Wako Mahyeldi Tegaskan, Kota Padang Aman dan Nyaman Dikunjungi

PADANG – Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo menegaskan bahwa Kota Padang aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Hal ini dikatakannya saat ditemui, kemarin.

“Pascagempa 2 Maret lalu, Kota Padang aman dan nyaman dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara,” tegasnya.

Gempa yang terjadi pada 2 Maret lalu memang berkekuatan cukup keras, mencapai 7,8 Skala Richter (SR). Namun begitu, jarak dari Padang ke pusat gempa di Samudera Hindia, cukup jauh. Lebih kurang 800 Kilometer. Sehingga gempa yang dirasakan di Padang tidak begitu kencang.

“Setelah gempa tersebut tidak ada satupun bangunan yang rusak, karena guncangan tak begitu terasa. Usai gempa itu kehidupan di sini normal seperti biasa,” kata Mahyeldi.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi membenarkan bahwa kondisi di Padang pascagempa tetap normal seperti biasa. Tidak mempengaruhi tingkat hunian hotel di Kota Padang.

“Kami telah konfirmasi PHPI, tak ada satupun pembatalan hunian hotel dari pengunjung. Begitu juga dengan ASITA, tidak ada turis mancanegara yang membatalkan kunjungannya ke Kota Padang,” aku Medi.

Namun begitu, Medi tak menampik jika kunjungan wisatawan lokal sedikit mengalami penurunan. Terutama kunjungan wisatawan ke pulau maupun ke Pantai Air Manis.

“Penurunannya sekitar 20 persen dan itu relatif terjadi,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Padang terus melakukan penataan terhadap objek wisata yang ada. Pantai Padang kini telah bebas dari pedagang yang berjualan di sepanjang batu grip. Pengunjung dapat menikmati langsung keindahan Pantai Padang tanpa harus terhalang bangunan maupun lapak pedagang.

Begitu juga di objek wisata lain seperti Muaro dan Pantai Air Manis. Hal ini seiring dengan rencana Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang sebagai ikon wisata andalan Kota Padang ke depan. Apalagi dalam tahun ini Kota Padang akan menjadi tuanrumah sejumlah iven akbar, baik skala nasional maupun internasional.

“Tentunya kita ingin iven itu sukses kita tuanrumahi. Kami mengimbau kepada seluruh turis lokal maupun mancanegara untuk terus berkunjung ke Kota Padang. Karena di sini cukup aman dan nyaman,” pungkas Medi. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Dukung Pekan Imunisasi Nasional, FPKS Minta Jaminan Kehalalan Vaksin

Jakarta (12/3) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini memberikan apresiasi dan sangat mendukung kampanye Kementerian Kesehatan terhadap pencegahan penyakit polio melalui Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016 sebagai program preventif kesehatan pada anak.

“Segala upaya untuk mencegah penyakit pada generasi bangsa tentu sangat baik dan wajib kita dukung. Karena generasi yang sehat akan melahirkan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, PKS tidak tanggung-tanggung mengerahkan kadernya untuk berpartisipasi dan mengkampanyekan imunisasi vaksin polio,” katanya di Jakarta.

Lebih lanjut, Jazuli mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban dan konsen pemerintah untuk mewujudkan generasi yg sehat di republik ini. Pekan Imunisasi harus semakin masif dikampanyekan dan dilaksanakan agar sampai kepada rakyat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.

Meski demikian, Legislator dari Dapil Banten III ini tetap meminta pemerintah harus memberikan jaminan dan kepastian kehalalan bahan vaksin tersebut. Pasalnya beberapa hari ini beredar informasi yang menyatakan bahwa bahan vaksin berasal dari enzim babi.

“Program promosi kesehatan adalah satu hal yang harus didukung, tapi tentu kehalalannya harus terjamin sehingga bukan cuma 'toyyib' (baik) tapi juga 'halal', apalagi Indonesia mayoritas penduduknya muslim dan kita punya UU Jaminan Produk Halal yang memproteksi umat Islam dari barang haram,” kata mantan Ketua Panja UU Jaminan Produk Halal ini.

Jazuli melanjutkan, Pemerintah harus serius mengklarifikasi dan memastikan kepada produsen vaksin bahwa informasi itu tidak benar, dan vaksin polio itu 100 persen halal tidak tercampur bahan yang diharamkan.

“Tentu saja ini tidak terbatas pada vaksin polio tapi semua jenis vaksin atau obat-obatan yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya jika dipasarkan atau dipergunakan untuk kalangan muslim, karena itu dijamin undang-undang” pungkas Jazuli

Terakhir, Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar selain Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi resmi, pemerintah aktif menggandeng BPOM dan LPPOM MUI untuk melakukan uji kehalalan semua produk vaksin dan obat-obatan lalu dipublikasikan label halalnya sehingga masyarakat tenang dan tanpa ragu melakukan imunisasi bagi anak-anaknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Hidayat Minta BKMT Aktif Cegah Narkoba dan Radikalisme

Jakarta (12/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menginginkan seluruh anggota ormas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) ikut serta menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya terhadap ancaman narkoba dan pengaruh radikalisme, mulai dari keluarga masing-masing.

Demikian disampaikan Hidayat saat mengikuti acara Tasyakur Akbar Milad ke-35 BKMT di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/3).

“Ormas seperti BKMT yang sebagian besar anggotanya adalah kaum ibu jangan dipandang sebelah mata. Mereka bisa menekankan atau mengajarkan anak-anaknya di rumah agar waspada narkoba dan waspada pengaruh radikalisme,”jelas Hidayat.

Oleh karena itu, Hidayat meminta pemerintah hendaknya melibatkan Ormas BKMT untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sebab, kiprah BKMT untuk menjadi elemen solutif bangsa menjadi signifikan untuk bekerjasama dengan pemerintah.

"Saya sangat bangga dan mengapresiasi peran aktif dan positif BKMT di tengah-tengah masyarakat. Sebagai umat Islam, BKMT harus terus berupaya memunculkan Islam yang baik dan bermanfaat untuk semua, karena Islam adalah rahmatan lilálamin," jelas Legislator PKS dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

Acara Tasyakur Akbar ini sekaligus sebagai silaturahim besar dari sekitar ribuan anggota BKMT se-Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan Perwakilan BKMT dari seluruh wilayah Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum BKMT Tutty Alawiyah, tokoh-tokoh nasional dan perwakilan negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Australia. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Lemahnya Kontrol Pengawasan, Travel Haji-Umrah Diduga Banyak yang Bermasalah

Jakarta (12/3) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menduga jumlah travel haji dan umrah bermasalah di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya lebih dari yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ledia beralasan, karena fungsi kontrol dari Kementerian Agama hanya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan travel saja.

"Kurang. Harusnya lebih banyak. Karena ini problemnya ternyata kontrol dari pihak Kemenagnya tidak continue (bersambung,red). Awalnya penyelenggara melaksanakan dengan benar, namun kontrol saat pelaksaanaan oleh Kemenag minim sehingga rentan sekali bermasalah," ujar Ledia di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat lalu (12/3/2016).

Ledia menyatakan hal tersebut terkait kasus 14 travel haji dan umrah bermasalah yang mendapatkan sanksi dari Kemenag. Sanksi tersebut diumumkan Kemenang pada Jumat (11/3) lalu.

Ledia juga mengimbau kepada para calon jemaah haji atau umroh untuk berhati-hati dalam memilih jasa penyelenggara perjalanan ibadah.

"Cek di website resmi Kemenag. Pastikan juga tanggal keberangkatan, fasilitas yang diberikan. serta penerbangannya apa, rutenya apa jadi hal penting. Pastikan fasilitasnya jelas," pungkas Ledia.

Penyelenggara haji dan umrah yang berhak mengajukan izin resmi ke Kemenag adalah yang sudah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa

posted by @Adimin

PKS Gelar Upgrading Leadership Kader Pekerja

Jakarta (12/3) - Jumlah kader PKS yang berlatar belakang pegawai di berbagai instansi cukup banyak. Untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka, PKS menggelar peningkatan kapasitas kader.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan keberadaan kader-kadernya di berbagai instansi swasta sangat strategis bagi pengembangan partai ke depan. Karena, menurutnya hal itu memberi keuntungan bagi program-program dakwah partai.

"Ikhwan akhwat di lapangan tetap konsisten, walau ada pasang surut, tapi tetap berjalan. InsyaAllah banyak hasil-hasil yg kita dapatkan," ujar Sohibul Iman dalam pembukaan Training Kepemimpinan Pekerja, di DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Jumat (11/3/2016) lalu.

Sohibul mengatakan pembinaan kader di sektor-sektor profesi kultural harus tetap dibina. Dia juga mengatakan kader di sektor tersebut diharapkan mampu mengembangkan kompetensi, dan tetap berkontribusi dalam dakwah.

Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifa menambahkan tujuan pembinaan kepemimpinan ini dalam rangka memunculkan sosok-sosok pemimpin yang berpengaruh dan berprestasi di wilayah kerjanya masing-masing.

"Mereka harus jadi tokoh-tokoh yang memunculkan keberpihakannya, pembelaannya terhadap kesejahteraan pekerja." ujar Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul iman

posted by @Adimin

Suswono Jadi Penjamin Mashudi, Guru Honorer yang Ditahan Polisi

Jakarta (10/3) -- Guru Honorer asal Brebes, Mashudi (38 tahun) menjadi tahanan Polda Metro Jaya lantaran telah mengancam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Namun Kamis (10/3) siang tadi, mantan menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan penangguhan penahanan. "Iya saya di sini menjamin," ujar mantan menteri pertanian, Suswono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/3).

Suswono mengatakan, tidak ada keluarga Mashudi yang tinggal di Jakarta. Namun karena ia pernah menjadi anggota DPR Dapil Brebes dan masih berkomunikasi dengan baik, sehingga diminta pihak keluarga sebagai mediator kasus Mashudi. "Ini warga lagi punya masalah dan dia tidak ada keluarga di Jakarta," ujar politikus PKS itu.

Terkait penangguhan penahanan yang dia ajukan, Suswono mengaku siap menjadi penjamin. Jika nanti Mashudi melarikan diri, maka dirinya melalu siap sebagai pengganti. "Nanti kalau dia (Mashudi) lari, saya ditahan tak apa-apa," tegasnya.

Tentang aturan penangguhan penahanan, sebelumnya sempat disinggung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Menurut Tito jika ada seseorang yang mengajukan diri sebagai penjamin bukan berarti ketika tahanan kabur maka penjamin menggantikan tahanan tersebut. 

Menurut Tito yang dimaksud sebagai penjamin adalah ketika seseorang mengajukan diri sebagai penjamin, maka yang terlampir dalam surat pengajuan penangguhan adalah barang berharga milik penjamin yang dicantumkan. Misalnya kata dia, sertifikat rumah dan sebagainya.

Keterangan Foto: Menteri Pertanian (era SBY), Suswono

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

PKS Dorong BUMN-BUMD Bantu Pendanaan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membantu mengatasi kekurangan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

"Berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat financing gap (kekurangan pendanaan) dalam pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.321 triliun. Dari kebutuhan dana Rp5.432 triliun, hanya mampu disediakan pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp1.131 triliun," kata Ketua Bidang Ekonomi Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan, dalam keteranga resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut Memed, tidak mudah bagi kepala daerah yang baru dilantik menghadapi liberalisasi investasi proyek infrastruktur di daerah masing-masing dengan melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur melalui skema PPP (Public Private Partnership) atau KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Apalagi, lanjutnya, jika kerja sama investasi yang masuk berasal dari swasta dan asing. Karena itu, diperlukan penerapan kehatian-kehatian, kecermatan, dan ketelitian dalam melakukan perencanaan "Apalagi bagi daerah yang tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup longgar dalam APBD-nya dengan PAD yang tinggi," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa kehati-hatian dalam perencanaan diperlukan karena dalam Perpres No 38 tahun 2015 tentang KPBU pemerintah melalui menteri keuangan dapat memberikan jaminan dan pembiayaan terhadap sebagian penyediaan infrastruktur.

Padahal, menurut dia, keterlibatan langsung pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dalam pemberian jaminan dan pembiayaan sangat menghawatirkan, terutama apabila terjadi klaim langsung terhadap kewajiban pemerintah.

"Pemberian jaminan dan pembiayaan itu juga berpeluang memberikan sudden shock (guncangan tiba-tiba) terhadap stabilitas APBN dan APBD, sebagaimana pernah terjadi pada saat pemutusan kontrak Karaha Bodas oleh pemerintah yang mengakibatkan pemerintah harus membayar langsung klaim sebesar ratusan miliar rupiah," kata Memed Sosiawan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya memilih proyek infrastruktur yang dapat menguntungkan secara komersial agar tidak membebani APBN dan APBD.

Dia menganalisis bahwa dari sebanyak 19 jenis usaha yang ditetapkan oleh Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, tidak semuanya layak secara komersial.

"Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah sebaiknya memutus interaksi langsung dengan pihak swasta, membatasi eksposur pemerintah terhadap kewajiban darurat dari proyek infrastruktur, dan mendorong BUMN/BUMD untuk melakukan KPBU," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjamin tidak ada pengurangan belanja infrastruktur meskipun ada kemungkinan target penerimaan 2016 tidak tercapai.

"Perlu saya sampaikan kalau terpaksa belanja harus dipotong, belanja infrastruktur tidak akan dipotong," kata Presiden Jokowi usai meninjau Proyek LRT Jakabaring-Bandara Sultan Badaruddin Mahmud II di Palembang, Kamis (3/3).

Presiden menyebutkan jika memang ada belanja yang dipotong maka belanja barang dan belanja rutin lainnya yang akan dipotong.

Editor: Ruslan Burhani

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Hari Aspirasi Bagian dari Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (8/3) – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menjelaskan Hari Aspirasi yang diselenggarakan di tiap Hari Selasa adalah bagian untuk menjalankan tema besar PKS dalam rangka Berkhidmat untuk Rakyat.

“Oleh karena itu, kami bertekad untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga, sejak akhir November kemarin, kita meluncurkan Hari Aspirasi, khusus satu hari untuk menerima aspirasi secara langsung dari masyarakat,” jelas Legislator PKS dari Dapil Yogyakarta ini.

Namun demikian, meskipun hanya diselenggarakan satu hari dalam sepekan, masyarakat tetap dapat menyalurkan aspirasinya kepada 40 (empat puluh) anggota Fraksi PKS DPR RI, juga saat reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Bahwa kita menyediakan satu hari bukan berarti aspirasi itu hanya diterima satu hari itu saja. Kita akan terus menerima aspirasi tersebut,” tambah Anggota Komisi I ini.

Dengan adanya aspirasi ini, Fraksi PKS ingin memperkaya masukan-masukan bagi perjuangan atas kehendak rakyat di parlemen, melalui komisi-komisi terkait.

“Ketika menerima sampai menyalurkan, kita akan libatkan anggota-anggota terkait. Setelah audiensi ini, akan ada tim manajemen yang akan menindaklanjuti, sesuai dengan aspirasi yang berkembang, baik melalui komisi atau melalui langsung kementerian/lembaga terkait,” jelas Sukamta.

Diketahui, hari ini, Selasa (8/3), Fraksi PKS menerima aspirasi dari beragam kelompok masyarakat tentang beragam hal. Mulai dari aduan guru honorer asal Brebes, masukan dari Forum Pasca Sarjana IPB, hingga LSM Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. [pks.id]

Keterangan Foto: Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta

posted by @Adimin

Irsyad Syafar: Gerhana Matahari Tanda Kekuasaan Allah

Padang- Anggota DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed tadi pagi (9/3/2016) menjadi imam shalat gerhana sekaligus khatib di Masjid Jabal Rahmah Komplek PT Semen Padang Lubuk Kilangan, Padang.

Sebelum melaksanakan shalat jamaah dipaparkan informasi bagaimana sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, rakaat pertama sesudah Al Fatihah membaca surat Al Baqarah. Dan sesudah ruku setelah membaca Al Fatihah membaca surat Ali Imran. Kemudian di rakaat kedua membaca surat An Nisa dan Al Maidah.

Sholat yang berlangsung cukup lama ini dijalani dengan khusyuk oleh jamaah. Setelah sholat, di sesi khotbah dipaparkan bagaimana Rasulullah sangat takut kepada Allah sehingga melaksanakan shalat ketika melihat gerhana diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimin.

Gerhana matahari adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika melihat gerhana disunnahkan untuk sholat gerhana. Kedudukan sholat gerhana ini menurut 3 imam mazhab adalah sunnah muakad, dan 1 imam mazhab menyatakan wajib. (Win/sumbar.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Ajakan Jokowi Terkait Lawan Penindasan Israel

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin negara untuk ikut melawan sikap sepihak atau penindasan Israel atas negara Palestina.

Ajakan itu disampaikan Presiden Jokowi ‎melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di JCC Senayan, Jakarta, kemarin.

"Presiden Jokowi sangat tepat dalam bersikap dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mengulang komitmen Indonesia yang pernah digelorakan Presiden pertama RI Ir Soekarno untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Presiden Jokowi dinilainya telah mewakili sikap rakyat Indonesia selama ini dengan memberikan sinyal kuat agar negara OKI bersatu mengefektifkan proposal perundingan, menekan PBB untuk mengultimatum pendudukan Israel dengan batas waktu yang jelas, serta melakukan berbagai cara untuk menekan Israel termasuk seruan untuk memboikot produk Israel.

(Baca: Jokowi Ajak Pemimpin Negara OKI Lawan Israel di Palestina)

‎Anggota Komisi III DPR ini berpendapat, pemerintah juga perlu mengevaluasi dan melakukan pengamatan (monitoring) secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi tersebut, hingga terwujudnya kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan penghentian penjajahan Israel.

"Perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan support penuh tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan (bantuan) ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina," kata‎ Anggota Majelis Pertimbangan Pusat‎ PKS ini.

Sumber: sindonews.com


posted by @Adimin

Misi Pencerdasan Pada Sholat Gerhana

Kehadiran agama Islam membawa misi untuk mencerdaskan kehidupan peradaban dunia. Berawal dari masyarakat jahiliyah Arab, Islam mulai mengikis kesalahkaprahan yang menjadi sebab kebodohan masyarakat zaman itu, menggantinya dengan pencerahan Robbani yang membuat kehidupan lebih baik.

Anggapan berhala bisa menyampaikan doa kepada Allah swt, anggapan anak wanita itu aib bagi keluarga, hingga anggapan bahwa gerhana merupakan pertanda kematian atau kelahiran, adalah noda-noda pemikiran yang perlu digerus.

Allah men-setting peristiwa demi peristiwa untuk menciptakan momentum pembersihan anasir kejahiliyahan. Misalnya dalam bab gerhana. Allah swt menyengajakan terjadinya gerhana matahari saat anak Nabi Muhammad saw, Ibrahim, meninggal dunia dalam usia batita. Pada momen itu Rasulullah membersihkan anggapan sesat masyarakat soal gerhana.

عن الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ

Dari Al-Mughirah bin Syu’bah ra, berkata

”Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw. saat kematian Ibrahim”. Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang dan tidak karena kelahiran seseorang. Ketika kalian melihatnya, maka berdo’alah pada Allah dan shalatlah sampai selesai.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Saat ini manusia hidup di zaman modern di mana akses informasi dan teknologi mudah dijangkau. Berbagai anggapan takhayul dengan mudah dipatahkan. Tetapi kenyataannya sisa-sisa “bisikan” lokal kuno masih terngiang di masyarakat. Lihat saja, masih ada masyarakat yang harus membuat tempat ari-ari bayi yang diterangi dengan lampu. Tujuannya? Tak jelas. Atau masih ada masyarakat muslim yang berpegangan pada zodiak atau feng shui.

Padahal tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudhorot selain Allah swt. Sesuatu yang dianggap memiliki tuah tertentu tanpa bisa dijelaskan secara ilmiah, sudah barang tentu itu adalah khurafat atau tahayul yang harus dientaskan. Itu semua agar kita hanya bertawakkal kepada Allah swt, bukan malah bergantung pada makhluk atau sebab yang tak jelas.

Zico Alviandri
#RelawanLiterasi

posted by @Adimin