Kota Padang Raih Opini WTP

Kerja keras Pemerintah Kota Padang dalam pembenahan laporan keuangan dan aset akhirnya berbuah manis dengan mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar Betty Ratna Nuraeny kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah di Jalan Khatib Sulaeman, Selasa (26/5).

Menurut Betty, Laporan keuangan dan aset pemerintah Kota Padang tahun 2014 ada peningkatan dibandingkan 2013 lalu, sehingga memperoleh opini WTP.

“Opininya kami kasih WTP dengan paragraf penjelasan, lantaran masih ada yan perlu dijelaskan terkait aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan jembatan dan irigasi. Itu yang perlu dibenahi,” ujarnya.

“Kami harapkan Pemko Padang ke depannya terus mendapatkan WTP, tanpa catatan dan paragraf penjelasan,”ucapnya.

Menurut Betty lagi, sampai hari ini (Selasa, 26/5) baru dua yang mendapatkan WTP dari 9 daerah yang sudah menerima LHP di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemko Padang.

Sementara itu, Walikota Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dukungan dan dorongan yang telah diberikan tim BPK terhadap SKPD di Pemko Padang dalam melakukan pembenahan laporan keuangan dan aset ini.

“Semua itu menjadi motivasi. Kita menyikapinya serius. Bahkan tak jarang SKPD lembur hingga pagi untuk menyelesaikan laporan dengan baik,” kata Walikota.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman mengungkapkan, dengan perolehan WTP ini semakin nampak peningkatan kinerja SKPD, terutama dalam pelaporan dan pengunaan keuangan serta penataan aset.

“Kita berharap kinerja ini akan ditingkatkan sehingga opini WTP dapat dipertahankan,”ulasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Walikota Emzalmi, Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua DPRD Muhidi, Sekretaris Daerah Nasir Ahmad, Inspektur dan Asisten III Corri Saidan. [humas pemko]

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi Silaturahmi Dengan Jurnalis Anak Nagari

Padang, -- Wakil Walikota Padang H Emzalmi mengadakan silaturahmi dengan Anak Nagari Pauh Si XIV (Nagari Pauh IX dan Nagari Pauh V, red), Selasa (26/5/2015), bertempat di Balaikota Aia Pacah.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat ukhuwah antar sesama Anak Nagari dalam membangun Kota Padang. Sebab, mustahil pembangunan akan berjalan lancar di Kota Padang, tanpa adanya dukungan dan peran serta Anak Nagari, termasuk yang berprofesi sebagai jurnalis.

Pada kesempatan tersebut, Wawako Emzalmi mengatakan, dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Aia Pacah, maka secara otomatis daerah Pauh IX Kuranji, Pauh V, Nangggalo dan Koto Tangah akan berkembang dengan pesat. Apatah lagi pembangunan Kota Padang memang diarahkan ke daerah pinggiran.

"Salah satu pembangunan yang nyata adalah pelebaran jalan Bypass. Namun sampai saat ini masih terkendala oleh persoalan konsolidasi, terutama di daerah Pauh IX Kuranji. Padahal waktu kita tinggal enam lagi," ujarnya.

Pemko Padang, ujar Emzalmi lagi, juga akan membangun jalan baru yang melintasi kawasan Paug Si XIV, Nanggalo, dan Padang Utara. Misalnya dari Sudirman, terus ke Gunung Pangilun, Tabing Banda Gadang, Lubuk Lancing, Longkaran tembus ke Bypass. 

Dikatan Emzalmi.

Pemko Padang juga akan membangun infrastruktur jembatan, seperti Jembatan Gunung Nago yang baru. Di Bukik Napa juga akan dibangun Kampus Politekni Negeri Andalas (PNA). Pemko Padang telah membalas surat PNA yang menyatakan persetujuan pembangunan kampus di daerah tersebut.

"Jika pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, maka suatu daerah akan berkembang. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika akses jalan yang sudah ada, maka warga kita bisa bikin ruko," tegasnya.

Silaturahmi tersebut dihadari oleh Amrizal Rengganis (DetikNews), Eko Muhardi (SumbarOnline.com), Dasrul (Padangtv), Yoserizal (Singgalang), Novri Hendri dan Rusdi (Investigasi), Dasman Boy (Posmetro), dan Zamri Yahya (BentengSumbar.com). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua FKAN Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman. [humas pemko]

posted by @Adimin

Politisi PKS Dorong Terbentuknya Pansus Beras Plastik

JAKARTA (26/5) – Setelah ditemukan di Kabupaten Bekasi, beras plastik kembali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat, Ahad (24/5) lalu. Bahkan, satu keluarga mengalami keracunan akibat mengonsumsi beras plastik. Menyikapi hal itu, Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasluddin, mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tentang beredarnya beras plastik.

