pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Dedi Supriadi: Kader PKS Harus Bermanfaat dalam Menyebarkan Informasi
Written By Anonymous on 04 December, 2015 | December 04, 2015
TARAKAN (4/12) – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus dapat berperan besar dan bermanfaat dalam menyampaikan informasi. Sehingga berita-berita, terutama terkait partai, tersampaikan dengan baik dan mudah diterima masyarakat.
Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi menyampaikan hal ini saat mengisi Pelatihan Humas di Room Meeting II Kantor DPD PKS Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (4/12/2015).
“Apa yang Saudara ketahui tentang Humas? Seorang kader PKS sangat perlu mengenal, bahkan semakin memahami pentingnya peran Humas dalam kepartaian. Karena setiap kader adalah Humas bagi partai,” kata Dedi.
Dedi mengungkapkan Humas merupakan ladang besar dalam dakwah. Oleh karena, Humas berada pada baris terdepan dalam jamaah, baik sebagai corong informasi maupun menjaga image partai.
“Humas ini merupakan ladang besar dalam dakwah. Inilah waktunya kita bisa berperan lebih besar dalam memaksimalkan dakwah,” ujar Dedi.
Dedi Supriadi hadir di Tarakan dalam agenda silaturahim Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri bersama kader-kader PKS di Kalimantan Utara. Tampak, pelatihan humas dipenuhi kader-kader PKS dari berbagai daerah se-Tarakan.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi saat mengisi Pelatihan Humas di Room Meeting II Kantor DPD PKS Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (4/12/2015).
posted by @Adimin
Legislator PKS Beri Hadiah Al-Quran untuk Kapolsek Mauk
 |
| (Foto: Anton) |
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, H. Asnin Syafiudin, Lc. MA., memberikan hadiah Al-Quran dan beberapa buah buku kepada Kapolsek baru Mauk, AKP Nurokhman, T. SH dalam acara silaturrahim di Mapolsek Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (3/12/2015).
Dalam silaturrahim tersebut, Asnin diberi kepercayaan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya Asnin berharap program-program yang disampaikan Kapolsek dapat direalisasikan. “Yang ditunggu masyarakat adalah actionnya,” katanya.
Asnin menyoroti salah satu program yang disampaikan AKP Nurokhman, yaitu masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Peran polisi dalam keamanan masyarakat ini menurut Asnin seperti perkataan sahabat Rasulullah SAW, Ustman bin Affan, “ Sesungguhnya Allah mencegah (kejahatan) melalui penguasa apa yang tidak Dia cegah melalui Al-Qur’an.
Kapolsek Mauk, AKP Nurokhman mensosialisasikan program-programnya dengan mengundang warga dan tokoh masyarakat. Dalam silaturrahim tersebut, AKP Nurokhman menyampaikan enam programnya sebagai Kapolsek baru. Yaitu peningkatan Sistem Keamanan Keliling (Siskamling), mencegah kekerasan terhadap anak, tanggap banjir, wisata ke kantor polisi, Kamtibmas dan tertib lalu lintas.
Acara silaturrahim dengan tema Ngariung Bareng Mencari Solusi ini dihadiri mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda bahkan sampai tukang ojek dan tukang becak. Acara ini dimulai pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 WIB. [Humas PKS Kabupaten Tangerang]
Keterangan Foto: Legislator PKS DPRD Banten, Asnin
Syafiudin saat menyerahkan hadiah Al-Quran kepada Kapolsek Mauk, AKP Nurokhman
Legislator PKS Apresiasi Langkah Kapolsek Mauk undang Warga
 |
| (Foto: Anton) |
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Asnin Syafiudin, Lc. MA., mengapresiasi langkah Kapolsek baru Mauk, AKP Nurokhman, T. SH mengundang warga dan tokoh masyarakat dalam acara Silaturrahim di Mapolsek Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (3/11/2015).
