LGBT Lebih Berbahaya dari Terorisme dan Narkoba

Amuntai (29/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) lebih berbahaya dibandingkan kejahatan terorisme dan narkoba.

Menurutnya, LGBT secara fitrah melanggar kodrat manusia dan agama, serta tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila yang menjadi landasan dalam bernegara.

“Pertama, hubungan sejenis ini melanggar kodrat. Seharusnya hubungan manusia itu antara lelaki dan perempuan, yang fungsinya untuk melanjutkan keturunan. LGBT mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan, akhirnya kita akan mengalami putus generasi,” jelas Aboe saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Amuntai, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Sabtu lalu (27/2).

Kedua, LGBT melanggar Pancasila, khususnya Sila Pertama yang mengatur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Sebagai manusia kita diperintah Tuhan untuk kawin dan memiliki keturunan, karenanya kita memiliki UU Perkawinan,” jelas Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Ketiga, lanjut Aboe, Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 dan 29 telah mengatur bahwa semua warga negara wajib untuk mematuhi ajaran agama masing-masing yang dianutnya, termasuk mematuhi larangan untuk kawin sesama jenis.

“Bahkan dalam Islam secara tegas di contohkan bagaimana kaum Luth dibinasakan lantaran mengabaikan larangan tersebut. Oleh karenanya LGBT ini bertentangan dengan konstitusi kita,” papar politisi yang membidangi Hukum di DPR RI ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Negara Harus Aktif Melindungi Masyarakat dari Tayangan LGBT

Jakarta (27/2) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih mengapresiasi rencana pemerintah mengatur tayangan yang mempromosikan LGBT.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan berkoordinasi mengatur tayangan program di televisi yang terkesan 'mempromosikan' LGBT, salah satunya melalui penampilan artis pria yang berperilaku dan berpakaian sebagai wanita dan sebaliknya.

"Saya mengapresiasi karena negara, dalam hal ini pemerintah dengan segala komponennya, kan dibiayai oleh APBN yang berasal dari rakyat. Sudah seharusnya mereka mengurusi dan peduli dan mencarikan solusi yang terbaik buat rakyat, khususnya kaitan dalam isu perilaku Homoseksual dan Lesbian ini," kata Wirianingsih saat ditemui di Kantor DPP PKS, Kamis lalu (25/2/2016).

Wirianingsih berharap KPI tetap menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran di Indonesia agar industri penyiaran menayangkan tayangan yang wajar, normal dan bermartabat kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

"Prinsipnya sih saya atas nama BPKK mendukung negara menyelamatkan keluarga dan anak Indonesia dari perilaku menyimpang," ujar wanita yang akrab disapa Wiwi ini.

Wirianingsih menyarankan KPI untuk melakukan sosialisasi muatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai contoh pada pasal 4 (c), bahwa industri penyiaran di Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Selain itu KPI juga harus tegas dalam memberlakukan surat edaran yang melarang tayangan promosi LGBT dan larangan program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita dan sebaliknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BPKK DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin

Mahyeldi: Kini ke Pasar Raya Tak Perlu Angkat Celana

PADANG - Sebelumnya, telah menjadi kebiasaan bagi warga yang berbelanja ke Pasar Raya Padang sambil mengangkat celana. Pasalnya, becek akibat genangan air karena drainase yang tersumbat membuat pembeli harus berjinjit sambil angkat celana ketika belanja.

Namun kini tak begitu lagi. Pasar Raya sejak dua tahun ini sudah jauh berubah. Terlebih setelah direvitalisasinya Pasar Raya Padang karena terkena bencana gempa.

"Kini ke pasar tak perlu lagi angkat celana. Masyarakat berdasi juga sudah bisa masuk pasar," kata Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo di sela-sela setahterima Pasar Inpres II Pasar Raya Padang, Sabtu (26/2) malam.

Pascagempa 2009 silam, pembangunan pasar kembali dikebut. Pengerjaan Pasar Inpres I, II, III dan IV dilakukan dengan memakan biaya mencapai Rp 326 Miliar. Dan sejak 2010, rehabilitasi pasar Inpres I, II dan IV (tahap I) dilakukan. Pembangunan pasar ini membuat pengunjung jadi aman dan nyaman berbelanja.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan Pasar Inpres Blok I selesai pada 2011, pembangunan Pasar Inpres Blok IV selesai pada 2015. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak," ujar Mahyeldi. 

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Inpres II (HIPPI 2), Syafrudin mengucapkan terimakasih dan menilai bahwa Walikota Padang dan jajarannya telah berkomitmen menyelesaikan dan membantu pedagang pascagempa beberapa tahun lalu.

"Kami juga menjadi saksi bahwa Pemko Padang juga telah melaksanakan program unggulan pembenahan pasar sesuai janji Walikota saat pilkada lalu untuk menyelesaikan masalah pasar dalam dua tahun," katanya di depan walikota.

Syafrudin menyebut bahwa seluruh pedagang telah menunggu saat-saat seperti sekarang ini. Karena telah empat tahun di penampungan dan sudah banyak pedagang terjerat hutang di bank dan bahkan ada yang tidak mampu lagi mengelola usahanya.

"Dengan selesainya pasar ini kami akui terdapat secercah harapan baru untuk menapaki dan menata kembali kehidupan pedagang yang diibaratkan orang sakit, keadaan sebagian besar pedagang koma untuk kembali sadar dan menjalani pemulihan," ungkapnya.

HIPPI bertekad menjadikan Pasar Inpres II lantai I sebagai pasar tradisional terbersih dan menjadi percontohan pengelolaan kebersihan yang baik. HIPPI bahkan telah menghitung kebutuhan tenaga cleanning service dan biayanya akan dioperasionalkan oleh koperasi sehingga pengunjung pasar menjadi nyaman dan betah.

"Untuk mewujudkan hal itu kami berharap dukungan Bapak Walikota dan membantu menempatkan pengawas dari Dinas Pasar untuk mengatasi kendala dari luar yang mungkin akan mengganggu kegiatan koperasi nantinya," pungkas Syafrudin.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Azwar Anas: Salut, Penataan Pantai Padang Tanpa Ribut-ribut

PADANG - Banyak pihak dulunya meragukan, Pantai Padang akan bisa bebas dari bangunan lapak pedagang serta perilaku-perilaku penyakit masyarakat. Nyatanya tidak, di tangan Walikota Mahyeldi dan Wakilnya Emzalmi, Pantai Padang kini semakin rancak setelah berhasil dibersihkan dari lapak-lapak pedagang. Penertiban tersebut dilakukan dengan mulus tanpa gejolak dari pedagang dan masyarakat sekitar. Malahan tak sedikit warga pedagang sendiri memberikan dukungan, mereka membongkar sendiri lapaknya serta turut pula bergotong royong membersihkan pantai.

Kenyataan bersihnya Pantai Padang dan berhasilnya pembebasan lahan pelebaran Jalan By Pass serta progres signifikan pembangunan Pasar Raya Padang yang dilakukan pasangan Kepala Daerah berjuluk Mahem ini tak ayal pula mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Barat. Tidak kurang dari Azwar Anas, mantan Menteri di era Soeharto dan Gubernur Sumatera Barat pun menyampaikan apresiasi langsung. Azwar Anas menemui Walikota Mahyeldi secara khusus di Pantai Muaro, Berok Nipah, Minggu (28/2) untuk menyampaikan apresiasi dan dukungannya serta memberi beberapa masukan buat Pemerintah Kota Padang.

" Pantai Padang yang bersih seperti sekarang memang menjadi cita-cita saya sejak lama, namun banyak yang meragukan hal itu akan berhasil. Ternyata hal itu bisa terwujud, bahkan tanpa ada penolakan dan ribut-ribut. Saya sangat menghargai kerja keras Walikota (Mahyeldi) bersama jajaran di Pemko Padang," ujar Azwar Anas kepada wartawan.

Ia mengatakan, tak ada yang tidak bisa jika semua dibicarakan dengan masyarakat dan memberikan masyarakat pemahaman. Hal itu dilakukan Walikota Mahyeldi dan jajaran Pemko Padang sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk pembangunan bisa dikerjakan bersama dengan melibatkan masyarakat.

