Hari Aspirasi Bagian dari Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (8/3) – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menjelaskan Hari Aspirasi yang diselenggarakan di tiap Hari Selasa adalah bagian untuk menjalankan tema besar PKS dalam rangka Berkhidmat untuk Rakyat.

“Oleh karena itu, kami bertekad untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga, sejak akhir November kemarin, kita meluncurkan Hari Aspirasi, khusus satu hari untuk menerima aspirasi secara langsung dari masyarakat,” jelas Legislator PKS dari Dapil Yogyakarta ini.

Namun demikian, meskipun hanya diselenggarakan satu hari dalam sepekan, masyarakat tetap dapat menyalurkan aspirasinya kepada 40 (empat puluh) anggota Fraksi PKS DPR RI, juga saat reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Bahwa kita menyediakan satu hari bukan berarti aspirasi itu hanya diterima satu hari itu saja. Kita akan terus menerima aspirasi tersebut,” tambah Anggota Komisi I ini.

Dengan adanya aspirasi ini, Fraksi PKS ingin memperkaya masukan-masukan bagi perjuangan atas kehendak rakyat di parlemen, melalui komisi-komisi terkait.

“Ketika menerima sampai menyalurkan, kita akan libatkan anggota-anggota terkait. Setelah audiensi ini, akan ada tim manajemen yang akan menindaklanjuti, sesuai dengan aspirasi yang berkembang, baik melalui komisi atau melalui langsung kementerian/lembaga terkait,” jelas Sukamta.

Diketahui, hari ini, Selasa (8/3), Fraksi PKS menerima aspirasi dari beragam kelompok masyarakat tentang beragam hal. Mulai dari aduan guru honorer asal Brebes, masukan dari Forum Pasca Sarjana IPB, hingga LSM Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. [pks.id]

Keterangan Foto: Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta

posted by @Adimin

Irsyad Syafar: Gerhana Matahari Tanda Kekuasaan Allah

Padang- Anggota DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed tadi pagi (9/3/2016) menjadi imam shalat gerhana sekaligus khatib di Masjid Jabal Rahmah Komplek PT Semen Padang Lubuk Kilangan, Padang.

Sebelum melaksanakan shalat jamaah dipaparkan informasi bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, rakaat pertama sesudah Al Fatihah membaca surat Al Baqarah. Dan sesudah ruku setelah membaca Al Fatihah membaca surat Ali Imran. Kemudian di rakaat kedua membaca surat An Nisa dan Al Maidah.

Sholat yang berlangsung cukup lama ini dijalani dengan khusyuk oleh jamaah. Setelah sholat, di sesi khotbah dipaparkan bagaimana Rasulullah sangat takut kepada Allah sehingga melaksanakan shalat ketika melihat gerhana diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimin.

Gerhana matahari adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika melihat gerhana disunnahkan untuk sholat gerhana. Kedudukan sholat gerhana ini menurut 3 imam mazhab adalah sunnah muakad, dan 1 imam mazhab menyatakan wajib. (Win/sumbar.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Ajakan Jokowi Terkait Lawan Penindasan Israel

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin negara untuk ikut melawan sikap sepihak atau penindasan Israel atas negara Palestina.

Ajakan itu disampaikan Presiden Jokowi ‎melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di JCC Senayan, Jakarta, kemarin.

"Presiden Jokowi sangat tepat dalam bersikap dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mengulang komitmen Indonesia yang pernah digelorakan Presiden pertama RI Ir Soekarno untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Presiden Jokowi dinilainya telah mewakili sikap rakyat Indonesia selama ini dengan memberikan sinyal kuat agar negara OKI bersatu mengefektifkan proposal perundingan, menekan PBB untuk mengultimatum pendudukan Israel dengan batas waktu yang jelas, serta melakukan berbagai cara untuk menekan Israel termasuk seruan untuk memboikot produk Israel.

(Baca: Jokowi Ajak Pemimpin Negara OKI Lawan Israel di Palestina)

‎Anggota Komisi III DPR ini berpendapat, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan melakukan pengamatan (monitoring) secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi tersebut, hingga terwujudnya kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan penghentian penjajahan Israel.

"Perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan support penuh tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan (bantuan) ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina," kata‎ Anggota Majelis Pertimbangan Pusat‎ PKS ini.

