HNW: Pilih Pemimpin yang Peduli Pendidikan Rakyat

SRAGEN (03/12) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap pemilihan kepala daerah seperti di Sragen, menjadi momen untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli dengan pendidikan rakyatnya.

“Semoga hadirnya pemimpin yang peduli dengan pendidikan rakyatnya, mampu menjadikan daerah itu menjadi maju dan unggul,” kata Hidayat dalam silaturahim bersama tokoh dan aktivis pendidikan se-Kabupaten Sragen di RM Dou Dugi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2015).

Hidayat mengatakan tujuan pendidikan nasional jika dapat diimplementasikan dengan baik akan mampu mengatasi berbagai macam situasi darurat di Indonesia. Seperti darurat narkoba, korupsi, kejahatan pada anak-anak dan perempuan, akhlaq mulia, serta darurat AIDS.

“Tujuan pendidikan nasional yang jelas tertuang dalam UUD Pasal 31 ayat 3, 4, dan 5, jika dilaksanakan akan menghadirkan anak-anak bangsa yang luar biasa bagus, hebat, dan berkualitas. Bukan generasi yang makin jauh dari jati diri bangsa, menjauhkan generasi bangsa dari bangsa-bangsa yang abmoral dan kriminal,” ujarnya.

Hidayat menegaskan komitmen kuat pemerintah, guru-guru, dan aktivis dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, akan menghadirkan kebangkitan dan kejayaan. Komitmen kuat serta implementasi yang baik dapat mengubah kondisi bangsa yang terjajah dan terkalahkan, menjadi suatu bangsa yang unggul.

“Komitmen kuat ini pernah dicontohkan oleh Negara Jepang. Setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, saat itu mereka nyaris luluh lantak akibat Perang Dunia II. Namun, Kaisar Jepang saat itu justru bertanya kepada Jenderal Angkatan Perang-nya tentang berapa jumlah guru yang masih tersisa?” ujar Hidayat.

Dengan jumlah guru yang tersisa, lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, maka Jepang membuat sistem pendidikan yang mampu mengangkat bangsanya menjadi unggul kembali. Hal ini dibuktikan 20 tahun kemudian, Jepang berhasil menjadi bangsa yang maju, beradab, dan berbudaya.

“Perhatian Kaisar terhadap pendidikan itu pula yang membuat Jepang tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang hasil produksinya mampu membanjiri pasar Amerika, yang justru dahulu mengalahkan Jepang,” tuturnya.

9 Desember 2015 Kabupaten Sragen akan menggelar Pilkada yang diikuti empat pasangan. PKS bersama Gerindra mendukung pasangan nomor 3, Yuni-Dedy. Tiga pasangan lainnya adalah Sugiyamto dan Joko Saptono (PDIP dan Partai Demokrat), Jaka Sumanta dan Surojogo (PKB dan PAN), serta Agus Fatchur Rahman dan Djoko Suprapto (Partai Golkar dan PPP). [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam silaturahim bersama tokoh dan aktivis pendidikan se-Kabupaten Sragen di RM Dou Dugi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2015).

posted by @Adimin

Darurat Kecerdasan Literasi Bagi Kader PKS

Tanggal 10 Agustus lalu M Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Presiden PKS. Bila ia mengemban tugas pembenahan secara holistik atas kondisi internal partai, maka salah satu hal yang harus dibenahi itu mirip sekali dengan cuitannya di media sosial twitter, dua hari sebelum ia dilantik.

Pada tanggal 8 Agustus, melalui akun twitternya @msi_sohibuliman ia mengeluhkan ekses melimpahnya informasi yang membuat “kita” (ia gunakan kata kita sebagai ajakan introspeksi) mudah menyebarkan informasi sampah yang disertai cacian.

“Melimpahnya informasi kadang bikin kita menjadi seperti orang bodoh. Dengan mudah kita share info-info sampah, bahkan dengan info-info itu kita tebar caci dan fitnah. Boleh jadi ini paradok paling heboh di era medsos: makin melimpah informasi bukan makin bijak dan penuh hikmah tapi makin ceroboh dan tebar fitnah,” begitu tulisnya.

“Pada kasus ekstrim, ceroboh dan fitnah bisa timbulkan irreversible damage (kerusakan yang tak dapat dipulihkan). Itu kerugian besar. Petaka bagi semua,” imbuhnya lagi.

