Pasar Inpres Blok IV Siap Ditempati, Wako dan Pedagang Gelar Syukuran

Harapan pedagang ikan untuk menempati lokasi yang representatif di Pasar Raya Padang, akhirnya terwujud di awal 2016. Para pedagang ikan yang menderita sejak bencana gempa 2009 lalu pun melaksanakan syukuran dengan balanjuang memasak 1000 ekor ikan di lokasi tersebut, Rabu (30/12/2015) malam.

Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo saat menghadiri syukuran sekaligus silaturahmi dengan pedagang ikan Pasar Raya itu mengungkapkan, upaya pemulihan kembali Pasar Raya Inpres Blok IV yang rusak akibat gempa, dilakukan dengan serius. Dalam dua tahun, sampai 2016 nanti pemulihan Pasar Raya ditargetkan selesai.

"Sesuai target dari program unggulan, pembangunan Pasar Raya Inpres secara keseluruhan bisa diselesaikan pada 2016," kata Mahyeldi.

Pembangunan yang dilaksanakan bertahap, di penghujung 2015 sudah bisa diselesaikan dan siap ditempati bagian lantai 1 blok IV yang menyerap anggaran sebesar Rp7,2 miliar. "Pedagang yang menempati pinggir jalan dan tempat-tempat di sudut Pasar Raya, saat ini sudah bisa pindah ke lokasi ini," sebut Mahyeldi.

Blok IV sendiri bisa menampung sebanyak 112 pedagang. Sedangkan pedagang ikan yang didata berjumlah sebanyak 106 orang, sehingga masih ada ruang untuk menempatkan pedagang baru yang belum kebagian tempat.

Ditambahkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang, Hendrizal Azhar, bersamaan dengan silaturahmi ini, juga dilaksanakan penyerahan bangunan Pasar Lubuk Buaya kepada Dinas Pasar, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pedagang.

Pedagang ikan menyambut gembira tempat representatif ini, sehingga mereka berinisiatif melaksanakan syukuran sembari bersilaturahmi dengan walikota dan beberapa jajaran di Dinas Perindagtamben dan Dinas Pasar. terlihat juga hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Adib Alfikri serta Kabag Humas dan Protokol Mursalim.

Ketua Persatuan Pedagang Ikan Pasar Raya Padang, Awal mengatakan, ia dan kawan-kawan berterimakasih ke Pemko Padang dan PT Adguna Mandiri selaku kontraktor. "Kami berkomitmen untuk menjaga bersama-sama bangunan ini karena ini memang tempat usaha kami. Tempat kami menggantungkan hidup," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Netty Heryawan Ajak Kaum Ibu Jadi Pelopor Pembangunan

BANDUNG BARAT (30/12) - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan mengatakan kaum perempuan harus menjadi pelopor dan inspirasi terciptanya sikap-sikap positif bagi kaum laki-laki dalam pembangunan negeri.

Menurutnya, perjuangan panjang negeri ini juga tidak terlepas dari peran kaum perempuan di belakangnya. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memotivasi rakyatnya untuk melakukan perlawanan dan berjuang melawan penjajahan.

Jadi, kata Netty sudah sewajarnya kaum perempuan menjadi pelopor serta sumber inspirasi bagi kaum lelaki. Jangan sampai para lelaki terjerumus akibat banyaknya tuntutan dan tekanan dari kaum perempuan. Tetapi harus ada aksi nyata dengan melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan di dalam proses pembangunan negeri ini.

“Karena perempuan merupakan ibu. Maka, jadilah ibu-ibu yang tangguh. Sebab di tangan ibu-lah segala urusan bisa dikelola dengan baik,” ujar Netty ketika menghadiri peringatan Hari Ibu ke-87 tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 dan Pengukuhan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat Periode 2015-2018 di lantai 4 Gedung Baru Komplek Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/12/2015).

