Presiden PKS Imbau Menteri Tak Buat Gaduh

Bandung (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sohibul Iman, mengimbau agar para menteri di jajaran Kabinet Kerja untuk tidak menimbulkan kegaduhan

"Saya kira tanya ke Pak Jokowi, tapi saya kira beliau sebagai presiden ibaratnya punya pembantu di rumah, maunya sinergi jangan sebaiknya membuat keributan kalau ribut pekerjaan rumah tidak akan selesai," kata Iman, di Bandung, Rabu.

Dia dimintai tanggapan tentang pernyataan Juru Bicara Presiden, Johan Budi, tentang Presiden Joko Widodo prihatin terhadap menteri saling "menyerang" di ranah publik.

Iman menyarankan Jokowi memperbaiki pola pengelolaan dan koordinasi dengan para menterinya.

Sebelumnya Budi menyatakan kepada pers, "Tentu presiden tidak happydengan situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini."

Menurut dia, presiden meminta perdebatan para menterinya hanya diperbolehkan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet saja.

"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," kata Budi.

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Fraksi PKS Komitmen Tidak Ada Impor Garam dan Dukung Nelayan Kecil

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rofi Munawar
(Foto: Gilang/ Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (2/3) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan bahwa Fraksi PKS tetap berkomitmen agar tidak dibukanya keran bagi impor garam. Juga, perlindungan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan melalui pemberian subsidi dan proteksi asuransi.

Demikian disampaikan Rofi saat menerima aspirasi dari beberapa Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang di Ruang Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Rabu (2/3).

“Sesungguhnya dari awal Fraksi PKS menekankan agar jangan ada impor bagi petani garam, serta harus ada subsidi dan proteksi berupa asuransi bagi para nelayan. Itu yang utama,” jelas Rofi dalam Rangka Hari Aspirasi Fraksi PKS ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan (inbang) ini juga menegaskan meskipun pemerintah menyiasati yang diimpor adalah garam untuk keperluan industri, namun hal itu, secara tidak langsung, menandakan bahwa Garam Lokal tidak layak untuk menjadi Garam Industri.

“Kenapa Pemerintah tidak meningkatkan kualitas garam dalam negeri (lokal) menjadi Garam Industri? Sehingga mampu menekan impor garam dan taraf hidup petaninya bisa semakin baik,” tanya

Selain itu, Fraksi PKS juga berkomitmen untuk menolak Permendag Nomor 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena, menurut Rofi, peraturan tersebut banyak kelemahan, termasuk tidak ada ketentuan kapan dibolehkannya pemerintah melakukan impor garam, meskipun garam lokal berada dalam kondisi panen.

“Ini jelas akan merugikan para petambak dan memang tidak ada jaminan meskipun yang diimpor garam industri tidak akan masuk ke pasar tradisional. Itu persoalannya,” tegas Rofi.

Diketahui, pada Kamis (3/3) besok, Fraksi PKS akan menyampaikan pandangan mini mengenai RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petani Garam. RUU ini nantinya akan dirancang memberikan perlindungan kepada petambak garam.

“Kalau impor garam ini terus menerus dilakukan, akan sulit petani mencapai Swasembada Garam, yang sudah dicanangkan pemerintah sampai 2017,” jelas Rofi.

Oleh karena itu, dalam penyampaian aspirasinya, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang Yudianto berharap Fraksi PKS DPR RI memperjuangkan tentang pembatasan impor garam dalam RUU tersebut.

“Harapan saya dalam RUU yang akan disahkan besok sudah komplit, minimal membatasi impor garam untuk tidak mengobral izin impor garam. Jadi, kalau bisa diproteksi, agar petani garam punya daya saing tinggi dengan mendapatkan subsidi,” jelas Yudianto.

posted by @Adimin

Mahyeldi Gagas Gerakan Kebersamaan Untuk Orang Miskin, Akan Mendata Orang Kaya per Kelurahan di Kota Padang

PADANG – Bila selama ini pemerintah mendata setiap masyarakat kurang mampu, di Padang justru berbeda. Pemerintah Kota Padang akan melakukan pendataan terhadap warganya yang memiliki penghasilan berlebih.