Mungkin Sohibul Iman mendapati kenyataan ini setelah melihat kondisi sekitarnya di media sosial. Dan sebagai seorang petinggi PKS, bisa ditebak ia dikelilingi oleh kader-kader PKS, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Memang kenyataannya, beberapa kejadian menunjukkan adanya darurat literasi bagi kader PKS. Kasus yang terbaru adalah tersebarnya di kalangan pendukung PKS sebuah tulisan hoax yang menuduh korban penembakan Paris adalah boneka, bukan jasad manusia.

Pabrikasi Isu dan Jebakan

Begitu melimpah bahan untuk dibaca oleh kader partai yang memang terkenal punya hobi membaca. Seorang penulis bernama Erwyn Kurniawan pernah bercerita tentang sosok penjual buku yang selalu mengeluh dagangannya tak begitu laku bila ia jajakan di tengah acara partai. Lantas ada yang menyarankan agar dagangannya itu dijajakan pada acara PKS – sesuatu yang belum pernah dicoba pedagang buku tersebut. Ternyata benar, di acara PKS lah ia bisa mengipas-ngipas lembaran uang dengan penuh senyum.

Itu baru terhadap buku yang untuk memperolehnya harus mengeluarkan uang. Bagaimana lagi bila bahan bacaan itu gratis didapat melalui internet via jejaring sosial, atau aplikasi chatting semisal Whatsapp atau BBM? Kader PKS menikmati benar limpahan informasi ini.

Keluhan Sohibul Iman tadi tentang tabiat manusia di era melimpahnya informasi, berlaku juga buat kader PKS. Puncaknya adalah pada perhelatan pilpres yang lalu. Begitu banyak informasi simpang siur yang sesungguhnya tak layak sebar. Isu Jokowi keturunan Cina, misalnya, sempat dimakan oleh beberapa pendukung PKS di media sosial. Padahal saya dengar langsung dari pengurus PKS di Jawa Tengah bahwa isu itu bohong. Jokowi keturunan Jawa asli.

Sebuah web online punya kontribusi besar dalam penyebaran isu ini. Padahal selama ini web tersebut suka menyudutkan PKS. Terhadap tulisan di web tersebut yang menyudutkan PKS, kader menyangkal. Tetapi terhadap tulisan yang menyudutkan pihak yang berseberangan dengan partainya, kader PKS menelan mentah-mentah tanpa kehati-hatian.

Isu-isu itu seperti dipabrikasi lalu dijadikan “bom” paket yang dikirimkan oleh seorang misterius. Isu Jokowi keturunan Cina memang menjadi “bom” yang sukses meledak di tengah pendukung Prabowo-Hatta. Ada isu lain yang “meledak di tengah jalan”, belum sampai ke tujuan. Misalnya isu “RIP Jokowi” yang belum apa-apa terdeteksi beredar awal dari kalangan pendukung Jokowi-JK. Bisnis.com menulis berita ini dengan judul “WAH...Penyebar 'RIP Jokowi' Diduga Pendukung JKW4P Sendiri”.

Perang rumor pada zaman pilpres lalu memang merupakan yang paling parah. Kedua belah kubu pasangan calon sama-sama mendapat gempuran. Salah satu pihak yang disorot dalam penyebaran isu adalah tabloid Obor Rakyat. Media ini bahkan sempat dipolisikan oleh kubu Jokowi-JK. Lalu berselang setahun kemudian, para pendukung Jokowi semakin geram karena bos pimred Obor Rakyat malah menjabat sebagai Komisaris BUMN. Padahal posisi Komisaris BUMN belakangan banyak ditempati oleh para pendukung Jokowi. Lalu di pihak mana sebenarnya Obor Rakyat ini? Apa tujuan kampanye negatif yang dilakukan Obor Rakyat di pilpres lalu? Victim playing kah?

Di tubuh PKS sejatinya sudah banyak yang curiga adanya pabrikasi isu yang bertujuan menjebak dan meruntuhkan reputasi partai. Si pembuat isu ini tampaknya paham karakter kader PKS yang rakus informasi dan militan membela pihak yang didukungnya.

Sebuah isu bombastis dihembuskan ke tengah media sosial, tak menunggu lama agar isu itu tersebar kemana-mana, lalu disiapkan bantahannya yang kuat. Dan reputasi penyebar pun hancur sudah.

Karena itu lah pentingnya melek literasi.

Kecerdasan Literasi Buat Kader PKS

“Di medsos ada orang/kelompok yg hobi menghasut. Ada juga orang/kelompok yang gampang dihasut. Jadilah sinergi penghasut+terhasut. Semua jadi kusut. Ada orang/kelompok yang hanya bisa eksis dengan menghasut. Hakikatnya mereka itu pengecut. Mereka sorak bila kita layani. Kita biarkan mereka mati sendiri,” begitu tulis Sohibul Iman di twitter, mensinyalir nyata adanya pelaku pabrikasi isu dan hasutan.

