Fahri: Seluruh Dunia Sedang Memantau Perekonomian Indonesia

JAKARTA (4/8) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkomentar mengenai pelemahan Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Menurut Fahri, seluruh dunia sedang memantau perekonomian Indonesia.

"Bila rating turun maka Indonesia tidak terlalu baik untuk kegiatan ekonomi. Lalu pull out invetasi global. Ini kita khawatir," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Fahri meminta pemerintah menjelaskan kepada publik penyebab melemahnya kinerja perekonomian Indonesia. Ia menilai adanya keterkaitan dengan ketidakpastian hukum.

"Hukum dibiarkan menjadi sandiwara, itu menjadi sebab, semua proyek melambat," kata Politisi PKS itu.

Ia juga menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai ekspor Indonesia. Pasalnya, ekspor tersebut merupakan produk lama dan Sumber Daya Alam (SDA).

"Bukan karya manufaktur percepatan perekonomian yang diakibatkan kepercayaan pasar," katanya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin

Mahfudz Siddiq: Usut Orang Israel di Tolikara

JAKARTA (5/8) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan, kehadiran sejumlah orang yang berkewarganegaraan Israel dan munculnya simbol-simbol Israel di Tolikara bukanlah kebetulan sehingga hal tersebut harus diusut tuntas.

Motifnya pun, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bukan penyebaran agama karena Yahudi adalah agama eksklusif.

"Adanya orang yang berkewarganegaraan Israel di Papua dan munculnya simbol-simbol Israel seperti yang banyak tersebar di media sosial di Tolikara bukan kebetulan. Ini juga tidak ada hubungannya dengan penyebaran agama karena agama Yahudi sangat eksklusif," ujar Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Mahfud menengarai bahwa orang-orang Israel ini digunakan untuk menjalankan satu operasi politik di Papua secara keseluruhan. Untuk itu dia pun meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kehadiran mereka di Papua.

"Sangat mungkin ada pihak lain yang menggunakan orang-orang ini untuk menjalankan operasi politik di Papua," katanya.

Jadi, kata dia, bukan hanya Tolikara. Pemerintah melalui Polri, BIN, TNI, dan Kementerian Luar Negeri harus mengusut tuntas kehadiran orang berpaspor Israel itu.

Kasus Tolikara, menurut Mahfudz, bisa dilihat kecil kalau dipisahkan dari konteks Papua. Namun kasus ini juga bisa menjadi serius jika ditempatkan dalam konteks Papua, khususnya gerakan separatisme.

"Mereka membutuhkan pemantik dan harus diingat Papua tidak hanya bagian dari kepentingan Indonesia, tapi juga kepentingan beberapa negara lain," katanya.

Sumber: http://www.suara.com


posted by @Adimin

Irwan Prayitno, Sosok Sederhana dan Gubernur dengan 137 Penghargaan

PADANG (3/8) - Telah diputuskan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, SPsi akan kembali maju dalam pilkada Sumatera Barat yang akan digelar pada akhir tahun 2015 mendatang.

Sebagai kandidat kuat dalam pertarungan Pilgub Sumbar, Irwan Prayitno telah banyak mengukir prestasi dalam memimpin Sumatera Barat sebelumnya.

Profesor kelahiran Taratak Paneh, Kecamatan Kuranji, Padang, 20 Desember 1963 silam ini, telah mengumpulkan 137 penghargaan sebagaimana catatan dari Yal Aziz yang merupakan jurnalis dari tabloid Bijak, salah satu media di Kota Padang.

Penghargaan yang diraih oleh Irwan ini adalah sebuah langkah awal bahwa pembangunan di Sumatera Barat harus dilanjutkan dan membantah anggapan beberapa pihak yang menyebutkan Sumbar tidak maju di masa kepemimpinan beliau.

Karir Irwan Prayitno dalam dunia politik juga tidaklah barang baru. Irwan terpilih 3 (tiga) periode mewakili Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyuarakan suara rakyat di Gedung Dewan Terhormat di Jakarta.

Irwan Prayitno memiliki sosok sederhana dan juga dikenal sebagai seorang yang mencintai pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan masih berdiri kokohnya Yayasan Pendidikan Adzkia yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan ia menjadi salah seorang pendirinya yang bermula dari Sumatera Barat.

Kecintaan Irwan pada pendidikan juga ditunjukkan dengan keberhasilannya meraih Doktor dalam usia muda dengan Indeks Prastasi Cumlaude 3,97 di Universitas Putra Malaysia dan kemudian menjadi seorang Profesor.

Kepiawaian Irwan Prayino sebagai seorang Profesor dalam memanajemen pemerintahan juga patut diancungi jempol. Hal ini dibuktikan dengan pujian pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa hanya Irwan Prayitno yang hafal aturan-aturan BPK secara detail.

Hal ini dibuktikan dengan Sumatera Barat 3 kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang terakhir laporan keuangan tahun 2014 meraih WTP secara penuh dan sempurna tanpa ada catatan dari BPK.

Kini, Irwan ingin kembali mengabdikan dirinya untuk memimpin Sumatera Barat. Tentunya, Irwan Prayitno layak kembali memimpin Sumbar dengan berbagai prestasi, baik dalam maupun luar negeri yang telah ia raih selama memimpin Sumbar.

Lanjutkan…

Sumber: http://serambiminang.com


posted by @Adimin

Kementan Harus Serius Bantu Peternak Atasi Kegagalan

Padang (3/8) - Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk proaktif membantu peternak dalam mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami mayoritas peternak sapi di Sumatera Barat (Sumbar).

"Kementan harus mampu mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami masyarakat untuk mencapai swasembada daging di masa datang. Oleh karena dikhawatirkan hal ini juga dialami para peternak sapi di seluruh Indonesia,” kata Hermanto di Padang, Senin (3/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, dirinya mendapat keluhan kegagalan reproduksi sapi dari para peternak saat melakukan kunjungan kerja masa reses ke daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I.

Hermanto menjelaskan saat ini peternak sudah terbiasa mengundang mantri hewan untuk melakukan inseminasi buatan (IB) terhadap sapi miliknya. Tetapi, upaya reproduksi ini umumnya baru berhasil setelah dilakukan 4-5 kali. "Jadi 3 kali IB sebelumnya gagal," ujarnya.

Bahkan, lanjut Hermanto, ada peternak yang mengeluh sudah 8 kali IB, sapinya tidak juga kunjung bunting. Akibatnya, peternak mengaku sangat kesal, terlebih untuk mendapat layanan IB tersebut tidak gratis.

"Sekali IB, peternak mengaku harus bayar 50-70 ribu. Memang ada sapi yang hanya dengan sekali IB bisa langsung bunting. Tetapi, tambahnya, hal tersebut jarang terjadi,” ungkapnya.

Permasalahan lain, masih kata Hermanto, IB yang berhasil juga tidak menjamin sapi bunting bisa sampai melahirkan. Banyak keluhan sapi yang berhasil bunting, justru mengalami keguguran. Selain itu, sapi yang berhasil beranak pada tahun ini, seringkali tidak beranak di tahun berikutnya.

"Para peternak minta dibantu agar sapinya bisa beranak tiap tahun," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Mahyeldi: Perjuangan Bagindo Aziz Chan Mesti Diteladani

Usai menyerahkan hadiah berupa satu unit sepeda motor, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah salam komando dengan pemenang lomba napak tilas perjuangan Bagindo Aziz Chan dalam upacara peringatan gugurnya pahlawan nasional tersebut di RTH Imam Bonjol, Sabtu (1/8). (Foto: Vebrinanda)

PADANG – Perjuangan pahlawan nasional, Bagindo Aziz Chan dalam melawan penjajah mesti diteladani oleh generasi muda bangsa. Selain diwarisi dan diwariskan, cukup banyak mutiara keteladanan yang harus diinternalisasikan kepada generasi muda.

Demikian antara lain dikatakan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat diwawancarai usai upacara peringatan gugurnya pahlawan nasional, Bagindo Aziz Chan ke-68 di RTH Imam Bonjol, Sabtu (1/8). “Perjuangan dan keteladanan Bagindo Aziz Chan perlu dan harus kita internalisasikan,” tutur Mahyeldi. 

Guna memaksimalkan internalisasi keteladanan tersebut,

Pemerintah Kota Padang akan merancang kegiatan dengan harapan perjuangan Bagindo Aziz Chan menjadi panutan bagi generasi muda bangsa. Kegiatan itu yakni napak tilas perjuangan Bagindo Aziz Chan tingkat nasional. “Insha Allah tahun 2016 nanti diadakan napak tilas perjuangan Bagindo Aziz Chan tingkat nasional karena beliau adalah pahlawan nasional,” terang Walikota.

Kegiatan napak tilas ini nantinya akan diikuti seluruh provinsi dan kabupaten / kota di Indonesia. “Kita punya kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan ke provinsi lain di Indonesia bahwa Bagindo Aziz Chan adalah pahlawan nasional dan salahsatu caranya adalah lewat napak tilas tingkat nasional,” sebut Mahyeldi.

Napak tilas yang diadakan kali ini diikuti sekitar lebih kurang 1.470 peserta. Mereka berasal dari 6 kabupaten kota di Sumatera Barat. Napak tilas itu sendiri dimulai Jumat (31/7) malam di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pada malam napak tilas itu juga digelar teatrikal episode heroik peristiwa pembunuhan Bagindo Aziz Chan oleh tentara Belanda.

Rencana Walikota, teatrikal pembunuhan Bagindo Aziz Chan nantinya akan dilombakan di tingkat sekolah di Sumatera Barat. Dengan digelarnya lomba teatrikal ini proses internalisasi perjuangan Bagindo Aziz Chan di tengah generasi muda bangsa semakin baik.[Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Sumandjaya: Ketua MS PKS Dipilih Agustus

JAKARTA (30/7) – Musyawarah Majelis Syuro (MMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan digelar dalam waktu dekat. Ketua Badan Penyelenggara Pemira Nasional (BPPN) PKS Sumandjaya mengatakan, musyawarah tersebut akan digelar pertama kali awal Agustus. 

Perhelatan ini akan menggelar sidang-sidang penting untuk PKS. Salah satunya untuk memilih ketua MS menggantikan ketua MS saat ini, Hilmi Aminuddin. Beberapa nama sempat disebut muncul sebagai calon kuat pengganti Hilmi Aminuddin di kursi ketua MS. Di antaranya, Hidayat Nurwahid, Surachman Hidayat, serta Tifatul Sembiring. 

Seluruh anggota MS, menurut Sumandjaya, dilarang untuk mengampanyekan diri. Sumandjaya pun membantah informasi yang menyebutkan bahwa MMS sudah dilakukan.

"Musyawarah MS belum diselenggarakan," kata Sumandjaya kepada Republika, Kamis (30/7).

Selain mencari pengganti Hilmi Aminuddin, MMS akan mengagendakan pemilihan presiden PKS yang saat ini, dijabat oleh Anis Matta.

Sumber: http://www.republika.co.id


posted by @Adimin

PKS Usung 150 Calon Kepala Daerah

Jakarta (31/7) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung 150 calon kepala daerah dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2015.

"Ikut serta di 212 Pilkada dan mengusung 150-an kandidat," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan INILAHCOM, Jumat (31/7/2015).

Menurutnya, jumlah tersebut masih dapat bertambah. Pasalnya, KPU memberikan perpanjangan waktu pendaftaran untuk pasangan calon kepala daerah.

"Mungkin nanti bisa saja bertambah (jumlah calon kepala daerah yang diusung)," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tengah mempersiapkan kader-kadernya yang akan didukung untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.

"Mereka akan mengikuti seluruh proses pilkada, kader akan mendukung keputusan PKS," katanya di Jakarta.

Disinggung soal target PKS di Pilkada, pria yang akrab disapa HNW ini, mengaku tidak mengetahui secarai detail. Namun yang pasti PKS mengutamakan kadernya untuk maju di tempat yang strategis demi menguatkan demokrasi.

"Bila tidak memungkinkan, ya berkoalisi yang berkomitmen dengan arah KMP, banyak tempat (koalisi)," tutupnya. 

Sumber: http://nasional.inilah.com


posted by @Adimin

Jubir PKS Nilai Parpol Harus Introspeksi Soal Regenerasi Kader

JAKARTA (31/7) – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera membantah anggapan bila minimnya kader yang hendak dimajukan di dalam Pilkada serentak adalah karena dominasi pragmatisme partai politik (parpol). Namun diakui parpol harus introspeksi demi memperbaiki kualitas kadernya.

Pragmatisme itu kerap dianggap terjadi karena parpol tak punya kader sendiri yang bisa menjadi calon kepala daerah yang populer. Sehingga parpol kerap mengambil jalan pintas dengan mengajukan sosok seperti artis. Menurut dia, anggapan demikian perlu dicek ulang.

Menurut Mardani, telalu dini juga bila minimnya calon kepala daerah di Pilkada serentak sebagai cermin dari kegagalan kaderisasi parpol.

"Masih terlalu dini mengatakan itu semua terjadi karena pragmatisme dan gagal kaderisasi parpol. Perlu dicek," kata Mardani, Kamis (30/7).

Walau demikian, dia menekankan bahwa kondisi yang terjadi saat ini, termasuk soal minimnya calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak, harus menjadi momentum bagi parpol untuk merenung. Artinya, perlu bagi parpol untuk lebih bijaksana melihat situasi, sehingga bisa mendorong adanya perubahan yang lebih baik.

"Apapun itu, parpol perlu introspeksi," pungkas Mardani.

Sumber: http://www.beritasatu.com

posted by @Adimin

Akar Rumput Sigap Bergerak Menangkan IP-NA

JAKARTA (31/7) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengatakan kader-kader PKS di akar rumput sudah bergerak untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pencalonan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Pilkada Desember 2015.

“Langkah PKS-Gerindra mengusung kadernya pada pencalonan gubernur kali ini merupakan langkah untuk me­nang dan meraih simpati ma­syarakat. Kami sudah mengerahkan kader-kader kami ke masyarakat untuk menjelaskan soal program-program yang akan di­lan­jut­kan,” kata Refrizal kepada pewarta, Jumat (31/7).

Menurut Refrizal, Irwan Prayitno merupakan sosok gubernur yang punya kemampuan lobi sangat teruji. Anggaran pusat untuk perbaikan infrastruktur berhasil diboyong ke Sumbar untuk per­baikan.

“Anda lihat sendiri kan saat ini. Jalan-jalan yang dulunya tak rancak, kini sudah mulus semua. Jalur ke Pasaman, ke Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat yang kini tengah dikerjakan, meru­pakan bagian dari upaya Gubernur meraih dana pusat untuk pem­bangunan Sum­bar,” kata Legislator PKS asal Pariaman itu.

Oleh karena itu, gubernur yang tak punya pengalaman di DPR akan sulit meraba-raba kantong ang­garan agar bisa diboyong ke daerah. Irwan dengan peng­a­la­mannya selama dua periode penuh di DPR, kata Refrizal, sudah mem­buktikannya.

“Sumbar itu merupakan pro­vinsi terbesar di Sumatera yang berhasil menggaet dana pusat untuk infrastruktur,” tegas pria yang akrab dengan Program Bedah Lapau ini. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Inilah 5 Nama yang Berpeluang Jadi Presiden PKS

JAKARTA - Lima nama mencuat sebagai kader potensial yang akan dipilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2015-2020, calon yang akan diajukan oleh Anggota Majelis Syuro nantinya akan dipilih dalam Musyawarah Majelis Syuro.

Sebelumnya, sebanyak 66 Anggota Majelis Syuro PKS sudah dipilih dalam Pemilu Raya (Pemira) PKS yang digelar secara serentak di 34 provinsi.

"Namanya yang berpotensi jadi Presiden PKS yakni, Presiden PKS saat ini Anis Matta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna," kata Ketua DPP PKS, Indra saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.

Indra menjelaskan, tidak ada calon yang mengkampanyekan diri dalam sistem pemilihan di PKS. Yang jelas, yang menjadi acuan Masjelis Syuro untuk memilih Presiden PKS yakni, penjaringan dari kader, kapasitas dan kapabilitas memimpin partai, dan kepiawaian yang bersangkutan.

"Kalau dikaitkan dengan Pileg 2014, memang secara jumlah pemilih meningkat tapi kursi di DPR menurun, apakah itu kegagalan atau tidak, akan jadi pertimbangan bagi Majelis Syuro," jelas mantan Anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Indra, Anis Matta dapat dikatakan cukup sukses dalam memimpin PKS di tengah kondisi PKS yang melalui sebuah goncangan pada kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah kemarin.

Anis dapat melanjutkan kepemipinan saat badai menerjang PKS dan mampu membawa PKS dalam Pemilu 2014 sehingga masih dipercaya publik. "Tapi HNW juga figur yang kuat, berintegritas, bagi saya dua nama ini mungkin," ujarnya.

Namun lanjutnya, apabila Hidayat Nur Wahid terpilih nantinya sebagai Presiden PKS, maka Hidayat harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR. Karena, jabatan merupakan amanah, dan siapapun kader yang terpilih harus fokus untuk mengurus partai.

"Siapapun yang terpilih sebaiknya mudnur, melanjutkan budaya lama, bisa jadi HNW mundur," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) PKS TB Soenmandjaja membantah jika sudah ada beberapa nama kandidat yang muncul sebagai calon kuat Presiden PKS.


Karena di PKS, tidak ada kader yang bisa mendaftar sebagai calon presiden, mereka semua diajukan oleh Anggota Majelis Syuro dengan memperhatikan aspirasi Anggota Majelis Syuro

"Pemilihan Presiden jadi otoritas Majelis Syuro, dan tidak ada calon yang mencalonkan dirinya sendiri," kata Soenman saat dihubungi Koran SINDO.

Menurut Soenman, kalaupun mencuat sejulah nama yang berpotensial menjadi Presiden PKS, itu merupakan usulan-usulan tidak resmi yang muncul dari pembicaraan-pembicaraan informal kader PKS di luar Musyawarah Majelis Syuro.

"Karena nama-nama itu tidak resmi, maka enggak ada pengaruhnya," tegas Anggota Komisi III DPR itu.

Soenman menjelaskan, 66 Anggota Majelis Syuro yang dipilih dari Pemira kemarin pun belum ditetapkan secara resmi sebagai Anggota Majelis Syuro periode 2015-2020. Setelah pengesahan baru ada penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syuro Nasional.

Dalam musyawarah itu, dirinya akan menyampaikan laporan ke Majelis Syuro untuk kemudian diterima dan ditetapkan, lalu akan memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syuro, lalu memilih dan menetapkan kepengurusan PKS.

"Mulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Presiden PKS, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) PKS," paparnya.

Lebih dari itu, ia menambahkan, ada tiga kategori Anggota Majelis Syuro yakni, 66 anggota yang dipilih dalam Pemira PKS, tiga anggota tetap, dan 30 anggota yang dipilih oleh Anggota Majelis Syuro. 30 kursi ini diserahkan kepada 66 ditambah tiga Anggota Majelis Syuro tersebut untuk memilih anggota yang dinilai layak.

"Belum ada undangan resmi kapan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syuro nasional, tapi sepertinya akan dilakukan pada Agustus ini," pungkasnya. [sindonews]


posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: 4 Alasan Pilkada 2015 Sepi Peminat

JAKARTA (30/7) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menilai ada empat penyebab pelaksanaan Pilkada serentak sepi peminat untuk bertarung dalam kontestasi tersebut. Salah satunya, calon kepala daerah sulit mendapatkan kendaraan politik untuk bisa ikut Pilkada karena buruknya komunikasi yang dibangun.

"Banyak faktor yang membuat peminat Pilkada menurun dibanding sebelumnya. Pertama, lemahnya komunikasi politik sehingga melahirkan sulitnya mencari 'perahu partai' yang mencukupi untuk maju," kata Jazuli, Kamis (30/7).

Dia mengatakan, faktor kedua adalah prosedural teknis yang diatur dalam UU Pilkada dan peraturan yang dinilai berat seperti buat calon perorangan. Faktor ketiga, kuatnya incumbent (petahana) yang maju untuk kedua kali membuat pesaing agak takut lalu ditambah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota legislatif mundur ke Pilkada.

"Ketika tokoh lokal tidak ada yang berani, lalu tokoh pusat pun enggan maju karena harus mundur," ujarnya.

Dia memahami para anggota legislatif yang ingin maju dalam Pilkada serentak, tidak maju dalam kontestasi tersebut. Hal itu menurut dia, para legislator harus mengorbankan posisinya di legislatif yang diraihnya dengan susah payah.

"Hal itu disebabkan harus mengorbankan posisinya di legislatif yang diraihnya dengan susah payah sementara di Pilkada belum tentu menang jadi mereka berpikir berkali-kali untuk ikut Pilkada," kata Jazuli Juwaini.

Dia mengatakan, faktor keempat yaitu Pilkada menghabiskan biaya yang banyak karena prinsip demokrasi belum tegak seutuhnya. Selain itu, menurut dia, ditambah praktik politik uang yang selalu terjadi bahkan ada beberapa daerah yang terang-terangan menerima 'serangan fajar'.

"Kondisi itu juga membuat terjadinya pergeseran kontestasi demokrasi menjadi kontestasi uang dan pragmatisme," katanya.

Jazuli menilai, faktor internal parpol yang kurang dalam rekrutmen calon kepala daerah, tidak dominan karena kenyataannya kandidat yang maju dalam Pilkada adalah orang parpol. Menurut dia, hanya karena persyaratan minimal kursi maka harus berkoalisi dengan parpol yang lain.

"Coba lihat yang daftar dari calon perseorangan ada berapa, lalu bandingkan dengan dari jalur partai politik," katanya.

Lambannya rekrutmen selain itu menurut dia, Pilkada bukan hanya ruang bagi parpol namun juga ruang publik melalui calon perseorangan. Jazuli tidak ingin ada stigmasasi tentang lemahnya rekrutmen parpol tanpa fakta dan bukti.

"Karena ketika Pemilu Legislator bermunculan tokoh-tokoh partai dengan berbagai levelnya maka saya sebutkan beberapa poin dominan," ujarnya.

Sumber: http://www.merdeka.com

posted by @Adimin