"Saya minta kepada Walikota untuk meneruskan cita-cita mewujudkan Padang sebagai destinasi utama di Indonesia. Sebab Padang memiliki potensi pariwisata yang besar, bukan saja pantai, laut dan pulau-pulaunya, namun juga sungai dan alam perbukitannya," kata mantan Menko Kesra itu.

Tokoh sepuh yang memasuki usia 86 tahun ini mengatakan lebih lanjut, sejokyanya masyarakat mendukung pemerintah yang saat ini serius memperjuangkan nasib rakyatnya. Dengan memanfaatkan potensi Kota Padang yang luar biasa, kehidupan masyarakat juga akan lebih baik. "Saya optimis, kerja keras pemerintah akan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, untuk itu perlu didukung," sebutnya.

Kepada Walikota Mahyeldi, ia menyarankan agar mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata. Diantaranya, membangun pedestrian yang baik sepanjang pantai agar dapat dimanfaatkan pengunjung berjalan kaki. "Buat pedestrian yang baik sepanjang pantai dan digunakan untuk pejalan kaki, ini akan lebih baik," kata Azwar Anas.

Saat menemui Walikota, tokoh urang awak itu hanya ditemani seorang supir. Sedangkan, pada kesempatan itu, Walikota Mahyeldi didampingi Sekda Nasir Ahmad serta sejumlah pimpinan SKPD usai melaksanakan gotong royong membersihkan pantai bersama masyarakat. Hadir diantaranya, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Medi Iswandi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Mursalim Nafis serta Camat Padang Barat. Sebelumnya gotong royong juga dihadiri anggota DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar dan Helmi Moesim.

sumber: humas dan protokol Kota Padang

posted by @Adimin

Komunitas Facebook Peduli, Terus Bantu Bedah Rumah Tak Layak Huni di Padang

PADANG - “Komunitas Facebook Peduli”, itulah namanya. Komunitas yang dimotori Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny Harneli Mahyeldi ini, terus bergerak melakukan bedah rumah tak layak huni bagi warga miskin di Kota Padang. 

Melalui jejaring media sosial facebook, komunitas sosial tersebut dinilai cukup jitu dalam penggalangan dana dari para donatur. Dimana tujuan hakikinya, rumah tak layak huni di Kota Padang.akan terus berkurang.

Harneli mengatakan, Komunitas Facebook Peduli Insya Allah akan terus membantu pembangunan bedah rumah tak layak huni bagi warga kurang mampu di Kota Padang. 

Sebagaimana, kriteria rumah yang berhak mendapat bantuan, harus sesuai dengan persyaratan yang memungkinkan. Seperti rumah yang dibangun, harus di atas tanah kepemilikan sendiri. Untuk pembangunannya, dengan rata-rata jumlah dana Rp 25 Juta per unit rumah.

“Alhamdulillah, hari ini rumah ke delapan yang telah selesai dibedah. Insya Allah, dalam waktu dekat akan disusul rumah yang ke sembilan dan kesepuluh,” kata Harneli sewaktu peresmian bedah rumah yang didiami Erdenita, di Banuaran RT 04 RW V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuak Bagaluang, Sabtu (27/2) kemaren.

Harneli menerangkan, di samping itu, siapa saja yang memiliki kriteria di atas, serta diperkuat data yang diperoleh dari berbagai pihak termasuk pihak kelurahan dan kecamatan akan direspon dengan cepat. 

“Tentu kita semua harus bisa senantiasa bersabar, karena kita harus survei ke lapangan dulu. Jika sesuai persyaratan, rumah tak layak huni tersebut tidak langsung dibedah. Kita akan upload dulu kondisi rumah yang bakal dibangun itu di facebook grup Komunitas Facebook Peduli. Sehingga, teman-teman di facebook dapat melihat dan mengetahuinya.Diharapkan, teman-teman facebook semakin banyak yang menjadi donatur,” imbuh istri Walikota Padang itu.

Terakhir Harneli menambahkan, untuk informasi bagi siapa saja yang berkenan menjadi donatur, silahkan menyalurkan bantuannya. melalui rekening Komunitas Facebook Peduli dengan nomor 788 2010 788, Bank Syariah Mandiri.

“Mari kita beramal, demi membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yakinlah, jika kita selalu menaburkan kebaikan, Insya Allah keberkahan-keberkahan yang luar biasa akan tercurah bagi kita semua,” seru Harneli dengan semangat.

