Mahyeldi: Jika Ingin Cimpago Bersih, Jangan Buang Limbah ke Drainase

PADANG - Sampah yang kerap merusak pemandangan di permukaan Danau Cimpago, Purus ternyata juga menjadi keluhan warga setempat. Disamping menyebabkan air danau buatan tersebut berair hitam pekat juga menimbulkan bau yang tak sedap.

"Ini memang perlu penanganan segera. Sebab danau buatan ini bukan untuk penampung limbah melainkan penampung air hujan dan hilir dari drainase yang ada di kawasan Purus dan Olo,” kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat berdialog dengan warga usai shalat Jumat di Masjid Nurul Anhar, Purus, Kecamatan Padang Barat, Jumat (6/3).

Menurut Mahyeldi, Pemerintah Kota Padang telah melakukan pembersihan drainase melalui gerakan gotong royong yang dimotori Camat, Muspika dan anggota DPRD beberapa waktu lalu. Juga melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dikerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan drainase, serta pengangkutan sampah dan sedimen oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

"Jika masih ada sampah yang dibuang ke saluran air, apalagi membuang limbah, maka masyarakat harus diingatkan tentang dampak dari perbuatan tersebut," ujar Walikota Mahyeldi dalam kegiatan yang disebut Jumat Keliling ini. Dimana beberapa pimpinan SKPD, Camat dan Lurah juga turut hadir.

Ia menambahkan, terutama limbah dari Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Purus akan dicari alternatif pembuangannya, agar tidak langsung ke Danau Cimpago.

"Jika ingin Danau Cimpago bersih, jangan buang sampah ke drainase. Masyarakat harus bersama - sama menjaga kebersihannya," tukas Wako.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Muswendri Evites menyebutkan, selain melakukan pembersihan dan pengerukan drainase di kawasan Purus, dari Balai Sungai juga akan melakukan pembersihan danau tersebut agar dapat maksimal menampung air pasang dari laut.

"Dengan demikian air pasang tidak lagi menyebabkan banjir di pemukiman warga,” imbuhnya.

Untuk menunjang pariwisata, di sekitar kawasan Danau Cimpago akan dibuat pedistrian. "Nantinya pedistrian ini dapat dinikmati pengunjung pantai. Didukung pula dengan keberadaan Lapau Panjang Cimpago tempat pengunjung menikmati minuman dan makanan sambil melihat ke danau dan pemandangan pantai," ungkapnya.

Hal ini menjawab pertanyaan warga, Suardi (47) yang disampaikan dalam dialog tersebut.

”Kami ingin Pemerintah Kota Padang dapat mengatasi hal ini. Bagaimana Danau Cimpago ini bebas dari sampah agar airnya jernih sehingga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata,” kata Suardi. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Aleg PKS Bantah Maki Ahok Usai Rapat Mediasi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah memaki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok usai rapat mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri.

"Di pagi ini kita dikagetkan dg tuduhan yang keji & fitnah. Alhamdulillah lisan ini masih terjaga & tidak mengucapkan spt hal yang dituduhkan," ujar Arif melalui akun Twitter @Tubagus_Arif, Jumat (6/3/2015).

Arif juga menambahkan sebuah tautan video yang diunggah ke Youtube dan mengajak teman-temannya untuk menebak.

"Hehe...teman2 kita main tebak2an aja ya....coba cari baju yg saya pakai. sy kasih clue cek bagian akhir.https://t.co/fXCNSKj3FR," katanya.

Arif bersyukur teman-temannya banyak yang mempercayai bahwa memang bukan dia yang mengeluarkan kata-kata tidak sopan itu.

"Alhamdulillah, lebih banyak yang percaya saya tak keluarkan kata2 itu. Jaga hati, fokus ke substansi. Video dari angle manapun tak menemukan siapa sebenarnya yang mengucapkan kata2 itu, saat rapat mediasi kemarin," bebernya.

Arif juga mengajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta dan mulai membangun agar warga tak terabaikan.

"Sekali lagi jaga hati, fokus ke substansi tanpa fitnah sana-sini..Yuk Jum'atan," ujar Arif mengakhiri.

Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video klarifikasi tentang siapa yang memaki Ahok tersebut melalui tautan berikut ini http://youtu.be/MRb6H4140xs

(*)


posted by @Adimin

Fahri Protes Menlu Australia Terkait Usulan Barter Duo 'Bali Nine'

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes usulan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang ingin membarter dua terpidana mati Bali Nine dengan tiga warga Indonesia yang ditahan di negeri Kangguru tersebut.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa hukum Indonesia adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan dan tidak patut untuk dilakukan pertukaran tahanan.

"Apa kepentingan besar (berantas narkoba) di Indonesia saja, kepentingan paling besar apa? Kepentingan kita menunjukkan ke dunia, kita tidak main-main soal narkoba," tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dilansir okezone, Kamis (5/3/2015).

Fahri menambahkan, dunia harus mengetahui bahwa Indonesia sangat menentang peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Hukuman mati bagi bandar narkotika tidak bisa ditawar lagi, tujuanya agar memberikan efek jera.

"Kita ini negara yang ketat soal narkoba, ada banyak negara yang tidak ketat aturannya. Ini peringatan bahwa soal narkoba Indonesia tidak bisa main-main," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah Australia memang terus berusaha menyelamatkan nyawa terpidana mati duo ‘Bali Nine’, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Salah satu usaha terakhir mereka adalah dengan melakukan penukaran tahanan asal Indonesia ke Pemerintah Indonesia.

Saat ini terdapat tiga warga Indonesia yang ditahan di Negeri Kanguru terkait kasus narkoba. Mereka adalah adalah Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar.[*/pksnongsa]


posted by @Adimin

HNW Dukung Pembentukan Komnas Disabilitas Indonesia

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (Komnas DI). Komisi ini penting keberadaannya untuk membela dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dukungan tersebut disampaikan Hidayat saat mengunjungi Yayasan Mitra Netra di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan, Senin (4/3) sore.

Dalam kesempatan kunjungannya, Hidayat berdialog dengan para pengurus yayasan serta meninjau sarana dan prasarana yang dimiliki yayasan, yang telah banyak membantu, melatih, mendidik, serta merehabilitasi para tuna netra. Selain itu, yayasan yang didirikan oleh Bambang Basuki sejak tahun 1992 tersebut juga banyak menerbitkan buku-buku dengan tulisan Braile, termasuk Al Quran Braile.

Hidayat, yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa ia akan berusaha mengajak Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, bukan saja mendukung pembentukan Komas DI, tetapi juga memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas.

“Saya akan mengajak teman-teman di Komisi VIII DPR untuk mendukung pembentukan Komnas Disabiltas Indonesia, serta memperjuangkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, RUU Penyadang Disabilitas sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. “Semoga dalam masa sidang tahun ini pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dapat diselesaikan,” lanjut Hidayat.

Hidayat juga menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi kepada Yayasan Mitra Netra yang telah membantu memberdayakan para penyandang tuna netra di tanah air dengan berbagai aktivitasnya, meski dengan segala keterbatasannya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mitra Netra Bambang Basuki menyampaikan perlunya pemerintah turun tangan membantu pendanaan yayasan. Menurut Bambang, selama ini pendanaan untuk aktivitas yayasan banyak dibantu oleh negara-negara Uni Eropa, terutama Belanda. Namun sejak Eropa mengalami krisis dan Indonesia masuk dalam Kelompok Negara G-20, bantuan dana dari Uni Eropa praktis berhenti.

“Karena Eropa krisis, kemudian sebagai Negara G-20 kita tidak lagi masuk priotas negara yang harus dibantu, maka bantuan dana berhenti. Akibatnya kami terpaksa harus memberhentikan 13 orang instruktur yang selama ini menjadi andalan yayasan,” terang Bambang.

Karenanya Bambang berharap dengan posisinya saat ini Hidayat dapat menyampaikan kepada pemerintah agar memperhatikan yayasan-yayasan yang membantu memberdayakan penyandang disabilitas, termasuk Yayasan Mitra Netra.

