3 Alasan ASEAN Harus Pastikan Myanmar Laksanakan Kesepakatan Soal Rohingya

Meski hasil pertemuan belum menyentuh semua akar permasalahan, Indonesia mengapresiasi niat baik Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, harus mengawal dan memastikan kesepakatan itu terlaksana dengan baik sesuai cita-cita ASEAN.

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin menegaskan, setidaknya ada 3 alasan bagi ASEAN, terutama Indonesia harus mengawal Myanmar melaksanakan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingya. 

"ASEAN dan pemerintah Indonesia harus pastikan poin-poin kesepakatan itu dilaksanakan secara konsisten dan komitmen oleh Myanmar," ujar anggota komisi I DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Alasan pertama, kata Zainuddin, ASEAN sedang dalam tahap menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai akhir tahun ini. Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya dan politik. Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM, sambungnya, menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015. 

Alasan kedua, lanjut Zainuddin, karena hal itu merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

"Ketiga, ada Deklarasi HAM ASEAN dimana Myanmar termasuk yang menyatakan di dalamnya tahun 2009 lalu. Deklarasi ini berdasarkan pada ASEAN Charter dan Universal Declaration of Human Rights," jelas Zainuddin. 

Selain itu, menurut Zainuddin, kesepakatan penyelesaian masalah Rohingya belum menyentuh akar masalah Rohingya soal diskriminasi dan hak asasi manusia (HAM). 

"Akar masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya juga bukan human trafficking. Mereka tidak akan keluar dari negaranya jika tidak ada diskriminasi dan penindasan," tegas politisi PKS ini. 

Anggota DPR dapil DKI Jakarta ini menegaskan, jika Myanmar tidak konsisten dengan yang disepakati, ASEAN harus meninjau ulang keketuaan Myanmar di ASEAN.

"Sangat tidak pantas ketua ASEAN tersandera isu ini, padahal Ketua ASEAN bertanggung jawab terhadap stabilitas kawasan termasuk dalam isu HAM. Gilirkan saja kepada negara yang lain," tegasnya. 

Myanmar menyepakati empat poin saat Menlu RI Retno Marsudi melakukan kunjungan bilateral ke Nay Pyi Taw, Kamis (21/5). 

Pertemuan itu berlangung satu hari setelah pertemuan Tripartit antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Kuala Lumpur, Rabu (20/5). 

Menlu U Wunna Maung Lwin menyatakan Myanmar menyetujui empat poin. Pertama, Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam pencegahan terjadinya pergerakan arus imigran ilegal dari teritorinya. Kedua, Myanmar siap untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Ketiga, Myanmar segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para imigran ilegal di Aceh. Keempat, Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif. (*)

posted by @Adimin

Masyarakat Antusias Ikuti Program Keterampilan DPC PKS Nanggalo

Padang, (22/5) - Bidang Perempuan (bidpuan) Dewan Pimpinan cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo membuat program kreatif berbasis keterampilan untuk masyarakat. Program tersebut adalah mengolah koran bekas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. 

Pengurus Bidpuan DPC PKS Nanggalo, rusdawati, menjelaskan bahwa program keterampilan mengolah koran bekas ini mendapat sambutan yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut tampak saat bidpuan PKS melakukan pelatihan buat ibu-ibu dan remaja, ahad (17/5) lalu," terangnya.

"Ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, tak kurang dari 30 orang ikut serta. Dari pelatihan kemarin, peserta sudah menghasilkan kerajinan berupa tempat tisu dan pot bunga," lanjutnya.

“Harapan para peserta kegiatan ini harus tetap diadakan, bahkan pesera yang ikut kemarin menyatakan akan ingin ikut kembali dalam program keterampilan yang diadakan oleh bidpuan DPC," kata bu ida.

"Target bidpuan kedepan adanya rumah produksi dari hasil keterampilan ibu-ibu tersebut. Dengan adanya rumah tersebut bidpuan akan lebih mudah dalam mendistribusikan hasil barang kreatifitas ibu-ibu ke konsumen," tambahnya.