“Kalau biasanya warga kurang mampu yang kita data, besok tidak lagi. Justru orang kaya yang kita data,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo, kemarin.

Walikota mengimbau kepada seluruh lurah yang ada di daerahnya untuk melakukan pendataan kepada setiap warganya yang berpenghasilan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menbantu warga lain yang kurang mampu (miskin).

“Orang kaya juga perlu (didata), karena untuk menyelesaikan orang miskin ya orang kaya, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintah, maka untuk itu masyarakat harus dilibatkan, pemerintah hanya stimulan, memberikan dorongan dan motivasi,” ungkapnya.

Walikota menjelaskan, untuk saat ini, Pemeritah Kota Padang sangat membutuhkan gerakan kebersamaan. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Semangat seperti ini memang harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, khususnya warga Kota Padang.

Walikota juga menyebut, sebenarnya warga Kota Padang banyak yang baik-baik. Setiap ada warga yang membutuhkan, pasti ada warga lain yang membantu.

“Warga kita ini baik-baik semua,” sebutnya.

Hal ini memang menjadi perhatian dari Walikota Padang. Ketika dilakukan bedah rumah warga kurang mampu, selalu ada yang ikut mendanai. Termasuk rencana Pemko Padang membangun masjid di kawasan Pantai Padang, saat ini justru sudah ada yang siap untuk membiayai pembangunan masjid tersebut. [padangrancak.com]

posted by @Adimin

Wujudkan Good Governance, PKS Latih Pejabat Publik Daerah

Bandung (2/3)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pelatihan dan Simposium Nasional Kepala Daerah dan Anggota Legistlatif (Aleg) asal PKS bertemakan “Siap Berkhidmat untuk Rakyat” di Bandung, Jawa Barat, 2-4 Maret 2016.

Ketua Panitia Pelaksana, Arif Rahman Hakim menyatakan acara akan dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif Daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta pengurus PKS di daerah yang dimenangkan oleh PKS.

“Hal ini dimaksudkan agar ada kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam berkhidmat untuk rakyat di daerah mereka,” kata Arif, di Hotel Aryaduta, Bandung, Rabu (2/3/2016).

Arif menyebut kemenangan PKS di beberapa daerah dalam Pilkada serentak lalu adalah amanah dari rakyat. PKS sesuai dengan amanah Musyawarah Nasional akan berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean dan good governance).

Seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Dr Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, tokoh akademisi, pimpinan BPK, Kemenkeu, dan lain-lain.

"Kita akan membekali para pimpinan daerah tersebut dari berbagai aspek, baik dari aspek kepemimpinan, dari aspek pengelolaan administrasi pemerintahan dan yang juga sangat penting, yaitu dari aspek moralitas agar mereka semua siap melesat untuk berkhidmat kepada rakyat," kata Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS, Ahmad Heryawan.

Pembukaan acara Pelatihan dan Simposium Nasional Pimpinan Daerah dan Anggota Legislatif Daerah Asal PKS akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 maret 2016 pukul 14.00 WIB di Hotel Aryaduta Bandung, dengan dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Suasana Pelatihan dan Simposium Nasional Kepala Daerah dan Anggota Legistlatif (Aleg) PKS

posted by @Adimin

PKS: RUU Kewirausahaan Solusi Selesaikan Persoalan Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan RUU tersebut merupakan usulan fraksinya.

RUU Kewirausahaan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara struktural dan terukur. "RUU tersebut kami inisiasi untuk mengimplementasi konstitusi kita tentang menyelesaikan masalah kemiskinan secara terstruktur dan terukur," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Jazuli menuturkan pihaknya menginginkan agar kelompok masyarakat yang sudah memiliki semangat untuk berusaha, harus didorong agar mau berdikari dengan mempermudah mereka mengakses modal.