Sumber: Humas dan Protokol Kota Padang

posted: by Adimin

Mahyeldi: Di Kuranji Akan Dikembangkan Wisata Kampung Adat

PADANG-Pemerintah Kota Padang berencana mengembangkan wisata kampung adat di Kecamatan Kuranji. Inisitif ini muncul karena penduduk di Nagari Pauh IX tersebut masih sangat kental dengan adat istiadat serta mempertahankan budaya khas setempat.

Hal itu dikemukankan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo kepada wartawan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuranji di Kolam Pemancingan Belimbing, Kuranji, Sabtu (27/2).

"Kita berencana mengembangkan wisata kampung adat di Kecamatan Kuranji, karena memang masyarakat disini kental dengan budaya dan adat istiadatnya," sebut Walikota Padang yang didampingi Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri.

Potensi untuk pengembangan wisata di Kuranji, menurut Mahyeldi cukup besar, lantaran banyak tempat-tempat menarik yang bisa dikelola sehingga menarik minat orang untuk datang ke kecamatan yang saat ini dekat dengan kawasan pusat Pemerintahan Kota Padang ini.

"Kecamatan Kuranji yang dekat dengan kawasan pusat pemerintahan suatu nilai strategis dalam pengembangan pariwisata serta potensi ekonomi lainnya," kata Mahyeldi.

Terkait pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuranji yang berlokasi di kolam pemancingan, Mahyeldi menilai, ini sebagai inisitaif cerdas yang muncul dari Camat dan warga Kuranji. "Jika biasanya kecenderungan melaksanakan kegiatan seperti ini yang lain memilih lokasinya di hotel atau gedung, tetapi uniknya di Kuranji dilaksanakan di tempat yang lebih dekat dengan alam dan masyarakat," ujarnya.

Adapun kebutuhan pembangunan yang dominan diusulkan warga Kuranji melalui musrenbang adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan baru dan betonisasi jalan lingkungan. Sedangkan usulan non fisik yang bersifat kegiatan, warga menginginkan diadakannya pelatihan-pelatihan usaha serta diberikan penguatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Camat Rachmadeny juga mengungkapkan, usulan-usulan pembangunan yang berdasarkan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan merupakan kebutuhan masyarakat Kuranji. Usulan tersebut diharapkan masuk skala prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat direalisasikan melalui kegiatan pembangunan 2017.

Selain itu, Rachmadeny juga menyampaikan kebutuhan masyarakat Kuranji untuk penambahan sekolah, baik SMK maupun SMA. "Penambahan sekolah di Kuranji guna menampung anak-anak disini agar lebih dekat dengan lingkungannya. Sedangkan SMK dan SMA yang ada sudah terbatas daya tampungnya," imbuh camat srikandi itu.

Sumber: humas dan protokol kota padang

posted: by Adimin

Kota Padang Kian Menawan, Mahyeldi - Emzalmi Wujudkan Impian Masyarakat

PADANG - Pasangan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo bersama Wakil Walikota, Emzalmi benar benar mewujudkan impian masyarakat Padang akan hadirnya kota yang bersih dan tertata. Berbagai terobosan tanpa kekerasan dilakukan dalam waktu singkat, sehingga membuat Padang dalam sekejap menjadi kian menawan. Keindahan yang selama ini tersembunyi kini mulai tersingkap (terkuak-red).

Buktinya, keindahan pantai Padang yang tertutup kios kios pedagang dan tenda tenda ceper, sekarang telah bisa dinikmati dengan bebas oleh masyarakat. Berkat pendekatan yang luar biasa dari walikota, pedagang yang selama ini berjualan di sana malah bersedia membongkar sendiri tempat mereka dan pindah ke tempat yang telah disediakan oleh Pemko Padang di LPC (Lapau Panjang Cimpago).

Kini tak ada lagi bangunan yang mengahalangi keindahan pantai Padang. Pengunjung bisa bermain pantai dan menikmati kuliner yang dijajakan pedagang di sana.

“Kita memiliki pemimpin kota yang luar biasa. Sekarang pengunjung menjadi ramai. Alhamdulillah, yang makan ke sini juga semakin ramai,” sebut Yeni (40), salah seorang pedagang makanan di Pantai Padang.

Dengan ramainya tingkat kunjungan, omzet pedagang juga menjadi meningkat. Perekonomian mereka menjadi semakin terangkat karena daya beli meningkat.

“Alhamdulillah untuk omset harian lumayan besar,”sebut Yeni.

Apresiasi yang sama juga dilontarkan sejumlah pedagang. Pembangunan kembali pasar pasca gempa dalam waktu dua tahun ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Hal itu kini benar benar dibuktikan dengan hadirnya sejumlah bangunan baru di Pasar Raya dan pasar satelit.

Di Pasar Raya misalnya, kehadiran blok IV dan blok III, disambut haru oleh pedagang. Impian mereka untuk bisa menempati kios baru benar benar terwujud.

"Kami bersyukur Walikota menempati janji untuk membangun pasar kami kembali. Sekarang kami telah nyaman berjualan,”sebut Awal (40), Ketua pedagang ikan di Pasar Raya Padang.

Acungan jempol juga dilontarkan sejumlah masyarakat terhadap keberhasilan Walikota Padang dalam menata kawasan pasar Lubuk Buaya. Sejak pedagang dipindahkan ke lantai atas, kemacetan yang selalu mewarnai kawasan Lubuk Buaya, kini tidak terlihat lagi. Hal itu karena kendaraan yang biasanya parkir di badan jalan sudah parkir di dalam.

“Apa yang diperbuat Walikota Padang di Pasar Lubuk Buaya memang benar benar luar biasa. Besar harapan kita, Pemko juga melakukan hal yang sama di pasar pasar satelit lainnya, seperti Bandar Buat dan Pasar Pagi Parak Laweh yang juga selalu diwarnai kemacetan,”ujar Mardiana (45), warga Tabing Padang.

Sejalan dengan itu, pemerintah kota juga telah mampu mencairkan ketegangan antara pemilik tanah di sepanjang Bypass dengan Pemko. Sehingga, pengerjaan jalur II yang telah ditunggu-tunggu itu bisa terwujud. Walikota memberikan jaminan kepada warga bahwa tanah yang konsolidasinya belum tuntas tak akan dirugikan.

Pengamat kebijakan publik, Asrinaldi mengatakan, warga kota Padang patut memberi apresiasi kepada pemerintahan saat ini, karena telah berhasil membawa perobahan pada wajah kota jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dan keberhasilan ini menurutnya perlu dilanjutkan ke bidang bidang yang lain. Seperti pelayanan publik dan masalah transportasi.

“Jika kita berjujur-jujur, wajah Padang memang sudah berubah sekarang. Dan itu perlu dilajutkan pula pada bidang-bidang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Jika pelayanan publik di tingkat kelurahan, kecamatan dan di dinas bisa dibenahi, ia yakin, akan banyak lagi apresiasi yang dilayangkan pada Walikota Padang periode ini.

“Sebagai warga yang baik, tentu kita harus memberikan dukungan penuh pada pemerintah kota agar benar benar membenahi semua bidang,”sebutnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS: RUU Anti LGBT untuk Hentikan Propaganda LGBT

Jakarta (25/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya menjadi yang terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Ia mengatakan, hal tersebut sebagai upaya untuk menghentikan propaganda dan pergerakan kelompok LGBT yang kian berkembang belakangan.

RUU ini, ujar dia, akan membatasi promosi LGBT di tayangan televisi, termasuk yang berpakaian transgender, yaitu lelaki berpakaian perempuan juga sebaliknya.

"Kalau laki-laki berpakaian perempuan atau perempuan berpakaian laki-laki itu tidak membutuhkan kreativitas," ujarnya, Kamis, (25/2).

Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik. RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT.

"Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan LGBT dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau," katanya

Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik. RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT.

"Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan LGBT dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau," katanya.

Sumber: Republika.co.id

posted by @Adimin

Minang dan Jokowi | Oleh: Irwan Prayitno

Tiba-tiba saja etnis Minang menjadi perbincangan skala nasional, ketika sebuah lembaga survei (Burhanudin Muchtadi) menyampaikan siaran pers kepuasan orang Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi.

Dalam siaran pers tersebut dinyatakan, tingkat kepuasan warga dari etnis Minang terhadap kinerja Jokowi adalah yang terendah dibanding warga dari etnis lain yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi perbincangan hangat para netizen. Persepsi positif dan negatif bermunculan dan menjadi bahasan diskusi yang menarik.

Warga dari etnis Minang yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi 36,1 persen dan yang kurang puas 63,9 persen. Survei ini dilaku­kan 18-29 Januari 2016 oleh Indikator Politik Indonesia. Angka ini langsung mengingatkan kita kepada hasil pemilu presiden 2014 di Sumbar di mana pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 23,1 persen dan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 76,9 persen yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.

Angka yang tak jauh beda antara kepuasan terhadap kinerja Jokowi dengan hasil perolehan suara Pilpres 2014 ini mungkin memiliki korelasi atau relevansi yang layak didiskusikan oleh para pakar dan akademisi. Baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun dari pelaku survei sendiri.

Jika melihat rekam jejak kepemimpinan Jokowi, maka baru ketika menjadi Presiden RI orang Minang merasakan kepemimpinan Jokowi. Sementara ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta bisa dibilang, orang Minang (khususnya warga Sumbar) belum merasakan kepemimpinan Jokowi.

Oleh karena itu, ketidakpuasan orang Minang ini perlu penjabaran lebih detil. Apakah ketidakpuasan ini berarti Jokowi melakukan diskriminasi terhadap orang Minang? Mengapa etnis lain tingkat kepuasannya tinggi? Mengapa hanya etnis Minang yang tingkat kekurangpuasannya tinggi?

Jika hasil survei menyebut, orang Indonesia puas dengan kinerja Jokowi, maka seharusnya ini merata di seluruh wilayah, dan tidak ada ketimpangan yang besar untuk satu wilayah. Demikian juga ketika berbicara masalah kepemimpinan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan Jokowi selaku presiden kepada masyarakat Sumbar.

Salah satu hal yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah budaya yang ada pada orang Minang ketika melihat pemimpin yang biasa disingkat 3T. T pertama adalah takah, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa.

Orang Minang akan melihat apakah seseorang memiliki ketakahan yang memadai yang diperlihatkan dari sikap, perilaku, tampilan, cara bicaranya di depan publik atau cara menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan, serta bagaimana gaya memimpinnya. Bagaimana bahasa tubuhnya dalam berkomunikasi di depan publik.

T kedua adalah tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh, ber­pendirian dan muda. Orang Minang akan melihat apakah seorang pemimpin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. T ketiga adalah ‘tokoh’. Orang Minang akan menilai apakah seorang pemimpin layak untuk menjadi tokoh bagi mereka, mampu memberikan keteladanan, layak didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Ketokohannya juga diakui dalam skala yang lebih luas lagi. Keilmuannya juga sudah terbukti dan diakui, baik ilmu agama, adat, dan akademik.

Sementara Jokowi sendiri tampil di publik dengan gaya “apa adan­ya” dan “dari sononya” dengan wajah yang ndeso serta cara bicara “rakyat kebanyakan” yang ternyata digemari oleh masyarakat Indo­nesia sehingga dalam pemilihan presiden 2014 lalu meraih suara terbanyak.

Namun jika melihat 3T tadi, penampilan Jokowi rupanya kurang matchingdengan budaya yang ada pada orang Minang. Sehingga mayoritas rakyat Sumbar cenderung memilih Prabowo. Figur Prabowo dianggap lebih sesuai dengan selera orang Minang. Begitu juga pada pilpres 2 kali sebelumnya, SBY menang telak di Sumbar. Kecendrungan ini pun terjadi pada pilkada dan pemilu.

Sedangkan jika melihat dari segi penerimaan, orang Minang sudah menerima Jokowi sebagai Presiden RI. Ini dibuktikan dengan kondi­si di Sumbar yang aman dan tertib. Tidak ada demo menentang pemerintah misalnya. Bahkan dari sisi pemerintahan, seluruh pemerintahan kota dan kabupaten serta provinsi ikut mensukseskan program pemerintah pusat.

Selaku Gubernur Sumbar yang merupakan perpanjangan tangan pemer­intah pusat di daerah, saya juga bisa memastikan loyalitas ma­syarakat maupun pemerintah daerah di Sumbar kepada pemerintah pusat tetap terjaga hingga kini. Ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya organisasi atau kelompok separatis pengacau keamanan. 

Bahkan Sumbar adalah salah satu daerah teraman di Indonesia. Animo masyarakat yang antusias terhadap pembangunan yang bertu­juan kesejahteraan rakyat adalah realita yang ada di satu sisi.

Maka bisa disimpulkan, masyarakat Minang memiliki sikap realis­tis, rasional, dan logis di satu sisi, dan punya selera tersen­diri (budaya) di sisi lain. Dan keduanya itu ternyata bisa berjalan masing-masing tanpa saling menjatuhkan. (hariansinggalang.co.id)

posted by @Adimin

Indonesia Harus Jadi Pelopor Pembebasan Palestina

Jakarta (24/2)- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Palestina akan digelar awal Maret mendatang di Jakarta. Indonesia harus jadi pelopor pembebasan Palestina.

Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri Ahmad Zainuddin mengatakan, peran Indonesia dalam masalah Palestina harus lebih besar lagi di tingkat diplomasi Internasional.

"Bahkan Indonesia harus membuktikan dirinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi pelopor bagi pembebasan Palestina," ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan pembahasan rencana kegiatan sosialisasi MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2).

Identitas sebagai negara muslim terbesar, lanjut Wakil Ketua FPKS MPR RI ini, jangan sebatas lips service, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Sementara tanah Palestina terus tergusur dan warganya kian terusir akibat penjajahan Israel hingga hari ini.

Zainuddin mengapresiasi sejumlah kemajuan dukungan Indonesia dalam aspek kemanusiaan dan HAM di Palestina, seperti kerjasama pelatihan dan pendidikan bagi pemuda Palestina, pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pengiriman bantuan logistik untuk warga Palestina, hingga dibentuknya konsul kehormatan RI di Ramallah.

"Namun yang kita lihat, diplomasi Indonesia masih sebatas diplomasi kemanusiaan bahkan cenderung netral. Diplomasi politik Indonesia dan OKI harus tegas berpihak pada Palestina. Lobi OKI dan dunia untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional, atau membuat road map pembebasan Palestina misalnya," tegas Zainuddin.

KTT luar biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 mendatang diharapkan Zainuddin, tidak sebatas kegiatan seremonial rutinitas belaka. Namun lebih jauh mendorong OKI agar lebih serius membela dan membebaskan Palestina hingga menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendesak Israel untuk mengembalikan tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948.

"Presiden Jokowi harus mampu mendesak OKI dan menjadi pelopor pembebasan Palestina. Indonesia menjadi inisiator road map pembebasan Palestina," cetus Zainuddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I bidang luar negeri Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin

Semua Agama Larang LGBT

Jakarta (24/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih menegaskan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan ajaran semua agama di Indonesia.

Fikri menilai tidak pantas bila klaim LGBT disandarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan bertentangan dengan norma agama dan norma budaya. Klaim tersebut juga dibatasi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat 1 dan pasal 28 J, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

“Ini artinya warga negara yang mempercayai dan menjalankan LGBT berarti dia tidak mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negaranya,” papar Fikri saat melakukan Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bernegara di Brebes, Jawa Tengah, Selasa (23/2).

Oleh karena itu, Fikri berharap pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjalankan Program Revolusi Mental untuk perbaikan bangsa ke depannya. Sebab, program tersebut diyakini dapat meminimalisasi propaganda tentang pengakuan LGBT yang sangat masif baik di media penyiaran, cetak, atau media sosial.

“Ini mengkhawatirkan, padahal jumlah mereka minoritas. Dan kenyataannya, apa yang mereka tawarkan dipastikan berbau pornografi yang ini bertentangan dengan konstitusi,” tegas Fikri yang juga merupakan Anggota Komisi Anak dan Perempuan DPR RI.

Diketahui, pemerintah hingga saat ini belum menentukan sikap apakah melarang atau memperbolehkan perilaku dan promosi LGBT kepada publik. Pemerintah, kata Fikri, seharusnya sejalan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi VIII DPR RI yang menegaskan perlunya larangan promosi LGBT untuk melindungi anak-anak dan keluarga. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota MPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih

posted by @Adimin