Menanggapi hal ini, Hidayat berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah. Ia juga akan mengajak pihak-pihak lainnya di luar pemerintah untuk ikut membantu aktivitas yayasan yang mengurusi para penyandang disabilitas. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Mahfudz Siddiq: Jangan Jadikan Eksekusi Mati untuk Kampanye Popularitas

JAKARTA (4/3) - Pemerintah Australia harus bijak menyikapi eksekusi mati duo Bali Nine. Sebab ini murni soal penegakan hukum dalam kondisi peredaran narkoba yang sudah kritis di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I, Mahfud Siddiq, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 4/3).

"Jangan sampai di masa pemerintahan Perdana Menteri Tonny Abbott justru hubungan bilateral Australia-Indonesia menjadi rusak dan terputus karena sikap berlebihan dan tidak bijak," kata Mahfudz yang juga Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di saat yang sama, lanjut Mahfudz, pihak pemerintah Indonesia pun harus bijak dalam proses penegakan hukum tanpa harus demonstratif. 

"Yang penting kalem tapi tegas. Jauhkan pendekatan kampanye popularitas karena ini punya sensitivitas diplomatik," demikian Mahfudz. [http://www.rmol.co]

posted by @Adimin

Lagi, Wako Mahyeldi 'Gerilya' ke SKPD

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah kembali 'bergerilya' ke beberapa kantor - kantor SKPD melakukan inspeksi dadakan. Yang disasar kali ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kantornya bersebelahan di Jalan Samudera, Kamis (4/3).

Mahyeldi mendapati 22 orang pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengenakan atribut lengkap seperti pin KORPRI dan pin "Saya Anti Sogok". Diantaranya pun masih ada yang terlambat. Sedangkan di Dinas Pariwisata yang mendapat giliran disidak berikutnya, Walikota mengabsen seluruh pegawai. Hasilnya, kehadiran pegawai lengkap di dinas ini.

"Saya tidak ingin lagi melihat pegawai bermalas - malasan, apalagi pada jam dinas. Kita dituntut untuk serius dalam mengawal program - program yang sudah digulirkan," ujar Mahyeldi.

Wako menambahkan, terlebih saat ini Pemko Padang sedang mengunggulkan pariwisata sebagai primadona serta program kelautan dalam mempersiapkan diri untuk tuan rumah KTT Menlu negara - negara Indian Ocean Rim Association (IORA).

"Kembali saya tegaskan, tidak boleh terlambat, berlambat - lambat, memperlambat apalagi menghambat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Walikota Padang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asnel yang kemudian ditugaskan untuk memberikan stresing kepada pegawai yang terlambat dan tidak memakai atribut lengkap. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Fragmen Kehidupan, Dimana Kita Berhenti?

Oleh: Nandang Burhanudin

Fase-fase hidup kita selalu dihiasi fragmen. Ada yang keren beken. Ada yang busuk bak ayam tiren. Semua merenda sebuah cerita, apakah kita menjadi pemenang kehidupan atau pecundang.

Sebagai misal. Jika berbicara seputar Erdogan. Tak habis-habisnya terpapar keajaiban-keajaiban menakjubkan. Di tengah kehidupan yang penuh dusta dan angkara murka. Erdogan seolah menjadi oase harapan. Bahwa tak semua pemimpin dunia ini urakan.

Namun beda halnya dengan As-Sisi di Mesir atau Jokowi di Indonesia. Fragmen-fragmen kehidupan yang ditampilkan, selalu membuat sesak dada tak berkesudahan. As-Sisi melebihi malaikat maut. Datang mengancam siapapun yang berusaha unjuk tangan. Sedangkan Jokowi melebihi penyakit Aids. Membuat siapapapun dag-dig-dug berkepanjangan.

Dalam skala personal. Kita dihadapkan fenomena seorang LHI. Manusia terpidana 18 tahun, atas tuduhan penyuapan yang belum terjadi. Aroma hukuman berbau politis dan konspirasi. Namun Mahasuci Allah. Dalam penjara itulah, LHI menjadi manusia yang tengah dibersihkan, luar dalam.

Bandingkan dengan Abraham Samad. Ia sendiri yang blak-blakan membuka rekaman telpon LHI dengan wanita yang ternyata sah secara negara dan agama sebagai istrinya. Tapi tak lama kemudian, AS meraih predikat lebih mengenaskan. Sebagai penikmat wanita yang justru bukan istrinya.

