Kota Padang Kian Menawan, Mahyeldi - Emzalmi Wujudkan Impian Masyarakat

PADANG - Pasangan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo bersama Wakil Walikota, Emzalmi benar benar mewujudkan impian masyarakat Padang akan hadirnya kota yang bersih dan tertata. Berbagai terobosan tanpa kekerasan dilakukan dalam waktu singkat, sehingga membuat Padang dalam sekejap menjadi kian menawan. Keindahan yang selama ini tersembunyi kini mulai tersingkap (terkuak-red).

Buktinya, keindahan pantai Padang yang tertutup kios kios pedagang dan tenda tenda ceper, sekarang telah bisa dinikmati dengan bebas oleh masyarakat. Berkat pendekatan yang luar biasa dari walikota, pedagang yang selama ini berjualan di sana malah bersedia membongkar sendiri tempat mereka dan pindah ke tempat yang telah disediakan oleh Pemko Padang di LPC (Lapau Panjang Cimpago).

Kini tak ada lagi bangunan yang mengahalangi keindahan pantai Padang. Pengunjung bisa bermain pantai dan menikmati kuliner yang dijajakan pedagang di sana.

“Kita memiliki pemimpin kota yang luar biasa. Sekarang pengunjung menjadi ramai. Alhamdulillah, yang makan ke sini juga semakin ramai,” sebut Yeni (40), salah seorang pedagang makanan di Pantai Padang.

Dengan ramainya tingkat kunjungan, omzet pedagang juga menjadi meningkat. Perekonomian mereka menjadi semakin terangkat karena daya beli meningkat.

“Alhamdulillah untuk omset harian lumayan besar,”sebut Yeni.

Apresiasi yang sama juga dilontarkan sejumlah pedagang. Pembangunan kembali pasar pasca gempa dalam waktu dua tahun ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Hal itu kini benar benar dibuktikan dengan hadirnya sejumlah bangunan baru di Pasar Raya dan pasar satelit.

Di Pasar Raya misalnya, kehadiran blok IV dan blok III, disambut haru oleh pedagang. Impian mereka untuk bisa menempati kios baru benar benar terwujud.

"Kami bersyukur Walikota menempati janji untuk membangun pasar kami kembali. Sekarang kami telah nyaman berjualan,”sebut Awal (40), Ketua pedagang ikan di Pasar Raya Padang.

Acungan jempol juga dilontarkan sejumlah masyarakat terhadap keberhasilan Walikota Padang dalam menata kawasan pasar Lubuk Buaya. Sejak pedagang dipindahkan ke lantai atas, kemacetan yang selalu mewarnai kawasan Lubuk Buaya, kini tidak terlihat lagi. Hal itu karena kendaraan yang biasanya parkir di badan jalan sudah parkir di dalam.

“Apa yang diperbuat Walikota Padang di Pasar Lubuk Buaya memang benar benar luar biasa. Besar harapan kita, Pemko juga melakukan hal yang sama di pasar pasar satelit lainnya, seperti Bandar Buat dan Pasar Pagi Parak Laweh yang juga selalu diwarnai kemacetan,”ujar Mardiana (45), warga Tabing Padang.

Sejalan dengan itu, pemerintah kota juga telah mampu mencairkan ketegangan antara pemilik tanah di sepanjang Bypass dengan Pemko. Sehingga, pengerjaan jalur II yang telah ditunggu-tunggu itu bisa terwujud. Walikota memberikan jaminan kepada warga bahwa tanah yang konsolidasinya belum tuntas tak akan dirugikan.

Pengamat kebijakan publik, Asrinaldi mengatakan, warga kota Padang patut memberi apresiasi kepada pemerintahan saat ini, karena telah berhasil membawa perobahan pada wajah kota jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dan keberhasilan ini menurutnya perlu dilanjutkan ke bidang bidang yang lain. Seperti pelayanan publik dan masalah transportasi.