Sekedar melek informasi tidak cukup. Dan menjadi melek informasi di zaman sekarang justru sangat mudah. Yang dibutuhkan adalah melek literasi. Lebih tinggi dari sekedar melek informasi.

Wikipedia mendefinisikan literasi media sebagai “kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi (dibuat) dan diakses.”

Melek literasi berarti mampu melakukan penilaian terhadap sebuah informasi, bahkan mampu melakukan validasi sehingga tidak terjebak kabar bohong. Juga bisa mendeteksi framing atau spinning sebuah berita.

Salah satu cara memvalidasi kabar adalah dengan tabayun. Itu adalah “kata sakti” yang suka disodorkan kader PKS bila diserang rumor. Artinya, kader PKS paham bagaimana menjadi melek literasi. Saat menyuruh orang lain “tabayun dulu”, artinya kader PKS menuntut orang agar melek literasi.

Bagaimana dengan kader PKS sendiri? Sudahkah mengaplikasikan nasihatnya?

Belajar dari asbabun nuzul turunnya perintah tabayun (mendalami masalah) pada Al-Qur’an surat Al Hujurat ayat 6, sikap menelan bulat-bulat informasi tanpa memeriksanya kembali bisa berujung pada permusuhan hingga pertumpahan darah. Atau istilah yang digunakan Sohibul Iman: irreversible damage.

Harusnya kader PKS menjadi yang terdepan dalam menyikapi rumor. Menjadi teladan bagi masyarakat. Dan sebagaidu’at (pendakwah), tradisi tabayun adalah salah satu poin yang harus didakwahkan dan diteladankan. Karena itu merupakan syariat Islam.

Tabayun tak selalu bermakna bertanya langsung kepada yang tertuduh. Justru sebenarnya yang dimintai bukti adalah pihak penuduh, bukan pihak tertuduh. Ulama merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi: “Penuduh wajib membawa bukti, sedangkan tertuduh cukup bersumpah”. Jadi yang perlu diperiksa, dianalisa, dan didekontruksi dalam sebuah isu adalah konten tuduhan. Sudahkah ia dilengkapi bukti-bukti yang valid?

Kecerdasan literasi adalah saat berbagai sumber informasi yang dilahap oleh seseorang mampu membuatnya memiliki wawasan yang menopangnya dalam berfikir. Sehingga bila berargumentasi, hujjah yang dibangun punya landasan yang terujuk, bukan sekedar asal membual. Luasnya wawasan seseorang juga melindunginya dari kabar-kabar bohong. Bukan kah salah satu karakter yang ingin dicapai dalam program pembinaan kepribadian Islam di PKS adalah “mutsqofatul fikr”, atau fikiran yang berwawasan?

Materi ghozwul fikri yang diterima oleh kader PKS melalui pembimbing keislamannya harus ditempatkan dalam posisi yang tepat. Mengabaikan ghozwul fikri, bisa membuat seorang muslim hanyut dalam skenario pihak yang terjangkit islamophobia yang menginginkan umat Islam jauh dari aqidahnya. Tetapi menghayati materi ini di luar batas, bisa membuat paranoid. Sikap begini mudah sekali mengafirmasi kabar-kabar bohong seputar teori konspirasi. Makanya, ada yang menelan mentah-mentah tulisan hoax “korban Paris adalah boneka”.

PKS punya perangkat untuk membuat kadernya melek literasi, melalui program pembinaan keislaman tiap pekan. Di tubuh PKS terdapat juga praktisi jurnalistik, blogger/penulis yang melek literasi, atau pakar informasi yang bisa merumuskan sebuah kurikulum dalam membenahi mental kader PKS di dunia maya. Perlu ada pelatihan menginvestigasi isu. Atau paling banter, menggencarkan nasihat agar mengabaikan kabar yang tidak mampu diverifikasi.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut perlu diwujudkan bila benar ada keinginan untuk memperbaiki kemampuan kader PKS dalam berliterasi, sehingga tidak lagi menjadi bulan-bulanan pihak yang mempabrikasi isu.