Menurutnya, jangan sampai mereka hanya menjadi komoditas politik namun harus jelas keberpihakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat mandiri secara ekonomi. 

"Kami ingin keberpihakan pemerintah dan seluruh 'stakeholder' di negeri ini secara konkret untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi dukungan seluruh fraksi dan anggota DPR menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usul inisiatif FPKS dalam Rapat Paripurna. Hal itu membuat DPR dan pemerintah bisa cepat diselesaikan dan diimplementasikan. "Semoga pemerintah juga bisa cepat merespon agar RUU tersebut bisa cepat dibahas dan cepat selesai," katanya.

Sebelumnya, salah satu agenda Rapat Paripurna DPR adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif anggota DPR RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin

Fraksi PKS Terdepan Usung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba

Jakarta (29/2) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegaskan fraksinya akan terdepan dalam mengusung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba.

Hal itu disampaikan Jazuli saat menerima Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini, Senin (29/2), untuk melakukan tes urine sebagai bentuk pemberantasan terhadap bahaya narkoba di lingkungan parlemen.

“Tes urine yang dilakukan oleh Fraksi PKS ini sebagai bagian untuk menegaskan bahwa PKS terdepan dalam mengusung Parlemen Bersih Narkoba. Kita harus melaksanakan hal itu mulai dari diri sendiri, dari fraksi kita sendiri,” jelas Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

Diketahui, tes urine ini telah dilakukan sebanyak tiga kali kepada 40 (empat puluh) anggota dan 24 (dua puluh empat) Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI. Pada 2015, Fraksi PKS telah melaksanakan tes urine sebanyak dua kali dan akan dilakukan rutin, minimal dua kali dalam setahun.

“Alhamdulillah, sejauh ini clear tidak ada yang kena narkoba,” jelas Jazuli saat konferensi pers dengan didampingi Petugas BNN.

Oleh karena itu, Jazuli mengimbau dan berharap kepada seluruh fraksi agar dengan serius memberantas narkoba dimulai dari seluruh anggota di DPR.

“Kalau Indonesia sudah dianggap Darurat Narkoba, maka kita harus serius memberantasnya. Bukan hanya dengan suara lantang-lantang. Kami ingin PKS terdepan dalam memberikan contoh,” jelas Legislator dari Dapil Banten III ini.

Diketahui, Fraksi PKS pada Kamis (25/2), telah mengirimkan surat kepada BNN untuk meminta melakukan tes urine kepada seluruh anggota dan tenaga ahli Fraksi PKS DPR RI. Hasil dari tes urine ini akan secepatnya disampaikan kepada Pimpinan Fraksi PKS DPR RI. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Humas PKS adalah Kemurnian

Katakanlah: "Inilah jalanku, aku dan orang - orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang - orang yang musyrik". (QS.Yusuf : 108)

PKS telah memilih jalan dalam kerja-kerjanya yakni berupa kerja dakwah berkhidmat untuk rakyat membangun Indonesia. Landasan khidmat PKS adalah ibadah kepada Allah dalam rangka membumikan nilai agama Islam yang luhur dan mulia, berusaha memakmurkan bumi yang telah Allah wariskan kepada umat manusia.

Dengan landasan ibadah ini, khidmat PKS pada dasarnya tidak perlu dilihat orang, tidak perlu juga dinilai oleh manusia. Cukup Allah SWT yang mengetahui keikhlasan amal-amal mereka. Sebab agar amal ibadah diterima oleh Allah, persyaratan mutlak yang harus ada adalah keikhlasan kepada Allah SWT, di samping tata caranya yang tentu tata cara yang diridhai-Nya. Jika Allah ridha, maka cukuplah itu sebagai balasan yang memuaskan.