"Karena hal ini bukan hal sederhana yang dibayangkan orang. Ini kita dorong supaya hal tersebut menjadi kepedulian semua pihak, Komisi III dengan hukumnya, Komisi VI dengan perdagangannya, sehinga tidak hanya menjadi kepedulian Komisi IV," kata Andi Akmal, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (26/5).

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, seperti ada sebuah design besar yang berbahaya bagi ketahanan pangan.

"Secara ekonomi beras plastik ini harusnya lebih mahal dari beras biasa. Tapi di lapangan ternyata lebih murah. Oleh karena itu, saya kira kepentingannya bukan sekedar kepentingan bisnis, tapi juga ada kepentingan lain yang bisa merusak ketahanan pangan dan merusak kondisi ketenteraman masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya beras plastik. Pertama, lanjut Andi Akmal, bisa dikarenakan adanya mafia yang menginginkan agar Pemerintah melakukan impor beras. Kedua, adanya upaya-upaya politik untuk membuat kegaduhan, sehingga masalah-masalah besar dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak terangkat.

"Sehingga masyarakat disibukkan dengan isu-isu yang sengaja diciptakan," imbuhnya.

Lebih lanjut Andi Akmal mengemukakan, Komisi IV juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan masalah beras plastik. 

"Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut," pungkasnya.

[pks.id]

posted by @Adimin

Walikota Bersama Isteri Hibur Rakyat Kota Padang di Lomba Selaju Sampan

Padang, - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP bersama Isteri hibur rakyat Kota Padang dengan cara mendayung sampan di dayung, di saksikan ribuan penonton memadati bantaran di tepi sungai Batang Araw, di iringan tebukan tangan yang tak henti-hentinya, ini sebagai bukti sebuah kerinduan rakyat Kota Padang, tentang lomba Salaju Sampan Rang Palinggam yang fakum 12 tahun lamanya.

Kini lomba di gelar kembali atas keperkasaan para tua-tua salaju sampan Kota padang, di sambut baik Walikota Padang untuk dilaksanakan kembali acara tradisional Salaju Sampan tersebut karena lomba ini sudah di kenal di manca negara, akan di jadikan kalender tahunan.

Hal ini di sampaikan Walikota, usai menaiki Sampan bersama Isteri di anjungan garis finish, Kamis (23/5).

Walikota katakan kita harus melestarikan adat dan budaya serta tradisional rakyat kota padang yang hampir hilang seperti lomba salaju sampan rang palinggam, giling lado, pakaian kerudung dsb.

Di samping itu, daerah kita sangat indah dan cantik tentu sangat menarik di kunjungi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tentu semua tak terlepas dari promosi yang kita lancarkan nantinya, seperti elat lomba salaju sampan, tradisi Sebar Gula, Penca Silat akan kita bikin kalendernya.

Begitu juga dengan kesenian dan tradisi lainnya. sehingga orang yang datang kekota padang memiliki tujuan untuk cari hiburan dan menyenangkan, ujar Walikota. [tf/humas pemko]

posted by @Adimin

PKS: RAPBN 2016 Tidak Sensitif Kebutuhan Masyarakat

Jakarta (26/5) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Pemerintah melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.

"Kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan, akibat lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan tergerusnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga-harga," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada Rabu (20/5) lalu, tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

Fraksi PKS, lanjut Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini, menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan tersebut, ungkapnya, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.

"Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM ini melemahkan aggregate demandcukup serius," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.

"Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.

"Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reformasi agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin usai menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

[Humas Fraksi PKS DPR RI]


posted by @Adimin

“Islam Nusantara”: Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam? [1]

Islam tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri

BELAKANGAN ini makin ramai diskusi di media sosial dan forum-forum tentang term “Islam Nusantara”. Agus Sunyoto, Wakil Ketua PP Lesbumi NU, menjelaskan istilah ini.

“Definisi Islam Nusantara, menurut saya, adalah Islam yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara yang memiliki ciri khas tersendiri, yang kelihatan berbeda sama sekali dengan Islam yang mainstream dilakukan di Timur Tengah. Tetapi ada juga sambungan-sambungan dan kaitan-kaitan dari pengaruh Timur-Tengah”, kata Agus Sunyoto dalam wawancara di Majalah AULA Mei 2015.

Dari segi terminologi, istilah “Islam Nusantara” kurang tepat. Karena bisa membawa pada pengertian bahwa  Islam Nusantara merupakan bagian dari jenis-jenis Islam yang banyak. Kita harus menyatakan bahwa Islam itu satu dan tidak plural (banyak). Adapun yang nampak banyak, sebenarnya adalah ‘madzhab’, aliran pemikiran, pemeluk dan lain-lain.

Menyematkan sifat pada kata Islam perlu hati-hati.

Pengggunaan kata sifat yang ditempelkan kepada Islam, misalnya “Islam Jawa”, Islam Bali”, “Islam Arab”, “Islam China”, “Islam Pluralis” “Islam Sekular” dan lain-lain akan membuat kesan bahwa Islam itu plural.

Prof. Syed M. Naquib al-Attas, pakar sejarah Islam Melayu, menekankan pemakaian bahasa secara benar sehingga makna yang benar mengenai istilah dan konsep kunci yang termuat didalamnya tifak berubah atau dikacaukan.  Setiap terminologi kunci mengandungkan sebuah paradigma (Syed M Naquib al-Attas,Islam dan Sekularisme, hal. 198).

Karena itu, term ‘Islam’ tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri. Maka, seharusnya yang tepat adalah istilah “Muslim Nusantara” karena hakikatnya pemeluk Islam itu terdiri dari banyak bangsa dan suku, termasuk didalamnya Muslim yang ada di Nusantara ini. Atau lebih tepat menggunakan istilah “Islam di Nusantara”. Karena agama Islam telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara.

Kesan Islam itu plural dalam term “Islam Nusantara” merupakan bagian dari misi liberalisasi agama Islam. [Baca juga: “Islam Nusantara”, Makhluk Apakah Gerangan?]

Pemahaman bahwa Islam itu tidak satu tapi banyak merupakan proyek liberalisasi dengan mengusung ideologi relativisme dan pluralisme. Menggiring kepada sikap pembiaran terhadap model-model Islam yang lain yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Aroma relativisme dan permisivisme mendompleng dalam terminologi “Islam Nusantara” bisa disimak dalam pendapat Agus Sunyoto. Dia mengatakan: “Kalau dikumpulkan ya kelompok-kelompok dari aliran kepercayaan macam-macam itu sebetulnya yang mewarisi Islam Nusantara. Saya lama meneliti golongan kebatinan yang beraneka ragam. Karena mereka memiliki traidisi yang sama, tradisi kebudayaan dan keyakinan yang sama pula” (majalah AULA, Mei 2015 hal. 17).

Menurut pendapat tersebut, aliran kebatinan dan aliran-aliran kepercayaan — yang dipengaruhi animisme dan dinamisme — dimasukkan dalam rumpun model “Islam Nusantara” yang harus dirawat tidak boleh disalahkan.* (bersambung)

Oleh  A.Kholili Hasib

hidayatullah

posted by @Adimin

Mahyeldi: Inpres II Segera Dituntaskan, Pedagang Sepakat Tempati Lantai I

PADANG - Pedagang di Pasar Inpres II yang sebelumnya merasa tidak diakomodir Pemerintah Kota Padang, akhirnya sepakat untuk menempati lantai I yang terdiri dari 304 petak kios. Kesepakatan tersebut terwujud, ketika Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama SKPD terkait melakukan silaturahmi usai shalat Jumat di Masjid Kompleks Pasar Raya, Jumat (22/5) kemarin.

Menurut Walikota, lantai I Pasar Inpres II hanya jadi 304 petak kios, sedangkan jumlah kios pedagang sebelum gempa adalah 379, sehingga 75 sisanya harus memilih dari dua opsi. Bisa mengambil tempat di basement atau dibuatkan lokasi di bagian luar bangunan Inpres II.

"Setelah dihitung, jumlah yang bisa disediakan memang tidak memenuhi dari jumlah sebelumnya. Makanya kita kembalikan kepada pedagang, apakah mau menempati basement atau menempati tempat di luar bangunan," ujar Walikota.

Pada 2015 ini, lanjut Wako, Pasar Inpres II harus dituntaskan karena sudah dianggarkan dari APBD sebesar Rp 27 milyar. "Jika kita tidak segera menyepakati untuk jumlah yang ada, maka anggaran tersebut belum bisa kita gunakan," kata Mahyeldi.

Sedangkan untuk lantai II dan III dari Inpres II itu akan digunakan sebagai tempat parkir. Tapi jika sisa yang 75 bisa pindah di basement dan sebagian lagi dapat ditampung di lantai II bersama lokasi parkir.

"Jika Inpres II sudah kita tuntaskan maka Inpres IV juga segera dikerjakan. Saat ini sudah ada dana dar pusat sebesar Rp 7,5 miliar untuk pembangunannya," imbuh Mahyeldi.

Alhasil, dari pertemuan yang berlangsung akrab dalam masjid itu, akhirnya pedagang sepakat sisa yang 75 petak akan mereka rapatkan sesama pedagang. Pasalnya, dari jumlah 379 petak kios yang tercatat pasca gempa, 3 sampai 4 petak kios ada yang dimiliki oleh satu orang. Sehingga mereka rela mengurangi 'jatah' mereka itu agar semua bisa tertampung di lantai I.

Budi Syahrial selaku kuasa pedagang menyebut, sudah tidak ada masalah untuk lantai I Inpres II. "Hanya saja pedagang mengharapkan konsep bangunan dibuat lebih terbuka dengan tembok tidak perlu tinggi - tinggi sehingga suasananya lebih lepas.

Budi juga mengapresiasi Mahyeldi selaku Walikota Padang yang mau mendengarkan aspirasi pedagang." Beliau mau membuka komunikasi dengan kita sehingga permasalahan - permasalahan di Pasar Raya menjadi cair dan ada solusinya. Kita berharap di masa kepemimpinan beliau Pasar Raya tuntas semua," pungkasnya. [humas pemko]

posted by @Adimin

Pemko Padang Benahi Stadion Renang Teratai

PADANG - Pemerintah Kota Padang mulai membenahi stadion renang Teratai, Kompleks GOR H. Agus Salim. Dengan dukungan dana APBD sebesar Rp 5 milyar pembenahan ini diharapkan membuat stadion renang tersebut lebih representatif.

Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Stadion Teratai dipersiapkan untuk pesta olahraga, mulai dari Porkot, Porprov dan PON. Sehingga pembangunannya juga mengacu pada stadion yang memenuhi standar internasional, seperti di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

”Dilihat dari kondisi sekarang, beberapa fasilitasnya sudah memenuhi standar. Tinggal memperbaiki fisik berikut pagar stadion,” kata Mahyeldi saat meninjau Stadion Renang Teratai, Jumat (22/5).

Ia menambahkan, di arena Teratai ini selain sebagai lokasi pertandingan, juga dimanfaatkan sebagai pemusatan latihan olah raga renang atau untuk latihan bagi pemula.

"Seiring membenahi fisik bangunan dan melengkapi fasilitasnya, ke depan kita maksimalkan pengelolaannya,” kata Wako.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Suardi mengungkapkan, pengelolaan Stadion Renang Teratai tetap ditangani Pemko Padang. Sebab, ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Kita punya target PAD dari sini sebesar Rp 1,5 milyar. Hingga Mei ini tercapai 30 persen. Jika maksiml dikelola, tentunya target ini dapat dilampaui,” sebut Suardi.

Ia menambahkan, pendapatan ini selain berasal dari retribusi, juga dari sewa perkantoran yang terdapat di bangunan bagian depannya. [humas pemko]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Pemerintah Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Rohingya. Sebagaimana diketahui, meski baru bersifat fisik, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani para pengungsi dari wilayah Myanmar itu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih mengatakan sesuai Pasal 2-4 Konvensi Hak Anak Nomor 44 Tahun 1989, Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, serta Pasal 1 Butir 2 dan 15 UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, apabila ada anak yang terlantar, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan.

“Meskipun belum meratifikasi, sebagai warga dunia yang baik, kita harus menampung pengungsi, kebetulan Rohingya. Meskipun belum menjadi UU khusus, karena ada konvensi tingkat PBB, semestinya kita juga membantu mereka,” katanya saat ditemui di sela Temu Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah, Ahad (24/5) di Borobudur Ballroom Hotel Santika, Kota Semarang.

Lebih lanjut, Fikri menyampaikan bahwa pemerintah perlu menangani secara komprehensif para pengungsi Rohingya, karena ini adalah masalah kemanusiaan.

“Pemerintah juga harus melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk memenuhi hak dasar anak sesuai dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) Pasal 22 Butir 1 dan 2. Kemudian pemerintah juga perlu memenuhi semua hak dasar anak yang dijamin dalam CRC, terutama perlindungan anak terhadap kekerasaan, traumatik psikologis, dan keberlangsungan pendidikan,” paparnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia sebanyak 11.941 orang. Pengungsi yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 238 jiwa anak-anak.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih saat memberikan keterangan kepada pewarta usai Acara Silaturahmi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah di Semarang, Ahad (24/5).

[Humas PKS Jawa Tengah]


posted by @Adimin

3 Alasan ASEAN Harus Pastikan Myanmar Laksanakan Kesepakatan Soal Rohingya

Meski hasil pertemuan belum menyentuh semua akar permasalahan, Indonesia mengapresiasi niat baik Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, harus mengawal dan memastikan kesepakatan itu terlaksana dengan baik sesuai cita-cita ASEAN.

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin menegaskan, setidaknya ada 3 alasan bagi ASEAN, terutama Indonesia harus mengawal Myanmar melaksanakan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingya. 

"ASEAN dan pemerintah Indonesia harus pastikan poin-poin kesepakatan itu dilaksanakan secara konsisten dan komitmen oleh Myanmar," ujar anggota komisi I DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Alasan pertama, kata Zainuddin, ASEAN sedang dalam tahap menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai akhir tahun ini. Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya dan politik. Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM, sambungnya, menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015. 

Alasan kedua, lanjut Zainuddin, karena hal itu merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

"Ketiga, ada Deklarasi HAM ASEAN dimana Myanmar termasuk yang menyatakan di dalamnya tahun 2009 lalu. Deklarasi ini berdasarkan pada ASEAN Charter dan Universal Declaration of Human Rights," jelas Zainuddin. 

Selain itu, menurut Zainuddin, kesepakatan penyelesaian masalah Rohingya belum menyentuh akar masalah Rohingya soal diskriminasi dan hak asasi manusia (HAM). 

"Akar masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya juga bukan human trafficking. Mereka tidak akan keluar dari negaranya jika tidak ada diskriminasi dan penindasan," tegas politisi PKS ini. 

Anggota DPR dapil DKI Jakarta ini menegaskan, jika Myanmar tidak konsisten dengan yang disepakati, ASEAN harus meninjau ulang keketuaan Myanmar di ASEAN.

"Sangat tidak pantas ketua ASEAN tersandera isu ini, padahal Ketua ASEAN bertanggung jawab terhadap stabilitas kawasan termasuk dalam isu HAM. Gilirkan saja kepada negara yang lain," tegasnya. 

Myanmar menyepakati empat poin saat Menlu RI Retno Marsudi melakukan kunjungan bilateral ke Nay Pyi Taw, Kamis (21/5). 

Pertemuan itu berlangung satu hari setelah pertemuan Tripartit antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Kuala Lumpur, Rabu (20/5). 

Menlu U Wunna Maung Lwin menyatakan Myanmar menyetujui empat poin. Pertama, Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam pencegahan terjadinya pergerakan arus imigran ilegal dari teritorinya. Kedua, Myanmar siap untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Ketiga, Myanmar segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para imigran ilegal di Aceh. Keempat, Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif. (*)

posted by @Adimin

Masyarakat Antusias Ikuti Program Keterampilan DPC PKS Nanggalo

Padang, (22/5) - Bidang Perempuan (bidpuan) Dewan Pimpinan cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo membuat program kreatif berbasis keterampilan untuk masyarakat. Program tersebut adalah mengolah koran bekas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. 

Pengurus Bidpuan DPC PKS Nanggalo, rusdawati, menjelaskan bahwa program keterampilan mengolah koran bekas ini mendapat sambutan yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut tampak saat bidpuan PKS melakukan pelatihan buat ibu-ibu dan remaja, ahad (17/5) lalu," terangnya.

"Ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, tak kurang dari 30 orang ikut serta. Dari pelatihan kemarin, peserta sudah menghasilkan kerajinan berupa tempat tisu dan pot bunga," lanjutnya.

“Harapan para peserta kegiatan ini harus tetap diadakan, bahkan pesera yang ikut kemarin menyatakan akan ingin ikut kembali dalam program keterampilan yang diadakan oleh bidpuan DPC," kata bu ida.

"Target bidpuan kedepan adanya rumah produksi dari hasil keterampilan ibu-ibu tersebut. Dengan adanya rumah tersebut bidpuan akan lebih mudah dalam mendistribusikan hasil barang kreatifitas ibu-ibu ke konsumen," tambahnya.

"Kegiatan bidpuan ini akan terus berlanjut setiap bulannya, tepatnya pada minggu kedua. Berbagai pelatihan keterampilan akan kita berikan untuk masyarakat demi menunjang kebutuhan ekonomi keluarga," ia menuturkan. [humas]

posted by @Adimin