Penulis: Zico Alviandri

Foto: Kembara Pramesywara (RPF)

Tautan:

https://twitter.com/msi_sohibuliman 

http://makassar.bisnis.com/read/20140511/33/177877/wah...penyebar-rip-jokowi-diduga-pendukung-jkw4p-sendiri

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=240640

http://www.merdeka.com/peristiwa/relawan-jokowi-geram-bos-pemred-obor-rakyat-jadi-komisaris-antam.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Literasi_media 

[sumber: pks.id]

posted by @Adimin

HNW: Pemerintah Harus Maksimal Sukseskan Pilkada Serentak

SRAGEN (02/12) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah dan penyelenggara Pemilukada melakukan langkah-langkah maksimal untuk mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Salah satu di antaranya adalah dengan perbaikan data pemilih.

“Kita sudah berkali-kali menyelenggarakan Pemilu maupun Pemilukada, seharusnya data-data pemilih makin baik. Tidak boleh ada lagi pemilih siluman,” tandas Hidayat Nur Wahid dalam kampannye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno (Yuni-Dedy) di Lapangan Nglorok, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12) siang.

Pemerintah, terutama aparat keamanan, lanjut Hidayat, juga harus mencegah terjadinya permainan uang dalam Pemilukada serentak. Karena hal itu menciderai proses demokrasi dan melecehkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

“Sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, rakyat jangan mau dilecehkan dengan dihargai murah suaranya. Rakyat jangan mau dibeli suaranya. Pilih sesuai hati nurani,” tandas Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR RI ini.

Kepada pasangan Yuni-Dedy yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Hidayat berpesan agar jika terpilih nanti harus menepati janji-janji yang disampaikan saat kampanye. “Harus meneruskan yang baik dan menjadikan Sragen lebih baik dari sekarang,” katanya.

Pilkada Kabupaten Sragen diikuti empat pasangan. Selain pasangan Yuni-Dedy, tiga pasangan lainnya adalah Sugiyamto dan Joko Saptono yang diusung PDIP dan Partai Demokrat, Jaka Sumanta dan Surojogo diusung PKB dan PAN, serta pasangan Agus Fatchur Rahman dan Djoko Suprapto yang diusung Partai Golkar dan PPP. [pks.id]

Keterangan Foto: Ribuan massa menghadiri kampannye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno (Yuni-Dedy) di Lapangan Nglorok, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12) siang.

posted by @Adimin

Kyai NU: PKS Jelas-jelas Ahlus Sunnah Wal Jamaah

LAMPUNG (02/12) - Tuduhan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah jelmaan wahabi bahkan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sangat tidak berdasar bahkan terkategori fitnah. Hal tersebut diungkapkan pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Darul A'mal Kota Metro KH Samsuddin Thohir.

"PKS jelas-jelas termasuk ahlus sunnah wal jamaah yang selaras dengan apa yang dianut mayoritas Muslim di Indonesia," ujar KH Samsuddin Thohir saat menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri di Metro, Lampung, Rabu (2/12/2015).

Istilah anti tahlil, anti marhabanan, serta tuduhan sejenis yang dialamatkan ke PKS terutama selama pesta demokrasi pemilihan kepala daerah seperti sekarang amat disesalkan Kyai Samsuddin.

"Ini sudah tidak sehat lagi. Apalagi saya juga dengar ada yang menjelek-jelekkan PKS dengan menyamakan seperti PKI. Ini keterlaluan," ujar mantan Ketua Syuriah PWNU Lampung ini.

Habib Salim Segaf yang berkunjung ditemani calon Wali Kota Metro Abdul Hakim, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Lampung Mufti Salim memperkenalkan struktur PKS pusat maupun wilayah yang baru terbentuk.

Mengamini apa yang disampaikan Kyai Samsuddin, Habib Salim menyatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah(aswaja) adalah bagian dari PKS. "Saya juga santri Krapyak yang notabene ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada fitnah wahabi terhadap PKS, itu sangat tidak berdasar," ujar Habib Salim.

Habib Salim Segaf yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Menteri Sosial RI ini juga menyempatkan menjenguk Ketua Syuriah PWNU Lampung KH Ngaliman Marzuki yang sedang sakit di kediamannya di Kota Gajah, Lampung Tengah. [pka.id]

Keterangan Foto: (ki-ka) Pimpinan Ponpes NU Darul A'mal Kota Metro KH Samsuddin Thohir, Calon Wali Kota Metro Abdul Hakim, dan Ketua Majelis Syuro PKS Hb. Salim Segaf Al Jufri bersilaturahim di Metro, Lampung, Rabu (2/12/2015).

posted by @Adimin

PKS Dorong Kebijakan Industri Berbasis Energi

JAKARTA (30/11) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong kebijakan industri berbasis energi. Sumber energi nasional harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketua Departemen Teknologi Industri dan Energi DPP PKS, Marsudi Budi Utomo menyampaikan hal ini pada Diskusi “Ketahanan Energi Nasional” di Kampus ITB Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Pemanfaatan energi nasional harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, pertimbangan emisi gas karbondioksida (CO2). Kedua, pertimbangan elastisitas dan intensitas energi nasional,” ujar Marsudi.