Amal-amal khidmat PKS adalah kemurnian yang bersumber dari keikhlasannya mengabdi kepada negeri tercinta ini. Sebagai anak kandung pertiwi PKS menyadari sepenuhnya peran dan tanggung jawabnya, sehingga hal itu mendorongnya berupaya bersama-sama elemen lain memakmurkan Tanah Air.

Di zaman yang penuh dengan aroma pencitraan dan wajah penuh polesan saat ini tentu PKS tidak ingin amal-amalnya menjadi rusak dan terkotori penyakit ujub dan riya' yang menyebabkan amal-amalnya menjadi sia-sia. Penyakit ujub adalah bangga terhadap amal-amal sendiri sehingga harus dihindari oleh pelaku-pelaku amal yang hanya berharap balasan dari Allah SWT. Selain itu pula PKS tentu menghindari sikap riya' dalam beramal karena sikap riya' ini bisa menghanguskan amal-amal mereka dan mendapatkan murka dari Allah SWT, sebab riya' termasuk bagian dari syirik yang dilarang. Melakukan suatu kerja/amal karena ingin dilihat oleh orang lain atau meninggalkan suatu kerja/amal karena orang lain adalah termasuk perkara riya'.

Jalan yang ditempuh PKS adalah jalan lurus yang tegak diatas landasan agama, dan hanya berharap kepada Allah SWT bukan jalan yang dipenuhi oleh nafsu dan kesyirikan. Oleh karena itu menilik pada landasan ini, bisa dilihat pada kader-kader PKS yang senantiasa taat beragama, senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama, menjalankan sunnah dan amal unggulan serta berusaha menjauhi segala larangan agama, mengajak manusia dengan tulus untuk bertakwa dan taat kepada Allah SWT.

Dari sini, Humas PKS merupakan kemurnian. Dimana ia mengabarkan jati diri PKS dalam bentuk yang sesungguhnya, mulai dari tujuan, tokoh pimpinan, kader dan program-program yang dijalankan PKS. Landasan Humas PKS adalah dirinya yang dengan tulus mengenalkan diri untuk bersahabat dengan siapapun tanpa polesan dan tanpa pencitraan yang dibuat-buat. PKS tidak peduli dengan celaan atau pujian orang terhadap amal - amalnya juga tidak berlaku surut jika tanpa apresiasi dari siapapun.

Tradisi gotong royong. Humas PKS adalah kemurnian. Dimana ketika memberitakan kinerja dan amal - amal khidmatnya kepada publik bukanlah bermaksud ujub atau riya dan ingin dipuji, akan tetapi sebentuk ungkapan ajakan kepada publik dan orang lain untuk sama - sama bergotong royong beramal untuk kebaikan negeri.

Negeri ini perlu berbenah dan memerlukan peran segenap elemen masyarakat untuk bergerak dan bekerja membenahinya, agar beban pembangunan dan pemakmuran bagi negeri ini bisa terangkat bersama. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Jika PKS mengabarkan aksi-aksi pedulinya kepada khalayak itu bukanlah ingin dipuji akan tetapi sebagai tanggung jawab sesama anak negeri untuk saling menanggung beban dan berusaha membantu yang kesusahan. Menunjukkannya kepada orang lain untuk sama-sama bahu membahu. Dengan demikian PKS dengan sebenar-benarnya ingin membumikan kembali tradisi gotong-royong yang menjadi sifat utama bangsa indonesia sejak zaman dahulu.

Jika ada masalah dari bangsa ini yang membutuhkan penanganan, dengan mengabarkan kerja-kerjanya, PKS ingin mengajak elemen lain untuk terlibat berpartisipasi agar permasalahan itu bisa segera teratasi. Jika ada peluang pembangunan dan pemakmuran yang terbuka dan ditangani oleh PKS, maka penyebaran informasi dari PKS merupakan kabar gembira bagi khalayak sekaligus mengajak dan memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan yang semisalnya maupun kebaikan dari jenis yang lainya.

Tradisi tabayyun (klarifikasi). Humas PKS adalah kemurnian, murni dalam artian ingin menghidupkan budayatabayyun jika ada informasi yang simpang siur atau khabar fitnah yang menjatuhkan kemuliaan sesama manusia. Melalui peran humas, PKS ingin meluruskan semua kebiasaan pencitraan dan polesan kepalsuan serta fitnah membabi-buta atas diri seseorang. Tradisi tabayyun, apa adanya secara profesional bekerja dan mengabarkan dengan benar kondisi sesungguhnya dari suatu keadaan harus benar-benar dihidupkan ditengah- tengah masyarakat.

Tradisi nasihat menasihati. Humas PKS adalah kemurnian. Murni dalam arti PKS tulus memberikan nasihat melaui dirinya maupun melalui media-media yang digunakannya untuk berada pada ketentuan universal yang benar dan menjauhi segala bentuk kerusakan dan kemaksiyatan di muka bumi. Melawan penyimpangan, kezaliman, penistaan dan penindasan atas sesama umat manusia, serta mengajak pada kebaikan dan perbaikan bagi alam semesta ini. Mengajak umat manusia untuk menjadi rahmat bagi semesta alam melalui berbagai sarana dan media yang baik.

Humas PKS adalah kemurnian. Murni dengan santun dan tulus mengajak semua pihak bersaudara, bersahabat dan berbaris rapi bersama - sama menjaga NKRI, melindunginya dan menjadikannya berdaya, mampu turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Mengajak semua pihak yang simpati kepada PKS untuk bergabung bersama dalam barisan rapi para pejuang menebarkan kalimat kebaikan.

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang - orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah: 105)

Beni Sumarlin
#RelawanLiterasi Bengkulu

posted by @Adimin

LGBT Lebih Berbahaya dari Terorisme dan Narkoba

Amuntai (29/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) lebih berbahaya dibandingkan kejahatan terorisme dan narkoba.

Menurutnya, LGBT secara fitrah melanggar kodrat manusia dan agama, serta tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila yang menjadi landasan dalam bernegara.

“Pertama, hubungan sejenis ini melanggar kodrat. Seharusnya hubungan manusia itu antara lelaki dan perempuan, yang fungsinya untuk melanjutkan keturunan. LGBT mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan, akhirnya kita akan mengalami putus generasi,” jelas Aboe saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Amuntai, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Sabtu lalu (27/2).

Kedua, LGBT melanggar Pancasila, khususnya Sila Pertama yang mengatur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Sebagai manusia kita diperintah Tuhan untuk kawin dan memiliki keturunan, karenanya kita memiliki UU Perkawinan,” jelas Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Ketiga, lanjut Aboe, Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 dan 29 telah mengatur bahwa semua warga negara wajib untuk mematuhi ajaran agama masing-masing yang dianutnya, termasuk mematuhi larangan untuk kawin sesama jenis.

“Bahkan dalam Islam secara tegas di contohkan bagaimana kaum Luth dibinasakan lantaran mengabaikan larangan tersebut. Oleh karenanya LGBT ini bertentangan dengan konstitusi kita,” papar politisi yang membidangi Hukum di DPR RI ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Negara Harus Aktif Melindungi Masyarakat dari Tayangan LGBT

Jakarta (27/2) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih mengapresiasi rencana pemerintah mengatur tayangan yang mempromosikan LGBT.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan berkoordinasi mengatur tayangan program di televisi yang terkesan 'mempromosikan' LGBT, salah satunya melalui penampilan artis pria yang berperilaku dan berpakaian sebagai wanita dan sebaliknya.

"Saya mengapresiasi karena negara, dalam hal ini pemerintah dengan segala komponennya, kan dibiayai oleh APBN yang berasal dari rakyat. Sudah seharusnya mereka mengurusi dan peduli dan mencarikan solusi yang terbaik buat rakyat, khususnya kaitan dalam isu perilaku Homoseksual dan Lesbian ini," kata Wirianingsih saat ditemui di Kantor DPP PKS, Kamis lalu (25/2/2016).