Dalam mewujudkan mimpi menuju hari esok yang lebih baik, Bupati Bandung Barat Abubakar dalam sambutannya menjelaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran kaum perempuan. Oleh karena itu, kepedulian dan dorongan kaum perempuan sangat dibutuhkan.

“Tidak sedikit kebijakan kami bertujuan untuk meningkatkan peran serta kapasitas perempuan, baik dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, maupun melibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya.

Keterangan Foto: Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan.

Sumber: http://fokusjabar.com


posted by @Adimin

PKS Ajak Kader-kader Luar Negeri Bangun Reputasi Partai

JAKARTA (30/12) – Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi meminta kader-kader luar negeri PKS turut serta membangun reputasi partai. Dedi meyakini banyak kerja kader di luar negeri yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat dan patut diinformasikan secara luas.

“Target-target besar tidak mungkin tercapai tanpa kerja di lapangan. Namun, kerja-kerja yang baik itu perlu teramplifikasi ke media, baik mainstream maupun sosial,” kata Dedi pada jeda Rapat Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Dedi mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan kader-kader PKS di luar negeri. Sebagai contoh, katanya, pendirian Posko PKS pada musim haji yang terbukti sangat membantu pemenuhan kebutuhan para jamaah haji.

“Apa yang sudah dilakukan PIP Arab Saudi ini bagus. Beritanya juga ramai di media massa maupun media sosial. Tidak perlu khawatir dengan munculnya pemberitaan negatif. Justru, di balik kecaman-kecaman itu, banyak pula yang berpikir rasional dan mengakui kerja para kader,” ujarnya.

Menurut pria yang belasan tahun menekuni bidang kehumasan ini, berbagai gagasan dan kebijakan struktur di luar negeri akan dikelola dan dipublikasikan oleh Tim Humas DPP PKS. Ia pun mendorong Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS di masing-masing negara perwakilan, untuk mengelola website resmi dan akun media sosial.

“Saat ini yang terlihat aktif di media sosial akun PIP Arab Saudi. Dulu PIP Jerman dan Jepang juga aktif, semoga kita bisa nyambung lagi, terutama akun twitter. Untuk website, kalau sanggup mengelola secara struktural, silakan dibuat dulu, nanti akan kami berikan domain resmi,” jelasnya.

Dedi menegaskan pentingnya publikasi aktivitas kepartaian di luar negeri, tidak sebatas diketahui para kader. Tetapi juga bisa mengangkat reputasi partai secara luas di mata publik.

“Saat ini Tim Humas PKS mengelola berbagai komunitas relawan, mulai dari foto, video, desain grafis, dan literasi. Kami optimistis dengan partisipasi banyak relawan, aktivitas rekan-rekan di luar negeri akan dikemas lebih variatif hingga sampai ke publik. Silakan angkat keunggulan PIP masing-masing. Kami senang dan tidak sabar menjalin kerja sama berikutnya,” tutup Dedi.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi pada jeda Rapat Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

posted by @Adimin

PKS: Kegiatan Reses Dekatkan Rakyat dengan Wakilnya di DPR

LAMPUNG TIMUR (29/12) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa lembaga legislatif adalah mitra bagi masyarakat. Oleh karena itu, anggota dewan perlu banyak melakukan dialog langsung dengan masyarakat, guna mengetahui keinginan serta harapan pada wakil mereka di DPR.

Demikian disampaikan Junaidi saat melakukan reses di Balai Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin (28/12/2015).

“Kegiatan reses ini dapat mendekatkan rakyat dengan wakilnya. Masyarakat lebih leluasa menyampaikan aspirasi dan keinginannya,” jelas Junaidi yang baru dilantik PAW pada bulan Oktober 2015 silam.

Salah satu aspirasi yang diterima Junaidi adalah fasilitasi pembuatan biogas yang diajukan oleh Ketua LPM Desa Taman Bogo Agus Nuryadi. “Saya apresiasi reses ini. Saat saya menanyakan peluang pengajuan biogas, tanpa menunggu lama, pada sore hari saya langsung dikabarkan oleh Ketua PKS Lampung Timur Nur Fauzan bahwa Bapak Junaidi akan fasilitasi,” jelas Agus.

Oleh karenanya, Agus dan warga setempat berharap pertemuan dengan wakil rakyat seperti ini harus dilakukan sesering mungkin. “Jangan sampai pertemuan dengan wakil rakyat hanya dilakukan saat reses atau jelang pemilu,” pinta Agus.

Diketahui, masa reses DPR kali ini dimulai dari 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Aktivitas reses dilakukan dewan untuk menyerap aspirasi dari konstituen di daerah pemilihannya untuk diperjuangkan di masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly saat melakukan reses di Balai Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin (28/12/2015).

 Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Usut Tuntas Pelaku Pembuat Terompet dari Sampul Alquran

Aceh (29/12) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil meminta jajaran kepolisian untuk bertindak serius dalam mengungkap otak pelaku pembuat terompet dari sampul Alquran.

"Persoalannya tidak sekedar hanya menyita dan menarik peredaran terompet tersebut saja, tapi seharusnya jajaran kepolisian dapat mengusut motif dari CV Ashfri Advertising menggunakan sampul Alquran sebagai bahan dasar terompet. Seolah CV Ashfri Advertising sudah kehabisan bahan baku lainnya sehingga menggunakan sampul Alquran sebagai satu-satunya bahan dasar pembuatan terompet tersebut," kata Nasir dalam kunjungan resesnya di wilayah Aceh Singkil, Selasa (29/12).

Lebih lanjut Nasir mengatakan, tindakan penyebaran dan pembuatan terompet menggunakan sampul Alquran ini dapat masuk dalam kategori penodaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165a KUHP.

"Perbuatan penyebaran dan pembuatan terompet dari sampul Alquran ini telah meresahkan masyarakat dan tak dapat dipungkiri sedikit atau banyak kasus kerusuhan antar umat beragama berakar pada rasa ketersinggungan spiritual dari umat pemeluk agama yang mengakibatkan konflik meluas," kata Nasir.

Selain itu, politisi PKS ini menilai tindakan penyebaran dan pembuatan terompet menggunakan sampul Alquran ini telah memenuhi unsur objektif dan subjektif ketentuan Pasal 156a KUHP.

"Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan penodaan agama tertentu yang mengandung sifat penghinaan,melecehkan, dan meremehkan suatu agama yang oleh karenanya dapat menyakitkan perasaan bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Hal ini jelas telah memenuhi unsur perbuatan materiil kejahatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156a KUHP," kata Nasir.

Namun demikian Nasir mengapresiasi sikap cepat tanggap masyarakat yang segera melaporkan kejadian adanya terompet berbahan dasar sampul Alquran tersebut ke aparat polisi setempat.

"Tindakan yang dilakukan warga Kendal yang segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian patut diacungi jempol. Sebagai konsumen, masyarakat harus jeli dan teliti atas suatu barang atau makanan yang dapat merusak dan melanggar ketentuan agamanya," kata Nasir.

Lebih lanjut, Nasir menyayangkan tindakan jajaran kepolisian Jawa Tengah yang kecolongan atas adanya penyebaran terompet bersampul Alquran ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil.

"Seharusnya aparat kepolisian tidak kecolongan di tengah ketatnya pengamanan dan intensifnya kontrol kepolisian jelang natal dan tahun baru ini. Tindakan kecil yang dapat memicu permusuhan antar umat beragama harus segera diantisipasi dan diharapkan penyisiran terompet ini tidak hanya terpusat di Jawa Tengah tetapi juga menyebar ke wilayah lain sehingga diharapkan kepolisian tidak kecolongan lagi," kata Nasir.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

MEA Berpotensi Ancam Ketahanan Nilai-nilai Pancasila

JAKARTA (29/12) – Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan. 

Menurut Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu sekitar 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut. 

"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya. 

Begitupun dalam aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut Ketua Bidang Wilda Jatijaya DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia. 

"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya. 

Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 

"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur.JAKARTA (29/12) – Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan. 

Menurut Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu sekitar 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut. 

"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya. 

Begitupun dalam aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut Ketua Bidang Wilda Jatijaya DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia. 

"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya. 

Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 

"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur.

posted by @Adimin

DPR: Kebijakan Dana Ketahanan Energi Bertentangan dengan Trisakti

JAKARTA (29/12) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal menilai rencana pemerintah untuk menurunkan harga premium dan solar sebagai dampak turunnya harga minyak dunia, menjadi anomali saat Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan kebijakan Dana Ketahanan Energi (DKE).

Pasalnya, Refrizal menilai kebijakan DKE ini bertentangan dengan visi Trisakti yang diusung pemerintah.

“Mengusung Trisakti tetapi malah menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik, dan tidak pandai menjaga stabilitas harga bahan pokok. Terakhir, rakyat dipukul dengan pungutan subsidi Dana Ketahanan Energi,” ungkap Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Refrizal, visi Trisakti bermakna bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam kebijakan terkait Trisakti, pemerintah harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar proses ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya.

“Dalam sistem keuangan negara, prinsip dasar memungut dan mengeluarkan (keuangan negara) harus melalui UU. Bila ada Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dapat dipastikan kebijakan tersebut melanggar hukum,” jelas politisi dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Refrizal berpandangan seandainya pemerintah tetap ingin memungut Dana Ketahanan Energi, maka pungutan tersebut harusnya ditujukan kepada kontraktor minyak dan gas bumi, bukan memungut dari rakyat. Oleh karena itu, Refrizal berharap pemerintah segera mencabut aturan yang mulai berlaku 5 Januari 2016 mendatang tersebut.

Diketahui, dasar hukum pemerintah dalam memungut Dana Ketahanan Energi adalah Pasal 30 UU 30/2007 dan pasal 27 PP 79/2014. “Padahal, jelas di Konsideran PP 79/2014 secara spesifik disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan pasal 11 ayat (2) UU 30/2007 tentang Energi, bukan aturan turunan dari pasal 30 UU 30/2007 sebagaimana dimaksud,” tegas Refrizal.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Tangkap Pembakar Lahan yang Menanam Sawit di Sumatera dan Kalimantan

JAKARTA (29/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menuntut pemerintah untuk menangkap para penanam sawit di lahan bekas terbakar di Sumatera dan Kalimantan. Pemanfaatan ekonomi dari pembakaran lahan tersebut berakibat pada kerugian negara hingga kehilangan nyawa di beberapa provinsi.

“Para pembakar itu bersalah karena menyebabkan kerugian fisik hingga 221 triliun Rupiah hanya dalam waktu lima bulan (Juni hingga Oktober 2015). Hanya demi keuntungan mereka, setengah penduduk Indonesia dirugikan, baik penduduk lokal maupun yang hendak melakukan perjalanan,” jelas Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Laporan Bank Dunia menunjukkan kerugian atas bencana asap lalu sebesar U$ 221.415 milyar atau setara dengan Rp 221,4 triliun. Kerugian itu terdiri dari rusaknya hutan, pertanian dan lingkungan, hilangnya keragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, terganggunya pertambangan, menurunnya perdagangan, terganggunya transportasi dan pariwisata, menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga membengkaknya biaya dalam memadamkan api.

“Saat ini, sebagai contoh di daerah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah muncul tanaman sawit setinggi 90 cm. Dari pantauan beberapa lembaga, baik media maupun kementerian KLHK, munculnya sawit di lahan bekas terbakar hampir menyeluruh di daerah Kalimantan dan Sumatera,” ungkap Akmal.

Oleh karena itu, Akmal berharap pembakaran lahan dan hutan tidak terulang kembali di tahun mendatang. Akmal menekankan, keseriusan pemerintah menangkap pembakar lahan menjadi kunci untuk menyelamatkan aset negara dalam menghidupkan generasi masa depan.

“Semua pihak, baik Kementerian LHK, Polri, Kemendagri, pemerintahan kabupaten hingga desa, harus pro aktif memantau areal bekas terbakar. Para pembakar lahan dan hutan yang saat ini menanam sawit, harus segera ditangkap. Karena ketegasan pemerintah akan menentukan pula regulasi ke depan,” tegas Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Wako Padang: Hadapi MEA, Semua Kemasan Makanan Harus Pakai Label Halal

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta agar Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutana (Dispernakbunhut) secepatnya menyampaikan arahan kepada restoran dan industri rumahan di Padang, untuk memberi label halal pada kemasan produk makanan yang dibuat.

Permintaan ini, agar semua industri makanan termasuk restoran, bisa bersaing dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai diberlakukan awal tahun depan, terutama masakan Rendang Padang yang sudah mendunia. 

"Kalau kemasan Rendang Padang sudah dicantumkan label halal, maka tidak hanya bisa bersaing di pasar MEA, tapi lebih dari itu," kata Mahyeldi, Selasa, 29 Desember 2015.

Ia juga mengatakan, jika semua masakan Padang sudah dicantumkan label halal, terutama dalam bentuk kemasan, maka Pemko Padang pun juga akan leluasa untuk memfasilitasi pengusaha industri makanan agar makanan yang diproduksi bisa ekspor ke luar negeri. [klikpositif.com]

posted by @Adimin

Pemerintah dan DPR Harus Lebih Serius Rumuskan Ketahanan Energi

JAKARTA (29/12) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mendorong pemerintah dan Komisi VII DPR RI lebih serius merumuskan kebijakan ketahanan energi. Kebijakan ini berkonsep menyisihkan sebagian pendapatan migas dan bukan memungut dana dari konsumen.

"Norwegia dan Timor Leste adalah contoh negara-negara yang hasil migas tidak semua dipakai APBN, tapi disisihkan untuk ketahanan energi generasi mendatang,” kata Sohibul Iman melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Selasa (29/12/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Kang Iman ini, Pemerintah Indonesia juga bisa menyisihkan sebagian pendapatan migas untuk ketahanan energi. “Asal kita mau genjot penerimaan pajak dan PNBP non-migas. Butuh konsensus. Siap?” tanya Kang Iman.

Mantan wakil ketua DPR RI ini menegaskan kesiapan ketahanan energi harus diawali dari elit. Ia mengimbau para pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk dapat merumuskan konsep ketahanan energi dengan baik.

“Mari rumuskan konsep ketahanan energi dengan baik, dengan cara menggenjot penerimaan non-migas, lakukan efisiensi, dan jauhi korupsi,” imbaunya.

Kang Iman berharap publik pun tidak apriori jika ada implikasi kebijakan ketahanan energi pada masyarakat. Kuncinya, sambung Kang Iman, mengawasi bersama-sama agar kebijakan tersebut transparan dan akuntabel.

“Jika kebijakan ketahanan energi bagi generasi mendatang jadi konsensus, ini tanggung jawab bersama. Cita-cita pasti ada konsekuensi! Insya Allah kita bisa!” tutup Kang Iman.[pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal)

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid: PKS Tetap Partai Oposisi

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku tidak memahami siapa yang menghembuskan isu bahwa PKS akan bergabung dalam Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK).

Hidayat menegaskan, komitmen PKS tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dia mengatakan, tidak ada keinginan partainya bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pemerintah Jokowi-JK.

"Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (28/12/2015).

"Kami adalah oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung apapun langkah pemerintah yang prorakyat," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemimpin KMP lainnya seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa.

Dia juga menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan karena sebelumnya Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam rakernas PKS, namun Jokowi berhalangan dan baru bisa dilakukan di Istana beberapa waktu lalu.

"Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Rajasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah memermasalahkan hal itu," tegasnya.

Menurut mantan Presiden PKS itu, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan.

"Sepanjang itu dilakukan, saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun," tandasnya. [sindonews.com]

posted by @Adimin