Menurut Marsudi, ukuran emisi CO2 perlu menjadi patokan akhir dalam pemanfaatan energi nasional. Hal ini bertujuan agar besaran pemanfaatan energi bisa diukur, sehingga tidak menghasilkan CO2 berlebih.

“Penurunan emisi CO2 sebesar 26% di bawah level tahun 2005 seperti dituangkan dalam Perpres no 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK),” jelasnya.

Pemanfaatan energi nasional, lanjut Marsudi, juga perlu mempertimbangkan elastisitas dan intensitas energi. Ia menjelaskan elastisitas energi Indonesia pada 2014 sebesar 2,69 dinilai cukup tinggi.

“Sementara menurut International Energy Agency (IEA) tahun 2014, angka elastisitas Thailand adalah 1.4; Singapura 1.1; dan negara-negara maju berkisar 0.1-0.6,” kata Marsudi.

Selain itu, intensitas energi Indonesia juga cukup tinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 565 TOE (Ton Oil Equivalent) per US$ 1 juta. Itu artinya, terang Marsudi, untuk meningkatkan PDB sebesar US$ 1 juta, Indonesia memerlukan energi sebanyak 565 TOE.

“Sementara, intensitas energi Malaysia adalah 493 TOE/juta USD dan rata-rata negara maju sebesar 164 TOE perjuta USD,” paparnya.

Marsudi menegaskan, Indonesia memiliki angka elastisitas dan intensitas energi yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian energi di Indonesia termasuk boros.

“Juga menunjukkan daya saing industri rendah karena inefisiensi energi yang berdampak pada tingginya biaya produksi,” tutup Marsudi. [pks.id]

Keterangan Foto: Salah satu sumur minyak di wilayah Sumatera Selatan yang sedang dilakukan perawatan. (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS: Jangan Gunakan Uang Rakyat Saat Terjadi Krisis Perbankan

Jakarta (30/11) – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam melarang pemerintah untuk menggunakan uang rakyat jika terjadi krisis perbankan. Pasalnya, dalam draf RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang diusulkan pemerintah, mekanisme bail out akan dibebankan kepada masyarakat jika terjadi krisis tersebut. Dengan kata lain, Ecky menilai pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, baik di tahun 1998 maupun 2008 (Bank Century).

Demikian disampaikan Ecky dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, serta perwakilan BI, OJK, dan LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

“Semestinya kita belajar dari krisis perbankan 1998 yang membebani negara ratusan triliun dan kasus century 2008 sebesar 6,7 triliun. Logika bail out tidak mencerminkan keadilan untuk publik. Saat bank tersebut sehat, labanya dinikmati oleh para pemilik bank. Sementara, saat bank mengalami masalah, rakyat yang malah disuruh menanggung bebannya. Apalagi, seandainya bank tersebut mengalami masalah karena kesalahan mereka sendiri, baik karena miss-management maupun fraud. Mereka harus menanggung sendiri kesalahannya,”jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menginginkan mekanisme yang ideal adalah yang sebaliknya, yaitu Bail In. Di mana penyelesaian krisis di sektor keuangan harus ditanggung oleh para pelaku di industri itu sendiri. Sehingga, seharusnya, saat terjadi krisis, bank tersebut harus diambil alih asetnya, lalu direstrukturisasi agar sehat kembali.

“Juga, harus dilakukan dengan mekanisme yang berjalan di antara mereka sendiri tanpa melibatkan menggunakan uang dari APBN,” ujar legislator sejak tahun 2009 ini.

Ecky berpendapat sebenarnya saat ini perbankan di Indonesia sudah memiliki sistem yang lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Dibandingkan tahun 1998, belum ada OJK juga LPS, dan kapasitas BI dalam menjalankan fungsi pengawasan pun dinilai masih lemah.

“Namun pengalaman kekisruhan dalam penanganan Century, memberi pelajaran bahwa keberadaan lembaga-lembaga saja tidak cukup. Mereka membutuhkan payung hukum yang kuat mengenai protokol krisis. Oleh karena itu, PKS tetap berkepentingan untuk mendorong UU JPSK yang bisa memperjelas koordinasi dan peran masing-masing lembaga dalam penanganan krisis,” jelas alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Hermanto: Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Harus Segera Diangkat Menjadi PNS

Jakarta (30/11) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan komitmen untuk mengangkat puluhan ribu Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian (THLPP) agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau sekedar komitmen, sudah diberikan oleh Pemerintah yang lalu. Pemerintah sekarang bertugas merealisasikan secepatnya," papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengangkat THLPP menjadi PNS pada tahun 2016.

Atas dasar itu, Hermanto meminta Kementerian PAN-RB memberikan dukungan kelembagaan, izin prinsip rekrutmen, dan izin kepegawaian. Sedangkan, Kementan terlebih dahulu harus membuat desain kepegawaian yang dibutuhkan penyuluh pertanian untuk dapat direkrut menjadi pegawai Pemerintah.

"Pemerintahan lalu, beralasan regulasi belum lengkap, terutama karena belum ada payung hukumnya, maka komitmen itu terus ditunda," ungkap Legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini.

Pemerintah sekarang, jelas Hermanto, telah berjanji kepada DPR untuk menyelesaikan payung hukum pada Juli 2015. Namun, kemudian minta tambahan waktu 3 bulan. "Payung hukum itu seharusnya sekarang sudah selesai dan tidak ada alasan lagi untuk menunda pengangkatan tersebut", tegas Hermanto.

Hermanto mendesak pemerintah melakukan hal ini sebab pengangkatan tersebut merupakan bagian dari perhatian sekaligus penghargaan negara kepada mereka yang selama ini telah terlibat aktif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

"Saat saya berkunjung dan bertemu kelompok-kelompok tani terutama di masa reses, para THLPP ini ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di luar jam kerja atau di hari libur sekalipun,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hermanto berharap pengangkatan ini tidak hanya untuk THLPP saja. Tapi, juga untuk Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.
 


posted by @Adimin

Irwan Prayitno Di Mata Pemilih Pemula

AGAKNYA, sasaran yang dituju oleh Sengaja Budi Syukur, yaitu memberikan informasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, berhasil menuai perhatian pemilih pemula. Muhammad Syafridho Akbar, siswa SMA Adabiah mengaku tertarik kepada pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) setelah mendapat informasi dari medsos. Pada tanggal 9 Juni 2015 kemaren, Ridho, demikian dia akrab disapa, sudah berumur 17 tahun, dan pada tanggal 9 Desember 2015, dirinya untuk pertama kalinya akan menggunakan hak suara pada pemilukada Sumatera Barat.
Belakangan, Ridho memang menjadi perhatian tersendiri di kalangan tim sukses dan relawan IP-NA. Betapa tidak, remaja berbadan bonsor ini cukup aktif mensosialisasikan pasangan IP-NA ke tengah-tengah masyarakat, terutama kepada teman-temannya. Bahkan, dalam beberapa kali kegiatan sosialisasi IP-NA dan debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015, Ridho terlihat hadir memberikan dukungan kepada pasangan calon IP-NA.

Ketertarikan Ridho dengan pasangan IP-NA disebabkan informasi yang dia terima dari medsos dan media lainnya terhadap kedua sosok pemimpin Sumatera Barat tersebut bersesuaian dengan kenyataan. Menurut Ridho, sosok Irwan Prayitno adalah seorang yang memiliki rasa hiba yang tinggi. Tidak hanya rendah hati dan perhatian terhadap orang miskin, tetapi dengan lawan politiknya pun, Irwan Prayitno tetap menaruh perhatian.

Bagi Ridho, sangat sulit mencari tipikal pemimpin seperti Irwan Prayitno di negeri ini. Seorang pemimpin yang sukses meniti karir politiknya dan sukses pula memimpin keluarganya. Apatah lagi, tak seperti pemimpin lainnya di negeri ini, Irwan Prayitno menaruh perhatian tinggi kepada anak-anaknya. Irwan Prayitno tidak canggung mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menyetir mobil sendiri.

Sebagai generasi muda negeri ini, Ridho mengaku tergugah melihat gaya kepemimpinan Irwan Prayitno. Sosok pemimpin yang cepat tanggap merespon persoalan masyarakat. Sosok yang dekat dan rendah hati, bahkan tak segan-segan blusukan ke daerah-daerah terisolir demi menemui rakyatnya.

Irwan Prayitno, ungkap Ridho, tidak kehilangan akal dan patah arang menghadapi medan dan geografis Sumatera Barat yang terkenal ekstrim, menembus hutan, menyeberangi lautan dan sungai, demi menemui rakyatnya. Bahkan, Irwan Prayitno sering memakai motor trail untuk menjangkau rakyatnya. Irwan Prayitno bertaruh nyawa dan menahan kelelahan di badannya.

