalam agama disebutkan bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Peran seorang Ibu juga sangat diperlukan dalam mengendalikan sebuah tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam sejarah Kongres Perempuan Indonesia, para Ibu kita di Aisyiahtelah memberikan teladan bahwa kekuatan seorang Ibu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan sebuah bangsa dan negara. Mereka aktif bergerak dalam masyarakat dan politik, untuk memberikan kontribusi terbaiknya.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi para kaum Ibu untuk senantiasa menambah pengetahuan dan kemampuannya dalam mendidik anak, mengelola keluarga, dan berkontribusi aktif di dalam masyarakat. Tidak bisa seorang Ibu hanya mengurung diri dalam rumah, tanpa terlibat di dalam masyarakat. Tidak bisa juga seorang Ibu aktif di luar rumah namun mengabaikan perannya di dalam rumah. Agar kedua peran tersebut berjalan seimbang, maka diperlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam membagi perannya tersebut.

Refleksi sebagai Warga Negara
Peran seorang Ibu dapat dilihat melalui dua hal, pertama Ibu sebagai Objek dan Ibu sebagai Subjek. Jika berbicara kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maka kita akan berbicara mengenai peran seorang Ibu sebagai Subjek. Bagaimana, seorang Ibu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya, mengakselerasi kualitas dirinya, dipenuhi hak kesehatannya, diberikan hak politiknya. Melalui pembekalan-pembakalan tersebut, maka seorang Ibu dapat menjadi salah satu harapan kita untuk membangun bangsa yang semakin maju kedepan.

Jika, seorang Ibu memiliki pemahaman politik yang baik serta rasa memiliki NKRI yang tinggi. Maka, anak-anak yang akan terlahir kelak adalah anak-anak yang memiliki pemahaman demokrasi yang baik, serta issue makar dan perpecahan NKRI yang beberapa bulan ini hangat diperbincangkan akan mampu ditangkis dengan anak-anak yang lahir dari para ibu yang memiliki pemahaman yang baik.

Peran PKS
Pengembangan kualitas diri seorang Ibu, akan mempengaruhi pengembangan kualitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, Bidang Perempuan dan Ketahan Keluarga (BPKK) DPP PKS telah melakukan beberapa pembekalan melalui training, seminar dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman seorang perempuan tentang peran penting seorang Ibu. Semua pembelakan tersebut terhimpun dalam Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Maka, berbicara mengenai Hari Ibu tidak saja berbicara mengenai perayaan Hari Ibu saja. Namun, bagaiman pada akhirnya kita dapat merefleksikan hari tersebut dalam diri kita. Sehingga memunculkan pemaknaan dan penghormatan akan peran penting seorang Ibu.

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Catatan FPKS terhadap Sektor Energi Tahun 2016

Jakarta (21/12) – Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS Rofi Munawar memberikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah di sektor energi dan mineral tahun 2016, baik di level hulu maupun hilir.

Catatan tersebut sebagian besar terkait pada implementasi regulasi yang masih diabaikan sehingga menyebabkan kerugian negara. Terlebih, pada persoalan pengembangan Energi Baru Terbarukan dimana pengembangannya masih jauh untuk mampu secara gradual menjadi tulang punggung energi nasional.

“Perhitungan cost recovery yang terus naik, perolehan lifting migas yang kian rendah dan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih tinggi masih menjadi catatan kurang baik sektor ESDM di tahun 2016,” ujar Rofi di Jakarta, Rabu (21/12).

Rofi menjelaskan, tercatat tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi sampai dengan 2016 sudah mencapai Rp 13,1 triliun. Diantaranya, untuk sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp 4,4 triliun atau setara US$ 336,17 juta. Jumlah tersebut berasal dari temuan terhadap 143 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang belum melunasi sisa kewajiban keuangan di 30 wilayah kerja. Meliputi sisa komitmen pasti US$ 327 juta, bonus tanda tangan US$ 2,5 juta, barang dan jasa US$ 575 ribu, serta jaminan operasi US$ 5,8 juta.

