PKS Gelar Pemira Wilayah dan Daerah Serentak Akhir Pekan Ini

JAKARTA (21/9) – Usai Musyawarah Nasional (Munas) ke-4, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di seluruh Indonesia bersiap menggelar Pemilihan Raya (Pemira) atau yang juga disebut Pemilihan Umum Internal (PUI) di tingkat wilayah dan daerah secara serentak.

“PUI PKS di wilayah dan daerah, Insya Allah akan diselenggarakan secara serentak pada Sabtu, 27 September 2015,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Humas, Dedi Supriadi di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Senin (21/9).

Dedi menjelaskan setiap kader PKS yang memenuhi ketentuan akan memilih calon pimpinan untuk kepengurusan di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Ketentuan dalam AD/ART tersebut menyangkut jenjang keanggotaan, pengalaman organisasi, dan kompetensi.

“Aturan PUI sesuai AD/ART partai dengan panitia penyelenggara dari DPW atau DPD masing-masing. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh PKS setiap lima tahun sekali. Nantinya, para pimpinan dan pengurus yang terpilih akan dilibatkan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2015,” jelasnya.

Pemilihan Umum Internal, lanjut Dedi, menunjukkan bahwa PKS merupakan partai yang selalu melibatkan kader dalam suksesi kepemimpinan. Sistem ini memosisikan PKS selalu memiliki stok pemimpin untuk berpartisipasi dalam percaturan politik nasional.

“Sistem regenerasi PKS bersifat terbuka dan melibatkan kader hingga tingkat terbawah. Inilah yang membuat PKS tidak pernah kehabisan stok pemimpin, karena ladang partisipasi selalu terbuka luas bagi kader,” ujar pria yang baru dilantik sebagai Humas DPP pekan lalu.

Dedi menambahkan adanya pertimbangan jenjang karier (path carrier) yang jelas dalam PKS merupakan penghargaan tersendiri atas pengabdian dan kontribusi para kader.

“Hal ini juga mengukuhkan PKS sebagai partai kader yang melakukan kerja-kerja pendidikan politik sesuai amanat Undang-Undang,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Humas, Dedi Supriadi. (Muhammad Hilal / Relawan PKS Foto).

posted by @Adimin

Politisi PKS: Jangan Biarkan Papua Merdeka, NKRI Harga Mati

JAKARTA - Pemahaman yang benar mengenai sejarah bangsa sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mencegah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perpecahan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua FPKS Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Zainuddin dalam Sosialisasi Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di aula gedung Robbani, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (10/9) lalu. Kegiatan itu dihadiri sekitar 100 tokoh masyarakat setempat.

"Memahami sejarah berdirinya Indonesia sangat penting bagi persatuan. Sehingga kalau ada pulau atau wilayah ingin merdeka, itu sama dengan mereka tidak memahami sejarah bangsanya," ujar Zainuddin.

Menurut Zainuddin, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini sebenarnya sudah lebih dulu 'lahir' pada 28 Oktober 1928. Maksudnya, lanjut Zainuddin, kata 'Indonesia' sudah lebih dulu dikenal pada masa itu sebelum tahun 1945.

Persatuan tercermin pada ikrar para pemuda dari berbagai suku untuk bersatu di bawah entitas politik yang sama yaitu Indonesia. Mereka, menurut anggota Komisi I DPR bidang pertahanan ini, telah melepaskan keegoan priomordialnya lalu dengan tulus bersatu dalam kebersamaan bernama Indonesia.

"Karena itu persatuan itu penting. Apakah Aceh boleh merdeka? Apakah Papua boleh dibiarkan merdeka? Tidak boleh. Jangan biarkan Papua merdeka. NKRI itu kalau kata tentara kita adalah harga mati," jelas politisi PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

Zainuddin juga menyinggung tentang kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama masing-masing dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar memberikan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia agar tenang dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Dia mencontohkan, kasus pembakaran masjid kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu di Papua. Peristiwa itu, lanjutnya, tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Zainuddin meminta negara menjamin kelancaran dan kenyamanan umat Islam menjalankan Idul Adha yang akan datang.

"Tidak dibenarkan pembakaran masjid, dengan alasan apapun. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh ada gereja dibakar. Pemerintah harus memberi jaminan ketenangan kepada setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing," pungkasnya.

posted by @Adimin

Presiden PKS Serukan Pemerintah Boikot Israel

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman mengatakan Indonesia harus memberi dukungan dan bantuan nyata bagi pemerintah dan rakyat Palestina. Bantuan Indonesia diharapkan dalam hal politik ataupun materi pascainsiden di Masjid Al-Aqsa. 

"Kita punya ikatan emosional dan historis yang panjang dengan bangsa Palestina. Kita harus membantu mereka menghentikan Israel menyerang Al-Aqsa," katanya, Senin (21/9).

Seperti beberapa negara di belahan dunia lainnya yang memboikot produk Israel, Sohibul juga menyerukan memboikot produk-produk asal negara yang masih melakukan praktik penjajahan model kuno ini.

"Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ada hubungan dagang. Kita harus tekan melalui penghentian hubungan dagang ini," kata Sohibul.

Israel melakukan serangan ke Masjid Al Aqsa di Palestina dan membagi zona waktu kunjungan bagi umat Muslim di kiblat pertama umat Islam itu. Tindakan sewenang-wenang Israel tersebut mendapat kecaman luas dari dunia internasional. [ROL]

posted by @Adimin

Terima ‘Doorprize’ Motor, Kader PKS Ini Hibahkan Motor Lawasnya

JAKARTA (21/9) – Yasifa Rani tidak menyangka mendapatkan sepeda motor baru secara gratis. Seperti kader-kader DPC PKS Pasar Minggu yang lain, Rani bersama suami dan putri kecilnya ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS di Bumi Perkemahan dan Wisata (Buperta) Cibubur, Ahad (13/9) lalu.

“Kami tahu Kegiatan Rakyat ini dari pengumuman DPRa Pejaten Timur, Pasar Minggu. Di informasinya banyak doorprize. Alhamdulillah,sempet ga nyangka juga kalau beneran bisa dapat doorprize motor ini,” kata Rani sebelum acara penyerahan doorprize sepeda motor dari Panitia Penyelenggara Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Sabtu (19/9).

Rani mengungkapkan, sebelumnya tidak ada firasat apapun kalau ia akan mendapatkan sepeda motor dari Kegiatan Rakyat PKS. Namun, keinginan kuat untuk segera mengganti motor yang sehari-hari dikendarai, membuat Rani dan suaminya terus memanjatkan doa. 

“Kami punya keinginan kalau dapat doorprize motor, maka motor lama akan diberikan kepada kader PKS lain yang membutuhkan. Insya Allah, sudah ada calon penerima motor kami, yaitu teman ngaji suami saya,” ungkap kader DPRa PKS Pejaten Timur itu.

Rani bercerita, usai istirahat Shalat Dzuhur dan makan, banyak peserta Kegiatan Rakyat yang memilih untuk pulang. Namun, hingga pukul 14.00 WIB, ia dan keluarga memilih tetap menantikan pengumuman doorprize terakhir.

“Kami bertiga mendapatkan nomor doorprize berurutan, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Suami pegang nomor 2018, saya pegang 2017 dan 2019. Sudah hampir mau pulang, ada pengumuman doorprize terakhir yaitu motor. Alhamdulillah nomor 2017 yang disebutkan, jadi saya yang maju,” cerita penerima motor yang merupakan donasi dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan itu.

Rani mengaku bersyukur sekali. Ia dan suami tidak menyangka Allah SWT mengabulkan doa mereka. Termasuk pertemuan dengan teman lama, yang merupakan penerima hibah motor dari mereka.

“Kami benar-benar sangat haru, senang, dan bersyukur. Kemarin pas di Buperta itu ketemu sama teman yang mau dikasih motor ini. Sudah lama beliau tidak ada kabarnya karena pindah rumah. SMS maupun pesan di Facebook juga nggak dibales. Akhirnya, ketemu juga di Buperta kemarin,” jelasnya.

Menurut Rani, pengorbanan teman suaminya – penerima hibah motor – lebih besar. Oleh karena, ia rela ditinggal pulang oleh rombongannya demi menunggu pengumuman doorprize terakhir. Rencananya, Rani dan suami akan memberikan motor lawas mereka yang sudah berumur lima tahun dan kondisinya masih bagus.

“Dia rela nungguin doorprize sampai selesai. Dia kan datangnya sama rombongan, dia sampai rela pulang nggak bareng rombongan, ngeteng,berharap mungkin dapat  doorprize-nya. Sekarang dia nggak punya motor, sudah berkeluarga dan anaknya dua. Insya Allah, motor lama akan kami berikan kepada teman suami saya itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS di Cibubur, Fikri Hudi Oktiarwan menambahkan terdapat tiga buah sepeda motor yang dibagikan sebagai doorprize.

“Motor itu ada tiga, sumbangan dari Bendahara Umum PKS yang juga Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), serta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Untuk yang diterima Saudari Rani ini dari Kang Aher, yaitu motor Honda Beat Pop sekaligus helmnya,” kata Fikri.

Pengurus PKS dari Wilayah Dakwah Banten dan Jawa Barat (Wilda Banjabar) ini juga mengungkapkan semua doorprize telah diserahkan kepada para penerima. 

“Alhamdulillah, karena Panitia sudah melakukan rapat dan simulasi berkali-kali, mulai teknis pembagian kupon, penarikan undiannya, sampai penyerahan hadiah, sehingga di lapangan pun semua berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Dari kanan ke kiri - penerima doorprize motor yaitu anak, suami, dan Yasifa Rani didampingi panitia penyelenggara Kegiatan Rakyat Munas ke-4 PKS, antara lain Titin Sumarni, Miriani Kamaliah, dan Fikri Hudi Oktiarwan saat penyerahan hadiah di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Sabtu (19/9).

posted by @Adimin

Indonesia Bisa Berperan Hentikan Serangan Israel ke Al Aqsa

Jakarta (21/9) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman berpendapat Indonesia bisa berperan besar menghentikan serangan udara Israel ke Masjid Al Aqsa, Palestina. 

"Pemimpin Indonesia dapat memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di dunia internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan terhadap Al Aqsha. Ini adalah serangan terhadap kemanusiaan dan hak kemerdekaan suatu bangsa," kata Sohibul Iman, Senin (21/9).

Ia juga menegaskan Indonesia harus proaktif menggalang dukungan negara-negara Islam untuk menekan Israel. Hal ini didasari fakta demografi Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Sohibul Iman juga mengingatkan jika Indonesia memiliki sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam hubungannya dengan Palestina. Menurutnya hal inilah yang semakin memperkuat alasan mengapa Indonesia harus lebih berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di dunia internasional.

"Indonesia harus memberi dukungan dan bantuan nyata bagi pemerintah dan rakyat Palestina, baik politik maupun materil. Kita punya ikatan emosional dan historis yang panjang dengan bangsa Palestina," kata Sohibul Iman.

Seperti beberapa negara di belahan dunia lainnya yang memboikot produk Israel, Sohibul Iman juga menyerukan memboikot produk-produk asal negara yang masih melakukan praktek penjajahan model kuno ini.

"Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ada hubungan dagang. Kita harus tekan melalui penghentian hubungan dagang ini," kata Sohibul Iman.

Israel melakukan serangan ke Masjid Al Aqsha di Palestina dan membagi zona waktu kunjungan bagi umat Muslim di kiblat pertama umat Islam itu. Tindakan sewenang-wenang Israel tersebut mendapat kecaman luas dari dunia internasional. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS Kutuk Penyerangan Israel ke Al Aqsa

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk tindakan Israel yang tega menyerang masjid Al Aqsa, Yerusalem. Sebagai bangsa yang ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, Indonesia harus berupaya untuk membantu mengentikan serangan agresi Israel.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan sebagian masyarakat dunia banyak yang salah menganalisa Israel. "Yang sering membuat ulah ialah Israel, tapi bangsa Palestina yang disudutkan," ucapnya kepada Republika.co.id, Sabtu (19/9). 

Menurut dia, bangsa di dunia harus obyektif melihat permasalahan antara Israel dan Palestina. Jika memang ingin hidup damai berdampingan, Israel harusnya jangan seenaknya memperluas wilayahnya dengan mencaplok wilayah Palestina. Apalagi sampai mengganggu dan menyakiti rakyat Palestina. "Masa orang mau beribadah di masjid diancam dan diserang," kata Jazuli keheranan.

Beribadah dan memeluk agama adalah hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya jangan hanya mengeluarkan kecaman. "PBB bukan pengamat, mereka punya otoritas untuk terlibat aktif. Hentikan serangan itu," kata Jazuli. Untuk tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, melanggar HAM, dan mengganggu ketertiban dunia, PBB harus berani bergerak, jangan hanya lewat kecaman semata. [ROL]

posted by @Adimin

PKS Di Era Khidmah Kepada Rakyat

Kader PKS dalam sebuah aksi. (depoklik.com)

Oleh: Adi Supriadi

Semangat melayani sepertinya sudah mendarah daging di dalam tubuh PKS dan kader-kadernya. Ketika mottonya , tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” ini sangat populer bagi siapa saja. Tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” lebih menekankan pada semangat melayani dengan bahasa “Peduli”, kemudian ketika diganti dengan “Apapun yang Terjadi Kami Tetap Melayani” dan pada akhirnya kini intisari tagline PKS tidak jauh berbeda yaitu “Berkhidmat kepada Rakyat”, hanya saja dengan ada kata “rakyat” semakin jelas fokusnya ke mana, yaitu kepada rakyat. Apakah selama ini tidak kepada rakyat? Mungkin sudah, tetapi belum menjangkau semua lapisan orang, jika sudah menyebut “rakyat” maka siapapun dia, apapun kondisinya maka harus dilayani oleh PKS. Dalam bahasa PKS, pelayanan disebut “berkhidmat”.

Khidmat itu bermakna melayani, sama dengan istilah bahasa Arab untuk asisten rumah tangga “khadimah” yang artinya pelayan/pembantu, dan sejatinya setiap kader dakwah adalah khadimah ummah atau “Pelayan Umat”. Bahwa setiap muslim itu adalah dai. Setiap dai adalah pelayan umat, khadimatul ummah. Melayani rakyat atau berkhidmat kepada rakyat adalah tugas mulia kenabian karena semua Nabi dari Adam AS sampai Rasulullah SAW adalah pelayan umat (Baca : Rakyat).

Hakikat kehadiran seorang dai adalah pelayan umat dan hakikat kehadiran sebuah Partai Dakwah adalah pelayan rakyat. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, Jika Dai tetap akan melayani umat apapun balasan umat kepadanya. Semoga pesan “Berkhidmat kepada Rakyat” ini menjadi ruh baru perjuangan dakwah PKS di Indonesia dan dihayati seluruh kadernya di dunia sampai Republik ini kembali menemui kejayaannya.

Khidmat atau pelayanan dapat mengandung arti memfasilitasi, pelayanan sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain agar dapat menimbulkan simpatik bagi orang tersebut. Menurut Harbani (2007:128) pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Rakyat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari siapa pun terlebih dalam hal ini dari organisasi partai politik dan tentunya dari kader dakwah.

Jika PKS merujuk kepada sebuah pelayanan prima, maka di sana akan muncul kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. PKS bisa menjadi partai nomor 1 di Indonesia jika bisa menerapkan ini secara keseluruhan.

Di dalam organisasi kepartaian, pelayanan kepada rakyat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada rakyat bukan hanya kepada para pemilihnya melainkan kepada siapa pun yang berpotensi memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya organisasi politik mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas pelayanan (khidmah) yang baik akan menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari rakyat terhadap kehadiran partai politik. Hal ini dikarenakan kepuasan merupakan perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja seseorang dan harapannya.

Rakyat akan sangat puas apabila dirinya mendapat pelayanan dengan baik, dan tentunya hal tersebut akan membawa kesan positif dalam diri setiap rakyat khususnya terhadap kinerja politisi ataupun kader dakwah yang ada dalam partai politik. Tingkat kepuasan rakyat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan program “Berkhidmat Kepada Rakyat” yang digalang PKS. Di mana semakin besar manfaat yang dirasakan rakyat, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh politisi. Sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan partai politik.

Jadi, hakikat dari penyelenggaraan sebuah khidmat itu adalah kemampuan memenuhi harapan-harapan para pengguna jasa PKS, apakah itu kader, keluarga kader, umat Islam ataupun rakyat seluruh Indonesia. Kualitas pelayanan dapat dikatakan prima jika selalu ada saat dibutuhkan, terjangkau semua kalangan, sesuai dengan porsinya, dengan menjamin rasa keadilan dan perlakuan yang sama. Jika ini dilaksanakan, maka PKS akan menjadi partai yang dapat diandalkan membawa Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. [adi/dakwatuna]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Meminta Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara Dialihkan

JAKARTA (19/9) - Berkenaan dengan rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015 Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut: 

Pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan.

Kedua, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat. 

Ketiga, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.

Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Galibu Tembus Rp 2,4 M, Sohibul Iman: Ini Mengejutkan

JAKARTA (19/9) – Antusiasme keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkontribusi lewat Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu) terus berlanjut. Dana dari keluarga besar PKS untuk perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4, 12-15 September 2015 lalu terus mengalir.

Hingga Jumat (18/9) total dana Galibu yang terkumpul mencapai Rp 2,4 Miliar. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKS yang telah berpartisipasi dalam Galibu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKS. Ini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan, ternyata partisipasinya sangat luar biasa. Sampai dengan Jumat (18/9) Galibu telah terkumpul sebanyak Rp 2,4 miliar dengan total partisipan mencapai 4.000 orang,” ujar Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (19/9).

Sohibul Iman menambahkan, Galibu dapat dijadikan sarana pembelajaran politik kepada masyarakat karena terlibat langsung dalam pengelolaan partai.

“Dengan melibatkan masyarakat, membuat mereka memiliki perhatian terhadap pengelolaan partai. Dengan demikian timbul rasa memiliki akan partai ini, dan siap untuk memperhatikan setiap gerak-gerik PKS. Sehingga, kalau pun PKS melakukan suatu kekeliruan, mereka akan segera menegur dan mengingatkan,” tambah Doktor lulusan Jepang tersebut.

Sohibul Iman juga mengingatkan kepada seluruh pengurus baru PKS agar mengelola partai dengan baik. Terlebih, ada sumbangsih dari masyarakat kepada partai lewat Galibu.

“Tidak boleh disia-siakan apa yang menjadi sumbangan dari masyarakat. Maka berpartailah dengan baik, kelola partai ini dengan baik, karena dalam partai ini ada sumbangsih dari masyarakat. Jika kita tidak bekerja dengan baik, berarti kita mengkhianati keturutsertaan masyarakat,” ujar Sohibul Iman.

Bendahara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa menambahkan antusiasme masyarakat terhadap Galibu cukup besar, terlihat dari pergerakan total dana yang terhimpun setiap harinya.

“11 September kita cek baru ada Rp 600 jutaan, tanggal 15 September sudah ada 1,3 miliar, dan kemarin 18 September, Alhamdulillah sudah ada 2,4 miliar, dan terus bertambah sampai hari ini," ujar dia.

Dana itu, ujar Unggul, masih akan ditambah iuran wajib dari anggota legislatif tingkat kota/kabupaten, provinsi, sampai pusat. "Insya Allah kita benar-benar menerapkan prinsip sunduquna juyubuna (dana dari kantor sendiri) dan juga akan diterapkan pada Mukernas mendatang,” pungkas Unggul. [pks.id]

Keterangan Foto: Pengukuhan pengurus DPP PKS Masa Khidmat 2015-2020 dalam Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9). (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Seluruh Pengurus Baru DPP PKS Teken Pakta Integritas

JAKARTA (19/9) – Seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani Pakta Integritas Pengurus DPP PKS yang mempertegas komitmen mereka menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Pakta integritas itu isinya ada enam. Secara garis besar berbicara tentang kesungguhan kerja menjalankan amanah. Seorang pengurus siap mencurahkan seluruh kemampuan untuk amanahnya itu,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, Sabtu (19/9).

Sohibul Iman menjelaskan selain berkomitmen menjalankan amanah, para pengurus DPP PKS juga siap tunduk patuh terhadap peraturan partai serta undang-undang yang berlaku.

“Pengurus DPP PKS harus benar-benar menjadi warga negara yang baik. Sebagai pemegang amanah di partai, maka dia harus menjadi pejabat yang baik,” jelas Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014 itu.

Di dalam mengemban amanah, lanjut Sohibul Iman, pengurus DPP PKS juga berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan pelanggaran, para pengurus harus siap mengikuti proses penegakan disiplin.

“Komitmen penegakan disiplin menunjukkan para pimpinan dan pejabat partai ini memiliki dedikasi terhadap tugas. Implikasinya, apabila partai semakin baik, manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga akan lebih baik,” tegasnya.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Dedi Supriadi menambahkan seluruh pengurus DPP PKS menandatangani pakta integritas pada Jumat (18/9) malam di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta. Pakta Integritas Pengurus DPP PKS tersebut berisi enam poin, antara lain:

1. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan, serta terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya

2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Bersungguh-sungguh, ikhlas dan mengerahkan semua kemampuan terbaik dalam melaksanakan dan menuntaskan tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai pengurus partai dan berpegang teguh kepada AD/ART dan peraturan partai lainnya, karena meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

4. Mendengar dan taat kepada keputusan dan arahan Partai dalam keadaan suka maupun tidak, dalam hal tidak melanggar syariat dan hukum positif, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan AD/ART Partai.

5. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memegang teguh komitmen tata kelola partai yang baik (good party governance).

6. Bersedia untuk mengikuti seluruh prosedur partai jika saya melanggar apa yang sudah disebutkan diatas.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (paling kanan) saat memimpin Rapat Pleno pertama pengurus baru DPP PKS di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Jumat (18/9) malam.

[sumber: pks.id]

posted by @Adimin

PKSArt Dinilai Besar Manfaatnya Bagi Partai dan Kader PKS

Ketua DPP PKS Bidang Humas Dedi Supriadi

Ketua DPP PKS Bidang Humas Dedi Supriadi menilai komunitas desain grafis PKS yang diberi nama PKSArt merupakan wadah yang besar manfaatnya baik bagi partai maupun para kader PKS. 

"Kita tahu bahwa rentang minat dan keahlian kader begitu luas, salah satunya adalah skill desain grafis," ujar Dedi saat dihubungi pksnongsa.org, Jumat (18/9).

Menurut Dedi, sudah menjadi seperti aliran darah bagi kader PKS untuk bisa menyumbangkan apapun yang dimiliki untuk kebaikan dakwah.

"Nah, PKSArt hadir menjadi saluran bagi amal-amal dakwah tersebut," katanya. 

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya blunder dari desain grafis yang dihasilkan komunitas PKSArt, Dedi meyakini hal ini tidak akan terjadi. 

"Bukan soal kontrol isunya, tapi sejauh mana para desainer grafis ini memahami visi dakwah PKS," katanya. 

Menurut Dedi, jika para desainer grafis PKS itu memiliki pandangan yang jelas tentang arah dakwah melalui pertemuan rutin partai yang mereka ikuti, pasti self-reminder akan berjalan dengan baik dan tidak akan ada blunder.

Sementara itu, Arie Poernama, salah seorang inisiator komunitas PKSArt ini mengatakan, tujuan dibentuknya komunitas tersebut salah satunya adalah sebagai respon dari semakin majunya media publikasi, teknologi dan informasi serta kebutuhan sosialisasi yang harus semakin inovatif menyesuaikan perkembangan zaman.

Arie berharap relawan PKSArt yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa turut meramaikan kampanye kreatif yang diselenggarakan PKS, baik lokal maupun nasional.

"Dengan sajian desain kreatif PKSArt yang elegan, semoga PKS mampu ikut mencerdaskan dan memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan bisa ikut mengendorse tokoh-tokoh PKS lebih popular melalui desain 'Tokoh PKS Bicara'," ujar Arie. [pksnongsa]

posted by @Adimin