“Jika kita berjujur-jujur, wajah Padang memang sudah berubah sekarang. Dan itu perlu dilajutkan pula pada bidang-bidang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Jika pelayanan publik di tingkat kelurahan, kecamatan dan di dinas bisa dibenahi, ia yakin, akan banyak lagi apresiasi yang dilayangkan pada Walikota Padang periode ini.

“Sebagai warga yang baik, tentu kita harus memberikan dukungan penuh pada pemerintah kota agar benar benar membenahi semua bidang,”sebutnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS: RUU Anti LGBT untuk Hentikan Propaganda LGBT

Jakarta (25/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya menjadi yang terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Ia mengatakan, hal tersebut sebagai upaya untuk menghentikan propaganda dan pergerakan kelompok LGBT yang kian berkembang belakangan.

RUU ini, ujar dia, akan membatasi promosi LGBT di tayangan televisi, termasuk yang berpakaian transgender, yaitu lelaki berpakaian perempuan juga sebaliknya.

"Kalau laki-laki berpakaian perempuan atau perempuan berpakaian laki-laki itu tidak membutuhkan kreativitas," ujarnya, Kamis, (25/2).

Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik. RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT.

"Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan LGBT dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau," katanya

Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik. RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT.

"Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan LGBT dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau," katanya.

Sumber: Republika.co.id

posted by @Adimin

Minang dan Jokowi | Oleh: Irwan Prayitno

Tiba-tiba saja etnis Minang menjadi perbincangan skala nasional, ketika sebuah lembaga survei (Burhanudin Muchtadi) menyampaikan siaran pers kepuasan orang Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi.

Dalam siaran pers tersebut dinyatakan, tingkat kepuasan warga dari etnis Minang terhadap kinerja Jokowi adalah yang terendah dibanding warga dari etnis lain yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi perbincangan hangat para netizen. Persepsi positif dan negatif bermunculan dan menjadi bahasan diskusi yang menarik.

Warga dari etnis Minang yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi 36,1 persen dan yang kurang puas 63,9 persen. Survei ini dilaku­kan 18-29 Januari 2016 oleh Indikator Politik Indonesia. Angka ini langsung mengingatkan kita kepada hasil pemilu presiden 2014 di Sumbar di mana pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 23,1 persen dan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 76,9 persen yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.

Angka yang tak jauh beda antara kepuasan terhadap kinerja Jokowi dengan hasil perolehan suara Pilpres 2014 ini mungkin memiliki korelasi atau relevansi yang layak didiskusikan oleh para pakar dan akademisi. Baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun dari pelaku survei sendiri.

Jika melihat rekam jejak kepemimpinan Jokowi, maka baru ketika menjadi Presiden RI orang Minang merasakan kepemimpinan Jokowi. Sementara ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta bisa dibilang, orang Minang (khususnya warga Sumbar) belum merasakan kepemimpinan Jokowi.

Oleh karena itu, ketidakpuasan orang Minang ini perlu penjabaran lebih detil. Apakah ketidakpuasan ini berarti Jokowi melakukan diskriminasi terhadap orang Minang? Mengapa etnis lain tingkat kepuasannya tinggi? Mengapa hanya etnis Minang yang tingkat kekurangpuasannya tinggi?

Jika hasil survei menyebut, orang Indonesia puas dengan kinerja Jokowi, maka seharusnya ini merata di seluruh wilayah, dan tidak ada ketimpangan yang besar untuk satu wilayah. Demikian juga ketika berbicara masalah kepemimpinan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan Jokowi selaku presiden kepada masyarakat Sumbar.

Salah satu hal yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah budaya yang ada pada orang Minang ketika melihat pemimpin yang biasa disingkat 3T. T pertama adalah takah, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa.

Orang Minang akan melihat apakah seseorang memiliki ketakahan yang memadai yang diperlihatkan dari sikap, perilaku, tampilan, cara bicaranya di depan publik atau cara menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan, serta bagaimana gaya memimpinnya. Bagaimana bahasa tubuhnya dalam berkomunikasi di depan publik.