Di titik ini saya memahami. Setiap dosa itu ada limit, ada batas maksimal. Boleh jadi, banyak yang mengira saya adalah orang baik atau orang shalih. Tapi pada dasarnya, Allah masih menutupi aib diri yang penuh borok dan bobrok ini. Pun di sisi lain, ada orang yang kita vonis sebagai manusia bejat dan jahat. Tapi ternyata, karena kejahatan dan kebejatannya itu, ia mengakrabkan diri dengan taubat.

Kawan! Tak ada kebahagiaan selain kita berada dalam gerbong perjuangan bersama Islam. Tidak pernah berhenti saat kita terhempas atau terjerumus dosa, sebesar apapun itu. Pun tidak pernah bangga dengan taat dan ibadah, sebesar apapun itu. Karena kita tak tahu, di halte mana tempat penghentian kita saat wafat. Kita hanya berusaha, agar Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah.

Mari berdoa, agar diri kita atau anak keturunan kita ada yang mirip dengan Erdogan atau Mursi di saat hidup atau seperti Syaikh Ahmad Yasin dari Palestina, Syaikh Hasan Al-Banna dari Mesir, Syaikh Omar Mokhtar dari Libya, Buya Hamka dan M. Natsir dari Indonesia saat wafat.

posted by @Adimin

Penambahan Wewenang Kepala Staf Kepresidenan Terlalu Berlebihan

BEKASI - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2015 tentang Kepala Staf Kepresidenan, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak terkecuali Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Luhut B Panjaitan mendukung komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepresidenan sesuai Perpres No. 190/2014 tentang Unit Kantor Presiden. Kini dengan Perpres yang baru, Kepala Staf Kepresidenan dapat ikut mengendalikan program prioritas.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menilai penambahan wewenang Kepala Staf Kepresidenan terlalu berlebihan dan bisa menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada di bawah lingkup kepresidenan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mengevaluasi Menteri adalah Presiden, atau bisa juga kewenangan tersebut didelegasikan kepada Wapres,” ungkap Saduddin saat ditemui di kediamannya, Bekasi, Rabu (4/3).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan apabila penambahan kewenangan tersebut tidak memungkinkan, maka Presiden dapat menugaskan Menteri Koordinator (Menko) atau Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) dan juga Sekretaris Kabinet (Sekkab) untuk bisa mengambil peran, sesuai UU Kementerian.

“Staf Kepresidenan tidak diatur dalam UU Kementerian, maka harusnya jangan mengambil alih wewenang lembaga yang sudah ada, tetapi seharusnya menjadi sub-ordinat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Saad itu menilai penambahan kewenangan merupakan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena peran lembaga yang ada menjadi tidak optimal. Terlebih lagi, kata Saad, hal tersebut menimbulkan kesan adanya politik akomodatif terhadap pihak-pihak yang dinilai sebagai Tim Sukses Presiden, untuk bisa memberikan akses yang lebih luas dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, kementerian atau lembaga setingkat kementerian di lingkungan Presiden terdiri dari Mensekneg, Sekkab, Staf Kepresidenan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP). [pks.or.id]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Peran Lembaga Adat Kota Padang Harus Ditingkatkan

PADANG – Keterlibatan peran Lembaga Adat dalam mewujudkan seluruh program disertai visi dan misi Kota Padang memang sangat diperlukan. Pasalnya, kota ini sedang gembar-gemburnya mewujudkan sebagai daerah yang bersih lingkungan dan bersih maksiat.

Sebagaimana, hal itu disampaikan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah sewaktu membuka kegiatan pelatihan penguatan pengurus lembaga adat di Kota Padang bertempat di Aula Asrama Haji Tabing Selasa (4/3). Pelatihan ini, diikuti, pengurus LKAAM Kota Padang,KAN se Kota Padang, Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang dan beberapa tokoh adat.

Walikota agamis ini berharap, peran lembaga adat semakin ditingkatkan, dengan kebersamaan berbagai upaya kemajuan pembangunan dan penyelesaian setiap masalah dapat dituntaskan dengan baik.

“Peran lembaga adat dalam mewujudkan Kota padang yang lebih baik memang sangat kita butuhkan. Untuk itu, menjadi fokus pemahaman dalam pelatihan ini,” terang walikota.

Menurut walikota, di samping itu, terkait persoalan pembebasan lahan juga menjadi agenda utama saat ini. Tanpa pertolongan lembaga adat tersebut tidak mungkin persoalan tanah ulayat, sengketa tanah dan pembebasan lahan bisa diselesaikan.

“Makanya, penguatan peran lembaga adat ini harus terus ditingkatkan. Sebab, Pemko sangat membutuhkan bantuan lembaga adat ini,” tuturnya.

Mahyeldi melanjutkan, lembaga adat di Kota Padang ini cukup berperan penting dalam menyokong pembangun di Kota Padang. Apalagi, Kota Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya sangat mengutamakan adatnya yang memakai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Sementara itu, Kabag Kesra Kota Padang Al Amin menjelaskan perhatian Pemko Padang terhadap kelestarian dan penguatan lembaga adat ini semakin meningkat. Hal ini terbukti anggaran untuk lembaga adat di tahun 2015 ini dikujurkan sebesar Rp 400 juta untuk lembaga adat di Kota Padang.

Disamping itu, berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat, memang penyelesaiannya tidak lepas dari peran lembaga adat.

“Semoga peran lembaga adat yang ada pada beberapa daerah di Kota Padang semakin ditingkatkan. Baik dalam di bidang pembangunan, keagamaan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Al Amin. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Legislator PKS Dorong Terus Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa

LABUHAN BATU (3/3) - Empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus disosialisasikan karena sudah menjadi bagian dari soko guru kehidupan berbangsa di negara ini. 

Demikian dikemukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis dalam seminar Sosialisasi Empat Pilar  Berbangsa dan Bernegara” di Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemarin (3/3). 

Dia mengatakan, DPR sebagai penjelmaan wakil rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilaifundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.

Karenanya, searah dengan tugas dan fungsinya itu, DPR akan terus melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. 

Iskan memaparkan, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. 

UUD 1945 yang telah diamandemen sampai empat kali, menurut dia, juga tidak perlu diperdebatkan karena mampu menyelesaikan persoalan politik dan kenegaraan  sesuai dengan kebutuhan. Begitu pun bentuk NKRI perlu dilestarikan karena terbukti sudah mampu mempersatukan berbagai etnik yang amat beragam dan wilayah yang begitu luas. 

"Sekarang bukan jamannya lagi mempertentangkan antara bentuk negara kesatuan dan negara federasi, karena itu perdebatan masa lalu,” pungkasnya. [www.rmol.co]

posted by @Adimin

Legislator PKS Sosialisasi 13 Program Berbasis Masyarakat

Padang (4/3) - Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hermanto, mulai mengisi masa reses sejak Ahad 1 Maret 2015. Hermanto berkunjung dan mengadakan berbagai kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan Sumbar I. Selain serap aspirasi, Hermanto juga menyosialisasikan 13 program berbasis masyarakat dengan rincian 10 program Kementerian Pertanian (Kementan) dan 3 program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hermanto memaparkan, program berbasis masyarakat dari Kementan yang meliputi traktor roda 2, pompa air, mesin pemanen padi, mesin giling padi, mesin perontok padi/kedelai, mesin pemipil jagung, LM3 P2HP, UPP0, PUAP dan Pengembangan Budidaya Ternak. Adapun program KKP, lanjut Hermanto, meliputi kegiatan pengolahan hasil perikanan, Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) perikanan budidaya dan PUMM perikanan tangkap.

"Program-program tersebut diadakan pemerintah dalam upaya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat guna mencapai target swasembada pangan dalam 3 tahun," papar Hermanto, di Padang, Selasa (4/3).

Selain itu, lanjutnya, melalui program-program tersebut diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. "Saya berharap kelompok masyarakat penerima manfaat bisa mengelola program dengan amanah sehingga bisa tumbuh berkembang ke level bisnis," ujar Hermanto.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan, bila berhasil berkembang ke level bisnis, maka diharapkan dapat merekrut tambahan tenaga kerja. "Ini berarti mengurangi 

pengangguran," pungkasnya.

Ket. Foto: Hermanto sedang melakukan pertemuan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ceno Pulai, kelurahan Koto Tuo Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Ahad (4/3).

[Humas PKS Sumbar]


posted by @Adimin