Wirianingsih berharap KPI tetap menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran di Indonesia agar industri penyiaran menayangkan tayangan yang wajar, normal dan bermartabat kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

"Prinsipnya sih saya atas nama BPKK mendukung negara menyelamatkan keluarga dan anak Indonesia dari perilaku menyimpang," ujar wanita yang akrab disapa Wiwi ini.

Wirianingsih menyarankan KPI untuk melakukan sosialisasi muatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai contoh pada pasal 4 (c), bahwa industri penyiaran di Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Selain itu KPI juga harus tegas dalam memberlakukan surat edaran yang melarang tayangan promosi LGBT dan larangan program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita dan sebaliknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BPKK DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin

Mahyeldi: Kini ke Pasar Raya Tak Perlu Angkat Celana

PADANG - Sebelumnya, telah menjadi kebiasaan bagi warga yang berbelanja ke Pasar Raya Padang sambil mengangkat celana. Pasalnya, becek akibat genangan air karena drainase yang tersumbat membuat pembeli harus berjinjit sambil angkat celana ketika belanja.

Namun kini tak begitu lagi. Pasar Raya sejak dua tahun ini sudah jauh berubah. Terlebih setelah direvitalisasinya Pasar Raya Padang karena terkena bencana gempa.

"Kini ke pasar tak perlu lagi angkat celana. Masyarakat berdasi juga sudah bisa masuk pasar," kata Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo di sela-sela setahterima Pasar Inpres II Pasar Raya Padang, Sabtu (26/2) malam.

Pascagempa 2009 silam, pembangunan pasar kembali dikebut. Pengerjaan Pasar Inpres I, II, III dan IV dilakukan dengan memakan biaya mencapai Rp 326 Miliar. Dan sejak 2010, rehabilitasi pasar Inpres I, II dan IV (tahap I) dilakukan. Pembangunan pasar ini membuat pengunjung jadi aman dan nyaman berbelanja.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan Pasar Inpres Blok I selesai pada 2011, pembangunan Pasar Inpres Blok IV selesai pada 2015. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak," ujar Mahyeldi. 

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Inpres II (HIPPI 2), Syafrudin mengucapkan terimakasih dan menilai bahwa Walikota Padang dan jajarannya telah berkomitmen menyelesaikan dan membantu pedagang pascagempa beberapa tahun lalu.

"Kami juga menjadi saksi bahwa Pemko Padang juga telah melaksanakan program unggulan pembenahan pasar sesuai janji Walikota saat pilkada lalu untuk menyelesaikan masalah pasar dalam dua tahun," katanya di depan walikota.

Syafrudin menyebut bahwa seluruh pedagang telah menunggu saat-saat seperti sekarang ini. Karena telah empat tahun di penampungan dan sudah banyak pedagang terjerat hutang di bank dan bahkan ada yang tidak mampu lagi mengelola usahanya.

"Dengan selesainya pasar ini kami akui terdapat secercah harapan baru untuk menapaki dan menata kembali kehidupan pedagang yang diibaratkan orang sakit, keadaan sebagian besar pedagang koma untuk kembali sadar dan menjalani pemulihan," ungkapnya.

HIPPI bertekad menjadikan Pasar Inpres II lantai I sebagai pasar tradisional terbersih dan menjadi percontohan pengelolaan kebersihan yang baik. HIPPI bahkan telah menghitung kebutuhan tenaga cleanning service dan biayanya akan dioperasionalkan oleh koperasi sehingga pengunjung pasar menjadi nyaman dan betah.

"Untuk mewujudkan hal itu kami berharap dukungan Bapak Walikota dan membantu menempatkan pengawas dari Dinas Pasar untuk mengatasi kendala dari luar yang mungkin akan mengganggu kegiatan koperasi nantinya," pungkas Syafrudin.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Azwar Anas: Salut, Penataan Pantai Padang Tanpa Ribut-ribut

PADANG - Banyak pihak dulunya meragukan, Pantai Padang akan bisa bebas dari bangunan lapak pedagang serta perilaku-perilaku penyakit masyarakat. Nyatanya tidak, di tangan Walikota Mahyeldi dan Wakilnya Emzalmi, Pantai Padang kini semakin rancak setelah berhasil dibersihkan dari lapak-lapak pedagang. Penertiban tersebut dilakukan dengan mulus tanpa gejolak dari pedagang dan masyarakat sekitar. Malahan tak sedikit warga pedagang sendiri memberikan dukungan, mereka membongkar sendiri lapaknya serta turut pula bergotong royong membersihkan pantai.

Kenyataan bersihnya Pantai Padang dan berhasilnya pembebasan lahan pelebaran Jalan By Pass serta progres signifikan pembangunan Pasar Raya Padang yang dilakukan pasangan Kepala Daerah berjuluk Mahem ini tak ayal pula mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Barat. Tidak kurang dari Azwar Anas, mantan Menteri di era Soeharto dan Gubernur Sumatera Barat pun menyampaikan apresiasi langsung. Azwar Anas menemui Walikota Mahyeldi secara khusus di Pantai Muaro, Berok Nipah, Minggu (28/2) untuk menyampaikan apresiasi dan dukungannya serta memberi beberapa masukan buat Pemerintah Kota Padang.

" Pantai Padang yang bersih seperti sekarang memang menjadi cita-cita saya sejak lama, namun banyak yang meragukan hal itu akan berhasil. Ternyata hal itu bisa terwujud, bahkan tanpa ada penolakan dan ribut-ribut. Saya sangat menghargai kerja keras Walikota (Mahyeldi) bersama jajaran di Pemko Padang," ujar Azwar Anas kepada wartawan.

Ia mengatakan, tak ada yang tidak bisa jika semua dibicarakan dengan masyarakat dan memberikan masyarakat pemahaman. Hal itu dilakukan Walikota Mahyeldi dan jajaran Pemko Padang sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk pembangunan bisa dikerjakan bersama dengan melibatkan masyarakat.

"Saya minta kepada Walikota untuk meneruskan cita-cita mewujudkan Padang sebagai destinasi utama di Indonesia. Sebab Padang memiliki potensi pariwisata yang besar, bukan saja pantai, laut dan pulau-pulaunya, namun juga sungai dan alam perbukitannya," kata mantan Menko Kesra itu.

Tokoh sepuh yang memasuki usia 86 tahun ini mengatakan lebih lanjut, sejokyanya masyarakat mendukung pemerintah yang saat ini serius memperjuangkan nasib rakyatnya. Dengan memanfaatkan potensi Kota Padang yang luar biasa, kehidupan masyarakat juga akan lebih baik. "Saya optimis, kerja keras pemerintah akan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, untuk itu perlu didukung," sebutnya.

Kepada Walikota Mahyeldi, ia menyarankan agar mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata. Diantaranya, membangun pedestrian yang baik sepanjang pantai agar dapat dimanfaatkan pengunjung berjalan kaki. "Buat pedestrian yang baik sepanjang pantai dan digunakan untuk pejalan kaki, ini akan lebih baik," kata Azwar Anas.

Saat menemui Walikota, tokoh urang awak itu hanya ditemani seorang supir. Sedangkan, pada kesempatan itu, Walikota Mahyeldi didampingi Sekda Nasir Ahmad serta sejumlah pimpinan SKPD usai melaksanakan gotong royong membersihkan pantai bersama masyarakat. Hadir diantaranya, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Medi Iswandi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Mursalim Nafis serta Camat Padang Barat. Sebelumnya gotong royong juga dihadiri anggota DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar dan Helmi Moesim.

sumber: humas dan protokol Kota Padang

posted by @Adimin