T kedua adalah tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh, ber­pendirian dan muda. Orang Minang akan melihat apakah seorang pemimpin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. T ketiga adalah ‘tokoh’. Orang Minang akan menilai apakah seorang pemimpin layak untuk menjadi tokoh bagi mereka, mampu memberikan keteladanan, layak didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Ketokohannya juga diakui dalam skala yang lebih luas lagi. Keilmuannya juga sudah terbukti dan diakui, baik ilmu agama, adat, dan akademik.

Sementara Jokowi sendiri tampil di publik dengan gaya “apa adan­ya” dan “dari sononya” dengan wajah yang ndeso serta cara bicara “rakyat kebanyakan” yang ternyata digemari oleh masyarakat Indo­nesia sehingga dalam pemilihan presiden 2014 lalu meraih suara terbanyak.

Namun jika melihat 3T tadi, penampilan Jokowi rupanya kurang matchingdengan budaya yang ada pada orang Minang. Sehingga mayoritas rakyat Sumbar cenderung memilih Prabowo. Figur Prabowo dianggap lebih sesuai dengan selera orang Minang. Begitu juga pada pilpres 2 kali sebelumnya, SBY menang telak di Sumbar. Kecendrungan ini pun terjadi pada pilkada dan pemilu.

Sedangkan jika melihat dari segi penerimaan, orang Minang sudah menerima Jokowi sebagai Presiden RI. Ini dibuktikan dengan kondi­si di Sumbar yang aman dan tertib. Tidak ada demo menentang pemerintah misalnya. Bahkan dari sisi pemerintahan, seluruh pemerintahan kota dan kabupaten serta provinsi ikut mensukseskan program pemerintah pusat.

Selaku Gubernur Sumbar yang merupakan perpanjangan tangan pemer­intah pusat di daerah, saya juga bisa memastikan loyalitas ma­syarakat maupun pemerintah daerah di Sumbar kepada pemerintah pusat tetap terjaga hingga kini. Ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya organisasi atau kelompok separatis pengacau keamanan. 

Bahkan Sumbar adalah salah satu daerah teraman di Indonesia. Animo masyarakat yang antusias terhadap pembangunan yang bertu­juan kesejahteraan rakyat adalah realita yang ada di satu sisi.

Maka bisa disimpulkan, masyarakat Minang memiliki sikap realis­tis, rasional, dan logis di satu sisi, dan punya selera tersen­diri (budaya) di sisi lain. Dan keduanya itu ternyata bisa berjalan masing-masing tanpa saling menjatuhkan. (hariansinggalang.co.id)

posted by @Adimin

Indonesia Harus Jadi Pelopor Pembebasan Palestina

Jakarta (24/2)- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Palestina akan digelar awal Maret mendatang di Jakarta. Indonesia harus jadi pelopor pembebasan Palestina.

Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri Ahmad Zainuddin mengatakan, peran Indonesia dalam masalah Palestina harus lebih besar lagi di tingkat diplomasi Internasional.

"Bahkan Indonesia harus membuktikan dirinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi pelopor bagi pembebasan Palestina," ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan pembahasan rencana kegiatan sosialisasi MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2).

Identitas sebagai negara muslim terbesar, lanjut Wakil Ketua FPKS MPR RI ini, jangan sebatas lips service, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Sementara tanah Palestina terus tergusur dan warganya kian terusir akibat penjajahan Israel hingga hari ini.

Zainuddin mengapresiasi sejumlah kemajuan dukungan Indonesia dalam aspek kemanusiaan dan HAM di Palestina, seperti kerjasama pelatihan dan pendidikan bagi pemuda Palestina, pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pengiriman bantuan logistik untuk warga Palestina, hingga dibentuknya konsul kehormatan RI di Ramallah.

"Namun yang kita lihat, diplomasi Indonesia masih sebatas diplomasi kemanusiaan bahkan cenderung netral. Diplomasi politik Indonesia dan OKI harus tegas berpihak pada Palestina. Lobi OKI dan dunia untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional, atau membuat road map pembebasan Palestina misalnya," tegas Zainuddin.