Ironisnya, terang Ridho, walau sudah mati-matian bekerja untuk rakyat, sebagian manusia yang berfikiran picik tetap saja mengatakan Irwan Prayitno tidak bekerja dan membangun Sumatera Barat. Padahal, untuk bertemu rakyatnya, Irwan Prayitno bertaruh nyawa menghadapi medan yang berat.

Anak muda Sumatera Barat, ujar Ridho, In sha Allah akan menjatuhkan pilihan kepada IP-NA. Apatah lagi, Irwan Prayitno selama memimpin Sumatera Barat memberikan perhatian lebih kepada pemuda, salah satunya dengan memberlakukan Undang-Undang Kepemudaan, sehingga regenerasi kepemimpinan pemuda berjalan dengan baik.

Selain itu, Irwan Prayitno adalah sosok yang multi talenda, jelas Ridho. Untuk dekat dengan generasi muda, Irwan Prayitno menyelami keseharian mereka dengan bermain musik. Jarang pemimpin seperti Irwan Prayitno yang mau mendekati pemuda dengan menyalurkan hobi dan kreatifitas generasi muda.

Jadi pemuda tidak apatis lagi dengan politik karena melihat sosok gubernurnya suka dengan dunia mereka. Akibatnya, pemuda yang selama ini acuh tak acuh dengan politik dan pemerintahan, kini aktif mencari tahu perkembangan daerahnya. Bagi Ridho dan pemuda lainnya, Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin muda yang energik, cerdas, amanah, penyabar, dan dekat dengan semua kalangan.

Maka tidak salah kiranya, selama memimpin Sumatera Barat, tegas Ridho, Irwan Prayitno diberikan kesehatan oleh Allah swt dan tidak pernah sakit selama menjadi Gubernur Sumatera Barat. Selain dekat dengan rakyat dan multi talenta, Irwan Prayitno dikenal sebagai pemimpin yang amanah. Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin yang tidak egois dan tergesa-gesa mengambil keputusan. Untuk itu, Irwan Prayitno layak didukung untuk melanjutkan kepemimpinannya satu kali periode lagi. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

Pemimpin Harus Selalu Tingkatkan Kapasitas Diri

LAMPUNG (28/11) – Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggungjawab yang besar. Oleh karenanya saat seseorang diberi amanah menjadi pemimpin, ia harus selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bandar Lampung, serta11 perwakilan DPD PKS Muara Enim, DPD PKS Prabu Mulih, dan DPD PKS Pali yang sedang melakukan studi banding ke DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).

Gufron melanjutkan, pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya. “Pemimpin juga harus memiliki banyak alat atau skill sehingga ketika ada permasalahan dapat menyelesaikannya dengan menggunakan alat yang tepat. Maka dari itu seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan membaca. Jika hal itu terjadi maka akan mengalami kemandegan atau bahkan kehancuran,” terang Gufron.

Selanjutnya Gufron juga berpesan kepada kader PKS yang diamanahi jabatan struktural partai maupun diamanahi menjadi Anggota Legislatif (Aleg) agar dapat membangun reputasi yang baik dengan cara meningkatkan kredibilitasnya.

“Bagaimana cara meningkatkan kredibilitas? Yaitu kader, struktur, dan Aleg harus bisa bersinergi. Bersinergi dalam kebaikan, sinergi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat, dan yang terpenting Aleg PKS harus bisa mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak,” pungkas Gufron.

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Wilda Sumbagsel, Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).

Sumber: Humas PKS Lampung


posted by @Adimin

Aher : Keberhasilan Irwan Dapat Dijadikan Rujukan Untuk Kembali Pimpin Sumbar

 

Agam – Ratusan penghargaan yang diperoleh Pemprov Sumbar selama kepemimpinan Irwan Prayitno periode 2010-1015, dapat dijadikan rujukan memilih Irwan kembali untuk lima tahun mendatang memimpin Sumbar bersama Nasrul Abit sebagai wakilnya. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Heryawan dari DPP PKS ketika berorasi di depan puluhan ribu massa yang membanjiri Lapangan Pasar Amor Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, Minggu, 29/11/2015.

Aher (sapaan Ahmad Heryawan) yang juga Gubernur Jawa Barat itu menyebutkan, untuk mensejahterakan masyarakat menjadi kunci keberhasilan seorang kepala daerah memimpin. Hal itulah yang dilihatnya pada kepemimpinan Irwan Prayitno pada periode sebelumnya.

Sementra itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., kembali menegaskan komitmennya untuk membangun dan mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan sejahtera dengan demikian diharapkan kemiskinan semakin berkurang.