“Saya mengapresiasi langkah Kapolsek AKP Nurokhman dalam mensosialisasikan programnya dengan mengundang warga dan tokoh masyarakat dalam bentuk silaturrahim ini,” kata Asnin kepada pewarta di sela-sela silaturahim.
Dalam silaturrahim ini, Asnin diberi kepercayaan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya Asnin berharap program-program yang disampaikan Kapolsek dapat direalisasikan. “Yang ditunggu masyarakat adalah actionnya,” katanya.
Asnin menyoroti salah satu program yang disampaikan AKP Nurokhman, yaitu masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Peran polisi dalam keamanan masyarakat ini menurut Asnin seperti perkataan sahabat Rasulullah SAW, Ustman bin Affan, “ Sesungguhnya Allah mencegah (kejahatan) melalui penguasa apa yang tidak Dia cegah melalui Al-Qur’an.
Selain program Kamtibmas, AKP Nurokhman juga menyampaikan lima program lainnya. Yaitu peningkatan Sistem Keamanan Keliling (Siskamling), mencegah kekerasan terhadap anak, tanggap banjir, wisata ke kantor polisi dan tertib lalu lintas.
Acara silaturrahim dengan tema Ngariung Bareng Mencari Solusi ini dihadiri mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda bahkan sampai tukang ojek dan tukang becak. Acara ini dimulai pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 WIB. Acara silaturrahim ini mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. [Humas PKS Kabupaten Tangerang]
Keterangan
Foto: Anggota DPRD Banten
dari Fraksi PKS, Asnin Syafiudin saat memberikan sambutan dalam Silaturahim di
Mapolsek Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (3/12/2015)
posted by @Adimin
Pemanfaatan Zakat PNS Harus Sesuai Ketentuan Agama
JAKARTA (4/12) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdullah Fikri Faqih menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur pembayaran zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya SKB ini sangat baik dalam menjamin warga negara muslim Indonesia untuk menunaikan kewajibannya dalam berzakat.
“Tinggal mengatur pemanfaatannya sehingga sesuai dengan ketentuan agama dan memberi manfaat kepada yang berhak, delapan asnaf, sehingga berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI ini di Kompleks Parlemen (4/12).
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama mengupayakan SKB 3 Menteri yang melibatkan Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pembayaran zakat bagi PNS. Ide ini awalnya muncul dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan ide tersebut, ke depan zakat bagi PNS di Indonesia akan menjadi obligatory(kewajiban), tidak lagi opsional.
Jika memang ini terwujud, Fikri berharap dapat terkelola dengan baik sehingga memberi dampak positif. “Jangan sampai pengelolaan zakat ini kisruh dengan penerimaan pemerintah, baik pusat maupun daerah sebab nanti bisa memunculkan problem administrasi yang berdampak hukum,” kata anggota yang terpilih dari Dapil Jawa Tengah IX ini.
Keterangan Foto: Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdullah Fikri Faqih.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIHNW: Pilih Pemimpin yang Peduli Pendidikan Rakyat
Written By Anonymous on 03 December, 2015 | December 03, 2015
SRAGEN (03/12) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap pemilihan kepala daerah seperti di Sragen, menjadi momen untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli dengan pendidikan rakyatnya.
“Semoga hadirnya pemimpin yang peduli dengan pendidikan rakyatnya, mampu menjadikan daerah itu menjadi maju dan unggul,” kata Hidayat dalam silaturahim bersama tokoh dan aktivis pendidikan se-Kabupaten Sragen di RM Dou Dugi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2015).
Hidayat mengatakan tujuan pendidikan nasional jika dapat diimplementasikan dengan baik akan mampu mengatasi berbagai macam situasi darurat di Indonesia. Seperti darurat narkoba, korupsi, kejahatan pada anak-anak dan perempuan, akhlaq mulia, serta darurat AIDS.
“Tujuan pendidikan nasional yang jelas tertuang dalam UUD Pasal 31 ayat 3, 4, dan 5, jika dilaksanakan akan menghadirkan anak-anak bangsa yang luar biasa bagus, hebat, dan berkualitas. Bukan generasi yang makin jauh dari jati diri bangsa, menjauhkan generasi bangsa dari bangsa-bangsa yang abmoral dan kriminal,” ujarnya.
Hidayat menegaskan komitmen kuat pemerintah, guru-guru, dan aktivis dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, akan menghadirkan kebangkitan dan kejayaan. Komitmen kuat serta implementasi yang baik dapat mengubah kondisi bangsa yang terjajah dan terkalahkan, menjadi suatu bangsa yang unggul.
“Komitmen kuat ini pernah dicontohkan oleh Negara Jepang. Setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, saat itu mereka nyaris luluh lantak akibat Perang Dunia II. Namun, Kaisar Jepang saat itu justru bertanya kepada Jenderal Angkatan Perang-nya tentang berapa jumlah guru yang masih tersisa?” ujar Hidayat.
Dengan jumlah guru yang tersisa, lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, maka Jepang membuat sistem pendidikan yang mampu mengangkat bangsanya menjadi unggul kembali. Hal ini dibuktikan 20 tahun kemudian, Jepang berhasil menjadi bangsa yang maju, beradab, dan berbudaya.
“Perhatian Kaisar terhadap pendidikan itu pula yang membuat Jepang tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang hasil produksinya mampu membanjiri pasar Amerika, yang justru dahulu mengalahkan Jepang,” tuturnya.
9 Desember 2015 Kabupaten Sragen akan menggelar Pilkada yang diikuti empat pasangan. PKS bersama Gerindra mendukung pasangan nomor 3, Yuni-Dedy. Tiga pasangan lainnya adalah Sugiyamto dan Joko Saptono (PDIP dan Partai Demokrat), Jaka Sumanta dan Surojogo (PKB dan PAN), serta Agus Fatchur Rahman dan Djoko Suprapto (Partai Golkar dan PPP). [pks.id]
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam silaturahim bersama tokoh dan aktivis pendidikan se-Kabupaten Sragen di RM Dou Dugi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2015).
posted by @Adimin
Darurat Kecerdasan Literasi Bagi Kader PKS
Pada tanggal 8 Agustus, melalui akun twitternya @msi_sohibuliman ia mengeluhkan ekses melimpahnya informasi yang membuat “kita” (ia gunakan kata kita sebagai ajakan introspeksi) mudah menyebarkan informasi sampah yang disertai cacian.
“Melimpahnya informasi kadang bikin kita menjadi seperti orang bodoh. Dengan mudah kita share info-info sampah, bahkan dengan info-info itu kita tebar caci dan fitnah. Boleh jadi ini paradok paling heboh di era medsos: makin melimpah informasi bukan makin bijak dan penuh hikmah tapi makin ceroboh dan tebar fitnah,” begitu tulisnya.
“Pada kasus ekstrim, ceroboh dan fitnah bisa timbulkan irreversible damage (kerusakan yang tak dapat dipulihkan). Itu kerugian besar. Petaka bagi semua,” imbuhnya lagi.
Mungkin Sohibul Iman mendapati kenyataan ini setelah melihat kondisi sekitarnya di media sosial. Dan sebagai seorang petinggi PKS, bisa ditebak ia dikelilingi oleh kader-kader PKS, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Memang kenyataannya, beberapa kejadian menunjukkan adanya darurat literasi bagi kader PKS. Kasus yang terbaru adalah tersebarnya di kalangan pendukung PKS sebuah tulisan hoax yang menuduh korban penembakan Paris adalah boneka, bukan jasad manusia.