“Tentu seluruh potensi penerimaan negara itu harus secara serius dikejar oleh Pemerintah. Jika tidak mampu, selain secara faktual akan mengurangi penerimaan negara juga berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian `hari,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain itu, Rofi juga menyoroti sektor mineral dan batubara. Menurut Rofi, kebijakan renegoisasi kontrak tidak banyak mengalami perkembangan berarti. Terbukti masih rendahnya komitmen sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK), padahal hal itu telah diamanahkan oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, batas akhir relaksasi mineral efektif tinggal satu bulan lagi dari apa yang telah ditetapkan.

“Ironisnya, pemerintah justru mewacanakan perpanjangan relaksasi untuk mengakomodir IUP dan KK yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter,” tegas Rofi.

Selain itu Rofi juga menambahkan, pelarangan ekspor mineral mentah dan program pembangunan smelter perlu terus dilanjutkan agar terjadi proses penguatan pendalaman industri di sektor minerba yang menghasilkan pertambahan nilai yang lebih besar di dalam negeri serta menjamin kepastian pasokan bahan baku mineral dari dalam negeri.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia

Jakarta (19/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fokus negara-negara di dunia tentang Konflik Aleppo yang terpenting adalah pada persoalan bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Oleh karena itu, semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara, seperti di Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.

"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.

"Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.

Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. 

"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004 ini.

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.

"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat ( positioning ) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," pungkas Jazuli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Fatwa Haram Pakai Atribut Non-Muslim Jaga Kerukunan Umat

Mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dengan banyak membaca, (Ilustrasi)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

Hal itu dikeluarkan seiring banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengharuskan para karyawannya untuk menggunakan atribut tersebut, khususnya jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fatwa MUI tersebut secara esensi untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama, yang dibuktikan melalui sikap penghormatan terhadap perbedaan keyakinan beragama di Indonesia.

"Prinsipnya tidak boleh ada pemaksaan terhadap keyakinan beragama bagi pemeluk agama lain. Karyawan muslim yang tidak mau menggunakan atribut agama lain, tidak boleh dipaksa, apalagi terkena sanksi. Demikian juga sebaliknya umat Islam juga tidak akan memaksakan keyakinannya kepada agama lain, termasuk dalam hal atribut keagamaan," jelas Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Selain itu, Jazuli menilai fatwa tersebut lahir karena sudah menjadi tugas MUI untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, salah satunya melalui fatwa.

"Jadi, fatwa MUI termasuk fatwa tentang penggunaan atribut agama lain bagi seorang muslim, adalah sudah tepat tugas MUI sebagai bentuk tanggung jawab guna membimbing umat," ujar dia.

Justru dengan adanya pernghormatan dan penghargaan atas keyakinan beragama itulah, tambah Jazuli, yang mengokohkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Oleh karena, hal itu dapat menghindarkan dari kesalahpahaman, konflik batin, atau bahkan potensi ketegangan akibat pemaksaan oleh perusahaan untuk menggunakan atribut perayaan agama yang tidak sesuai keyakinan agamanya.

"Untuk itu Fraksi PKS menyambut baik sikap aparat keamanan, seperti yang ditunjukkan Polres Metro Bekasi Kota, yang mengeluarkan edaran dengan konsideran fatwa MUI tersebut," kata dia.

Surat edaran itu, lanjut dia, berisi imbauan agar perusahaan tidak mewajibkan atau memaksa karyawannya menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Saya kira imbauan tersebut positif dan konstruktif dalam menghindari kesalahpahaman di masyarakat," kata Jazuli.

Di sisi lain, sambung dia, dengan adanya fatwa haram dari MUI ini, dinilai juga tidak akan mengurangi kemeriahan perayaan hari besar setiap agama yang sejak bertahun-tahun selalu meriah dirayakan di Indonesia. Bahkan hari besar setiap agama di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional.

"Inilah wajah toleransi antar umat beragama Indonesia yang patut kita syukuri bersama," pungkas Jazuli.

Sumber: Liputan6.com


posted by @Adimin

Aksi Damai Bukti Cinta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA (2/12) -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut datang dalam aksi damai 2 Desember di kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016). Saat berada di mimbar, HNW diminta untuk menyampaikan sambutan.

Dalam paparannya, HNW menyebut jika aksi damai yang digelar adalah aksi yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita siang ini bertemu bukan karena kita anti-NKRI. Kita semua cinta NKRI, Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika," paparnya di depan jutaan peserta aksi di Monas.