"Kegiatan bidpuan ini akan terus berlanjut setiap bulannya, tepatnya pada minggu kedua. Berbagai pelatihan keterampilan akan kita berikan untuk masyarakat demi menunjang kebutuhan ekonomi keluarga," ia menuturkan. [humas]

posted by @Adimin

Statistik Kebahagiaan | oleh: Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat

Apakah masyarakat Sumatera Barat sudah bahagia? Nampaknya jawaban dari pertanyaan itulah yang ingin dicari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan SPTK (Survai Pengukuran Tingkat Kebahagiaan) di Sumatera barat tahun 2014. SPTK pertama kali dilakukan pada tahun 2013 dan yang kedua dilakukan pada tahun 2014. Menurut Kepala BPS Sumatera Barat Yaomin Tofri, MA data survai ini bersifat subjektif dan kualitatif, berfungsi untuk melengkapi data objektif dan kuantitatif yang telah dimiliki BPS.

Indeks kebahagiaan tersebut diukur berdasarkan 10 aspek kehidupan yang dianggap esensial, meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan dan 10) kondisi keamanan.

Rentang angka untuk menilai indeks kebahagiaan yang disediakan antara 0 sampai 100. Makin tinggi angka yang diperoleh, diprediksi (dalam survai ini) menunjukkan makin tinggi tingkat kebahagiaan atau kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil survai tahun SPTK tahun 2014 di Sumatera Barat diperoleh angka rata-rata 66,79 persen dari 10 aspek kehidupan yang disurvai. Dari 10 aspek kehidupan yang disurvai, angka tertinggi diperolehdari aspek keharmonisan keluarga yaitu sebesar 78,87 persen. Tingkat kepuasan terendah terdapat pada aspek pendidikan, yaitu 57,04 persen.

Lalu apakah data tersebut sudah bisa memvonis bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak bahagia? Apakah juga data tersebut telah membuktikan bahwa Sumatera Barat belum maju dan tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain?

Dengan tegas jawabannya adalah tidak. Data tersebut baru berupa data mentah, aspek yang diukur dan jawaban yang diberikan responden bersifat subjektif kualitatif. Ada orang dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan sudah bahagia, tapi ada juga orang yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta per bulan masih belum bahagia, jadi sifatnya relatif, subjektif dan kualitatif, tidak bisa diranking, tidak bisa dibanding-bandingkan. Juga masih banyak parameter lain yang perlu diukur dan banyak faktor pembeda untuk memvonis apakah penduduk suatu daerah bahagia atau tidak.

Di suatu daerah atau kelompok tertentu misalnya, dengan makan dua kali sehari, menggunakan lauk berupa kerupuk, kecap dan cabe rawit, menyatakan sudah cukup bahagia. Tapi di Sumatera Barat kalau belum makan tiga kali sehari, dengan lauk dendeng balado, rendang, goreng ayam, gulai ayam, atau gulai ikan, mereka merasa belum puas dan bahagia.

Begitu juga di kalangan pedagang atau pengusaha di Sumatera Barat, hal ini jamak terjadi dan merupakan percakapan sehari-hari. jika keuntungannya turun dari biasanya mereka akan mengatakan bahwa usaha mereka merugi. Itu bukan berarti saldonya minus, tapi mereka rugi karena keuntungan bulan ini lebih kecil dibandingkan bulan lalu. Letak ruginya di situ.

Di aspek pendidikan apalagi. Masyarakat Sumatera Barat pasti mengatakan belum puas tentang pendidikan yang dijalani keluarganya, meskipun banyak diantara keluarga mereka yang telah mencapai titel sarjana. Mereka belum puas karena impian mereka adalah mencapai gelar pasca sarjana, S2 atau S3. Masyarakat Sumatera Barat dari dulu memang telah mengutamakan pendidikan. Ada satu desa di Sumatera Barat memiliki 30 orang profesor. Tentu saja hal ini tidak bisa dibandingkan dengan desa lain.

Jadi rendahnya kepuasan terhadap pendidikan bukan karena rendahnya kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Kualitas pendidikan di Sumatera Barat sudah cukup baik. Baiknya kualitas pendidikan di Sumatera Barat terindikasi dari banyaknya jumlah banyak lulusan SLTA di Sumatera Barat yang diterima setiap tahunnya di perguruan tinggi negeri favorit seperti UI, ITB, IPB, UGM dan sebagainya.

Mereka yang diterima melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan ikatan dinas seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Telkom dan yang sejenisnya juga banyak berasal dari Sumatera Barat. Masyarakat dari dari daerah lain juga cukup banyak jumlahnya yang menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan.

Lalu apakah data statistik tersebut keliru dan harus diabaikan? Tentu saja tidak. Sebagai acuan, pedoman untuk mengambil kebijakan dan menyusun program, data statistik tersebut justru sangat penting dan sangat diperlukan. Namun, tentu saja data tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja dan langsung dipakai sebagai alat untuk memvonis buruk atau baik, gagal atau sukses, maju atau tidak suatu daerah. Data tersebut masih bersifat data dasar atau data mentah yang perlu dipertajam dan diperdalam lagi sehingga masalah yang dianalisa menjadi lebih spesifik dan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Sekali lagi menurut Kepala BPS Sumbar data tersebut juga tidak bisa diranking atau dibanding-bandingkan untuk mengukur maju atau tidaknya suatu daerah. Indeks kebahagiaan warga Sumatera Barat tidak bisa dibandingkan dengan penduduk Jakarta atau Kalimantan misalnya. Masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda dan persepsi masyarakat tentang bahagia dan puas sangat berbeda. Parameter yang diukur bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jika ditanya manakah yang lebih padat penduduk Jakarta dibandingkan di Sumatera Barat atau Kalimantan, maka jawabannya bisa dipastikan dengan data statistik yang bersitaf kuantitatif. Tapi kalau ditanya manakah yang lebih bahagia penduduk Jakarta dibandingkan Sumbar atau Kalimantan? Maka jawabannya adalah relatif dan penilaiannya bersifat kualitatif.

Rasa selalu tidak puas menurut saya adalah karakter masyarakat Sumatera Barat. Namun menurut saya hal ini merupakan karakter yang baik, saya mengistilahkannya sebagai energi positif masyarakat Minang. Rasa tidak puas itu menyebabkan masyarakat Minang selalu ingin lebih maju dan lebih maju lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Energi positif inilah yang dari dulu hingga kini membuat banyak bermunculan tokoh-tokoh baik politik maupun ekonomi dari masyarakat etnik Minang.

Jadi jika dalam dalam survai diajukan pertanyaan apakah penghasilan anda sudah memadai dan sudah puas dengan penghasilan anda saat ini, pasti jawabannya untuk masyarakat Minang adalah belum memadai dan belum puas. Tapi kalau kita lihat asset yang dia miliki dan ditaksir berapa jumlah penghasilannya, pastilah berbeda kesimpulan yang diperoleh antara cara survai yang pertama dengan cara ke dua. [irwan-prayitno.com]

posted by @Adimin

Kebangkitan Nasional, Kokohkan Ketahanan Keluarga

JAKARTA (21/5) – Hari Kebangkitan Nasional 2015 harus dimaknai sebagai langkah positif untuk membangkitkan kembali ketahanan keluarga-keluarga Indonesia. Oleh karena dari keluarga yang memiliki ketahanan mumpuni, pemimpin serta generasi berkapasitas dan berkomitmen tinggi akan lahir. Mereka siap berkontribusi mewujudkan kemajuan bangsa. Ketua Bidang Perempuan (Bidpuan) DPP PKS, Anis Byarwati menyatakan hal ini di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (21/5).

“Saat ini kita menyaksikan kondisi yang cukup memprihatikan. Komitmen masyarakat terhadap rasa kebangsaaan Indonesia mulai memudar. Karakter ketimuran yang kita miliki, seperti sopan-santun, keramahan, kejujuran, sikap amanah menjalankan berbagai peran kehidupan, dan rasa tolong-menolong semakin melemah dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh masyarakat pun sangat kurang memberikan teladan baik dalam pembangunan karakter bangsa. Inilah yang harus kita perbaiki dan kita sosialisasikan agar masyarakat juga mau bergerak memperbaiki kondisi ini,” kata Anis.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi tersebut menjelaskan perbaikan karakter kebangsaan harus dimulai dari keluarga. Bagaimanapun, katanya, keluarga ialah pembentuk batu bata bangunan masyarakat. Jika ketahanan keluarga (family resilience) suatu bangsa kokoh, maka dipastikan ketahanan masyarakat (social resilience) juga akan kuat.

“Sejarah telah mengajari kita bahwa kemenangan pendahulu atas penjajah Belanda dimulai dari pendidikan karakter oleh para ibu dan ayah dari pejuang kemerdekaan sejak mereka kecil. Ketika mereka dewasa dan membentuk keluarga, mereka memiliki istri atau suami yang juga berkomitmen pada ketahanan keluarga sehingga harmonis. Hal ini menjadi sumber pengobar semangat mereka untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga tetes darah penghabisan, hingga lahir semboyan Merdeka atau Mati,” jelas Anis.

Bidang Perempuan DPP PKS, lanjut Anis, tanpa henti melakukan berbagai upaya mengokohkan keluarga Indonesia. Mulai dari road show sosialisasi tentang keluarga berkualitas ke berbagai wilayah dan provinsi, sampai melakukan berbagai aktivitas yang mendukung terbangunnya keluarga berkualitas melalui wadah Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Lembaga tersebut telah berdiri di seluruh Nusantara.

“Mari kita kembalikan diri kita untuk berkhidmat pada keluarga. Para ibu, ayah, anak-anak, semua harus berperan menjadikan keluarga sebagai tempat terindah, tempat ternyaman, dan tempat kembali yang paling menyenangkan setelah penat beraktivitas. Tanpa keluarga yang kokoh dan harmonis, mustahil setiap insan di negeri ini akan bisa memberikan dampak positif atas segala aktivitasnya untuk kebaikan negeri. Mari bangkitkan negeri kita! Bersama keluarga berkualitas, kita bisa mewujudkan Bangsa Indonesia yang maju,” pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

DPC PKS Nanggalo Luncurkan Program Beras Murah

PADANG (21/5) – Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo meluncurkan Program Beras Murah untuk warga kurang mampu. Pengurus Bidpuan PKS Nanggalo, Rusdawati menyampaikan hal ini di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/5).

Rusdawati memaparkan Program Beras Murah sudah berjalan tiga kali. Setiap hari para kader di Nanggalo diminta menyisihkan satu genggam beras yang akan dimasak per hari. Beras-beras tersebut dikumpulkan setiap akhir bulan.

“Ahad (17/5) lalu Bidpuan PKS Nanggalo kembali menyalurkan hasil dari beras yang dikumpulkan kepada warga kurang mampu. Beras sebanyak 250 kilogram berhasil dikumpulkan oleh Kader PKS Nanggalo dan dijual murah kepada masyarakat,” katanya.

Setiap satu orang warga, lanjut Rusdawati, mendapat satu buah kupon. Dengan kupon tersebut, warga bisa membawa pulang beras sebanyak 3 kilogram dengan harga cukup murah, yakni sebesar Rp10.000. Sedangkan di pasaran harga beras bisa mencapai Rp40.000-50.000.

“Program Beras Murah ini akan tetap berlanjut setiap bulan. Kedepannya pengumpulan beras tidak hanya bersumber dari kader saja, PKS Nanggalo juga membuka peluang bagi yang ingin berinvestasi, yaitu bisa ikut dalam program kemasyarakatan ini,” pungkasnya.[humas]

posted by @Adimin

Resmikan Galeri Arsip Statis Kota Padang, Mahyeldi: Jadikan Sejarah Sebagai Spirit

PADANG – Sebagai ide kreatif dan inovasi bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang telah membuat Galeri Arsip Statis Kota Padang di salah satu ruangan kantornya di Jl. Jend. Sudirman No 1 Padang. Galeri yang berisikan arsip sepanjang sejarah perjalanan Kota Padang ini, diresmikan Walikota Padang, H Mahyeldi Ansharullah,SP pada Rabu (20/5).

Pada kesempatan itu, hadir Muspida Kota Padang, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs.Alwis, Asisten III Setdako Padang, Ir H Corri Saidan, M.Si, beberapa Kepala Kantor (Kakan) Arsip Kabupaten/Kota di Sumbar, beberapa Pimpinan SKPD dan Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang, Dra Sandra Imelda,H.M.Si.

Walikota Mahyeldi mengatakan, Galeri Arsip Statis Kota Padang ini memang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya para generasi muda di Kota Padang. Dimana, arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang wajib disimpan, dipelihara, diselamatkan serta dilestarikan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

“Masyarakat khususnya generasi muda di Kota Padang, memang harus mengetahui sejarah Kota Padang serta tokoh-tokoh penting yang berasal dari Kota Padang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Kota Padang. Untuk itu, dengan hadirnya Galeri Arsip Statis ini, diharapkan dapat menjadi fasilitas untuk kepentingan akses arsip statis bagi kepentingan umum. Sehingga, membuat untuk lebih memahami dan menghargai sejarah serta jasa para pejuang,”terang wako.

Kemudian, menurut wako, arsip erat kaitannya dengan sejarah dan sejarah bisa memberikan spirit ataupun semangat bagi kehidupan. Dengan membalik, melihat, kemudian membaca dokumen-dokumen sejarah, akan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat dengan launchingnya Galeri Arsip Statis Kota Padang yang juga merupakan pertama kalinya yang ada di Sumbar. Tadi saya melihat, di dalam ruangan galeri tersebut dipenuhi dengan berbagai kumpulan dokumentasi sejarah Kota Padang yang sangat tersusun lengkap. Untuk itu, semoga segala arsip dan fasilitasnya ini senantiasa dijaga dan dipelihara dengan baik. Karena sangat bermafaat bagi semua orang,” ujar wako.

Setelah itu, Kepala Kantor Arsip Perpustakaaan dan Dokumentasi Kota Padang, Sandra Imelda juga menyebutkan, maksud dibentuknya Galeri Arsip Statis ini adalah, sebagai pelaksanaan wewenang dan tupoksi Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang sebagai lembaga teknis daerah yang berkewajiban untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi para pengguna arsip ataupun kalangan umum.

“Dimana, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip, karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis retensinya, dipermanenkan diverivikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI.

"Jadi, peresmian galeri arsip statis ini ditujukan juga dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional ke 44 yang jatuh pada 18 Mei lalu. Untuk itu tema dalam peringatan tersebut, kita mengangkat tema arsip sebagai samudera pengetahuan titian masa depan, ” terang Sandra.

Sementara itu, tujuan dibukanya yaitu, sebagai pengelolaan dan pelestarian arsip dan statis. Kemudian, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program unggulan walikota dan wakil walikota di bidang pendidikan, dengan pengembangan kualitas SDM melalui eksplorasi sejarah.

“Dalam Galeri Arsip Statis Kota Padang ini, dipenuhi dokumentasi dari masa lampau hingga masa sekarang. Diantaranya ada berupa kumpulan foto-foto, peristiwa penting, tokoh-tokoh, keadaan masyarakat, objek wisata serta kondisi Kota Padang di masa lampau yang menjadi daya tarik masyarakat sejauh ini. jadi, bagi siapa saja yang ingin melihat sejarah atau arsip seputar Kota Padang silahkan datang ke sini,” tutupnya. [humas dan protokol kota padang] 

posted by @Adimin

Walikota Apresisasi DPRD Padang, "Menelurkan 31 Rekomendasi LPKJ 2014."

PADANG.-Setelah memparipurnakan secara internal penyampaian Pansus LKPJ Walikota 2014 Senin ( 18/5) kemaren. Anggota DPRD kota Padang Selasa ( 19/5) kembali melakukan rapat paripurna rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban( LKPJ) Walikota 2014.

Rapat yang pimpin Wakil ketua DPRD kota Asrizal juga hadiri Ketua DPRD Padang Erisman, Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra dan Wakil ketua DPRD Muhidi serta Walikota Padang Mahyeldi berjalan tertip.

Wakil Ketua DPRD kota Padang Wahyu Iramana Putra usai rapat paripurna mengatakan, mesti kepemimpinan Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi masih setahun berjalan LKPJ nya sudah kita terima.

Namun koreksi yang ada belum kita berikan tujuan agar Walikota tahu bahwa apa yang harus diperbaiki oleh SKPD yang ada.

‘’Yang menjadi temuan kami di DPRD selama ini adalah tidak adanya kordinasi SKPD –SKPD dengan legislatif, ‘’ujar Wahyu.

Dia juga menyayangkan rata- rata SKPD yang ada seperti Dinas Pasar Raya, Disperindagtamben, dinas Kelautan dan Kopereasi dan UKM,

semuanya menyentuh ekonomi , tetapi SKPD terkait itu tak menyentuh secara langsung kepeda usaha kecil menengah.

Menurut Wahyu lagi, rata- rata SKPD yang ada di dalam pencaipannya ternyata ternyata jago merealisasikan APBD yang ada, tapi mereka tidak terperensif mencari pendapatan lainnya,’’ padahal kita tahu kota Padang perlu PAD yang besar, ‘’ujar ketua DPD Golkar Padang.

Kita berharap dengan adanya 31 rekomendasi soal LKPJ Walikota 2014 kedepan hubungan antara Pemko dan Legislatif semakin harmonis serta menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.

‘’ DPRD berpungsi sebagai legislatif, pengawas dan bajeting akan mensukseskan 10 pokok program Walikota dan Wakil Walikota sebab, jika Pemko sukses berarti DPRD juga ikut sukses, ‘’kata Wahyu .

Terkait 31 rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2014, yang dimulai pelaporan pada 20 April lalu.

Walikota Padang Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada para anggota dewan. Pasalnya, pelaporan dalam pembahasan yang dibagi dalam empat kelompok panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan pembahasan bersama para SKPD serta dilakukan penyeimbang dengan kunjungan kerja ke beberapa daerah di luar Sumbar.

Dijelaskan Wako lagi,pelaporan ini pun berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

"Maka Pemko berusaha maksimal melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan sesuai ketentuannya," ungkap Mahyeldi.

‘’LKPJ ini juga memuat capaian RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan PP No 6 tahun 2008, terang Wako yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2014 lalu.

Kita menyadari bahwa, pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat masih dirasakan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemko mengharapkan masukan dari legislator untuk pembangunan ke arah lebih baik,

sehingga hal-hal yang telah dibahas dan terevaluasi tersebut hendaknya dapat memberi manfaat untuk masyarakat di masa akan datang.

Dengan laporan ini dapat menentukan arah kebijakan pembangunan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya, rekomendasi ini pun menjadi evaluasi kinerja Pemko oleh DPRD dan masyarakat.

Nantinya rekomendasi tersebut akan diteruskan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang .

‘’ Saya berharap seluruh komponen tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Padang dalam pelaksanaan pembangunan, ‘’ajak Kader PKS ini. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Makna Kebangkitan Nasional Lebih dari Sekedar Nostalgia

JAKARTA (20/5) - Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai secara konstruktif, jangan sekedar nostalgia, apalagi menghadirkan perilaku destruktif. Oleh karena, tanggal 20 Mei merupakan sebuah hari yang monumental dan fenomenal. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal ini di Ruang Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

“Kita bantu bangsa untuk memahami esensi dan merealisasikan tujuan-tujuan dari Kebangkitan Nasional. Hal ini sangat penting apabila masing-masing dari kita berdaya juang untuk berperilaku kritis serta menghadirkan solusi konstruktif. Inilah bagian terpenting yang perlu dikomunikasikan melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional,” kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, saat ini konflik banyak bermunculan di berbagai bidang, mulai di dalam partai politik, antarwarga, hingga antarprofesi. Konflik-konflik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebangkitan nasional serta Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

“Segala upaya memecah belah bangsa melalui jalur hukum, politik, antarpartai, maupun kekuatan publik, bertentangan dengan prinsip kebangkitan nasional. Upaya negatif ini harus dihindari, karena kebangkitan nasional hanya akan sukses ketika bangsa betul-betul bersatu dalam cinta, demi menghadirkan Indonesia yang lebih baik,” jelasnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2000-2004 tersebut memaparkan saat ini partainya terus berusaha meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Salah satunya melalui pimpinan-pimpinan di lembaga formal, yaitu menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

“Di dalam Empat Pilar MPR terdapat Pancasila dan UUD NRI 1945. Di Pancasila ada prinsip Persatuan Indonesia, sedangkan di dalam UUD, ada prinsip tentang NKRI. Apabila kita terus mengawal dan memperjuangkan empat pilar, maka sesungguhnya kita sedang memberikan bingkai yang sangat kuat untuk menjaga bangsa ini tetap bersatu. Insya Allah produk-produk hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kesatuan Indonesia akan bisa kita koreksi,” paparnya.

Hidayat berharap melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2015, seluruh komponen bangsa menjaga keutuhan cinta terhadap Indonesia, serta tetap berorientasi mengedepankan politik yang menghadirkan ukhuwah(persaudaraan).

“Mari, kita bangkit hadirkan politik yang ta’awun (saling tolong menolong). Keberadaan kita di KMP (Koalisi Merah Putih) pun untuk memaksimalkan peran menghadirkan persatuan dan cinta Indonesia yang lebih kuat,” tutupnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Gilang Ramadhan/Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Sebagai Warga Dunia, Indonesia Harus Bersuara Lantang Soal Rohingya

Jakarta (19/5) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan Indonesia harus bersuara lantang terhadap persoalan Rohingya. Menurutnya, sebagai world citizen (warga dunia), Indonesia harus menggunakan konstitusinya yang mengamanatkan untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan melawan berbagai bentuk penjajahan.

"Oleh karenanya, wajar untuk bersuara lantang. Tidak seperti negara ASEAN lainnya yang membisu. Karena demokrasi di Indonesia juga lebih maju dari negara-negara ASEAN lainnya," ujar Muzzammil, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Bahkan, atas kejahatan warga dan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya, Muzzammil mendorong Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik. "Segera tarik dan tutup Kedutaan Besar RI di Myanmar, serta keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN," tegas Muzzammil.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS di MPR ini, prinsip non-intervensi piagam ASEAN bisa dinomorduakan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. "Sedih rasanya jika kita sebagai manusia beradab membiarkan tindakan-tindakan warga dan negara yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan," imbuhnya.

Lebih jauh Muzzammil memaparkan alasan yang menunjukkan tindakan warga dan Pemerintah Myanmar telah menginjak-injak nilai kemanusiaan. "Berdasarkan pendapat Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, bahwa Pemerintah Myanmmar terlibat dalam kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya yang berlanjut dengan penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan," paparnya.

Lebih lanjut Muzzammil menambahkan dalam laporan Asian Human Rights Watch berjudul All You Can do is Pray, disampaikan bahwa pejabat Myanmar, Biksu, dan tokoh masyarakat setempat telah memimpin serta mendorong serangan terhadap wilayah muslim pada bulan Oktober 22 April 2013.

“Serangan itu bertujuan meneror dan mengusir secara paksa muslim Rohingya di Myanmar Barat," tambah Muzammil.

Dalam laporan setebal 155 halaman tersebut, masih kata Muzammil, juga disampaikan bahwa gerakan anti etnis muslim Rohingya telah menyebabkan pengungsian lebih dari 125 ribu muslim Rohingya dan muslim lainnya.

"Selain itu, disampaikan pula perihal Pemerintah Myanmar dan anggota kelompok Arakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan pembersihan etnis muslim Rohingya di Arakan sejak Juni 2012," pungkas mantan Anggota Komisi III yang membidangi HAM itu . [Humas Fraksi PKS DPR RI]

posted by @Adimin

Dakwah Kebaikan Yang Tak Pernah Putus

Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menghimpun kita dalam partai dakwah ini. Semoga dengan syukur kita semuanya menjadi berkah. Berkah berarti ada kebaikan baru yang bertambah.

Seperti dakwah, dakwah adalah kerja kebaikan yang tak pernah putus. Pahalanya terus mengalir, seperti sabda Rasulullah saw.

“Barang siapa menunjukkan kebaikan, ia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya.“ (HR. Muslim). 

Satu orang yang kita dakwahi, lalu dia berubah dan melakukan kebaikan, maka kebaikan yang ia lakukan juga akan sampai kepada kita tanpa mengurangi pahalanya, dan begitu seterusnya.

Maka ikhwan wa akhwat fillah, dakwah adalah nikmat Allah. Dikatakan nikmat karena dakwah merupakan sebaik-baik amal, karena ia memelihara nilai-nilai Islam dalam pribadi dan masyarakat.

Dan bagi orang-orang yang berdakwah, Allah SWT menjanjikan kedudukan dan pertolongan-Nya.

“Intansurullaha yansurkum wayusabbit aqdamakum.” (Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu).

Selanjutnya, setelah kita berdakwah dan terlibat bersama gerakan dakwah, yang dibutuhkan adalah konsistensi atau yang sering kita sebut dengan “Istiqomah”. 

Istiqomah ini susah, tantangannya susah, tapi pahalanya besar. Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” (QS. Fushilat: 30). 

Karenanya, mari kita berupaya agar tetap istiqomah. Kalau di awal- awal semangat, itu biasa. Tapi kalau udah berpuluh-puluh tahun tetap semangat, itu baru luar biasa. 

Mari kita berdo’a semoga Allah SWT menguatkan dan menjaga keistiqomahan kita di dalam partai dakwah ini. Wallahu’alam.

[kabarpks.com]

posted by @Adimin

Anis Matta: Indonesia Harus Pimpin ASEAN Tangani Krisis Rohingya

JAKARTA (18/5) – Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus memimpin dalam menangani krisis kemanusiaan Myanmar. Indonesia perlu menggalang solidaritas internasional untuk Rohingya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyampaikan hal ini melalui akun Twitternya @anismatta, Ahad (17/5) malam.

Anis mengatakan krisis Rohingya merupakan krisis kemanusiaan yang melintasi batas-batas negara. Hal ini dilatarbelakangi banyak warga Rohingya yang dibunuh, dianiaya, dan disingkirkan karena kondisi ras, etnis, agama, atau kepercayaan mereka. Penanganan krisis ini, kata Anis, memiliki tantangan tersendiri karena banyak dilema di dalamnya.

“Banyak dilema dalam krisis Rohingya. Ada dimensi sosial dan ekonomi di dalamnya. Memberi penghidupan bagi ratusan ribu orang tidak mudah,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI tahun 2009-2013 itu mengungkapkan sebelum peristiwa datangnya pengungsi Rohingya, Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman menangani pengungsi dari negara lain. Pada periode 1970-an hingga 1996 terdapat fenomena “Manusia Perahu”, yaitu ribuan warga Vietnam mengungsi ke Pulau Galang, dekat Batam, karena perang.

“Pada peristiwa ‘Manusia Perahu’, ada proses penampungan, edukasi, hingga re-settlement (pemukiman kembali) ke negara-negara yang bersedia menampung. Saat itu pemerintah membutuhkan effort (usaha) besar dan waktu yang lama untuk mengelola para pengungsi,” ungkapnya.  

 Namun, lanjut Anis, berbeda dengan fenomena “Manusia Perahu” Vietnam, saat ini Pemerintah Myanmar tidak sedang berperang. Krisis Rohingya terjadi akibat diskriminasi dan kekerasan SARA. Anis menyebut Pemerintah Myanmar menutup diri terhadap krisis Rohingya, terlihat dari penolakan mereka menghadiri pertemuan regional membahas hal tersebut di Thailand, akhir Mei 2015.

“Akhirnya, ini soal kemanusiaan. Terakhir yang menolong satu kelompok pengungsi hingga mendarat di Langsa, Aceh, adalah nelayan. ‘Orang Biasa’ tanpa pertimbangan politik macam-macam. Tentu kemampuan terbatas, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu,” ujar Anis mengapresiasi aksi warga terhadap kedatangan imigran Rohingya di Aceh awal Mei 2015.

Politisi asal Bone, Sulawesi Selatan itu mengingatkan krisis Rohingya dapat berkembang menjadi masalah keamanan regional. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harus berperan aktif menangani krisis tersebut. Tidak hanya tentang kemanusiaan, tetapi juga kepentingan menjadikan kawasan Indonesia kondusif dalam hal stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

“Krisis ini akan tumbuh berdimensi global karena kita tahu, krisis serupa juga terjadi di pesisir Eropa dengan gelombang pengungsi dari Afrika, khususnya Libya. Inilah ujian besar kita, yaitu krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Bebasnya arus manusia dalam globalisasi juga membawa konsekuensi ‘globalisasi pengungsi’. Semoga kita lulus dari ujian besar ini,” tutupnya.

Seperti diketahui, pada Senin (11/5), sekitar 600 pengungsi Rohingya memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Mereka terdampar di Aceh setelah kapal yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Sekitar 50 orang kini dirawat pemerintah Negeri Serambi Makkah karena kelaparan akut. [pks.id] 


posted by @Adimin