PKS Setuju Komisi II Bentuk Pansus Pilpres

Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera menyambut baik wacana dibentuknya Pansus Pilpres di DPR. Menurut dia, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pilpres di KPU.

Mardani mengatakan, Pansus Pilpres penting dibentuk sebagai upaya pertanggungjawaban KPU. Apalagi DPR lembaga pengawas berhak meminta tanggung jawab kepada mitra kerja yakni KPU.

"Kalau sikap PKS perlu (bentuk Pansus Pilpres) karena ini menjadi pertanggungjawaban publik untuk masyarakat dan bangsa," kata Mardani dalam pesan singkat, Rabu (23/7).Baca juga DPR Bentuk Pansus Pilpres Jilid II

Tidak hanya itu, Pansus dibentuk untuk meningkatkan kualitas pemilu yang dilakukan oleh KPU. Dia tak ingin niat ini dinilai sebagai upaya mempolitisir.

"Tetap di koridor untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu ke depannya," imbuhnya.

Dia menambahkan, perlu ada evaluasi dari penyelenggara pemilu. Meskipun, kinerja KPU pun juga harus diapresiasi.

"Perlu ada upgrade penyelenggara pemilu tapi apresiasi juga perlu karena tidak mudah menunaikan tugas di tengah tajam dan kerasnya persaingan," pungkasnya.[dm/mdk]

posted by @Adimin

Resmi! Prabowo-Hatta Gugat Hasil Pilpres Ke MK

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan hasil  pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan anggota tim hukum koalisi Merah Putih, Mahendradatta, dalam konferensi pers di suatu hotel di Jakarta, Rabu 23 Juli 2014.

"Di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK," kata Mahendradatta.

Menurut dia kubu Prabowo-Hatta akan mengajukan permohonan gugatan di hari terakhir. Kini, tim menurutnya tengah mengumpulkan alat-alat bukti.

"Maka dari itu, kami akan ajukan setidak-tidaknya hari Jumat. Mengenai jamnya ini masalah teknis saja," ujarnya.

Dalam gugatan itu, kubu Prabowo-Hatta akan mempertanyakan masalah atas laporan mereka terkait dugaan kecurangan yang diberi rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 sekian TPS untuk PSU. Kemudian kami menemukan adanya 52.000 TPS yang dianggap cacat," katanya.

Ia menambahkan gugatan diajukan bukan karena keyakinan jika dilakukan pemungutan suara ulang maka kubu Prabowo-Hatta akan meraih kemenangan. Namun, karena permasalahan proses pemungutan suara yang tak jujur dan adil.

"Seandainya pun kalah, itu kalah dengan proses yang baik. Jika menang dengan proses yang baik. Ibaratnya kami siap kalah, siap menang. Tetapi kami tidak siap untuk dicurangi," jelas Mahendradatta. [ren/vivanews]


posted by @Adimin

Inilah Beberapa Kecurangan yang Dimaksud Tim Prabowo-Hatta

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan menolak dan menarik diri dari proses Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang masih berlangsung, Selasa (22/7). Salah satu pertimbangannya adalah karena ada indikasi kecurangan yang tidak ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Tantowi Yahya mengatakan, pasangan nomor urut 1 mundur dari proses rekapitulasi yang tengah berjalan di KPU.

"Kenapa kami mundur? Karena kami mencermati dari berbagai data dan fakta yang kami dapatkan di lapangan telah terjadi kejanggalan-kejanggalan," kata dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa.

Tantowi mengatakan, tim Prabowo-Hatta sudah mengerahkan 685 ribu saksi untuk mengawal 479 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil temuan di lapangan, ia menyebut, ada 52 ribu TPS yang dinilai terjadi kejanggalan suara.

"Itu adalah jumlah yang sudah kami sederhanakan. Kalau data awalnya, itu sekitar 125 ribu TPS yang kami dapatkan kejanggalan," ujar dia.

Salah satunya, Tantowi mengatakan, kejanggalan mengenai jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan pemilih yang menggunakan hak suara. Ia mencontohkan surat suara di TPS sekitar 100. Sesuai aturan, ia mengatakan, ada penambahan dua persen untuk mengakomodasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilih.

"Yang ditemukan bukan 102 (surat suara), tapi 170 suara yang mencoblos. Itu data yang kami temukan," kata politisi Partai Golkar itu.

Tantowi juga menyebut perolehan suara Prabowo-Hatta yang tidak ada sama sekali di 28 TPS. Padahal, ia mengatakan, ada dua saksi yang sudah di tempatkan di TPS. Sehingga minimal, menurut dia, akan ada dua suara untuk pasangan dari koalisi Merah Putih itu di setiap TPS.

"Ini kosong," ujar dia.[dm/rol]

posted by @Adimin

Usut Kecurangan, DPR Bentuk Pansus Pilpres Jilid II

Komisi II DPR merespon banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014 dengan rencana membentuk Pansus Pilpres II. Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam menyikapi kecurangan yang dilaporkan Tim Prabowo-Hatta. 

"Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Agun juga mempertanyakan sikap KPU yang tidak merespon semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah. Karena itu, Komisi II DPR RI juga berencana memanggil KPU untuk meminta penjelasan.

"Harusnya, semua persoalan itu diselesaikan dulu oleh KPU, tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli, karena ini menyangkut kepentingan negara. KPU jangan seperti mengejar setoran," ujarnya.

Terkait sikap Prabowo yang menolak hasil Pilpres, dan menarik timnya dari KPU, Agun bisa memahami. Menurutnya, Prabowo mundur karena punya alasan dan dia lakukan itu karena KPU melanggara asas pemilu. "Saya pikir dia hanya melempengkan yang bengkok," pungkasnya.[dm/okezone]

posted by @Adimin

Terungkapnya 21 Juta Suara Kubu Prabowo Yang Hilang Ditelan Siluman

JAKARTA - Kubu calon presidan dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa,  mengungkapkan jagonya banyak kehilangan suara.

"21 juta suara pemilih Prabowo-Hatta diselewengkan dan dihilangkan," kata Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Ali Mochtar Ngabalin di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Menurut dia, data itu berdasarkan rekap C1 yang mereka miliki. Dirinya berpendapat, apabila hal ini tak terjadi maka perolehan suara Prabowo-Hatta bisa mengungguli Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Padahal KPU baru tetapkan hasil rekapitulasi suara Jokowi-JK (selisih) sekitar 8 juta, padahal suara sah yang diselewengkan berdasarkan data C1 itu ada 21 juta suara," pungkasnya. [sindonews/pkspiyungan]


posted by @Adimin

Pengamat: Keberpihakan KPU Sudah Terlihat Sejak Debat Capres

Kubu pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta rekapitulasi nasional pada 22 Juli kemarin diundur lantaran diduga terdapat indikasi kecurangan seperti banyaknya penggelembungan suara yang bersifat massif dan sistemik.

Prabowo-Hatta juga menilai KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu mengenai adanya temuan kecurangan yang terjadi di banyak TPS.

Senada dengan hal tersebut, akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Taufik Bahauddin menilai KPU telah lepas tangan atas adanya rekomendasi dari pengaduan kecurangan yang disampaikan ke Bawaslu. Menurutnya, indikasi KPU berpihak juga terlihat sejak dari debat capres.

"Indikasi KPU berpihak terlihat paling tidak dari dua moderator. Terutama moderator pertama yang ternyata orang dekat JK dan hadir saat Megawati menyampaikan pernyataan kemenangan quick count," ujar Taufik, Rabu (23/7/2014).

"Indikasi adanya bocoran pertanyaan pada debat pertama ke Jokowi sulit dibantah. Artinya KPU sulit dibilang netral," sambungnya.

Taufik menilai isu KPU akan bermain seperti yang terus diembuskan sebelumnya, menurutnya merupakan bagian strategi dari pasangan nomor urut 2. Ia menuturkan kesan tersebut cukup kuat untuk menjawab kenapa Megawati dan capres yang diusungnya begitu yakin menang.

"Sementara Saya menduga, pasangan nomor urut 1 jadi dibuat naif. Perlu fakta lagi untuk memperkuat analisis Saya," tukasnya.[dm/okezone] 

posted by @Adimin

Upaya Pecah Belah Koalisi Merah Putih Gagal

Jakarta - Meski calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Hatta Rajasa tidak mendampingi Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto saat pembacaan pernyataan sikap terkait rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, kubu Koalisi Merah Putih yakin pihaknya tetap solid.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya yakin koalisi permanen yang telah disepakati tujuh partai politik (parpol), akan solid.

Tujuh parpol itu di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat.

"Kalau kita mengacu dari perkataan masing-masing ketua umum tentang koalisi, seperti Pak Aburizal Bakrie bahkan beliau tegas menyampaikan (solid)," ujar Hidayat saat dihubungi wartawan, Rabu (23/7/2014).

Ketua Fraksi PKS di DPR itu menegaskan, dengan statement para petinggi partai tersebut, upaya untuk memecah belah anggota Koalisi Merah Putih dipastikan gagal.

"Jadi, sampai hari ini upaya untuk memecah belah, mengadu domba peserta koalisi akan gagal, dan akan gagal. Saya yakin PAN tetap dalam koalisi. PPP tetap dalam koalisi. Gerindra pasti. Tentu PKS juga," tuntasnya. [http://pemilu.sindonews.com]

posted by @Adimin

DPT Pemilih Papua Lebih Besar dari Jumlah Penduduk Papua???

PILPRES 2014 ini memang betul-betul amburadul. Dan lagi-lagi yang membongkarnya ada di dunia social media yang sekarang menjadi penyeimbang media-media mainstream yang mayoritas sudah kehilangan idealismenya.

Penetapan KPU pada hasil Pilpres 2014 selain diwarnai penolakan kubu Prabowo-Hatta yang mensinyalir adanya kecurangan pilpres yang bersifat massif, sistematis, terstruktur, di social media secara bersamaan juga mengemuka berita heboh tentang Data Pilpres di provinsi Papua.

DATA PILPRES PAPUA (Lihat gambar atas):

- Jumlah penduduk Papua Tahun 2014: 3.091.047
- Jumlah pemilih DPT: 3.270.840 (atau 105% dari jumlah penduduk???)
- Jumlah pengguna Hak Pilih: 2.833.245 atau 92% dari jumlah penduduk.


Ada info juga dari akun @addeLeandro yang menyatakan: di Kabupaten Puncak (provinsi Papua) Jokowi menang 215.000 suara, Prabowo 0 suara. Padahal jumlah penduduk Kabupaten Puncak cuma 93.000an (cek Data Penduduk Kab. Puncakhttp://www.puncakkab.go.id/page/17/Kependudukan.htm)


KALAU DATA INI BENAR, SUNGGUH PILPRES 2014 CACAT HUKUM. 

[pkspiyungan]


posted by @Adimin

Anis Matta Dukung Keputusan Prabowo

Anis Matta Dukung Keputusan Prabowo

Jakarta - Presiden PKS Anis Matta menegaskan partainya tetap sejalan dengan Koalisi Merah Putih, pascakeputusan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses pilpres 2014.

"Ya, betul, (PKS tetap sejalan dengan Prabowo dan Koalisi Merah Putih)," kata Anis Matta di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7).

Anis mengatakan keputusan Prabowo menarik diri dari proses pilpres, merupakan keputusan bersama dengan koalisi Merah Putih, karena fakta-fakta kecurangan dinilai terjadi dengan masif dan ada pemihakan dari penyelenggara pemilu dalam proses pilpres.

"Banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan karena itu kita menarik diri," kata Anis.

Anis menyebut bahwa keputusan menarik diri dari proses pilpres merupakan langkah politik yang ditempuh Prabowo bersama koalisi merah putih.

"Sekarang permasalahannya kita memilih jalan politik karena kita menganggap bahwa ini masalahnya bukan masalah hukum saja tapi ini kepercayaan. Kami tidak percaya kepada kejujuran dan keadilan para penyelenggara," ujar dia.

Pada hari Selasa, Prabowo Subianto menyatakan dirinya bersama Hatta Rajasa menarik diri dari proses Pilpres 2014, karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa (22/7) siang.

Prabowo menegaskan dirinya dan Hatta Rajasa tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan.

"Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang," kata Prabowo.

Namun pernyataan Prabowo yang tertulis di sebuah kertas dan dibacakannya sendiri itu, hanya ditandatangani oleh Prabowo sendiri, tanpa ditandatangani oleh Hatta Rajasa.

Sejumlah wartawan menerima informasi bahwa Hatta menggelar konferensi pers terpisah di DPP PAN, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa petang. Namun ketika disambangi di DPP PAN terdapat pengumuman bahwa acara konferensi pers Hatta ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. [beritasatu/pkspiyungan]

posted by @Adimin

Inilah Sikap PKS Setelah Pernyataan Politik Prabowo

Jakarta (22/7) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan bahwa partainya akan tetap bersama koalisi Merah Putih meski calon presiden yang didukungnya telah menyatakan sikap politik terkait proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Hal ini dikatakannya di Rumah Polonia, sesaat setelah pembacaan pernyataan sikap politik Prabowo Subianto, Selasa (22/7).

"Betul! PKS akan tetap bersama dalam koalisi," katanya.

Anis mengatakan bahwa keputusan Prabowo dalam menyikapi proses rekapitulasi KPU merupakan keputusan bersama partai koalisi. "Ini keputusan bersama," ujar Anis.

Dia menjelaskan bahwa keputusan ini karena adanya kecurangan yang masif sementara KPU tidak merespon dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara.

"Fakta-fakta kecurangannya masif sekali dan banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan," tuturnya. 

Politisi kelahiran Bone ini menegaskan bahwa pernyataan yang diambil oleh pasangan Prabowo-Hatta merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

"Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah distrust, karena itu kita menarik diri," pungkasnya. [pks.or.id]

posted by @Adimin

#BREAKING Pernyataan Lengkap Prabowo Menolak Pilpres 2014

Jakarta (22/7) - Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto menyatakan pernyataan sikap politiknya terhadap proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dalam penetapan hasil pemilihan presiden, Selasa (22/7) di rumah Polonia, Jakarta.

Berikut pernyataan sikap Prabowo Subianto dari rumah Polonia Jakarta:

PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO

22 JULI 2014

Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.

Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih dan yang adil.

Kalu ada yang mencoblos puluhan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.

Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.

5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.

Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat.

Bagi setiap rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang. Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.

Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.

Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan apapun.

H. Prabowo Subianto

[pkspiyungan]


posted by @Adimin