HNW juga mengatakan jika membela agama dan Al Qur'an adalah sesuatu yang dibenarkan oleh konstitusi. "Kita ingatkan penegak hukum kita. Indonesia adalah negara hukum, maka ada keadilan hukum yang harus dipertimbangkan. Begitulah kata UUD 1945‎," kata HNW.

Ia meminta agar umat terus mendoakan aparat penegak hukum agar bisa bekerja dengan seadil-adilnya. HNW menerangkan jika seseorang membela Al Qur'an, maka nanti ia akan dibela Al Qur'an saat di akhirat. "Kalau semuanya bela Al Qur'an di bumi ini maka nanti bapak-bapak juga akan dibela Al Qur'an saat sakaratul maut. Di alam kubur di akhirat," ujar HNW yang ditujukan kepada penegak hukum.

HNW juga menolak jika aksi super damai 2 Desember adalah aksi SARA. Lebih-lebih muncul isu penggulingan kekuasaan. Ia menyebut aksi tersebut murni dan tulus menuntut penegakkan hukum. "Tidak ada isu penggulingan kekuasaan, tidak ada isu SARA. Ini hanya persoalan penegakan hukum," kata HNW.

Selain HNW, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga turut hadir dan berbaur dengan peserta aksi. Sohibul nampak turut mengikuti shalat Jumat yang meluber sampai jalanan di depan Hotel Mercure, Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

Dukung Aksi Super Damai di Monas, Presiden PKS Ikut Berbaur dengan Peserta

Jakarta (2/12) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman ikut berpartisipasi dalam Aksi Super Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Turut berpakaian serba putih dan berkopiah hitam, Sohibul Iman berbaur di tengah-tengah lautan umat muslim peserta aksi.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini ikut berjalan kaki bersama warga masyarakat lainnya di Jalan Sabang menuju Lapangan Monas. Namun sayang, padatnya jumlah peserta yang memenuhi ruas-ruas jalan hingga kawasan merdeka membuat langkah mantan wakil ketua DPR tersebut tidak bisa bergerak cepat. Hingga tiba waktu shalat Jumat, langkah Sohibul Iman terhenti di jalan tersebut. Ia lalu memutuskan ikut sholat Jumat bersama masyarakat di lokasi.

Saat dalam perjalanan, cendekiawan yang pernah menjadi rektor sebuah universitas swasta ternama di Ibukota ini sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tumpah ruah di jalan-jalan, demi menuntut penegakan hukum dan keadilan dalam kasus penistaan agama oleh gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Bahkan Sohibul Iman juga tidak lupa menyapa ramah warga yang dilewatinya. Hal ini untuk memompa semangat mereka dalam aksi.Warga banyak yang menyambut baik kehadiran Sohibul Iman di tengah-tengah mereka. Tidak sedikit bahkan yang meminta berfoto bersama dengannya.

“Semangat, semangat, meskipun hujan harus terus semangat,” ucap Sohibul Iman kepada warga-warga yang dilewatinya. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW: Aksi Umat Selalu Damai dan Tulus

Jakarta (2/12) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut hadir dalam aksi damai 2 Desember di Monas, Jakarta, Jumat (2/12).

Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan aksi yang berlangsung damai membuktikan tuntutan yang disuarakan adalah tuntutan yang tulus.

HNW menegaskan jutaan massa aksi yang hadir adalah tulus meminta agar Indonesia menjadi negara yang dirahmati Allah SWT dan tidak ada yang menistakan agama.

"Jika mereka damai maka ini bukti bahwa ini adalah tuntutan tulus," ujar HNW.

Selain itu, aksi yang digelar umat Islam dimana saja selalu damai. Umat Islam, papar HNW, sedari dulu selalu menghadirkan kedamaian Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.

"Kalau kata orang Betawi, umat Islam dari sononya selalu menjaga kedamaian dan kesatuan NKRI," papar dia.

Ia juga mengajak agar semua kalangan mendoakan para hakim yang mengusut kasus dugaan penistaan agama bisa berbuat adil dan hukum bisa tegak.

