Anis Usulkan Pembentukan Forum Komunikasi untuk Jembatani Kekuatan Umat Islam

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku sempat mengusulkan dibentuknya forum komunikasi untuk menjembatani kekuatan umat yang bergerak di bidang sosialpolitik.

Hal ini dikatakan Anis terkait dengan Kongres Umat Islam Indonesia VI yang berlangsung di Yogyakarta pada 8-11 Februari 2015 lalu.

"Saya sempat mengusulkan agar dibentuk forum komunikasi untuk menjembatani kekuatan umat yang bergerak di bidang sosial dan politik. Media sempat menyebutnya Majelis Syura', tapi apa pun namanya, yang penting ada semacam "clearing house" untuk menggodok agenda bersama," ungkap Anis melalui akun Twitter @anismatta, Ahad (15/2/2015).

Menurut Anis, perlu ada jembatan dan sekaligus mediasi bagi partai politik dan ormas Islam untuk memperjuangkan politik dan aspirasi umat Islam.

"Dengan demikian perjuangan partai-partai politik Islam yang ada di parlemen senafas dengan keinginan dari umat Islam," jelasnya.

Selain itu, kata Anis, pengkaderan kepemimpinan umat juga bisa makin terbuka, baik dari jalur akademis, pesantren, ormas dan parpol.

"Sinergi berbagai kekuatan ini yang memungkinkan peran politik umat Islam yang lebih kuat lagi," katanya.

"InsyaALLAH forum komunikasi bisa segera terwujud sehingga banyak agenda aksi yang bisa dijalankan. Untuk umat, untuk bangsa," pungkasnya.(*)


posted by @Adimin

Anis Matta: Islam di Nusantara Bukan Islam yang Berpikiran Sempit

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan Islam di Nusantara bukanlah Islam yang berpikiran sempit karena sudah sejak lama Islam di Nusantara telah menjadi bagian perkembangan peradaban Islam global. 

Hal ini dikatakan Anis terkait dengan pengukuhan  Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa oleh Sultan Turki pada tahun 1479 sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pidatonya pada saat Kongres Umat Islam di Yogyakarta 8-11 Februari yang lalu.

"Artinya, sejak lama Islam di nusantara menjadi bagian perkembangan peradaban Islam global. Islam nusantara bukanlah Islam yang berpikiran sempit," ujar Anis melalui akun Twitter @anismatta, Ahad (15/2/2015).

Menurut Anis, horison global ini menjadi modal umat Islam untuk berkontribusi, baik pada level negara-bangsa (Indonesia) maupun dunia.

Tak heran, lanjut Anis, jika umat Islam menjadi motor pergerakan perjuangan kemerdekaan dan berdirinya negara-bangsa Indonesia.

"Saya mendukung tujuan kongres ini sebagau konsolidasi agenda keislaman dan kebangsaan melalui penguatan di sektor ekonomi dan politik. Saya juga menggarisbawahi masalah pentingnya memperkuat identitias peradaban nusantara. Islam agama yang besar, agama peradaban," jelas Anis.

Menurut Anis, umat Islam di Indonesia perlu menguatkan agenda di tiga aspek yakni identitas, kepentingan dan kepemimpinan.

"Identitas, artinya umat Islam dapat mengekspresikan keislamannya dalam kerangka NKRI. Kita mengalami pergulatan yang keras mengenai Pancasila. Kini kita sampai pada konsensus," paparnya.

Anis menambahkan, relasi agama-negara dalam konteks NKRI telah sampai pada ekuilibrium baru.

"Kita bisa menggunakan asas Islam dalam negara Pancasila. Pancasila adalah panggung yabg terbuka bagi identitas yang berbeda-beda," beber Anis.

Aspek selanjutnya adalah kepentingan, artinya umat Islam harus mampu mengkristalkan dan menyuarakan kepentingannya dalam saluran politik formal.

"Konsolidasi dan komunikasi banyak pihak sangat penting. Saya berharap umat Islam tidak lagi menjadi kekuatan yang terserak di Indonesia, tetapi solid dan bersatu memperjuangkan kepentingannya," ungkap Anis.

Aspek yang terakhir adalah kepemimpinan, artinya umat Islam turut bicara dalam panggung kepemimpinan nasional, sebagai kelanjutan dari artikulasi identitas dan kepentingan.

"Indonesia harus melompat dari entitas politik menjadi entitas peradaban, dengan umat Islam sebagai kekuatan intinya," jelas Anis.

Dengan demikian, lanjut Anis, umat Islam di Indonesia, bersama dengan umat Islam di seluruh dunia, menghadirkan rahmatan lil alamin.

'Keadilan, perdamaian dan kesejahteraan akan tumbuh dari persemaian peradaban Islam. InsyaALLAH. Kobarkan semangat Indonesia!!," pungkasnya.(*)


posted by @Adimin

Fahri Hamzah Himbau Para Jomblo untuk Segera Menikah

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, menghimbau kepada para jomblo untuk segera menikah.

“Wahai para jomblo: menikahlah...dan tekuni keluargamu…rawat anak2mu…agar bangsamu menjadi kuat…,” tulis Fahri melalui akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Fahri, mencintai pasangan dan kemudian menjadi orang tua dari anak-anak adalah sesuatu yang indah. “Ada yang mengajakmu memperpanjang masa muda dengan tidak menikah..itu konyol dan childish…,” tegas Fahri yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri menilai, menikah adalah strategi kebudayaan Indonesia. Menikah, menurut Fahri, bukan saja menyerang kesendirian tapi menyerang materialisme sekuler. 

“Pilihlah pasanganmu dan cintailah ia dengan menikahinya lalu terima kelemahannya…Tidak menerima kelemahan pasangan adalah otoritarianisme yang kasat mata…Orang menganggap itu sederhana…padahal ini rahasia…,” ungkap Fahri.

Fahri mengatakan, ada pandangan bahwa seorang lelaki atau perempuan yang mempesona ketika lajang kadang langsung menjadi memuakkan setelah berpasangan. 

“Apa (ada) apa sebetulnya? Ada kesalahan memandang cinta..Cinta dari jauh nampak seperti birahi yang menempel pada keindahan ragawi..Padahal dari dekat cinta adalah pengertian untuk saling menerima apa adanya…maka ia kekal..Maka cinta juga memerlukan pikiran rasional…bukan nafsu irasional semata..,” sebut Fahri.

Bagi Fahri, menikah adalah pilihan orang rasional dan waras. “Saya tidak menuduh jomblo sebaliknya…Menikahlah kalian dan beranaklah yang banyak. Sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian besok di ahri Kiamat ( H.R. Al Bayhaqi),” papar Fahri dengan mengutip sebuah hadits Rasul Saw.(*/jpnn)


posted by @Adimin

PKS: Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Penting Bagi Masyarakat

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan sangat penting bagi masyarakat. Karena menurut Kharis dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan tersebut masyarakat akan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

"Problematika masyarakat saat ini adalah begitu mudahnya mereka memandang rendah bangsa sendiri terhadap bangsa lain. Dengan berbagai permasalahan bangsa ini, masyarakat acapkali malah seakan-akan merendahkan bangsa ini. Kalau kita memantau sosial media, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memperlakukan bangsa ini," ujar Kharis saat dengar pendapat dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rumah Makan Padang Embun Pagi Sukoharjo, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Kharis, memahami Indonesia secara utuh juga akan menghindarkan diri dari perilaku merendahkan bangsa sendiri. 

"Persepsi yang harus dibangun adalah Indonesia adalah rumah besar kita. Jika dalam perjalanan bangsa ini ada yang perlu diperbaiki, maka kita harus memperbaiki. Kita adalah bagian dari untuk memperbaiki bangsa ini. Kalau semua bersatu, negara ini akan kuat," tegasnya.

Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V ini mengatakan dengan memahami Empat Pilar Kebangsaan masyarakat akan lebih berdikari dan tidak selalu tergantung kepada pihak asing.

"Pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika bisa menjadi benteng bagi masyarakat dan kaum muda pada khususnya dari pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Ketergantungan kita terhadap asing masih kuat, dan harusnya dengan potensi yang ada di Indonesia harusnya kita bisa berdikari dan hal ini harus ditanamkan kepada masyarakat," papar Kharis.

Kharis berharap dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman akan pentingnya Empat Pilar kebangsaan makin membumi di Sukoharjo.

Sementara itu, salah seorang peserta sosialisasi dari Kecamatan Mojolaban, Sumarmo menyambut baik acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini. Menurutnya, pemahaman Empat Pilar Kebangsaan harus didukung dengan implementasi di lapangan.

"Ketika semua rakyat memahami dan menjalankan empat pilar, maka Indonesia pasti makmur dan damai. Dan juga masalah korupsi bisa teratasi," ujarnya.

Acara sosialisasi ini dihadiri 160 orang masyarakat Sukoharjo dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Muhammad Syamrodin. [pksnongsa]


posted by @Adimin

Pergaulan Bebas Bukan Identitas Bangsa Indonesia | by @JazuliJuwaini

 

1. Sy mengutuk keras beredarnya buku "Saatnya Aku Belajar Pacaran" yg kontennya ajaran dan ajakan seks bebas @malakmalakmal @FPKSDPRRI

2. Buku ini dan buku2 lain yg temanya serupa harusnya tdk boleh terbit dan beredar. Yg sdh beredar hrs ditarik, pelaku hrs ditindak tegas.

3. Secara sosiologis kultural segala bentuk pergaulan bebas apalagi yg mengarah pd seks bebas bukan identitas budaya dan karakter bngsa kita

4. Agama jelas melarang, demikian juga konstitusi dan hukum positif krn daya rusaknya luar biasa pd masa depan anak2 kita

5. Plis tolong stop prseberan budaya liberal pergaulan dan seks bebas yg antiagama, antinormabudaya, dan antipancasila khususnya pd anak2 kt

6. Kita sdh berkali2 mengingatkan bhw indonesia darurat pergaulan bebas..data2 hasil penelitian sangat menyedihkan cc @lediahanifa

7. Mereka anak2 kita, masa depan kita, jangan korbankan mrk. Org tua hrs waspada dan menjaga. Anak2 remaja hrs sadar diri.

8. Kita desak pemerintah serius ciptkan kebijakan kondusif utk bangun mentalitas remaja, cegah pergaulan bebas. Ini tgg jwb revolusi mental.

9. Kita desak penegak hukum proaktif dan tegas utk cegah dan tindak pihak2 yg sengaja merusak moral anak2 kita cc @aboebakar15

10. Kita ajak seluruh msyarakat, pendidik, lsm utk kampanye pergaulan sehat bukan pergaulan bebas

11. Kita himbau dg sangat orang tua & angg keluarga u bangun ketahanan kluarga,tnamkan pndidikn agama,moral,budaya sehat sjak di rumah..

12. Media juga tolong banget sajikan tontonan yg mendidik bukan menjerumuskan anak2 kita. Please..

13. Terakhir ini tanggung jawab kita semua. Fraksi PKS di DPR akan desak pemerintah dan pihak terkait utk sensitif dan aware dg masalah ini.

14. FPKS DPR jg telah usulkan inisiatif RUU ttg Ketahanan Keluarga. Mudah2an ikhtiar ini bisa bentengi anak2 kita dr bahaya pergaulan bebas.

15. Mengait ekonomi, pmerintah pusat-daerah hrs krjasama dan serius menciptakan lapangan kerja agr rakyat tdk cari nafkah lewat seks bebas.

16. Intinya kebijkan hrs komprehensif tuk atasi masalah serius ini. Ragam pendekatan hrs dilakukan: agama, ideologi, sosial budaya, ekonomi.

Tweet @JazuliJuwaini 

 

posted by @Adimin

Wakil Ketua DPRD Kota Padang menghadiri Musrembang

  

pkspadang : Dalam mensikapi perkembangan mutakhir dan dalam rangka menyambut dan melaksanakan program program yang sudah dijalankan pemko Padang, maka dalam beberapa waktu ini, sebagian kecamatan di lingkungan Kota Padang sudah melaksanakan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Padang Selatan sudah melaksanakan Musrembang yang dihadiri oleh perangkat Kecamatan beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD dari PKS, Drs. Muhidi, MM. yang juga Ketua DPD PKS Kota padang.

Dalam hal ini Drs. Muhidi, MM memberi arahan terkait Musrembang yaitu hendaknya program program kedepan diselaraskan dan disinergikan dengan program program dari pemko sehingga terjadi lompatan lompatan dan akselerasi pembangunan di lingkungan kota Padang.

Sementara selain Kecamatan Padang Selatan, kecamatan Koto Tangah juga mengadakan Musrembang yang dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Drs Muhidi, MM dan juga legislator Propinsi Sumatera Barat dari PKS sekaligus Ketua DPW Sumatera Barat Trinda Farhan, ST, MT. 

posted by @Adimin

Pemko Padang Larang Perayaan Hari Valentine

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengharamkan perayaan hari Valentine di ibukota Sumatera Barat.

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan hari Valentine bukanlah budaya orang timur. Ia menegaskan perayaan yang dikenal sebagai hari kasih sayang itu lebih banyak muatan negatifnya.

"Tidak ada yang namanya Valentine Day di Kota Padang. Hari kasih sayang dalam Islam adalah sepanjang waktu," ujar Mahyeldi di Padang, Sumatera Barat, Jumat (13/2).

Ia mengatakan, pelarangan perayaan hari Valentine akan dirapatkan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta ormas-ormas.

Ia menegaskan, jika ada pedagang yang menjual pernak-pernik Valentine akan dirazia, apalagi saat ini disinyalir beredar hadiah kondom.

"Ini sudah tidak benar dan tidak sesuai etika dan norma orang timur," tambah Mahyeldi.

republika

posted by @Adimin

Legislator PKS Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan Aset Negara

Jakarta (3/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) segera menyelesaikan permasalahan aset negara yang dikelola oleh Kementerian tersebut agar dapat meningkatkan pedapatan negara.

Menurut Saduddin, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU-PPKK) dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU-PPKGBK), sebesar Rp241 Milyar per tahun dinilai masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan potensinya yang terletak di pusat bisnis Jakarta.

“Komisi II meminta Kemensekneg segera menyelesaikan permasalahan aset negara terutama aset yang dikelola oleh BLU-PPKK dan BLU-PPKGBK yang dinilai masih terlalu kecil memberikan kontribusinya dalam bentuk PNBP, “kata Saduddin, yang disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) komisi II DPR RI dengan Kemensekneg di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/2).

Apalagi, lanjut politisi PKS ini, Direktur BLU PPKGBK menjelaskan bahwa aset Negara yang terletak di kawasan GBK seluas 271 hektar, dimana 94,85 hektar atau 35% dari luas lahan yang ada, dikerjasamakan dengan pihak lain melalui system Build Operation Transfer (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO). Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 1989 dan point-point perjanjian dalam kerjasama tersebut bersifat mengikat sehingga sulit dilakukan perubahan. Upaya renegosiasi sudah dilakukan, tetapi tidak semuanya mengindahkan.

Permasalahan lainnya adalah sekitar 27 hektar atau 10,3% lahan GBK dimiliki masyarakat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Saya meminta Komisi II untuk mengagendakan secara khusus pembahasan permasalahan aset-aset Negara. Kita bedah semuanya supaya lebih transparan dan akuntabel," papar legislator PKS daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta ini. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Gubernur Irwan Resmikan Rumah Gadang Baru Nagari Sumpur

BATIPUAH SELATAN (2/2) – Pemerintah Provinsi bersama jajaran lembaga dan aktivis Sumatera Barat membangun kembali Rumah Gadang yang terbakar pada musibah tanggal 26 Mei 2013 di Nagari Sumpur. Peristiwa kebakaran tersebut telah menghanguskan 5 dari 68 Rumah Gadang.

“Nagari Sumpur sebentar lagi akan dinobatkan sebagai kawasan pusaka, dimana disini terdapat banyak Rumah Gadang yang telah berumur lebih dari 100 tahun,” demikian kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat datang ke Nagari Sumpur untuk meresmikan Rumah Gadang pertama milik keluarga Etek Nuraini, Ahad (1/2).

Irwan juga memberikan apresiasi kepada seluruh aktivis terkait pembangunan kembali Rumah Gadang yang merupakan rumah adat Sumatera Barat.

“Kami sangat mengapresiasi saudara-saudara kami, Sahabat Sumpur, yang begitu peduli terhadap pelestarian pusaka di Sumatera Barat melalui upaya konservasi Rumah Gadang di Nagari Sumpur ini. Oleh karena itu, kami berharap agar gerakan ini dapat berkesinambungan sehingga akan membuat lebih lestari pusaka di Sumatera Barat dan makin menguatkan kebanggaan Urang Minang,” pesan Irwan.

Sementara itu, Ketua Forum Kampuang Minang Nagari Sumpur, Kamrita mengungkapkan rasa syukurnya atas kepedulian masyarakat, terutama para perantau, terhadap kelestarian pusaka adat di daerahnya.

“Kami sangat senang para perantau yang bergabung dalam IKES sangat peduli terhadap kemajuan kampong halamannya. Apresiasi ini kami sampaikan secara mendalam mengingat semua pemangku kepentingan hadir, baik itu donatur, pemerintah, badan/lembaga yang mengurus pelestarian budaya, lembaga nirlaba, para datuk dan ninik mamak, serta masyarakat Sumpur semuanya,” ujar Kamrita.

Kamrita juga menjelaskan bahwa Upacara Naik Atap yang diresmikan oleh Gubernur Irwan merupakan langkah awal untuk mewujudkan Nagari Sumpur sebagai kawasan pusaka.

“Upacara Naik Atap sebagai kelanjutan Batagak Tonggak Tuo ini baru merupakan langkah awal untuk mewujudkan tiga cita-cita besar kami yaitu mewujudkan Sumpur sebagai kawasan pusaka, mengonservasi Rumah Gadang lainnya yang terabakar, serta merevitalisasi Rumah-Rumah Gadang lainnya. Sehingga hal ini dapat menjadikan Sumpur sebagai daerah tujuan wisata, tidak hanya domestik, namun juga dunia,” tambahnya.

Pembangunan kembali Rumah Gadang yang terbakar pada tahun 2013 di Nagari Sumpur dimotori oleh Pusat Studi Konservasi Arsitektur (PUSAKA) Universitas Bung Hatta (UBH). Pembangunan tersebut juga didukung oleh Tirto Utomo Foundation, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Rumah Asuh, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Tanah Datar, Forum Kampuang Minang Nagari Sumpur, dan Ikatan Keluarga Sumpur.

Pembangunan kembali Rumah Gadang melalui proses adat yang bernama Batagak Tonggak Tuo. Selain Gubernur Irwan, acara peresmian Rumah Gadang juga dihadiri oleh Tirto Utomo, Ketua PUSAKA UBH Eko Alvares Z., Bupati Tanah Datar, seluruh datuak dan niniak mamak Nagari Sumpur, serta mahasiswa UBH. [Pemprov Sumatera Barat]

posted by @Adimin

Raker Fraksi PKS Bahas Beragam Isu Aktual

 

Jakarta (31/1) – Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Raker yang juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan pers usai Raker menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.

Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.

“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” terang Jazuli.

Selain membahas program kerja ke depa, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.

FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.

“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.

Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah.

“Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjut dia.

Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni; terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.

Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.[pks.or.id]


posted by @Adimin

Rumuskan Penguatan Peran DPD, MPR Rencanakan Kunjungi Kampus

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf (kiri) saat menjadi moderator dalam diskusi Raker Fraksi PKS ke-3 bersama Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan) di Hotel Bidakara, Jumat (30/1). Foto: Gilang Ramadhan.

JAKARTA (31/1) - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas substansi penguatan peran DPD melalui amandemen UUD NKRI 1945.

Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).

"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.

Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]

 
posted by @Adimin