Sumber: sindonews.com


posted by @Adimin

Misi Pencerdasan Pada Sholat Gerhana

Kehadiran agama Islam membawa misi untuk mencerdaskan kehidupan peradaban dunia. Berawal dari masyarakat jahiliyah Arab, Islam mulai mengikis kesalahkaprahan yang menjadi sebab kebodohan masyarakat zaman itu, menggantinya dengan pencerahan Robbani yang membuat kehidupan lebih baik.

Anggapan berhala bisa menyampaikan doa kepada Allah swt, anggapan anak wanita itu aib bagi keluarga, hingga anggapan bahwa gerhana merupakan pertanda kematian atau kelahiran, adalah noda-noda pemikiran yang perlu digerus.

Allah men-setting peristiwa demi peristiwa untuk menciptakan momentum pembersihan anasir kejahiliyahan. Misalnya dalam bab gerhana. Allah swt menyengajakan terjadinya gerhana matahari saat anak Nabi Muhammad saw, Ibrahim, meninggal dunia dalam usia batita. Pada momen itu Rasulullah membersihkan anggapan sesat masyarakat soal gerhana.

عن الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ

Dari Al-Mughirah bin Syu’bah ra, berkata

”Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw. saat kematian Ibrahim”. Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang dan tidak karena kelahiran seseorang. Ketika kalian melihatnya, maka berdo’alah pada Allah dan shalatlah sampai selesai.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Saat ini manusia hidup di zaman modern di mana akses informasi dan teknologi mudah dijangkau. Berbagai anggapan takhayul dengan mudah dipatahkan. Tetapi kenyataannya sisa-sisa “bisikan” lokal kuno masih terngiang di masyarakat. Lihat saja, masih ada masyarakat yang harus membuat tempat ari-ari bayi yang diterangi dengan lampu. Tujuannya? Tak jelas. Atau masih ada masyarakat muslim yang berpegangan pada zodiak atau feng shui.

Padahal tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudhorot selain Allah swt. Sesuatu yang dianggap memiliki tuah tertentu tanpa bisa dijelaskan secara ilmiah, sudah barang tentu itu adalah khurafat atau tahayul yang harus dientaskan. Itu semua agar kita hanya bertawakkal kepada Allah swt, bukan malah bergantung pada makhluk atau sebab yang tak jelas.

Zico Alviandri
#RelawanLiterasi

posted by @Adimin

Sikap Tegas Presiden Jokowi Menentang Penjajahan Israel, Tepat!

Jakarta (8/3) - KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menghasilkan resolusi untuk kemerdekaan Palestina, salah satunya penolakan atas penjajahan Israel.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memberikan apresiasi atas sikap tegas dan komitmen Presiden Jokowi dalam menantang penjajahan Israel tersebut.

"Presiden Jokowi sangat tepat dalam bersikap dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mengulang komitmen Indonesia yang pernah digelorakan Presiden pertama RI Ir. Sukarno untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).

Anggota Komisi III ini menegaskan Presiden Jokowi telah mewakili sikap rakyat Indonesia selama ini dengan memberikan sinyal kuat agar negara-negara OKI bersatu mengefektifkan proposal perundingan, menekan PBB untuk mengultimatum pendudukan Israel dengan batas waktu yang jelas, serta melakukan berbagai cara untuk menekan Israel termasuk seruan untuk memboikot produk-produk Israel.

Anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) ini juga menekankan, hendaknya pemerintah juga perlu mengevaluasi dan melakukan pengamatan (monitoring) secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi tersebut, hingga terwujudnya kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan penghentian penjajahan Israel.

"Perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan support penuh tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan (bantuan) ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina," katanya.

Terakhir, Jazuli Juwaini mengutip pidato Presiden Jokowi yang begitu menyentuh, "Dunia Islam masih memiliki utang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kita semuanya. Insya Allah, kita dapat menyaksikan kemerdekaan Palestina dalam hidup kita," tutup Jazuli. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

HNW : Resolusi KTT LB OKI Butuh Langkah Lebih Konkret

Jakarta (7/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah Indonesia tidak kembali sekadar menghasilkan resolusi dalam KTT Luar Biasa OKI untuk Kemerdekaan Palestina. Apalagi, jika resolusi tersebut tidak serta-merta ditindaklanjuti dalam bentuk rumusan kebijakan yang lebih konkrit.

“Karena itu, Pemerintah Indonesia penting untuk memaksimalkan lobi-lobi terhadap kelompok Kuartet, mulai dari OKI, Eropa, Amerika, hingga Rusia. Di sinilah kepercayaan terhadap negara Indonesia haruslah bisa dijaga untuk menyelesaikan persoalan Palestina,” jelas Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Diketahui, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Indonesia dipercaya oleh OKI untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI mengingat semakin gentingnya kondisi di Palestina. Presiden Jokowi berinisiatif mengambil alih penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI seturut ketidaksanggupan Maroko untuk menjadi tuan rumah.

“Maka di sinilah, peran Indonesia sangat diperlukan untuk melakukan lobi-lobi kepada negara kuartet. Negara kuartet harus paksa Israel untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui ‘Solusi Dua Negara,” jelas Hidayat.

Diketahui, dikutip dari Pidato Penutupan Presiden Jokowi, hasil dari KTT Luar Biasa OKI kali ini menghasilkan dua dokumen penting. Pertama, Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini, sambung Jokowi, diharapkan sejalan dengan kehendak Rakyat Palestina. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

KTT Luar Biasa OKI Momentum Pembuktian Janji Jokowi Soal Palestina

Jakarta (5/3) - Indonesia dipercaya sebagai tempat digelarnya KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tentang Palestina. Kepercayaan ini menjadi momentum Indonesia untuk terdepan upaya kemerdekaan Palestina.

Anggota Komisi I DPR bidang luar negeri Ahmad Zainuddin mengapresiasi dukungan penuh Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Menurutnya, bukan hanya dukungan penuh, Indonesia juga harus komprehensif dalam memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Sesuai janji kampanye, ini momentum Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia terdepan soal Palestina, mendorong OKI lebih bertaji memerdekakan Palestina," ujar Zainuddin di Jakarta, Sabtu (5/3).

Dukungan komprehensif yang dimaksud Zainuddin, adalah dukungan total dalam politik dan diplomatik untuk memerdekakan Palestina, misalnya dengan inisiasi road map menuju Palestina merdeka. Sebab selama ini, menurut dia, dukungan yang diberikan kepada Palestina lebih besar pada aspek kemanusiaan.

Karena itu, politisi PKS ini mengatakan, enam isu yang akan dibahas dalam KTT Luar Biasa OKI harus dalam kerangka strategis menuju Palestina merdeka dengan batas-batas kedaulatan sebelum dijajah Israel.

Dunia Islam yang terwakilkan dalam OKI, lanjut dia, harus tegas mendorong kemerdekaan Palestina yang hakiki, yaitu mendesak Israel keluar dari tanah-tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948 dan bahkan mendesak dunia internasional memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan.

"Karena hanya Palestina yang belum merdeka pasca KAA tahun 1959. Padahal Palestina termasuk yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina menanti OKI yang berani. Semoga KTT ini bukan sekadar seremoni," imbuhnya.

Zainuddin melanjutkan, Indonesia harus menunjukkan keberanian dan kepeloporannya soal Palestina di OKI. Sebagaimana Presiden RI pertama Soekarno berjuang untuk kemerdekaan negara-negara terjajah.

"Bagaimana konsep Indonesia tentang Palestina merdeka? Seharusnya bukan sebatas lepas dari Israel, atau Israel tidak lagi meneror warga Palestina. Tapi Israel harus keluar dari tanah Palestina seluruhnya. Kalau sebatas dukung Palestina merdeka tanpa konsep, hari ini saja Palestina tinggal Gaza dan Tepi Barat. Apakah maksudnya Palestina yang merdeka itu kedaulatannya hanya di Gaza dan Tepi Barat?" pungkas politisi asal dapil DKI Jakarta ini.

KTT OKI yang akan digelar 6-7 Maret 2016 merupakan KTT Luar Biasa ke-5 yang diadakan OKI. 'Luar biasa' karena konferensi ini akan dilakukan di luar jadwal konferensi tiga tahunan OKI dan seharusnya baru akan dilaksanakan pada 15-16 April 2016 mendatang di Turki. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI saat pertemuan OKI di Al Jazair meminta agar digelar KTT Luar Biasa dengan agenda khusus masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Enam isu utama yang akan dibahas yaitu (1) masalah perbatasan Palestina yang terus dianeksasi Israel; (2) nasib para pengungsi Palestina; (3) status Yerusalem Timur; (4) pemukiman ilegal warga Israel di Palestina; (5) keamanan; dan (6) akses terhadap air bersih.