"Kami juga memohon doa dari saudara dimanapun semoga kita bisa mempertahankan Islam yang moderat, damai dan mencintai NKRI," sebut HNW. [pks.id]

posted by @Adimin

Perempuan PKS Siap Memenangkan Pilkada 2017

Depok (27/11) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengatakan kader perempuan PKS siap memenangkan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia.

"Insya Allah kader- kader perempuan PKS seluruh Indonesia siap memenangkan pilkada seluruh Indonesia, perempuan juga bagian dari perjalanan dakwah dan pemenangan dakwah," kata Wirianingsih pada penutupan agenda Pembinaan Kader Perempuan Nasional di Depok, Ahad (27/11/2016).

Oleh sebab itu, Wirianingsih berpesan kepada kader perempuan bahwa perempuan kader PKS yang setiap harinya penuh dengan kerja dakwah harus menjaga stamina dengan baik.

"Kader Perempuan PKS perlu pemenuhan dan persiapan stamina untuk memenangkan pilkada 2017 mendatang," imbuh Wirianingsih.

Agenda Pembinaan Kader Perempuan bertajuk "Menuju Keluruhan Fikrah, Mengokohkan Dakwah dalam Berkhidmat untuk Rakyat" itu dihadiri kader-kader perempuan PKS dari Sabang sampai Merauke. Diadakan selama tiga hari dari Jumat (25/11) hingga Ahad (27/11) ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Jokowi Harus Perbaiki Manajemen Krisis

Jakarta (25/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar segera memperbaiki manajemen krisis dalam menghadapi situasi politik akhir-akhir ini.

Ia yakin Jokowi mampu menyatukan sikap dan langkah-langkah sesuai prinsip negara hukum."Sebaiknya pemerintah segera perbaiki manajemen krisis. Saya yakin presiden Jokowi dapat satukan sikap dan lakukan langkah-langkah sesuai prinsip-prinsip negara hukum," kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman, Jumat (25/11/2016)

Ia menekankan setiap unsur-unsur pemerintah harus satu sikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diputuskan dan diarahkan Presiden Jokowi. "Sangat mustahil beliau tidak bersikap tegas," ucap Sohibul.

Ia mencontohkan jika pemerintah sepakat ada upaya makar dari "free rider", maka seharusnya semua unsur dapat mencegah tanpa harus menimbulkan ketakutan rakyat. Namun, ujar Sohibul, jika pemerintah yakin tidak ada upaya tersebut jangan sampai dibuat seolah-olah hal tersebut ada.

Kini, kata dia, di tengah sikap yang beda-beda justru ada upaya-upaya menciptakan suasana tegang. "Ini justru bikin publik penasaran dan makin antusias!" cuit Sohibul.

Ia mengatakan jika #AksiSuperDamai212 nanti benar-benar ada, menurutnya semua pihak harus komitmen tidak anarkis dan tidak melebarkan isunya yaitu kasus hukum saudara Basuki Tjahaja Purnama (BTP) 

"Belajar dari aksi damai 411, agar jadi aksi super damai maka semua harus taat asas tidak lewati jam 18.00 WIB. Taati due process of law! Bukan ngajari tapi agar jelas, due process of law maksudnya: menegakkan hukum (menuntut keadilan) tidak boleh dengan cara melanggar hukum itu sendiri!" tegasnya.

Ia berharap semoga semua elemen semakin kuat dengan penegakan prinsip-prinsip negara hukum yaitu: supremacy of law, equality before the law, due process of law! 

[pks.id]


posted by @Adimin

Guru yang Baik Ciptakan Bangsa yang Berjaya

Jakarta (25/11) – Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmi Alaydroes menyampaikan bahwa guru yang baik akan menciptakan bangsa yang berjaya dan guru yang buruk akan menciptakan bangsa yang terpuruk.

“Guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi,” tutur Fahmi di kantor DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Fahmi menjelaskan, bahwa kualitas guru sangat ditunjang oleh peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Akan tetapi, Fahmi menyayangkan kebijakan program sertifikasi guru tidak berjalan baik di lapangan, dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan tersebut sudah terkebiri sejak dini.

Oleh karena itu, Fahmi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi guru. Agar, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan sasarannya. “Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin