Gufron Pimpin PKS Padang Periode 2015-2020

Padang (25/10) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar Musyawarah Daerah (musda) IV di Gedung LKKS Provinsi Sumatera Barat (sumbar), ahad (25/10).

Gufron terpilih sebagai ketua umum DPD PKS periode 2015-2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan Dewan Pimpinan wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPW PKS Sumbar Nurfirmanwansyah.

Gufron sebelumnya menjabat sebagai ketua Daerah Pemilihan (Dapil) 4 PKS Padang. Usai dilantik Gufron mengatakan hal mendesak dalam waktu dekat untuk dilakukan adalah melaksanakan amanah Muswil dan amanah Musda yaitu menyukseskan pilgub. Karena Padang merupakan daerah paling banyak kader PKS.

Selain itu Gufron menambahkan, target PKS Kota Padang tahun 2020 mendatang adalah meningkatkan jumlah kader potensial di tengah-tengah masyarakat sekaligus mengawal 10 program Walikota Padang.

Hadir dalam kegiatan musda Dr. Hermanto, SE. MM Ketua Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara, H. mahyeldi SP ketua MPW PKS Sumbar, ketua DPW H. Irsyad Safar, Wakil Ketua DPW Nurfirmanwansyah, pengurus DPD dan DPC PKS, kader PKS serta undangan lainnya.

--------

Ket. foto: Ketua DPD PKS Padang Gufron menandatangani pakta integritas disaksikan oleh Ketua DPW PKS Sumbar H. Irsyad Safar, ahad (25/10). (Al Amin/ Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS Padang Gelar Musda IV

Padang (25/10) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar Musyawarah Daerah (musda) IV di Gedung LKKS Provinsi Sumatera Barat (sumbar), ahad (25/10).

Hadir dalam musda Dr. Hermanto, SE. MM Ketua Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara, H. mahyeldi SP ketua MPW PKS Sumbar, ketua DPW H. Irsyad Safar, Wakil Ketua DPW Nurfirmanwansyah, pengurus DPD dan DPC PKS, kader PKS serta undangan lainnya.

Acara inti musda adalah melantik Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) PKS Padang masa khidmat 2015-2020. Kepengurusan yang dilantik terdiri dari Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Syariah Daerah (DSD) dan pengurus harian DPD, semuanya berjumlah sembilan orang.

Pelantikan DPTD PKS Padang langsung di pimpin oleh ketua DPW PKS H. Irsyad Safar Lc. M. Ed.

Berikut Susunan DPTD PKS Padang:

Ketua MPD : Drs. H. Muhidi, MM

Sekretaris MPD : Pun Ardi, S. Ag

Ketua DSD : Arwim El Ibrahimi, Lc

Sekretaris DSD : H. Mulyadi Muslim, Lc. MA

Ketua DPD : Gufron, SS

Wakil Ketua DPD : Arnedi Yarmen, S. Pd

Sekretaris Umum: Muharlion, S. Pd

Bendahara Umum DPD : Djunaidi Hendri, ST

Ketua Kaderisasi DPD : H. Ulyadi Yesmar, Lc. MA

--------

ket. foto: Ketua DPW PKS Sumatera Barat H. Irsyad Safar, Lc. M. Ed melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Padang periode 2015-2020 di gedung LKKS Sumbar, ahad (25/10). (Al Amin/Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS: Indonesia Potensial Pimpin Dunia Islam, Ini Syaratnya

KUALA LUMPUR (26/10) - Sebagai negeri muslim terbesar, Indonesia sangat berpotensi menjadi pelopor kepemimpinan dunia Islam di masa mendatang. Namun beberapa prasyarat harus terpenuhi jika potensi tersebut ingin terwujud.

"Kepemimpinan dunia Islam masa depan sangat mungkin dipelopori oleh negeri yang disebut zamrud khatulistiwa, Indonesia. Jika percaya, kita harus memenuhi sejumlah syarat bagi sebuah negara untuk menjadi pemimpin dunia, sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang saat ini ada untuk menyongsong masa itu," ujar Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Ahad (25/10/2015).

Hal itu disampaikan Salim saat memberikan pembekalan dalam Musyawarah Pusat Informasi dan Pelayanan (Muspip) PKS Malaysia di Gedung Pertemuan Kuala Lumpur.

Pria yang biasa disapa Habib Salim ini melanjutkan, di antara syaratnya antara lain kepedulian terhadap masalah global, misalnya konflik di Timur Tengah atau kondisi masyarakat muslim minoritas di Asia dan Afrika.

"Indonesia dapat memberikan alternatif perdamaian berdasarkan keadilan dan perlindungan terhadap kaum minoritas di tengah kemajemukan bangsa," ujar Habib Salim.

Disamping itu, lanjut Habib Salim, Indonesia juga harus mampu menyelesaikan persoalan nasionalnya secara mandiri, dengan membuka kerjasama internasional.

"Seperti penanganan masalah asap kebakaran hutan, kita harus cari akar masalahnya yakni pengabaian prinsip pelestarian lingkungan demi pembangunan ekonomi sesaat. Kita perlu melakukan mitigasi terpadu karena luasnya dampak asap, sehingga dukungan negara sahabat sangat apresiatif," jelas mantan mensos ini.

Habib Salim juga mendorong kader PKS untuk berperan aktif dalam memperbaiki bangsa, merapatkan barisan dengan memperkokoh persatuan nasional. Doktor jebolan Madinah ini mendukung penuh Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) yang dipelopori DPP PKS sebagai wujud pelayanan dan pembelaan kepentingan publik. Bahkan anggota DPR Fraksi PKS telah menyumbangkan tambahan dana tunjangan senilai total Rp 700 juta untuk program mitigasi asap.

"Kader PKS dan bangsa Indonesia secara umum perlu meningkatkan spritualitas individu, misalnya memanfaatkan waktu subuh dan sesudahnya, tidak meremehkan dosa-dosa kecil, dan memperbanyak istighfar. Agar terbentuk etos kerja tinggi dan kesanggupan melakukan koreksi," tutup Habib Salim.

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri saat memberikan pembekalan dalam Musyawarah Pusat Informasi dan Pelayanan (Muspip) PKS Malaysia di Gedung Pertemuan Kuala Lumpur, Ahad (25/10).

posted by @Adimin

Sohibul Iman: Politik itu Sarana Berkhidmat untuk Rakyat

BINJAI (25/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan kembali pandangan PKS terhadap dunia politik. Bagi PKS yang ber-platform partai dakwah, politik hanyalah sarana untuk berkhidmat untuk rakyat sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.

"Bagi PKS arti politik adalah memberikan khidmat kepada rakyat setiap saat sepanjang hayat," ujar Sohibul Iman saat memberi pembekalan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PKS Kota Binjai, Sumatera Utara, Ahad (25/10/2015).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini mengajak seluruh kader PKS untuk melaksanakan tiga hal yaitu dukung sepenuhnya untuk kemenangan di pilkada, lalu doakan setelah menang agar tetap istiqomah, dan ingatkan bila ada penyimpangan.

Maka setelah menang, lanjut mantan wakil ketua DPR ini, menjaga kemenangan agar tetap dalam tujuannya yaitu mempergunakan kekuasaan untuk berkhidmat sepenuhnya kepada rakyat.

"Bagaimana dengan kekuasaan dapat menjadikan baldatun toyyibatun wa robbun ghofur bagi daerah yang dikelolanya," tutur Sohibul Iman.

Dalam kunjungannya ke Sumut, Sohibul Iman juga merasakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga telah sampai ke Medan. Meski tidak separah Riau, Sumsel dan Kalteng, polusi asap yang mencapai Medan sudah sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga.

Sohibul Iman menyerukan kader PKS di Sumut, khususnya Binjai juga memberi perhatian terhadap masyarakat yang menjadi korban asap.

"Politik itu berkhidmat untuk rakyat. Karena itu, selain fokus pada pilkada, bantu masyarakat yang kesusahan karena asap. Beri pelayanan kesehatan, bersinergi dengan unsur masyarakat lainnya," pungkas Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat memberi pembekalan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PKS Kota Binjai, Sumatera Utara, Ahad (25/10/2015). Foto - Muhammad Hilal / Relawan PKS Foto.

posted by @Adimin

Ini Tips Sohibul Iman Kepada Para Aktivis Mahasiswa

Yogyakarta (24/10) – Dihadapan 400 aktivis mahasiswa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak para intelektual muda untuk memikirkan masa depan Indonesia.

"Aktivis mahasiswa harus memiliki cita-cita ideal kemana Indonesia ini mendatang," ujarnya dalam acara Sarasehan Intelektual Muda di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Sabtu (24/10).

Indonesia, kata Sohibul, diberikan sumber daya melimpah. Tapi memiliki banyak persoalan. Tahun 1993 Indonesia pernah disebut World bank sebagai 'Keajaiban Asia Tenggara'. Harapan tentang Indonesia memuncak. Tapi tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Sampai hari ini perekonomian Indonesia mengalami permasalahan serius.

"Struktur nilai banyak diciptakan di luar (negeri). Sehingga kita sangat tergantung dari luar (negeri)," jelas mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

Ia menilai ke depan tantangan bangsa ini adalah memperkuat struktur industri. Indonesia membutuhkan SDM yang mau bekerja dengan ketulusan.

Menyebut para aktivis mahasiswa sebagai elitnya elit, Sohibul Iman membagikan tips menjadi aktivis yang memiliki kompetensi yang baik.

"Yang pertama, jangan pernah meremehkan academic excellence. Jangan sekali-kali mahasiswa meremehkan IPK," ujarnya.

Kedua, menurut doktor lulusan Japan Advanced Institute of Science and Technology ini, aktivis harus terbiasa berwacana ilmiah. Dalam proses ini ia menekankan jangan pernah takut salah.

Ketiga, aktivis harus bisa membangun networking. "Bangun jaringan mulai sekarang. Jangan tunggu sampai lulus. Mulai dari sekarang," pesannya bersemangat.

Selanjutnya, tips keempat, aktivis mahasiswa harus terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Mahasiswa jangan hanya jadi kutu buku di bidang sendiri. Terjun ke masyarakat dan memberikan solusi-solusi permasalahan masyarakat.

Dan yang terakhir adalah aktivis harus terlibat juga dalam aktivitas keagamaan. Menurutnya kelima hal ini harus diaplikasikan dengan seimbang.

"Mudah-mudahan Indonesia yang nampak suram ke depan menjadi lebih baik," tutupnya.

Sumber: Humas PKS DIY


posted by @Adimin

Politisi PKS Nilai Pemerintah Jadikan Kabut Asap sebagai Komoditas Politik

JAKARTA (22/10) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil meminta Pemerintah untuk tidak ragu dalam menetapkan status bencana atas kabut asap yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan terakhir ini.

"Bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan bahkan meluas ke negara tetangga telah layak ditetapkan sebagai bencana sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," kata Nasir dalam keterangannya, Kamis (21/10/2015).

Hal ini, klaim Nasir, telah sesuai dalam definisi bencana yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007. Pasal tersebut menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

"Persoalan kabut asap telah memenuhi unsur dalam definisi bencana tersebut, sehingga Pemerintah tak perlu banyak alasan untuk menunda penetapan bencana pada kabut asap ini," tegas Nasir.

Meski demikian, dia tak memungkiri adanya kesulitan pemerintah dalam menetapkan status bencana karena belum adanya Peraturan Presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana mandat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

"Sangat disayangkan jika Pemerintah tak kunjung menyusun peraturan presiden yang merupakan mandat delegasi suatu Undang-Undang yang telah diundangkan sejak 2007," kata Nasir.

Lebih lanjut Nasir menilai lambatnya pembuatan peraturan presiden ini menunjukan sejauhmana komitmen pemerintah selama ini dalam menyikapi bencana.

"Belum adanya peraturan presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana, tidak lantas membenarkan lambatnya respon Pemerintah dalam menetapkan bencana kabut asap ini, karena hal ini menyangkut nasib penghidupan dan jaminan perlindungan korban terkena dampak langsung yang harus segera mendapatkan penanganan pemerintah sesuai standar bencana," kata Nasir.

Lagipula, menurut Nasir, penetapan status bencana tak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana orang atau badan usaha yang terbukti sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sebab ‎pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran lahan dan hutan merupakan bagian yang terpisah dari penetapan bencana.

"Sehingga, setiap orang atau badan usaha yang terbukti penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetap wajib bertanggung jawab secara pidana dan bahkan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Nasir.

Untuk itu, Nasir menyayangkan jika persoalan kabut asap ini justru dijadikan komoditas politik sehingga Pemerintah cenderung mempertimbangkan hitungan politik dalam menetapkan suatu bencana.

"Masyarakat terkena dampak sudah mendesak untuk segera dievakuasi dan diberikan langkah tanggap darurat terutama pada kelompok rentan. Penetapan status bencana jangan dijadikan komoditas politik, karena status bencana dalam hal ini dapat menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dan upaya mitigasi dalam mengantisipasi peristiwa kabut asap berikutnya," imbuhnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin

Presiden PKS Pantau Kondisi Posko Evakuasi Asap Riau

JAKARTA (23/10) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memantau kondisi posko evakuasi dan penanggulangan musibah asap PKS Riau lewat video conference, dari kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015). Sohibul ingin mengetahui secara langsung kondisi korban yang mengungsi ke markaz dakwah PKS Riau.

"Bisa disampaikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang saat ini mengungsi di posko. Kami sangat ingin mengetahui kondisi saat ini," ungkap pria yang akrab disapa Kang Iman.

Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief kemudian memberikan laporan dan menunjukkan kondisi terkini Markaz Dakwah PKS Riau, yang saat ini dijadikan sebagai posko evakuasi warga dan penanggulangan musibah asap.

"Posko ini sudah kita buka sejak dua minggu lalu, tanggal 21 Oktober total warga yang datang kesini 11 orang, hari berikutnya naik 79 orang, dan saat ini total ada 129 orang, 9 balita, 2 lansia, 37 anak- anak dan 81 dewasa," terang Hendry menjelaskan.

Dari data tim Posko Penanggulangan Bencana (P2B) PKS Riau, saat ini P2B PKS telah menangani 1759 warga. Jumlah terbesar ada di Kabupaten Rohil, disusul Rohul, Inhu, dan Pekanbaru.

PKS Riau juga berencana melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan warga yang datang untuk dievakuasi.

"Melihat tren yang ada jumlah warga yang mengungsi terus meningkat, kalau kondisinya dalam dua minggu ini semakin memburuk, harus disiapkan tempat-tempat evakuasi untuk warga," ujarnya.

Karenanya ia mengajak semua pihak untuk bekerjasama, bahu membahu menangani dampak kabut asap ini. Terutama membantu warga masyarakat yang rentan terkena penyakit gangguan pernapasan akibat kekurangan oksigen. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Berharap Kabut Asap Jadi Bencana Nasional

JAKARTA (23/10) – Bencana kabut asap mulai dirasakan masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, sekitar akhir Agustus 2015. Sejak itulah kader-kader PKS di lokasi bencana terus bergerak sampai saat ini.

"Sejak awal munculnya kabut asap, kader PKS telah melakukan berbagai aksi penanganan. Mulai dari pembagian masker dan pendirian posko kesehatan," ungkap Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman usai peluncuran Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Jumat (23/10).

Sohibul berharap kabut asap dapat dijadikan sebagai bencana nasional. Artinya Pemerintah Pusat dan Daerah harus hand in hand, sama-sama bergerak. “Bantuan dari asing memang berdatangan, namun kami justru melihat Pemerintah semakin kewalahan menanganinya,” tambah Sohibul.

Peluncuran #GentaPKS, harap Sohibul Iman, tidak hanya berusaha menggemakan bantuan nyata untuk korban asap kepada Tanah Air. Ia pun mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah lebih meningkatkan perhatian dan koordinasi untuk meredakan dampak negatifnya.

Ia menambahkan PKS telah berusaha menjalin kerja sama dan dialog dengan instansi pemerintah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Hal ini menegaskan sikap PKS siap bekerja sama dengan Pemerintah dalam mengatasi bencana asap.

"Masalah ini sudah sangat urgen. Beberapa kali PKS menjalin komunikasi dengan BNPB. Adanya #GentaPKS ini pun bukan berarti kami bekerja sendiri. Tetapi kami tegaskan siap bekerja sama dengan Pemerintah. Apabila ke depan kabut asap tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, PKS tetap terus bergerak," tegasnya.

Sohibul Iman tak luput memberikan apresiasi tinggi atas aksi para kader dalam penanggulangan bencana asap. Menurutnya, upaya-upaya yang telah dilakukan terus menunjukkan perbaikan.

"Posko kesehatan yang awalnya rawat jalan, akhirnya melayani rawat inap. Masyarakat yang terpapar asap dengan resiko tinggi pun telah dibantu evakuasi ke daerah lain yang relatif aman. Seperti warga Palangkaraya (Kalimantan Tengah) yang dievakuasi kader setempat ke Banjarmasin (Kalimantan Selatan)," jelasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Salurkan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR untuk Korban Bencana Asap

JAKARTA (23/10) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kader PKS di semua level telah bergerak nyata membantu penanggulangan bencana asap.

Salah satu bentuk konkret Gerakan Tanpa Asap PKS (#GentaPKS) adalah penyerahan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS sebesar Rp 685.788.000 untuk korban bencana asap.

"Ini salah satu ikhtiar konkrit PKS berkhidmat untuk rakyat. Anggota DPR dari Fraksi PKS menyalurkan seluruh kenaikan tunjangannya untuk korban bencana asap," ujar Jazuli dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Jazuli menyebutkan sejak awal Fraksi PKS menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Kini melihat kebutuhan masyarakat yang jadi korban asap, seluruh kenaikan tunjangan itu diberikan untuk meringankan beban mereka.

"Ini salah satu bentuk konsistensi Fraksi PKS dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Totalnya ada Rp 685 juta lebih, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana asal di Sumatera, Kalimantan, dan tempat lainnya," papar Jazuli.

Selain penyerahan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI Fraksi PKS untuk korban bencana asap, Fraksi PKS juga akan terus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah agar lebih responsif.

"Evakuasi korban, padamkan titik-titik api. Seret juga aktor-aktor intelektual pembakaran hutan ini ke meja hijau," papar dia. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini Tiga Langkah Taktis Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) demi membantu menanggulangi dampak bencana asap di Indonesia, di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus mengatakan peluncuran #GentaPKS adalah penegasan dari bentuk kepedulian PKS terhadap bencana asap yang sudah berlangsung.

Fahmi menyebut ada tiga prioritas utama #GentaPKS saat ini. Pertama adalah gerakan penyelamatan jiwa manusia. "Ini harus dilakukan mengingat kondisi sudah sangat kritis," ujar Fahmi.

Proses penyelamatan jiwa dilakukan dengan penyediaan ruangan penyelamatan darurat. PKS di beberapa wilayah yang terpapar asap ini sudah membuka ruangan khusus kedap asap untuk menampung warga. Fasilitas berupa pendingin ruangan dan obat-obatan disediakan dalam ruangan penampungan. "Sasarannya semua warga bukan hanya warga resiko tinggi saja," terang dia.

Selanjutnya bagi warga resiko tinggi seperti anak-anak, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus #GentaPKS akan melakukan evakuasi. "Karena laporan dari daerah meski warga tinggal di rumah yang kedap asap tetap terpapar," jelas Fahmi. Maka evakuasi menjadi pilihan satu-satunya demi menyelamatkan warga.

Fahmi menyebut PKS di beberapa wilayah sudah melakukan evakuasi seperti dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dari Pekanbaru ke Padang.

Kedua, lanjut Fahmi, mobilisasi gerakan doa dan shalat Istisqa (shalat meminta hujan). "Kita semua harus meyakini bahwa ujian asap ini dari Allah SWT, begitu pula kita mohon pertolongan kepada-Nya. Teruslah berdoa, jangan berhenti," ujar Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS ini.

Fahmi menambahkan yang ketiga, aksi prioritas pendukung berupa penggalangan dana dan pemenuhan kebutuhan primer para korban asap. Diantaranya makanan, pakaian, serta obat-obatan.

"Aksi prioritas pendukung ini juga berupa mobilisasi pemadaman titik api sedapat mungkin, sesuai kemampuan kita. Oleh karena kita tidak bisa terus menunggu pemerintah bergerak cepat. Semoga #GentaPKS mendapatkan respons positif hingga meningkatkan empati masyarakat untuk melakukan aksi nyata bantu korban bencana asap," tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Luncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Bencana asap yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam enam bulan terakhir semakin mengkhawatirkan. Polusi asap telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan.

Menanggapi situasi bencana yang makin kritis, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakaan partainya mencanangkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini serta Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus.

"Persoalan asap semakin mengkhawatirkan dengan titik api yang meluas. PKS, dalam usaha berkhidmat untuk rakyat, terpanggil mengatasi persoalan asap ini melalui #GentaPKS," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Legislator yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan #GentaPKS bukan upaya pertama yang dilakukan PKS dalam membantu mengatasi dampak bencana asap.

"Kader-kader PKS di daerah, terutama di lokasi bencana, telah melakukan beragam aksi guna meringankan beban masyarakat yang terpapar asap. Mulai dari pembagian masker, upaya pemadaman sumber api sampai evakuasi warga sehingga #GentaPKS bukan aksi pertama yang telah kami lakukan," jelasnya.

Mantan wakil ketua DPR RI itu berharap #GentaPKS dapat menjadi pemicu agar penanganan masalah asap lebih terkoordinasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Selain itu, semoga #GentaPKS dapat lebih menggemakan upaya kontribusi dari kalangan masyarakat, untuk bersama-sama kita ringankan beban Saudara-Saudara di lokasi bencana," papar dia. [pks.id]

posted by @Adimin