KTT ini diharapkan menghasilkan resolusi OKI tentang isu Palestina-Israel, dan deklarasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil setiap negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang sifatnya mengikat secara moral meski tidak ada sanksi. [pks.id]

posted by @Adimin

KTT LB OKI Harus Hasilkan Langkah Konkret Dukung Kemerdekaan Palestina

Jakarta (5/3) - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (KTT Luar Biasa OKI) akan berlangsung pada Minggu-Senin (6-7 Maret 2016) di Jakarta. Sebanyak 49 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut.

KTT Luar Biasa OKI kali diselenggarakan khusus sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mengalihkan fokus perhatian dunia kepada tragedi penjajahan Isreal di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif (Kota Suci Yerussalem).

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyambut KTT Luar Biasa OKI ini sebagai bentuk solidaritas negara-negara Islam dan berharap ada langkah konkret dan terukur bagi upaya kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds.

"Fraksi PKS mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu negara. Semoga KTT menghasilkan resolusi dan deklarasi yang tegas, konkret, dan terukur dalam mendukung Palestina merdeka dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman Israel," katanya melalui siaran pers yang dikirimkan ke media.

Selain itu, lanjut Jazuli, semoga KTT dengan kepeloporan Indonesia juga bisa menyatukan berbagai kelompok Pejuang Palestina khususnya antara Fatah dan Hamas. Agar berbagai bantuan untuk Palestina, tak hanya untuk Tepi Barat/Ramallah saja, tapi juga Gaza. Sehingga KTT ini juga berjuang untuk mengakhiri isolasi terhadap Gaza.

Menurut Jazuli Juwaini dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI kali ini tidak bisa dilepaskan dari peran diplomasi dan posisi strategis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia punya spirit memerdekakan bangsa-bangsa terjajah, dan hal itu jelas termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sampai kapanpun seluruh rakyat Indonesia akan tampil terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini juga tegas dikatakan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan," tegasnya.

Dengan peran dan posisi strategis Indonesia tersebut, ditambah solidaritas dunia Islam yang semakin kuat, Fraksi PKS dan seluruh rakyat Indonesia optimis peta jalan (road map) kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds akan semakin jelas.

"Hasil KTT harus bisa ditindaklanjuti untuk betul-betul dapat berujung pada pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat dan Masjid Al-Aqsha benar-benar dapat sepenuhnya bebas dari penjajahan Israel," harap Jazuli

Terakhir kepada berbagai pihak di Indonesia Jazuli mengimbau agar tidak mengganggu KTT, lebih dari itu diharapkan bisa membantu menghadirkan rasa aman dan suasana kondusif bagi suksesnya KTT. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Cegah Paham Radikalisme Lewat Pondok Pesantren

Sukabumi (5/5) - Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri Menegaskan bahwa Pondok Pesantren merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI dalam menangkal paham radikalisme.

“Melalui pesantren lah kita memiliki pemahaman yang benar, karena berbagai disiplin ilmu yang dia ajarkan para kiai dan ustadz sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas” terang Habib salim saat bersilaturahim di Pondok Pesantren An-Nizom, Sukabumi, Jum’at (4/5).

Habib salim juga menjelaskan peran ulama di masa lalu yang ikut berjuang mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah.

Sementara Pimpinan Pon Pes An-Nizom KH. Abdullah Mukhtar meminta kepada PKS agar selalu memberikan pemahaman yang baik tentang pemahaman ahlu sunah wal jamaah melalui kegiatan politik PKS.

“Kembali mengikuti ahlu sunnah wal jamaah merupakan salah satu cara kembali mempersatukan umat, untuk itu PKS harus terdepan sebagai Partai Islam”, Jelas Kiai Abdullah Mukhtar yang lebih akrab di Panggil Abuya ini.

Dalam silaturahim ini juga dihadiri Anggota DPR RI dari PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi, mendengarkan masukan-masukan dari para ‘Alim Ulama se-kabupaten Sukabumi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri

posted by @Adimin

Indonesia Harus Serius Dorong OKI Selesaikan Permasalahan Palestina

Jakarta (4/3) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia serius mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam membela Kedaulatan Palestina. Rofi berharap konferensi ini juga memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan Palestina yang lebih komprehensif dan strategis.

Demikian disampaikan Rofi menjelang berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI tentang Al-Quds dan Palestina pada tanggal 6 dan 7 Maret di Jakarta.

“Penguatan komitmen negara-negara OKI diperlukan, dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan keberpihakan kepada palestina yang selama ini menjadi sasaran agresi Israel,” jelas Rofi di Jakarta, Jumat (4/3)

Rofi menambahkan sudah saatnya anggota OKI mampu mengembangkan jaringan, menguatkan soliditas, dan komitmen bersama secara terus menerus untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina di berbagai forum internasional. Hal itu karena persoalan Palestina bukan hanya masalah Keumatan, namun juga perjuangan terhadap nilai-nilai Kemanusiaan yang menentang penjajahan di dunia.

“Isu palestina ini sudah sekian lama mengemuka bersamaan dengan berdirinya OKI, namun sejalan dengan konflik di Palestina masih terus terjadi konflik bersamaan dengan memburuknya kawasan timur tengah secara umum,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi berpendapat sudah saatnya antar negara OKI lebih intensif meningkatkan kerjasama. Sebab, di tengah kelesuan ekonomi global saat ini, kerjasama antar negara Islam tersebut, menurut Rofi dapat dimanfaatkan untuk kembali menggairahkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang lebih kompetitif dan saling menguntungkan.

“Peran Indonesia dalam mendukung Palestina, tidak hanya menghentikan kekerasan. Namun juga memperluas pasar-pasar dari negara Islam sehingga membangkitkan kembali perekonomian bangsa Palestina,” jelas Rofi.

Ditilik dari sejarah, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969. Lalu, lahirlah Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia.

Pembentukan OKI awalnya didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

Fraksi PKS Setujui RUU Nelayan dengan Delapan Catatan

Jakarta (4/3) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk dibawa pada pembahasan Tingkat II dan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR RI Rofi Munawar saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas RUU tersebut di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3).

“Keberpihakan negara untuk melindungi profesi ini sangat dibutukan, karena sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa,” jelas Rofi.

Berikut adalah 8 (delapan) catatan akhir terkait pembahasan RUU tersebut.

“Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa perkembangan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, telah sesuai dengan keinginan dan diharapkan menjadi role model (acuan) bagi pembahasan RUU lainnya,” papar Rofi.

Kedua, Fraksi PKS menilai RUU ini dapat melindungi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat, termasuk perempuan dan keluarga nelayan melalui pemberian beasiswa.

“Fraksi PKS berharap pemberian beasiswa dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar para nelayan mendapatkan pengetahuan lebih dan lepas dari belenggu persoalan utama pendidikan selama ini,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Ketiga, Fraksi PKS mendukung pencantuman nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagai salah satu jenis pekerjaan yang diakui dalam pencatatan administrasi kependudukan.

“Sehingga, hal tersebut dapat memudahkan negara dalam melayani pemberian bantuan berupa asuransi, subsidi, dan pembiayaan secara tepat sasaran,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.

Keempat, Fraksi PKS menilai asuransi nelayan yang mudah dan terjangkau dalam RUU tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan usaha perikanan dan pergaraman.

“Oleh sebab itu, Fraksi PKS menekankan pemerintah bertindak profesional dan tepat sasaran dalam mekanisme pembayaran asuransi. Sehingga, alokasi asuransi tersebut dapat menjadi prioritas dalam APBN,” ujar Rofi.

Kelima, RUU ini memberikan komitmen dalam pemberian subsidi sehingga dapat meringankan beban dalam melaksanakan proses produksi.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS akan terus mengawal pemerintah dalam proses implementasinya, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” jelas Rofi.

Keenam, Fraksi PKS juga mengajak kepada seluruh pihak, terutama kepada pemerintah, untuk senantiasa menghindari segala bentuk praktek importasi, baik dalam perikanan laut, budidaya ikan, maupun garam.

Ketujuh, Fraksi PKS meminta pemerintah pula agar secara serius menindaklanjuti proses pasca RUU Ini dengan segera mengeluarkan peraturan turunan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Ini diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” tegas Rofi.

Kedelapan, dengan hadirnya RUU ini, Fraksi PKS ingin memastikan bahwa negara hadir secara lebih konkrit dalam melakukan perlindungan, pelayanan, dan keberpihakan kepada nelaya, pembudidaya ikan, dan petambak garam. “Karena mereka adalah Aset Negara,” jelas Rofi.

Dengan lahirnya UU ini, Fraksi PKS berharap negara semakin jelas dan kuat keberpihakannya kepada para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yang selama ini masih terpinggirkan secara ekonomi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin