Indonesia Miliki Modal Jadi Kekuatan Baru di Dunia

Jakarta (26/8) - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Indonesia memiliki tiga modal untuk menjadi kekuatan baru di dunia, yaitu gotong royong, jumlah demografi, dan letak geografis. 

Hal itu disampaikan Gatot saat menjadi pembicara Seminar Kebangsaan 'Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka', yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

"Kita punya modal bangsa yakni gotong-royong, demografi yang besar, dan geografis yang strategis. Sehingga, semestinya Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di dunia," kata Gatot.

Terkait mengantisipasi adanya ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambah Gatot, sudah seharusnya lembaga-lembaga negara di Indonesia bersatu, tidak saling menuding, bahkan saling menjatuhkan.

Gatot berharap, PKS melalui kadernya di DPR RI, bisa turut membantu menyelesaikan persoalan bangsa dalam menghadapi ancaman NKRI. "Fraksi PKS DPR RI, saya titipkan bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa ini ke depannya menuju Indonesia Emas tahun 2045," imbuh Gatot.

Senada dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Presiden PKS M Sohibul Iman mengatakan ada tiga modal sosial yang membuat Indonesia tetap bisa bersatu di tengah segala kemajemukan. Pertama, modal sosial Sense of Belonging (rasa kepemilikan) sebagai bangsa. 

"Semua harus merasa memiliki sebagai warga negara," ujar Sohibul Iman.

Kedua, lanjut Sohibul Iman, Sense of Togetherness (rasa kebersamaan) untuk bisa melakukan kerjasama tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Ketiga, masih kata Sohibul Iman, Sense of Trustworthiness (rasa saling percaya), yaitu rasa percaya satu sama lain untuk menjaga agar tidak berkembang bibit radikalisme.

"Kami, PKS bertekad untuk menjadi terdepan dalam memelihara modal sosial bangsa Indonesia tersebut. Tidak perlu menunggu 2045 untuk mencapai Indonesia Emas, kita percepat 2035!" imbuh Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Turut hadir sebagai pembicara, yaitu Ketua Majelis Syuro PKS KH Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS M. Sohibul Iman, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana, Sejarawan Anhar Gonggong, serta Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) bidang Ideologi dan Politik, Kaharuddin Wahab.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Gelar Munas ke-4 September 2015

JAKARTA (26/8) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 pada 14 dan 15 September 2015 di Depok Jawa Barat. Munas PKS kali ini mengangkat tema "Berkhidmat untuk Rakyat".

Ketua Penyelenggara Munas ke-4 PKS Taufik Ridlo menyampaikan hal ini di sela-sela Seminar Kebangsaan 'Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka', yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

“Munas akan membahas hasil dari sidang Majelis Syuro yang diselenggarakan dua hari sebelumnya, yaitu 12-13 September 2015," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS ini.

Salah satu pembahasan Munas adalah melengkapi struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS masa khidmat 2015-2020.

Taufik Ridlo menyatakan ada sekitar 1100 orang kader PKS dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam Munas.

“Peserta Munas sesuai AD/ART partai, antara lain dari unsur Anggota Majelis Syuro (MS), unsur Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), unsur Dewan Syariah Pusat (DSP), unsur Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta Dewan Pengurus Daerah (DPD),” jelasnya.

Sedangkan perwakilan dari Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS di luar negeri, lanjut Taufik Ridlo, juga turut hadir dalam Munas kali ini.

“Ada sekitar 20-25 orang perwakilan PIP PKS dari luar negeri juga akan hadir dalam Munas,” ujar dia.

Munas ke-4 PKS juga akan menyajikan 'Syukuran Rakyat' yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, kader, dan simpatisan PKS. Syukuran rakyat akan menampilkan berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang dapat dinikmati warga.

Keterangan Foto: Sekretaris Jenderal DPP PKS yang juga Ketua Penyelenggara Munas ke-4, Taufik Ridlo. (Gilang Ramadhan/Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Jokowi Diminta Ingat Pesan Bung Karno Soal Masalah Pangan

JAKARTA (26/8) – Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka yang diadakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dengan menghadirkan Panglima TNI dan perwakilan dari Badan Intelejen Negara (BIN) menjadi sarana bagi Fraksi PKS dan seluruh jajarannya untuk lebih mendalami makna berbangsa dan bernegara.

Acara dalam bentuk seminar dan diskusi yang dimoderatori Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, dilaksanakan di Ruang ex Badan Anggaran Gedung Nusantara 1 lantai 1 komplek DPR RI pada Rabu, 26 Agustus 2015, pukul 13.00 sd 16.00.

Andi Akmal mengantar seminar ini dengan mengajak seluruh rakyat indonesia untuk mengingat pada setiap kali kita merefleksikan diri terhadap kemerdekaan kita, negara Indonesia, ingatan kita tidak pernah terlepas pada sosok kuat Bung Karno sebagai tokoh utama kemerdekaan bangsa kita. Sosok kuat itu bukan sekedar penampakan fisik yang gagah perkasa, namun juga kegagahan beliau dalam berfikir dan melepaskan fikirannya untuk mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia dan warga dunia.

Tolak ukur kekuatan pemikiran dalam berbangsa dan bernegara, siapa yang terkuat adalah sangat tergantung pada pemikiran siapa yang paling bertahan pada setiap pergantian zaman.

Politisi PKS ini meminta secara khusus kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo, agar mampu menerima pesan yang sangat penting dari pendiri bangsa akan sebuah peringatan penting pada persoalan pangan.

Ia menirukan pidato yang sangat fenomenal yang diucapkan pertamakali oleh pendiri bangsa Soekarno, yang berisi “Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari, Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Bangsa!” pesan Bung Karno.

Tiga tahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, tepatnya pada tahun 1952, ekonomi Indonesia masih terseok-seok. Warisan panjang kolonialisme sangat banyak menyimpan luka bagi bangsa yang tergolong muda ini. Termasuk dalam urusan pangan.

Koran-koran pada saat itu ramai memberitakan: harga beras naik berkali-kali lipat. Bahaya kelaparan terus mengintai rakyat. Bahkan di desa-desa ada rakyat yang makan bonggol pisang. Tak sedikit orang bunuh diri karena tak kuasa memberi makan keluarganya.

Lantas apa yang kita hadapi baru-baru ini adalah tidak terlepas pada masalah pangan. Kekeringan melanda negara ini cukup panjang sehingga menggagalkan sebagian panen dan menunda sebagian tanam. Persoalan nilai tukar, kebutuhan energi yang mahal, pertumbuhan ekonomi stagnan, komoditas tidak bergairah sehingga sektor riil begitu terpukul menjadi tantangan tersendiri pada wajah bangsa ini.

“Kita harus perkuat pemikiran kita, untuk meneguhkan pendirian kita akan nilai-nilai cara pandang kita terhadap bangsa dan negara ini. Kepada bapak Presiden RI, sangat tepat menerima pesan pendiri bangsa untuk segera menyelesaikan persoalan pangan yang tidak henti menjadi persoalan negeri ini,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Dapat Urutan 2, Irwan: Sama Saja Nomor Urut Itu

PADANG (26/8) - Bagi Irwan Prayitno, tak ada makna khusus bagi dirinya terkait nomor urut 2 yang didapatkan saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) 2016-2021, pada pleno terbuka yang digelar KPUD Sumbar, Selasa (25/8/2015) malam di sebuah hotel di Padang.

"Sama saja nomor urut itu, baik satu atau dua. Ya nggak ada masalah," ujar Irwan saat ditanya awak media terkait makna nomor urut usai pleno.

Menanggapi imbauan dari KPU untuk menurunkan baliho dan spanduk sebelum masa kampanye terbuka, 27 Agustus 2015 ini, Irwan berjanji, pihaknya sudah menugaskan pihak advertising, untuk menurunkan semua baliho dan spanduknya yang ada di semua titik.

Ia juga mengaku sudah menambah biaya, untuk penurunan baliho tersebut. "Palingan yang tinggal tidak banyak, hanya satu-satu saja. Kalau di Padang sudah hampir habis semuanya," ungkap Irwan.

Untuk rencana kerja pasangan calon Irwan Prayitno – Nasrul Abit (IP-NA) ke depannya, ia mengatakan, akan melakukan konsolidasi terlebih dulu. "Kita juga sudah melakukan beberapa pembicaraan dengan tim pemenangan," terangnya.

Keterangan Foto: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno (kiri) - Nasrul Abit (kanan) mendapatkan nomor urut 2 dalam Pilkada pada Desember 2015. 

Sumber: http://www.valora.co.id


posted by @Adimin

PKS: Indonesia Inspirator Kemerdekaan Bangsa Asia-Afrika

JAKARTA - Indonesia merupakan inspirator bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menuntut dan memperjuangkan kemerdekaannya. Presiden Soekarno telah berhasil menghadirkan kemerdekaan sebagai jembatan masa menghantarkan rakyat Indonesia kepada kesejahteraan, kedaulatan, dan kemandirian.

"Sebagai negara yang merdeka selepas berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945, Indonesia merupakan inspirator bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menuntut dan memperjuangkan kemerdekaannya," kata politikus PKS, Jazuli Juwaini di DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Ketua Fraksi PKS itu mengatakan meski banyak diwarnai berbagai dinamika politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, Indonesia telah begitu banyak melalui pencapaian positif sepanjang 70 tahun merdeka. Hal itu tentunya diiringi dengan berbagai beban pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa.

"Seluruhnya mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan kemerdekaan kita, yakni melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta dalam perdamaian dunia," ujar Jazuli.

Jazuli berharap diselenggarakannya seminar refleksi kebangsaan oleh PKS dapat menjadi catatan penting bagi Indonesia di masa depan, khususnya, menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2045 mendatang. [tribunnews]

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid: Pemerintah Harus Adil Terhadap Madrasah 25 Aug 2015 | 10:56 WIB

JAKARTA (24/8) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah adil dalam merumuskan anggaran untuk madrasah. Hidayat menyampaikan hal ini di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama (Kemenag) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

“Kami menuntut keadilan anggaran karena undang-undang tidak membeda-bedakan. UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hidayat menjelaskan negara di dalam Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen ke IV, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Negara dalam hal ini tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

Menurut Hidayat, selama ini kinerja Dirjen Pendis Kemenag masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)–nya. Ia memberikan contoh anggaran untuk satu universitas negeri seperti Universitas Indonesia (UI) sama dengan anggaran untuk 14 Universitas Islam Negeri (UIN).

“Kinerja Dirjen Pendis memang layak untuk dikritisi. Anggaran untuk madrasah dan perguruan tinggi agama jauh di bawah perguruan tinggi umum dan sekolah-sekolah umum,” ujar Hidayat.

Legislator dari Dapil Jakarta II yang meliputi luar negeri, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan ini memberikan dukungan terhadap Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI). Hidayat melihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) begitu berdaya memperjuangkan nasib guru-guru, tentu saja hal ini bisa dilakukan PGMI.

“Pemerintah melalui Kemenag perlu mendukung PGMI agar nantinya guru-guru madrasah bisa terpenuhi hak-haknya dan meningkat kualitasnya,” pungkas Hidayat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Fraksi PKS Maksimalkan Potensi untuk Kemaslahatan Rakyat

JAKARTA (21/8) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki agar melahirkan kemaslahatan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Jazuli, saat membuka rapat kerja terbatas Fraksi PKS DPR RI, di Gedung Serbaguna, Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat, Jumat (21/8).

"Agar potensi dari Fraksi PKS DPR benar-benar bisa dimaksimalkan bagi kemaslahatan rakyat," kata Jazuli.

Jazuli menambahkan, rapat yang bertajuk "Bersinergi Menuju Optimalisasi Peran Fraksi PKS DPR RI" ini, adalah upaya untuk mencapai target dengan kerja yang terukur. "Yang paling penting dari semua ini ada kesadaran dan tanggung jawab," ujar politisi PKS asal Banten itu.

Selain Jazuli, turut memberi sambutan raker, anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amalia. Anggota DPR RI yang duduk di Komisi VIII itu, memaparkan visi dan misi Fraksi PKS. "Fraksi PKS ingin DPR menjadi lembaga yang kuat," ujar Ledia.

Raker yang akan berlangsung hingga Sabtu (22/8) itu dihadiri oleh seluruh tenaga ahli Fraksi (TAF) dan para pimpinan Fraksi PKS DPR RI.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Sohibul Iman: Parpol Berfungsi dengan Baik, Indonesia Jadi Negara Maju

KABUPATEN BOGOR (22/8) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengingatkan kader dan segenap anak bangsa kembali menengok minimal 4 fungsi partai politik (parpol). Menurutnya, jika partai menjalankan fungsi dengan baik, Insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju.

Kang Iman, panggilan akrab Mohamad Sohibul Iman, menyampaikan hal tersebut dalam pidato politiknya di hadapan empat ribuan kader inti Kabupaten Bogor pada Sabtu (22/8) di Ciawi. Ia menjelaskan 4 di antara sejumlah fungsi partai, antara lain: Pertama, fungsi agregasi ideologi.

“Kehadiran parpol tidak bisa lepas dari ideologi yang dibawanya. Berbagai pemikiran yang ada dalam parpol dirumuskan dalam satu ideologi yang utuh. Ideologi partai itulah yang dipegang teguh dan menjadi orientasi seluruh aktivisnya. Partai ini hadir karena membawa ideologi besar yang sudah jelas,” katanya.

Partai, kata Kang Iman, sebagai institusi politik yang lahir dari rahim Republik Indonesia, tidak menafikkan ideologi Pancasila. Seluruh partai harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa serta menjadikanya sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kang Iman menyebut PKS memiliki ideologi partai yang jelas dengan basis Islam untuk memberi manfaat bagi seluruh anak bangsa atau rahmatan lil 'alamiin (menjadi rahmat bagi seluruh alam).

“Semua partai akan memperjuangkan ideologinya yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan menjalankan dan mewujudkan ideologi bangsa dan partai ini, Insya Allah kita bisa menjadi kontributor bagi perbaikan bangsa,” ujar Kang Iman di sela-sela menjawab pertanyaan wartawan.

Kang Iman melanjutkan, pada fungsi kedua yaitu pendidikan politik. Fungsi ini meniscayakan parpol harus mampu menjadikan dirinya sebagai agen penting untuk mendidik warga negara menjadi baik.

“Ada semacam pendidikan kewarganegaraan untuk turut menjadikan warga negara menjadi baik. Bayangkan jika partai menjalankan fungsi ini maka kedepan, Indonesia menjadi bangsa yang civilized,” jelasnya.

Ketiga, masih menurut Kang Iman, fungsi advokasi kepentingan rakyat. Fungsi ini meniscayakan bahwa parpol harus mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkannya.

"Nahnu min hum, nahnu ma'ahum wa nahnu lahum, kami dari mereka (rakyat), kami bersama mereka (rakyat) dan kami bekerja untuk mereka (rakyat)," tegas Kang Iman mengenai pentingnya berjuang bersama rakyat. Menurutnya, jika parpol menjalankan fungsi ini, maka keberadaan partai akan dengan mudah diterima dan didukung rakyat.

Kang Iman menambahkan pada fungsi parpol keempat, yaitu fungsi candradimuka pemimpin bangsa. Parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Di dalam partai politik-lah, ujar Kang Iman, lahir pemimpin unggul dari tingkat lokal, nasional, hingga pemimpin dunia. Sehingga negeri ini sesungguhnya tidak akan kekurangan stok pemimpin.

"Partai di Rusia dan Tiongkok jauh-jauh hari sudah menyiapkan pengganti pemimpin mereka secara sistematis, kita harusnya jauh lebih bisa. Kita dapat bayangkan jika partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya dengan benar, minimal 4 fungsi tersebut, maka Indonesia bisa menjadi negara maju, dan PKS sejatinya harus siap menjalankan 4 fungsi tersebut dengan benar," pungkas Kang Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyampaikan pidato politiknya di Ciawi, Kabupaten Bogor pada Sabtu (22/8).

posted by @Adimin

Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 2 Habis

Keenam, alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun meningkat Rp23 triliun harus konsekuen dalam eksekusinya, jangan lagi ada serapan rendah karena berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi.

"Pemerintah juga jangan hanya fokus pada pendanaan proyek-proyek besar tapi termasuk proyek bersifat masif dan padat karya agar lebih langsung dirasakan rakyat dampaknya," ujar Jazuli.

Ketujuh, anggaran kesehatan Rp106 triliun (5% dari belanja negara) telah memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu pemerintah harus tingkatkan layanan dan infrastruktur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk saat ini.

Kedelapan, transfer daerah naik menjadi Rp782 triliun, bahkan lebih tinggi dari belanja K/L. Pemerintah harus awasi dan dampingi agar efektif serapannya untuk percepatan pembangunan daerah, jangan hanya diparkir di bank-bank daerah.

Kesembilan, dana desa juga alami peningkatan menjadi Rp46,98 triliun (6% dari target 10 persen). Ke depan perlu ditingkatkan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (10%) seiring dengan kesiapan dan kehandalan aparatur desa untuk mengelolanya bagi percepatan pembangunan desa.

"Dana desa harus jadi berkah bagi desa jangan sampai jadi petaka dan sumber korupsi/penyelewengan baru," tambah Jazuli.

Kesepuluh, alokasi subsidi nonenergi melalui bantuan-bantuan sosial nilainya Rp80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, jangan sampai melenceng dari sasaran apalagi diselewengkan.

"Fraksi PKS akan serius mengawal RAPBN 2016 hingga disahkan nanti agar optimal berpihak pada rakyat yakni dalam meringankan kesulitan ekonomi dan (pada saat yang sama) meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkas politisi PKS asal Banten itu. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 1

JAKARTA (20/8) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI telah menyampaikan pandangannya atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 yang lalu, pada Sidang Paripurna DPR, Kamis (20/8).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, ada sejumlah materi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang harus dikritisi maupun diapresiasi secara objektif dan proporsional oleh FPKS. 

Pertama, papar Jazuli, angka pertumbuhan yang ditetapkan 5,5% sesungguhnya menyelisihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 yang sebesar 6-7%. Meski lebih kecil angka tersebut sulit dicapai tanpa kerja keras pemerintah.

Kedua, Fraksi PKS menilai potensi ekonomi masih mungkin tumbuh lebih tinggi dan berkualitas. Sayangnya pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural ekonomi.

Ketiga, jargon trisakti terkait kemandirian ekonomi harus diakui masih sebatas retorika. Bagaimanaroadmap-nya, apa basis industri yang kuat untuk dikembangkan belum nampak jelas. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita sulit menjadi bangsa produsen.

"Usul Fraksi PKS, hasil pertanian dan kelautan menjadi basis industri yang kita perkokoh, dan untuk itu perlu dukungan infrastruktur, regulasi, serta kebijakan yang berpihak," ujar Jazuli.

Keempat, lanjut Jazuli, pemerintah dan otoritas keuangan harus sinergis antisipasi dampak pelemahan rupiah yang sekarang sudah bertengger di angka Rp13.400 per dollar. Sebagai nahkoda pemerintah harus jelaskan paket kebijakan yang efektif dan eksesif untuk mengatasi dampaknya bagi pelemahan daya beli rakyat.

Kelima, pemerintah menetapkan target pendapatan negara Rp1.848 triliun dimana dari sumber perpajakan sebesar Rp1.565 triliun (naik 5,1%). Pemerintah perlu efektifkan pencapaiannya karena selama ini selalu tidak tercapai meski nilai target itu sesungguhnya juga jauh dari optimal. 

"Tax ratio selama beberapa tahun yang stagnan dan cenderung menurun harus ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih sangat mungkin ditingkatkan," imbuh Jazuli. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

PKS Selepas Anis (3 - Habis)

Dengan demikian, kalau toh ada perubahan, sifatnya akan aksentuasi saja. Ini akan terkait erat dengan karakter orangorang yang ada dalam DPTP. Baik Ketua MS maupun Presiden PKS yang tampak lebih kalem lebih dekat dengan gaya kepemimpinan yang disebut Herbert Feith sebagai administrator ketimbang solidarity maker.

Banyak yang melihat “pasangan” ini cocok dengan kebutuhan pascaturbulensi. Fokus kerja bisa jadi diarahkan pada soal-soal seperti regenerasi kepengurusan, pembagian tugas elite untuk pemantapan kembali akar rumput, dan hubungan lobi eksternal yang lebih kuat, ataupun pemeliharaan kemandirian partai atas usahausaha kolektif yang independen.

Perubahan yang juga mungkin terjadi sebagai efek dari post -Anis yakni kembalinya mereka yang selama ini menahan diri dan menjaga jarak ke pangkuan partai. PKS saat ini mungkin akan tampak menarik (lagi) bagi mereka karena terbebas dari bayang-bayang Anis. Hal yang mungkin juga akan bergeser adalah justru pandangan masyarakat terhadap partai ini sendiri.

Sosok Presiden Partai baru yang tidak kontroversi dalam makna sesuai dengan “standar persepsi dan kehendak” publik tampaknya cenderung akan membawa persepsi yang lebih positif terhadap partai ini. Lepas dari itu, berakhirnya era kepemimpinan Anis, yang bahkan cukup mengejutkan bagi beberapa kader, menunjukkan bahwa pengultusan adalah sesuatu yang dihindari dari partai ini. PKS (sekali lagi) telah membuktikan didahulukannya sistem.

Sekaligus membuktikan bahwa kekuatan Anis Matta dalam partai ini tidaklah tak terbatas, sebagaimana yang dibayangkan orang, yang berpadu dengan kebesaran jiwanya untuk bersedia undur diri sembari menyatakan bahwa dirinya tak lain adalah prajurit yang siap ditempatkan di mana pun untuk kebesaran partai.

Sumber: http://nasional.sindonews.com

Grafis: PKS Art

posted by @Adimin