Pabrikasi Isu dan Jebakan
Begitu melimpah bahan untuk dibaca oleh kader partai yang memang terkenal punya hobi membaca. Seorang penulis bernama Erwyn Kurniawan pernah bercerita tentang sosok penjual buku yang selalu mengeluh dagangannya tak begitu laku bila ia jajakan di tengah acara partai. Lantas ada yang menyarankan agar dagangannya itu dijajakan pada acara PKS – sesuatu yang belum pernah dicoba pedagang buku tersebut. Ternyata benar, di acara PKS lah ia bisa mengipas-ngipas lembaran uang dengan penuh senyum.
Itu baru terhadap buku yang untuk memperolehnya harus mengeluarkan uang. Bagaimana lagi bila bahan bacaan itu gratis didapat melalui internet via jejaring sosial, atau aplikasi chatting semisal Whatsapp atau BBM? Kader PKS menikmati benar limpahan informasi ini.
Keluhan Sohibul Iman tadi tentang tabiat manusia di era melimpahnya informasi, berlaku juga buat kader PKS. Puncaknya adalah pada perhelatan pilpres yang lalu. Begitu banyak informasi simpang siur yang sesungguhnya tak layak sebar. Isu Jokowi keturunan Cina, misalnya, sempat dimakan oleh beberapa pendukung PKS di media sosial. Padahal saya dengar langsung dari pengurus PKS di Jawa Tengah bahwa isu itu bohong. Jokowi keturunan Jawa asli.
Sebuah web online punya kontribusi besar dalam penyebaran isu ini. Padahal selama ini web tersebut suka menyudutkan PKS. Terhadap tulisan di web tersebut yang menyudutkan PKS, kader menyangkal. Tetapi terhadap tulisan yang menyudutkan pihak yang berseberangan dengan partainya, kader PKS menelan mentah-mentah tanpa kehati-hatian.
Isu-isu itu seperti dipabrikasi lalu dijadikan “bom” paket yang dikirimkan oleh seorang misterius. Isu Jokowi keturunan Cina memang menjadi “bom” yang sukses meledak di tengah pendukung Prabowo-Hatta. Ada isu lain yang “meledak di tengah jalan”, belum sampai ke tujuan. Misalnya isu “RIP Jokowi” yang belum apa-apa terdeteksi beredar awal dari kalangan pendukung Jokowi-JK. Bisnis.com menulis berita ini dengan judul “WAH...Penyebar 'RIP Jokowi' Diduga Pendukung JKW4P Sendiri”.
Perang rumor pada zaman pilpres lalu memang merupakan yang paling parah. Kedua belah kubu pasangan calon sama-sama mendapat gempuran. Salah satu pihak yang disorot dalam penyebaran isu adalah tabloid Obor Rakyat. Media ini bahkan sempat dipolisikan oleh kubu Jokowi-JK. Lalu berselang setahun kemudian, para pendukung Jokowi semakin geram karena bos pimred Obor Rakyat malah menjabat sebagai Komisaris BUMN. Padahal posisi Komisaris BUMN belakangan banyak ditempati oleh para pendukung Jokowi. Lalu di pihak mana sebenarnya Obor Rakyat ini? Apa tujuan kampanye negatif yang dilakukan Obor Rakyat di pilpres lalu? Victim playing kah?
Di tubuh PKS sejatinya sudah banyak yang curiga adanya pabrikasi isu yang bertujuan menjebak dan meruntuhkan reputasi partai. Si pembuat isu ini tampaknya paham karakter kader PKS yang rakus informasi dan militan membela pihak yang didukungnya.
Sebuah isu bombastis dihembuskan ke tengah media sosial, tak menunggu lama agar isu itu tersebar kemana-mana, lalu disiapkan bantahannya yang kuat. Dan reputasi penyebar pun hancur sudah.
Karena itu lah pentingnya melek literasi.
Kecerdasan Literasi Buat Kader PKS
“Di medsos ada orang/kelompok yg hobi menghasut. Ada juga orang/kelompok yang gampang dihasut. Jadilah sinergi penghasut+terhasut. Semua jadi kusut. Ada orang/kelompok yang hanya bisa eksis dengan menghasut. Hakikatnya mereka itu pengecut. Mereka sorak bila kita layani. Kita biarkan mereka mati sendiri,” begitu tulis Sohibul Iman di twitter, mensinyalir nyata adanya pelaku pabrikasi isu dan hasutan.
Sekedar melek informasi tidak cukup. Dan menjadi melek informasi di zaman sekarang justru sangat mudah. Yang dibutuhkan adalah melek literasi. Lebih tinggi dari sekedar melek informasi.
Wikipedia mendefinisikan literasi media sebagai “kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi (dibuat) dan diakses.”
Melek literasi berarti mampu melakukan penilaian terhadap sebuah informasi, bahkan mampu melakukan validasi sehingga tidak terjebak kabar bohong. Juga bisa mendeteksi framing atau spinning sebuah berita.
Salah satu cara memvalidasi kabar adalah dengan tabayun. Itu adalah “kata sakti” yang suka disodorkan kader PKS bila diserang rumor. Artinya, kader PKS paham bagaimana menjadi melek literasi. Saat menyuruh orang lain “tabayun dulu”, artinya kader PKS menuntut orang agar melek literasi.
Bagaimana dengan kader PKS sendiri? Sudahkah mengaplikasikan nasihatnya?
Belajar dari asbabun nuzul turunnya perintah tabayun (mendalami masalah) pada Al-Qur’an surat Al Hujurat ayat 6, sikap menelan bulat-bulat informasi tanpa memeriksanya kembali bisa berujung pada permusuhan hingga pertumpahan darah. Atau istilah yang digunakan Sohibul Iman: irreversible damage.
Harusnya kader PKS menjadi yang terdepan dalam menyikapi rumor. Menjadi teladan bagi masyarakat. Dan sebagaidu’at (pendakwah), tradisi tabayun adalah salah satu poin yang harus didakwahkan dan diteladankan. Karena itu merupakan syariat Islam.
Tabayun tak selalu bermakna bertanya langsung kepada yang tertuduh. Justru sebenarnya yang dimintai bukti adalah pihak penuduh, bukan pihak tertuduh. Ulama merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi: “Penuduh wajib membawa bukti, sedangkan tertuduh cukup bersumpah”. Jadi yang perlu diperiksa, dianalisa, dan didekontruksi dalam sebuah isu adalah konten tuduhan. Sudahkah ia dilengkapi bukti-bukti yang valid?
Kecerdasan literasi adalah saat berbagai sumber informasi yang dilahap oleh seseorang mampu membuatnya memiliki wawasan yang menopangnya dalam berfikir. Sehingga bila berargumentasi, hujjah yang dibangun punya landasan yang terujuk, bukan sekedar asal membual. Luasnya wawasan seseorang juga melindunginya dari kabar-kabar bohong. Bukan kah salah satu karakter yang ingin dicapai dalam program pembinaan kepribadian Islam di PKS adalah “mutsqofatul fikr”, atau fikiran yang berwawasan?
Materi ghozwul fikri yang diterima oleh kader PKS melalui pembimbing keislamannya harus ditempatkan dalam posisi yang tepat. Mengabaikan ghozwul fikri, bisa membuat seorang muslim hanyut dalam skenario pihak yang terjangkit islamophobia yang menginginkan umat Islam jauh dari aqidahnya. Tetapi menghayati materi ini di luar batas, bisa membuat paranoid. Sikap begini mudah sekali mengafirmasi kabar-kabar bohong seputar teori konspirasi. Makanya, ada yang menelan mentah-mentah tulisan hoax “korban Paris adalah boneka”.
PKS punya perangkat untuk membuat kadernya melek literasi, melalui program pembinaan keislaman tiap pekan. Di tubuh PKS terdapat juga praktisi jurnalistik, blogger/penulis yang melek literasi, atau pakar informasi yang bisa merumuskan sebuah kurikulum dalam membenahi mental kader PKS di dunia maya. Perlu ada pelatihan menginvestigasi isu. Atau paling banter, menggencarkan nasihat agar mengabaikan kabar yang tidak mampu diverifikasi.
Ikhtiar-ikhtiar tersebut perlu diwujudkan bila benar ada keinginan untuk memperbaiki kemampuan kader PKS dalam berliterasi, sehingga tidak lagi menjadi bulan-bulanan pihak yang mempabrikasi isu.
Penulis: Zico Alviandri
Foto: Kembara Pramesywara (RPF)
Tautan:
[sumber: pks.id]
posted by @Adimin
HNW: Pemerintah Harus Maksimal Sukseskan Pilkada Serentak
SRAGEN (02/12) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah dan penyelenggara Pemilukada melakukan langkah-langkah maksimal untuk mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Salah satu di antaranya adalah dengan perbaikan data pemilih.
“Kita sudah berkali-kali menyelenggarakan Pemilu maupun Pemilukada, seharusnya data-data pemilih makin baik. Tidak boleh ada lagi pemilih siluman,” tandas Hidayat Nur Wahid dalam kampannye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno (Yuni-Dedy) di Lapangan Nglorok, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12) siang.
Pemerintah, terutama aparat keamanan, lanjut Hidayat, juga harus mencegah terjadinya permainan uang dalam Pemilukada serentak. Karena hal itu menciderai proses demokrasi dan melecehkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
“Sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, rakyat jangan mau dilecehkan dengan dihargai murah suaranya. Rakyat jangan mau dibeli suaranya. Pilih sesuai hati nurani,” tandas Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR RI ini.
Kepada pasangan Yuni-Dedy yang diusung Partai Gerindra dan PKS, Hidayat berpesan agar jika terpilih nanti harus menepati janji-janji yang disampaikan saat kampanye. “Harus meneruskan yang baik dan menjadikan Sragen lebih baik dari sekarang,” katanya.
Pilkada Kabupaten Sragen diikuti empat pasangan. Selain pasangan Yuni-Dedy, tiga pasangan lainnya adalah Sugiyamto dan Joko Saptono yang diusung PDIP dan Partai Demokrat, Jaka Sumanta dan Surojogo diusung PKB dan PAN, serta pasangan Agus Fatchur Rahman dan Djoko Suprapto yang diusung Partai Golkar dan PPP. [pks.id]
Keterangan Foto: Ribuan massa menghadiri kampannye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno (Yuni-Dedy) di Lapangan Nglorok, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (2/12) siang.
posted by @Adimin
Kyai NU: PKS Jelas-jelas Ahlus Sunnah Wal Jamaah
LAMPUNG (02/12) - Tuduhan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah jelmaan wahabi bahkan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sangat tidak berdasar bahkan terkategori fitnah. Hal tersebut diungkapkan pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Darul A'mal Kota Metro KH Samsuddin Thohir.
"PKS jelas-jelas termasuk ahlus sunnah wal jamaah yang selaras dengan apa yang dianut mayoritas Muslim di Indonesia," ujar KH Samsuddin Thohir saat menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri di Metro, Lampung, Rabu (2/12/2015).
Istilah anti tahlil, anti marhabanan, serta tuduhan sejenis yang dialamatkan ke PKS terutama selama pesta demokrasi pemilihan kepala daerah seperti sekarang amat disesalkan Kyai Samsuddin.
"Ini sudah tidak sehat lagi. Apalagi saya juga dengar ada yang menjelek-jelekkan PKS dengan menyamakan seperti PKI. Ini keterlaluan," ujar mantan Ketua Syuriah PWNU Lampung ini.
Habib Salim Segaf yang berkunjung ditemani calon Wali Kota Metro Abdul Hakim, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Lampung Mufti Salim memperkenalkan struktur PKS pusat maupun wilayah yang baru terbentuk.
Mengamini apa yang disampaikan Kyai Samsuddin, Habib Salim menyatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah(aswaja) adalah bagian dari PKS. "Saya juga santri Krapyak yang notabene ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada fitnah wahabi terhadap PKS, itu sangat tidak berdasar," ujar Habib Salim.
Habib Salim Segaf yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Menteri Sosial RI ini juga menyempatkan menjenguk Ketua Syuriah PWNU Lampung KH Ngaliman Marzuki yang sedang sakit di kediamannya di Kota Gajah, Lampung Tengah. [pka.id]
Keterangan Foto: (ki-ka) Pimpinan Ponpes NU Darul A'mal Kota Metro KH Samsuddin Thohir, Calon Wali Kota Metro Abdul Hakim, dan Ketua Majelis Syuro PKS Hb. Salim Segaf Al Jufri bersilaturahim di Metro, Lampung, Rabu (2/12/2015).
posted by @Adimin
PKS Dorong Kebijakan Industri Berbasis Energi
Written By Anonymous on 02 December, 2015 | December 02, 2015
JAKARTA (30/11) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong kebijakan industri berbasis energi. Sumber energi nasional harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ketua Departemen Teknologi Industri dan Energi DPP PKS, Marsudi Budi Utomo menyampaikan hal ini pada Diskusi “Ketahanan Energi Nasional” di Kampus ITB Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Pemanfaatan energi nasional harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, pertimbangan emisi gas karbondioksida (CO2). Kedua, pertimbangan elastisitas dan intensitas energi nasional,” ujar Marsudi.
Menurut Marsudi, ukuran emisi CO2 perlu menjadi patokan akhir dalam pemanfaatan energi nasional. Hal ini bertujuan agar besaran pemanfaatan energi bisa diukur, sehingga tidak menghasilkan CO2 berlebih.
“Penurunan emisi CO2 sebesar 26% di bawah level tahun 2005 seperti dituangkan dalam Perpres no 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK),” jelasnya.
Pemanfaatan energi nasional, lanjut Marsudi, juga perlu mempertimbangkan elastisitas dan intensitas energi. Ia menjelaskan elastisitas energi Indonesia pada 2014 sebesar 2,69 dinilai cukup tinggi.
“Sementara menurut International Energy Agency (IEA) tahun 2014, angka elastisitas Thailand adalah 1.4; Singapura 1.1; dan negara-negara maju berkisar 0.1-0.6,” kata Marsudi.
Selain itu, intensitas energi Indonesia juga cukup tinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 565 TOE (Ton Oil Equivalent) per US$ 1 juta. Itu artinya, terang Marsudi, untuk meningkatkan PDB sebesar US$ 1 juta, Indonesia memerlukan energi sebanyak 565 TOE.
“Sementara, intensitas energi Malaysia adalah 493 TOE/juta USD dan rata-rata negara maju sebesar 164 TOE perjuta USD,” paparnya.
Marsudi menegaskan, Indonesia memiliki angka elastisitas dan intensitas energi yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian energi di Indonesia termasuk boros.
“Juga menunjukkan daya saing industri rendah karena inefisiensi energi yang berdampak pada tingginya biaya produksi,” tutup Marsudi. [pks.id]
Keterangan Foto: Salah satu sumur minyak di wilayah Sumatera Selatan yang sedang dilakukan perawatan. (Relawan PKS Foto)
posted by @Adimin
PKS: Jangan Gunakan Uang Rakyat Saat Terjadi Krisis Perbankan
Written By Anonymous on 01 December, 2015 | December 01, 2015
Jakarta (30/11) – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam melarang pemerintah untuk menggunakan uang rakyat jika terjadi krisis perbankan. Pasalnya, dalam draf RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang diusulkan pemerintah, mekanisme bail out akan dibebankan kepada masyarakat jika terjadi krisis tersebut. Dengan kata lain, Ecky menilai pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, baik di tahun 1998 maupun 2008 (Bank Century).
Demikian disampaikan Ecky dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, serta perwakilan BI, OJK, dan LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).
“Semestinya kita belajar dari krisis perbankan 1998 yang membebani negara ratusan triliun dan kasus century 2008 sebesar 6,7 triliun. Logika bail out tidak mencerminkan keadilan untuk publik. Saat bank tersebut sehat, labanya dinikmati oleh para pemilik bank. Sementara, saat bank mengalami masalah, rakyat yang malah disuruh menanggung bebannya. Apalagi, seandainya bank tersebut mengalami masalah karena kesalahan mereka sendiri, baik karena miss-management maupun fraud. Mereka harus menanggung sendiri kesalahannya,”jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Ecky menginginkan mekanisme yang ideal adalah yang sebaliknya, yaitu Bail In. Di mana penyelesaian krisis di sektor keuangan harus ditanggung oleh para pelaku di industri itu sendiri. Sehingga, seharusnya, saat terjadi krisis, bank tersebut harus diambil alih asetnya, lalu direstrukturisasi agar sehat kembali.
“Juga, harus dilakukan dengan mekanisme yang berjalan di antara mereka sendiri tanpa melibatkan menggunakan uang dari APBN,” ujar legislator sejak tahun 2009 ini.
Ecky berpendapat sebenarnya saat ini perbankan di Indonesia sudah memiliki sistem yang lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Dibandingkan tahun 1998, belum ada OJK juga LPS, dan kapasitas BI dalam menjalankan fungsi pengawasan pun dinilai masih lemah.
“Namun pengalaman kekisruhan dalam penanganan Century, memberi pelajaran bahwa keberadaan lembaga-lembaga saja tidak cukup. Mereka membutuhkan payung hukum yang kuat mengenai protokol krisis. Oleh karena itu, PKS tetap berkepentingan untuk mendorong UU JPSK yang bisa memperjelas koordinasi dan peran masing-masing lembaga dalam penanganan krisis,” jelas alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.
Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIposted by @Adimin
Hermanto: Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Harus Segera Diangkat Menjadi PNS
"Kalau sekedar komitmen, sudah diberikan oleh Pemerintah yang lalu. Pemerintah sekarang bertugas merealisasikan secepatnya," papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengangkat THLPP menjadi PNS pada tahun 2016.
Atas dasar itu, Hermanto meminta Kementerian PAN-RB memberikan dukungan kelembagaan, izin prinsip rekrutmen, dan izin kepegawaian. Sedangkan, Kementan terlebih dahulu harus membuat desain kepegawaian yang dibutuhkan penyuluh pertanian untuk dapat direkrut menjadi pegawai Pemerintah.
"Pemerintahan lalu, beralasan regulasi belum lengkap, terutama karena belum ada payung hukumnya, maka komitmen itu terus ditunda," ungkap Legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini.
Pemerintah sekarang, jelas Hermanto, telah berjanji kepada DPR untuk menyelesaikan payung hukum pada Juli 2015. Namun, kemudian minta tambahan waktu 3 bulan. "Payung hukum itu seharusnya sekarang sudah selesai dan tidak ada alasan lagi untuk menunda pengangkatan tersebut", tegas Hermanto.
Hermanto mendesak pemerintah melakukan hal ini sebab pengangkatan tersebut merupakan bagian dari perhatian sekaligus penghargaan negara kepada mereka yang selama ini telah terlibat aktif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
"Saat saya berkunjung dan bertemu kelompok-kelompok tani terutama di masa reses, para THLPP ini ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di luar jam kerja atau di hari libur sekalipun,” ungkapnya.
Lebih jauh, Hermanto berharap pengangkatan ini tidak hanya untuk THLPP saja. Tapi, juga untuk Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan. [pks.id]
posted by @Adimin
