Politikus PKS: Kunjungan Raja Salman ke RI Bersejarah dan Langka

Jakarta - Politikus PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengapresiasi kinerja pimpinan DPR untuk mempersiapkan penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia. Ia menilai kunjungan tersebut merupakan kesempatan yang langka dan bersejarah.

"Sepertinya pimpinan ingin memberikan sambutan terbaik untuk Raja Salman, mengingat ini merupakan kunjungan yang bersejarah, kesempatan yang langka dan oportunity yang bagus buat Indonesia. Oleh karenanya, Setya Novanto dan pimpinan lain sangat memperhatikan detail persiapannya, mulai dari tangga bahkan kursi yang dipakai," ujar Aboe Bakar kepada wartawan, Senin (27/2/2017).

Anggota Komisi III DPR ini menilai kunjungan Raja Salman akan memberikan dampak positif untuk Indonesia. Khususnya akan berdampak kepada investasi global Indonesia.

"Jika Raja Salman saja percaya dengan keamanan dan masa depan investasi di Indonesia dengan menanamkan dana hingga seperlima APBN, pastilah hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi para investor lain dari luar negeri," terang Aboe Bakar.

Aboe Bakar memberikan sanjungan kepada Raja Salman yang akan bertandang ke gedung DPR sebagai bentuk penghormatan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingat Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki.

"Kita semua tahu bahwa Saudi Arabia tidak menerapkan sistem demokrasi, namun Raja Salman sangat menghormati pilihan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk berdemokrasi. Karenanya parlemen Indonesia pun memberikan apresiasi yang tinggi atas penghormatan Raja Salman ke lembaga demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Sumber: detik.com


posted by @Adimin

Wali Kota Padang Pindahkan 6.000 Pedagang tanpa Gejolak

Padang (24/2)  -- Relokasi pedagang di berbagai daerah acap kali diwarnai gejolak dan bentrokan. Tapi hal seperti ini tidak berlaku bagi pedagang di kota Padang.

Pedagang justru secara sukarela pindah ke lokasi baru. Bagaimana model pendekatan yang dilakukannya? Dengan bersahaja, Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah SP membeberkan kisah di balik relokasi yang berlangsung pascagempa bumi di Padang, 2009 lalu.

"Saya ajak para pedagang untuk bicara apa keinginan dan yang menjadi tujuan. Saya juga sampaikan rencana saya untuk lokasi relokasi," kata Mahyeldi ketika menerima silaturahim Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nur Hasan Murtiaji, Rabu (22/2) di rumah dinas wali kota.

Ia melanjutkan, setelah mengetahui apa yg mereka kehendaki dan tanggapan atas rencana pemerintah kota,  pedagang langsung memberikan respons positif. "Kami langsung membangun Pasa Raya empat lantai dan sekarang menampung 6.000 orang pedagang," katanya. 

Menurut dia, para pedagang memang butuh bukti bukan janji. Ia juga memberikan jaminan tidak ada kepentingan pemerintah kota selain hanya ingin menata pedagang.

Setelah gempa bumi 2009 lalu, pedagang kehilangan tempat berjualan. Karena pasar maupun ruko hancur. Akhirnya mereka berjualan di tepi jalan dan menjadi masalah baik dari kemacetan maupun keindahan.

 "Alhamdulillah waktu kita berembug di lokasi Pasar Raya sembari makan bersama. Ketika peresmian pun kita akhiri dengan makan bersama," ucap dia.

Dia mengakui memindahkan 6.000 pedagang bukanlah pekerjaan mudah. Namun dia mengakui yang penting dalam melaksanakan pekerjaan itu dilandasi dengan niat baik. "Jangan sampai kita membohongi rakyat atau pedagang. Kalau itu yang kita lakukan maka program apa pun yang akan dilaksanakan selalu dicurigai oleh rakyat. Kita ajak pedagang dalam proses pembangunan pasar raya, sehingga mereka pun tahu dan ikut mendukung," katanya. 

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Kunjungan Raja Salman, Momentum Tambah Kuota Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud dengan membawa rombongan besar pada 1-9 Maret 2017 ke Indonesia, dapat menjadi momentum untuk menambah kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah.

 

Pasalnya, hal itu sudah dijanjikan sebelumnya sehingga menjadi agenda pembahasan di sela kunjungan raja berjuluk “Pelayan Dua Tanah Haram” tersebut.

"Jika kita mampu menyampaikan keinginan untuk menambah kuota haji kepada Raja Salman, kita berpeluang mendapatkan tambahan kuota lagi. Mengingat animo masyarakat Indonesia yang merupakan bangsa Muslim terbesar di dunia ini untuk beribadah haji sangat besar,” kata Iskan di Jakarta, Minggu (26/2).

Dengan adanya penabahan kuota tersebut, menurut Iskan, maka salah satu manfaat nyata kedatangan Raja Salman ke Indonesia dapat dirasakan langsung oleh umat Islam yang telah lama mengantri untuk berangkat haji, terutama mereka yang telah berusia lanjut usia (lansia).

“Jadi jika pemerintah berhasil mendapatkan penambahan kuota maka, lebih bijak diutamakan bagi mereka yang berusia lanjut. Apalagi dengan adanya Badan Pengelola Keuangan Haji, setidaknya kita sudah bisa memperpendek masa antri selama ini,” jelas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Sehingga, Iskan menyarankan kepada pemerintah agar dapat berdiplomasi bilateral secara optimal dan baik, khususnya soal haji, langsung kepada Raja Salman. Bahwa, Indonesia perlu mendorong Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji, ditambah masih terdapat banyaknya kuota sisa dari negara lain berdasarkan evaluasi tahun 2016 silam.

“Dengan masih banyaknya kuota yang tersisa dari negara lain, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan peluang itu untuk bisa dialihkan bagi jamaah haji Indonesia,” tegas Iskan

posted by @Adimin

Pemerintah Belum Fokus Tuntaskan Ketimpangan Ekonomi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia. “Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan ekonomi ini,” jelas Ecky dalam sambutan di acara FGD “Indonesia Darurat Ketimpangan Ekonomi” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (22/2).

Hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.

“Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.

“Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.

Diketahui, Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.

Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), China (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen) dan Meksiko (38,2 persen).

Hadir dalam FGD ini Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Peneliti INDEF Fadhil Hassan, Peneliti SMERU Institute Asep Suharyadi, dan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly

posted by @Adimin

BPKK DPC Kototangah melaksanakan pelatihan pembuatan Martabak

 pkspadang.com : Padang, Hari rabu tgl 15 Feberuari 2016 DPC PKS Kototangah mengadakan pelatihan pembuatan martabak yang diselenggarakan oleh BPKK DPC Kototangah. Pelatihan ini ditujukan kepada ibu ibu rumah tangga yang berkeinginan untuk membuka usaha martabak maupun bagi ibu ibu yang sekedar untuk meningkatkan wawasan masak memasak untuk rumah tangga mereka.

BPKK DPC Kototangah yang di nahkodai oleh ibu Erna Trikusuma sering melakukan pelatihan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dirasakan sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang mendiami wilayah DPC Kototangah, demikian testimoni yang disampaikan oleh seorang peserta pelatihan Pembuatan Martabak.

Semoga BPKK DPC Kototangah senantiasa istiqomah dengan program programnya yang selalu ditunggu tunggu karena dirasa sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat khususnya dikalangan ibu-ibu.

posted by @Adimin

PKS: Ada Lima Kekuatan Argumentasi Hak Angket Ahok

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf menjelaskan lima kekuatan argumentasi hak angket DPR RI tentang pengaktifan kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pertama, kekuataan hak angket itu berdasarkan argumentasi bahwa baik didakwa Pasal 156a KUHP maupun Pasal 156 KUHP pengaktifan kembali saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta diduga kuat telah melanggar UU No.23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1,2 dan 3," kata politikus PKS asal Lampung dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (15/2).

Argumentasinya kata Muzzammil, jika Ahok didakwa pasal 156a KUHP dengan hukuman selama-lamanya lima tahun maka dalam UU No.23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1 disebutkan paling singkat lima tahun.

"Jadi pada sanksi pidana yang didakwakan terhadap Ahok ada irisan pada hukuman lima tahun. Ini jelas tidak multitafsir," kata alumni Ilmu Politik UI itu.

Kedua, terang Muzzammil, kalaupun yang digunakan Jaksa adalah pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun maka perbuatan Ahok masuk pada kategori perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Ali Mukartono yang dibacakan pada pada 20 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kutipan dakwaan Jaksa ini telah memenuhi maksud dari Pasal 83 Ayat 1 pada bagian terakhir yaitu perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Ketiga, kata Muzzammil, pemberhentian sementara Ahok seharusnya tidak menunggu tuntutan jaksa penuntut umum tetapi cukup berdasarkan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 83 Ayat 2 yang berbunyi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

"Dasar SK pemberhentian Presiden terhadap Ahok adalah nomor register pengadilan bukan berdasarkan tuntutan yang dibacakan jaksa yang disampaikan oleh Mendagri. Jadi pemberhentian menunggu tuntutan tidak memiliki dasar hukum. Cenderung dipaksakan dan mengada-ngada," katanya.

Keempat, menurut Muzzammil, kegiatan serah terima jabatan gubernur yang di dalamnya ada Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksana Tugas dari Plt. Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Petahana, Ahok pada masa cuti, 11 Februari 2017 pukul 15.30 di Gedung Balai Kota DKI Jakarta diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 serta Peraturan KPU No.12/2016.

"Cuti para petahana itu dari tanggal 28 Oktober 2017 sampai 11 Februari 2017 Pukul 24.00. Pada saat serah terima itu tanggal 11 Februari pukul 15.30 masih masa cuti dan Ahok sedang cuti. Penyelenggaraan acara tersebut telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 70 serta rinciannya pada Peraturan KPU No.12/2016," Tegasnya.

Kelima, terang Muzzammil, argumentasi angket DPR ini mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat dan para pakar hukum yang mempersoalkan pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang merupakan terdakwa kasus penistaan agama.

"Banyak aspirasi masyarakat dan kajian dari para pakar hukum yang memiliki kredibilitas dan integritas seperti Prof. Mahfud MD, Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Deni Indrayana, Dr. Hendra Nurtjahjo, Dr. Hamid Cholid dan yang lainnya yang menegaskan pengaktifan kembali Ahok merupakan pelanggaran terhadap undang-undang," katanya.

pks.id

posted by @Adimin

Berikan Perlindungan Bagi Nelayan Wako Mahyeldi Serahkan Asuransi 160 Juta

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Selasa sore (14/2). Turut dihadiri Camat Padang Utara dan Camat Padang Barat.

Asuransi sebesar 160 juta tersebut, masing-masing diterima ahli waris dari Yulmatias nelayan Ulak Karang dan Auzar nelayan Purus.

Dikesempatan itu, dijelaskan Mahyeldi, premi asuransi yang dibayarkan Pemko Padang ke Asuransi Jasindo sebagai bentuk perhatian untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaannya.

"Disamping asuransi, Pemko Padang juga membantu nelayan dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan mesin, jaring, dan bantuan lainnya", ujar Mahyeldi.

Namun, Mahyeldi sangat menyayangkan atas perilaku sebagian nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut, malahan ada yang menjual bantuan yang diberikan pemerintah.

"Berarti nelayan tidak mau mengubah nasibnya, sehingga nelayan selalu identik dengan kemiskinan", kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengajak ahli waris untuk memanfaatkan klaim ansuransi yang cukup besar itu untuk keberlanjutan usaha dan pendidikan, sehingga mampu mengubah nasib menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Zalbadri menjelaskan, asuransi nelayan diberikan kepada nelayan kecil yang memiliki kapal dibawah 10 GT, memiliki kartu nelayan dan umur maksimal 65 tahun.

"Untuk nasional, asuransi nelayan ditargetkan 100 juta nelayan, sedangkan untuk Kota Padang ditargetkan 2000 nelayan, namun baru terealisasi 823 nelayan", tambah Zalbadri. 

[sumber: humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS Harapkan Pilkada 2017 Lebih Baik dan Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada Rabu (15/2/2017) mendatang diharapkan menjadi momentum lahirnya pemimpin yang mencerminkan aspirasi masyarakat, yakni yang berkualitas, bersih, tegas, mengayomi dan anti korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman (MSI) saat berkunjung ke Semarang pada Jumat (10/2/2017).

Pria yang akrab disapa MSI ini berharap dalam momentum Pilkada yang dilaksanakan di 101 daerah dan Provinsi bisa berjalan dengan lebih baik daripada di 2015.

“Karena ini adalah pilkada serentak kedua. Pada Pilkada 2015 kemarin bisa dinilai sebagai tonggak di dalam demokrasi kita, saya berharap yang kedua ini bisa berlangsung lebih baik daripada yang pertama,”katanya.

Menurut pria yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu, Pilkada seharusnya menjadi salah satu momentum pemilihan kepemimpinan yang bisa mencerminkan realitas seungguhnya di masyarakat, yakni yang bersih, mengayomi dan juga anti korupsi.

“Dalam hal tersebut, seharusnya Pilkada menjadi momentum pilihan bagi masyarakat yang mencerminkan realitas yang sesungguhya di masyarakat, sehingga kita berharap dari momen Pilkada tersebut menghasilkan pemimpin yang berkualitas, “jelasnya.

Diakui MSI, berjalannya agenda politik Pilkada serentak ini tak lepas dari kekurangan, namun dirinya berharap hal itu terus diperbaiki semua elemen politik sehingga melahirkan Pilkada yang berkualitas.

“Memang diawal-awal banyak yang skeptis dari Pilkada ini karena banyak sekali money politicsnya. Namun kita juga harus mengakui bahwa belakangan Pilkada ini melahirkan pemimpin daerah yang baik, mudah-mudahan hal itu disertai dengan menurunya money politics dan penyimpangan demokrasi lainnya,”pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Di Jateng, Pilkada serentak akan digelar di 7 daerah, yakni Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga.

 


posted by @Adimin

Sohibul Iman: Tiada Hari Taufik Ridlo tanpa Dakwah

Jakarta : Keluarga Besar PKS sedang berduka. Mantan sekretaris jenderal DPP PKS Muhammad Taufik Ridlo wafat pada Senin (6/2/2017) dini hari. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengucapkan bela sungkawa yang mendalam dari segenap keluarga besar PKS.

"Saya atas nama pimpinan PKS mengucapkan bela sungkawa sahabat kita pejuang kita akhuna Taufik Ridlo," ujar Sohibul saat melawat alrmarhum di Masjid Al-Amin, Kompleks DPR Kalibata Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017)

Sohibul Iman meyakini seluruh kader sangat kehilangan sosok Taufik. Ia mengingat Taufik sebagai pribadi yang sangat bersemangat. Termasuk saat sedang diuji dengan sakit. "Teringat bulan September beliau sangat bersemangat. Desember ketika saya jenguk beliau tetap semangat. Dan hari hari terakhir sangat bersemangat untuk menjalani operasi," imbuh Sohibul.

Sohibul bersaksi sosok Taufik adalah aktivis dan dai yang tidak pernah melewatkan hari tanpa semangat dakwah. Kesibukan Taufik, Sohibul mengenang, adalah menggelorakan semangat kepada siapa saja.

Sohibul mengenang Taufik sebagai sosok pekerja keras. Ia juga pribadi yang enggan merepotkan orang lain. "Beliau kalau bepergian masih menyetir sendiri meski telah mendapatkan amanah di DPP," ujar dia.

Sohibul juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan tabah. Ia mengaku terharu saat sang putra almarhum ikhlas menjalankan transplantasi hati untuk ayahnya. "Tetapi Allah punya kehendak lain," ujar dia.

Sohibul menyebut tugas berat dakwah telah dilalui oleh almarhum. Ia meminta kepada segenap kader utuk meneruskan perjuangan dakwah Taufik Ridlo. "Kita harus iri dengan beliau yang telah dahulu. Percayalah ini yang terbaik bagi beliau. Kita tingkatkan perjuangan. Tak lama kita akan menyusul beliau," ungkap dia.

posted by @Adimin

Anis Matta: Taufik Dai yang tak Berhenti Berjuang

Jakarta, pks.id : Presiden PKS 2013-2015 Ust. Anis Matta menjadi salah satu pihak yang kehilangan sosok Taufik Ridlo. Taufik mendapat amanah sebagai sekretaris jenderal DPP PKS saat Anis Matta dipiliih menjadi presiden PKS 2013 silam.

 

Anis Matta yang datang menyalatkan jenazah di Masjid Al-Amin, Kompleks DPR Kalibata Jakarta Selatan, Anis mengaku dirinya selalu mendampingi Taufik saat terbaring sakit. "Setiap hari saya menemaninya hingga mengembuskan nafas terakhir," ujar Anis.

Anis mengenang Taufik sebagai dai yang tidak pernah berhenti berjuang. "Dia sebelum meninggal sempat menjenguk anaknya di Istanbul lalu mengisi ceramah di Malaysia," ujar Anis mengenang.

Anis mengakui kedekatannya dengan Taufik membuat dirinya selalu menyebut almarhum dalam doanya. "Allah, aku mencintainya karena dia. Dia adalah mujahid, dia dai yang tak berhenti berjuang. Nama dia yang salah satu saya sebut dalam doa," ungkap Anis.

Mantan wakil ketua DPR RI ini melihat sosok Taufik begitu bersemangat kala menghadapi ujian sakit. "Dia sempat menyatakan bahwa dia bersemangat menjalani transplantasi hati. Karena banyak cita-cita yang belum terwujudkan maka ia sangat semangat. Allah lebih mencintainya," tutup Anis.

posted by @Adimin

Fraksi PKS: Ormas Kritik Pemerintah Jangan Malah Dinilai Menyimpang

Jakarta : pks.id Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai organisasi masyarakat yang mengkritik pemerintah jangan langsung dinilai menyimpang dari falsafah bangsa Indonesia, namun harus diberikan pembinaan karena itu tugas pemerintah kepada ormas, kata Ketua FPKS di DPR Jazuli Juwani.

"Kami tidak ingin ketika ada ormas kritik pemerintah lalu dinilai menyimpang oleh negara," kata Jazuli dalam diskusi bertajuk "Ormas Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat", di Ruang Rapat FPKS, Jakarta, Kamis (2/2).

Dia mengatakan peran pembinaan ormas di pemerintah kalau dinilai ada yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Dia menilai prinsip regulasi dan demokrasi dikedepankan namun aspek pembinaan tidak bisa dihilangkan.

"Kami ingin peran pemerintah bisa memberdayakan karena tidak bisa semua agenda kebangsaan dijalankan pemerintah. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan jutaan penduduk sehingga kalau diserahkan kepada pemerintah belum tentu bisa dilaksanakan," ujarnya.

Jazuli juga menilai aparat penegak hukum tidak boleh terlibat dalam konflik antar-ormas karena bisa mengganggu kinerjanya. Selain itu dia menilai ormas yang berlatar belakang agama, kedaerahan, maupun nasionalis, sudah hadir dan berperan besar dalam dinamika kebangsaan termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Misalnya sejumlah ormas seperti Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jong Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi merupakan ormas-ormas yang memiliki andil besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaannya," katanya.

Dia menilai ormas perlu terus didorong menjadi motor pergerakan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kebangsaan sebagaimana sejarah perannya selama pra-kemerdekaan.

Menurut Jazuli, dalam konteks demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, ormas dapat memainkan empat peran yaitu edukator atau pembinaan dan mendidik rakyat; agregator atau menyampaikan aspirasi, saran, masukan; akselerator atau melaksanakan percepatan pembangunan; dan evaluator atau mengawasi dan mengoreksi pembangunan.

"Untuk itu eksistensi ormas tegas dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ormas juga memiliki UU sendiri yaitu UU 17/2013 yang perannya diarahkan untuk ikut serta mewujudkan bernegara yang berdasarkan Pancasila," katanya.

Dia menegaskan, pentingnya peran ormas tersebut, pemerintah sudah semestinya memposisikan ormas sebagai mitra pembangunan dan berkewajiban untuk membina dan memberdayakannya.

 

posted by @Adimin