KTT luar biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 mendatang diharapkan Zainuddin, tidak sebatas kegiatan seremonial rutinitas belaka. Namun lebih jauh mendorong OKI agar lebih serius membela dan membebaskan Palestina hingga menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendesak Israel untuk mengembalikan tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948.

"Presiden Jokowi harus mampu mendesak OKI dan menjadi pelopor pembebasan Palestina. Indonesia menjadi inisiator road map pembebasan Palestina," cetus Zainuddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I bidang luar negeri Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin

Semua Agama Larang LGBT

Jakarta (24/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih menegaskan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan ajaran semua agama di Indonesia.

Fikri menilai tidak pantas bila klaim LGBT disandarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan bertentangan dengan norma agama dan norma budaya. Klaim tersebut juga dibatasi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat 1 dan pasal 28 J, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

“Ini artinya warga negara yang mempercayai dan menjalankan LGBT berarti dia tidak mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negaranya,” papar Fikri saat melakukan Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bernegara di Brebes, Jawa Tengah, Selasa (23/2).

Oleh karena itu, Fikri berharap pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjalankan Program Revolusi Mental untuk perbaikan bangsa ke depannya. Sebab, program tersebut diyakini dapat meminimalisasi propaganda tentang pengakuan LGBT yang sangat masif baik di media penyiaran, cetak, atau media sosial.

“Ini mengkhawatirkan, padahal jumlah mereka minoritas. Dan kenyataannya, apa yang mereka tawarkan dipastikan berbau pornografi yang ini bertentangan dengan konstitusi,” tegas Fikri yang juga merupakan Anggota Komisi Anak dan Perempuan DPR RI.

Diketahui, pemerintah hingga saat ini belum menentukan sikap apakah melarang atau memperbolehkan perilaku dan promosi LGBT kepada publik. Pemerintah, kata Fikri, seharusnya sejalan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi VIII DPR RI yang menegaskan perlunya larangan promosi LGBT untuk melindungi anak-anak dan keluarga. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota MPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih

posted by @Adimin

Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat, FPKS Setuju RUU Tapera Jadi UU

Jakarta (23/2) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menegaskan Fraksi PKS menyetujui hasil Pembahasan Tingkat II RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Rapat Paripurna Selasa (23/2).

Fraksi PKS menyetujui hal ini, sebab UU tersebut akan menjadi cikal-bakal terpenuhinya kebutuhan rumah (backlog) bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Sehingga, UU Tapera harus sinergi dengan Program Sejuta Rumah dan Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR/FLPP)

“Program Sejuta Rumah ditujukan untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang berpenghasilan 2,5-4 juta,” kata Sigit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Lahirnya UU ini diharapkan pula dapat mengurangi backlog rumah yang mencapai 13,5 juta unit. Sedangkan FLPP melalui dana Rp25 triliun yang berasal dari bendahara umum negara dengan memberikan uang muka sebesar satu persen dan suku bunga pinjaman sebesar lima persen hingga 20 tahun.

“Namun sayangnya, Program FLPP ini khusus ditujukan untuk rumah susun saja,” jelas Legislator PKS dari dapil Surabaya dan Sidoarjo ini.

Selain itu, Fraksi PKS menyetujui disahkannya UU ini sebab diharapkan dapat merealisasikan pembangunan rumah bagi peserta Tapera dengan memprioritaskan mereka yang belum memiliki rumah. “Dengan kata lain untuk rumah pertama saja,” tambah Sigit.

Oleh karena itu, Fraksi PKS berharap operasional Badan Pelaksanan (BP) Tapera diberikan secara khusus melalui alokasi dari APBN sebagai bentuk tanggung jawab negara, sesuai dengan amanat UU Tapera tersebut.

“Sangat tidak bijaksana apabila BP Tapera yang dibentuk sebagai amanat undang-undang, beroperasi menggunakan dana pungutan masyarakat terlebih seharusnya Negara hadir secara utuh di BP Tapera dalam bentuk pendanaan operasional dari bendahara umum negara,” tambah Sigit.

Diketahui, RUU Tapera ini telah mulai dibahas pada periode DPR 2009-2014. Karena itu, pemerintah diharapkan berkomitmen membuat aturan yang cepat untuk mengatur besaran Simpanan Tapera yang ditanggung bersama oleh Peserta dan Pemberi Kerja dengan prosentase yang lebih sesuai. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

posted by @Adimin

Aboe Bakar Pertanyakan BNPT Soal 19 Pesantren Ajarkan Radikalisme

Jakarta (23/2) – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan
pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution bahwa ada 19 (sembilan belas) pesantren yang mengajarkan radikalisme saat melakukan Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan BNPT, hari ini, Senin (22/2).

“Beberapa waktu terakhir, BNPT menyatakan ada 19 pesantren yang mengajarkan radikalisme. Dalam tanda kutip, menumbuhkan bibit terorisme. Tentu, statement ini melukai kalangan Islam dan pesantren,” jelas Aboe.

Aboe menegaskan hendaknya para jajaran BNPT membuka lagi sejarah bahwa pesantren dan kalangan santri memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan. Hal itu ditandai dengan lahirnya pahlawan seperti Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, hingga Imam Bonjol pada abad ke-18.

Bahkan, menurut Aboe, pesantren memiliki peran yang besar dalam melahirkan pejuang kemerdekaan. Mulai dari Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, PETA, hingga Hizbullah. Bahkan 65 komandan Batalyon PETA, 20 orang di antaranya berstatus sebagai Kyai atau kepala Pondok Pesantren.

“Sekarang kenapa kok pesantren yang disasar sebagai biang terorisme? Apa indikator yang dipakai BNPT untuk mengambil kesimpulan tersebut? Apakah sudah ada klarifikasi dari pesantren yang bapak tersebut itu? Apakah pesantren tersebut sudah diajak dialog?” tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini. 

Diketahui, RDP ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran prioritas BNPT Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal dan mendukung penambahan formasi jabatan struktural maupun fungsional guna meningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme.

Kedua, Komisi III DPR RI mendukung rencana strategis BNPT tahun 2016 serta mendesak Kepala BNPT agar meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan institusi terkait seperti Polri, BIN, TNI, Kementerian dan Lembaga serta masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme yang mengarah kepada terorisme. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi

posted by @Adimin

Perempuan PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Ketahanan Keluarga dari LGBT

Jakarta (22/2) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) DPP Gerindra. Salah satu masalah yang dibahas tentang ketahanan keluarga.

Ketua BPKK Wirianingsih didampingi beberapa ketua departemen BPKK tiba di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.30 WIB, Senin (22/2/2016). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, bidang perempuan kedua partai politik tersebut berbincang berbagai persoalan perempuan, keluarga dan bangsa.

"BNN (Badan Narkotika Nasional,red) pernah mengeluarkan survei bahwa permasalahan keluarga menjadi pangkal masalah anak tidak merasa nyaman di rumah," kata Wirianingsih.

Hal tersebut, lanjut Wirianingsih, menjadi pekerjaan rumah tangga keluarga Indonesia, termasuk menjaga ketahanan keluarga dari penyakit disorientasi seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang saat ini sedang marak.

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini juga mengatakan, pertemuan perempuan PKS dan Gerindra untuk membangun kedekatan dan komunikasi antar partai politik dalam bingkai perspektif perempuan dan ketahanan keluarga.

"Untuk memajukan perempuan itu berawal dari tatanan bersama. Tidak bisa membangun Indonesia jika tidak dimulai dari keluarga," cetusnya.

Ketua PIRA Sumarjati Arjoso menyambut hangat kehadiran BPKK PKS. Ia berharap pertemuan ini bisa menjaga soliditas perempuan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Pertemuan ini untuk memperkokoh di antara kita agar perempuan Indonesia makin hebat," kata Sumarjati sambil menjelaskan program-program PIRA.

Wirianingsih didampingi Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan Ani Sumarni beserta jajaran fungsionaris BPKK DPP PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera

posted by @Adimin

Presiden PKS: Cabut Revisi UU KPK Dalam Prolegnas

Jakarta (22/2) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menegaskan sikapnya untuk meminta DPR dan Presiden mencabut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019.

“Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” tegas Sohibul dalam menyikapi hasil pertemuan Presiden dan DPR tentang revisi UU KPK, 22/2/2016.

Menurut Sohibul yang dibutuhkan saat ini adalah mendorong KPK lebih berani menindak dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap dengan UU yang ada.

“Dengan UU yang ada kami meminta KPK membuktikan tidak hanya memberantas kasus korupsi kecil. Tapi juga berani mengungkap kasus korupsi besar yang telah merugikan rakyat Indonesia,” terangnya.

Sohibul menambahkan, sebaiknya energi DPR dan Pemerintah difokuskan membahas UU yang lebih substantif dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.

“Daripada terus-menerus terjebak polemik revisi UU KPK, lebih baik DPR dan Pemerintah serius membahas UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU Ekonomi kreatif, dan RUU prioritas lainnya,” paparnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Perkuat Hak Disabilitas, Lembaga Non Struktural Baru Diperlukan

Jakarta (19/2) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS) yang diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, merupakan bagian untuk memperkuat pengawasan dan advokasi atas hak-hak yang penyandang disabilitas yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Ada perbedaan sudut pandang yang cukup mendasar antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Penyandang Disabilitas. DPR menilai selama ini pemerintah sendiri pun belum dapat memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Sebelumnya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini menyebutkan ada 12 RUU yang mengamanatkan adanya LNS Baru, termasuk RUU Penyandang Disabilitas. Rini menilai hasil evaluasi dari 78 LNS yang sudah ada selama ini, justru membelenggu presiden karena membuat gerak pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien.

“Namun karena UU memerintahkan LNS dibentuk atau tetap ada, presiden tidak bisa berbuat banyak," jelas Rini sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Kamis (18/2).

Menjawab itu, Ledia tetap yakin bahwa pembentukan LNS baru, khususnya dalam RUU Penyandang Disabilitas, merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas meskipun bergantinya Presiden.

“Justru jika ditetapkan lembaganya, biarpun Presiden berganti perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tetap terjamin,” jelas Legislator PKS daerah pemilihan Jawa Barat I ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah

posted by @Adimin

Pancasila Tidak Beri Ruang Bagi LGBT

Lampung (22/2) – Anggota MPR RI daerah pemilihan Lampung Juniadi Auly menilai Pancasila tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya paham dan kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pasalnya, LGBT bertentangan dengan prinsip agama manapun, yaitu di Sila Pertama Pancasila.

"Kalau kita paham Pancasila, kita juga tentu paham bahwa LGBT tidak pantas hidup di Indonesia. Jika berdasarkan sila pertama Pancasila, tidak ada satu agamapun yang membenarkan perilaku LGBT," jelas Junaidi saat melakukan Sosialisasi Empar Pilar Kebangsaan di Desa Dwi Tunggal Jaya, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Jumat (19/2).

Oleh karena itu, Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai sudah saatnya disusun UU Anti-LGBT seperti yang ada di beberapa negara seperti, Rusia dan Singapura. “Jadi, di Singapura, pelaku LGBT bisa dikriminalkan,” jelas Junaidi.

Menanggapi hal itu, salah seorang peserta acara Ersan mendukung DPR RI untuk segera menyusun RUU tersebut. Ia berpendapat kelompok LGBT semakin percaya diri karena mendapat dukungan dari dunia internasional.

“Sudah sangat perlu diusulkan pembuatan UU Anti-LGBT,” jelas Ersan.

Keterangan Foto: Anggota MPR RI Juniadi Auly

sumber:pks.id


posted by @Adimin