“Alhamdulillah selama lima tahun kami menjadi gubernur, kami telah membuktikannya. Sedangkan Bapak Nasrul Abit sebagai Bupati Pesisir Selatan selama dua periode berhasil melepaskan Kabupaten Pesisir Selatan dari daerah tertinggal,” ungkap Irwan. Agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Irwan Prayitno mengharapkan dan membutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Sumatera Barat. Irwan Prayitno mengajak rakyat Sumatera Barat dan semua pendukungnya untuk bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2015 dan memberikan hak suara mereka untuk IP-NA pada nomor urut 2. [suryanews911.com]

posted by @Adimin

Kampanye IP-NA, Lautan Manusia Banjiri Lapangan Pasar Amor

Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., meraih simpati rakyat. Kali ini, kampanye di Lapangan Pasar Amor Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, Minggu (29/11/2015), yang berlangsung dari pukul 12.30 sampai 16.00 WIB, di banjiri lautan manusia.

Ade Rezki Pratama, wakil rakyat Sumatera Barat di DPR RI dari Partai Gerindra merasa terharu dengan banyaknya rakyat yang menghadiri kampanye IP-NA tersebut. Sebagai anak muda Sumatera Barat, dirinya menghimbau rakyat Sumbar untuk mendukung dan memilih pasangan IP-NA. 

"Sebagai anak muda Sumatera Barat, saya menghimbau kita semua untuk mendukung dan memilih pasangan IP-NA. Sumatera Barat di bawah kepemimpinan IP-NA nantinya diyakini akan lebih sejahtera dan madani. Siapa lagi yang kita pilih, kalau tidak pasangan ini," ungkapnya.

Sementara itu, Desrio Putra, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat, dalam orasinya kembali menegaskan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh kader Partai Gerindra di Sumatera Barat untuk mendukung penuh pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Memenangkan pasangan IP-NA adalah harga mati bagi seluruh kader partai ini di Sumatera Barat.

Menurut Desrio, Prabowo Subianto ingin mencicil hutangnya kepada rakyat Sumatera Barat yang telah memilihnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu, sehingga menang mutlak di daerah ini. Untuk itu, diharapkan kepada semua kader dan simpatisan Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto di Sumatera Barat untuk mensukseskan pasangan IP-NA. 

Sementara itu, Irsyad Syafar, Ketua DPW PKS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, keberhasilan Irwan Prayitno selama lima tahun memimpin Sumatera Barat bukanlah isapan jempol. Buktinya dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap keberhasilan tersebut.

Dalam orasinya yang mengebu-ngebu, dia mengatakan, menurut data BPS, angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun. Tahun 2010: 9,44 persen, tahun 2011: 8,99 persen, tahun 2012: 8 persen, tahun 2013: 7,56 persen, dan tahun 2014: 7,41 persen. Keberhasilan Irwan Prayitno juga dibuktikan dengan banyaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari segala bidang. Lebih dari 200 penghargaan yang diterima, yang terakhir adalah dari APPSI.

Menurut Novermal Yuska, Wakil Sekretaris Tim Relawan IP-NA, puluhan ribu massa datang dari berbagai penjuru yang rela berdiri di lapangan ditengah rinainya guyuran hujan menandakan kecintaan rakyat kepada calon pemimpinnya, sehingga walaupun diguyur hujan, mereka tetap mendengarkan orasi yang disampaikan juru kampanye (jurkam) pasangan IP-NA. 

"Kami dari Tim Relawan IP-NA ingin mengucapkan terimakasih kepada rakyat Sumatera Barat yang telah menghadiri kampanye terbuka kedua ini. Mari kita dukung pak IP-NA untuk mewujudkan Sumbar yang madani dan sejahtera," cakapnya di sela-sela kampanye IP-NA.

Melihat lapangan yang dipenuhi massa dan mendukung yang datang, diperkirakan lebih kurang 80.000 orang yang hadir. Mereka yang datang tidak hanya datang dari Kabupaten Agam saja, tetapi juga dari Bukittinggi, Limapuluh Kota, Padang Panjang, Tanah Datar dan Payakumbuh, bahkan dari Padang Pariaman juga terlihat dilokasi kampanye tersebut.

Pada kampanye itu juga nampak hadir, Indra Catri dan Trianda Farhan, Mahyeldi Ansharullah, Hermanto, juga kader dan pengurus DPD Gerindra dan DPW PKS Sumbar. Masyarakat yang hadir juga dihibur artis nasyid Maidany, artis Minang Nedi Gampo, Ayum Tarmizi dan IPe Band. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin