Ini Saran Politikus PKS soal Angkutan Konvensional Vs Taksi Online

Jakarta (24/3) -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara tidak mengambil inisatif sendiri dalam mengatasi kisruh antara sopir angkutan konvensional dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Menurutnya, Menkominfo tidak bisa serta-merta memblokir layanan aplikasi penyedia transportasi berbasis internet.

“Menkominfo tak bisa memblokir software, misalnya untuk aplikasi taksi online. Tapi ada cara yang elegan untuk melakukan itu mengingat aksi demo pengemudi angkutan umum berpelat kuning versus kendaraan pelat hitam angkutan umum," katanya, Kamis (24/3).

Politikus PKS itu menambahkan, Menkominfo harus bersepakat terlebuh dulu dengan menteri perhubungan bahwa aplikasi untuk moda transportasi taksi online melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, ranahnya bukan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronok, melainkan pada undang-undang sektor transportasi.

"Atas kesepakatan bersama sangat mungkin Menkominfo memblokir bukan atas nama Undang-Undang ITE, tetapi terkait dengan undang-undang sektor transportasi," ulasnya.

Mahfudz menjelaskan, Menkominfo dan Menhub tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam mengakhiri kisruh transportasi konvensional dengan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain itu, lanjut Mahfuz, antara Kemenhub dan Kemenkominfo sebaiknya tidak saling lempar bola.

"Saya katakan kuncinya dia harus mengambil keputusan bersama dan yang terjadi selama ini Menhub lempar bola Menkominfo dan mereka berdua merasa itu bukan kewenangannya," katanya.

Meski demikian Mahfudz tetap berharap pemerintah mengambil solusi terbaik. "Akan lebih baik jika pemerintah menempuh jalan tengah yang tidak merugikan pihak mana pun. Ini sebetulnya yang ditunggu masyarakat," pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Sumber: JPNN.com


posted by @Adimin

Perjuangan di Parlemen Sarana Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (24/3) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak anggota dewan untuk semakin memperkuat perjuangan di parlemen sebagai sarana berkhidmat untuk rakyat.

Hal itu ia sampaikan dalam bimtek anggota dewan se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Jakarta, Rabu lalu (23/3/2016).

"Sebagai partai dakwah kita punya misi khusus menjadikan parlemen sebagai sarana untuk mengokohkan dakwah. Kita bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat," ujar Jazuli.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya peran fraksi dalam advokasi politik dan legislasi. Jazuli juga mengajak seluruh anggota dewan yang hadir untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Fraksi PKS di pusat maupun di daerah harus selalu terdepan memperjuangkan kepentingan rakyat," pungkas Jazuli.

Diketahui, DPP PKS melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota dewan se-Sumbagsel di Jakarta selama 4 hari pada hari Senin lalu (21/3/2016). Acara ini diikuti oleh anggota dewan provinsi dan kota/kabupaten se-Sumbagsel. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Lapau Mart, Cara Orang Minang Bangun Ekonomi secara Mandiri

Payakumbuh (22/3) - Perbaikan ekonomi hendaknya dimulai dari masyarakat kecil dengan cara membenahi mental dan cara pandang (mindset).

Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal dalam mengembangkan Konsep Lapau Mart untuk para konstituen di Dapilnya, Sumatera Barat II.

Lapau Mart adalah konsep kelanjutan dari Bedah Lapau yang digagas oleh Refrizal, agar para konstituennya tidak melulu tergantung oleh pasar ritel mini, seperti Alfamart atau Indomart.

"Lapau Mart akan kita rancang dalam bentuk koperasi. Ini sebagai bentuk pembenahan mindset agar bisa mandiri secara ekonomi, juga menjaga budaya asli orang Minang," jelas Refrizal saat melakukan Peresmian Bedah Lapau di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (22/3).

Refrizal menambahkan tidak selamanya Lapau berkonotasi negatif. Justru, menurut Refrizal, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari mengembangkan Lapau, baik secara ekonomi, sosial, maupun agama.

"Di Lapau, kita biasa lakukan banyak hal. Di sana orang berkumpul, nonton bola, bahkan bisa untuk menjadi syiar agama. Tidak harus di masjid. Bahkan warung kopi pun bisa untuk sampaikan nilai-nilai agama,"jelas Refrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Suparman menga presiasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Refrizal. Ke depan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Refrizal untuk menjaga keberlanjutan dari Bedah Lapau ini.

"DPRD Kota Payakumbuh juga akan mencontoh apa yang dilakukan oleh DPR RI pusat ini. Semakin banyak Bedah Lapau, semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Suparman. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal

posted by @Adimin

PKS Menerima Kunjungan Silaturahim Yusril Ihza Mahendra

Jakarta (22/3) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016) malam.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahim dengan agenda pembahasan seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Sounding-sounding bakal calon, sebab ibu kota negara menjadi parameter sehingga menjadi contoh bagi kota lain," ujar Sohibul Iman.

Ketika ditanya apakah PKS akan mendukung Yusril Ihza Mahendra untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta, Sohibul Iman menjawab bahwa sikap PKS masih belum ditentukan.

"Sejauh ini PKS belum menentukan. Kita akan mendorong siapapun untuk demokrasi yang lebih baik. Kita berharap ada calon yang imbang untuk melawan incumbent (petahana)," jawab Sohibul.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kedatangannya mengunjungi beberapa partai politik untuk menyamakan visi-misi untuk Jakarta yang lebih baik.

"Intinya visi misi Jakarta sama, punya pikiran sama, yang disepakati bersama, yang nanti masyarakat bisa lebih memilih yang mana yang cocok untuk maju Pilgub Jakarta," papar Yusril.

Turut hadir mendampingi Sohibul Iman, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf dan Wakil Sekretaris Jendral Mardani Ali Sera. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS saat menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra

posted by @Adimin

PKS Desak Komite Nasional Keuangan Syariah Segera Terbentuk

Jakarta (22/3) -- Pengurus Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza menyatakan keinginan Pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), merupakan angin segar bagi untuk memacu perkembangan keuangan Syariah.

“Tapi hingga hari ini, belum ada perkembangan mengenai KNKS tersebut. Pembentukan KNKS menjadi sangat penting dan strategis, mengingat dipimpin langsung oleh Presiden, dengan anggota Menteri terkait, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata Handi di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).

KNKS, lanjutnya, diharapkan bisa membuat terobosan guna mendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional yang cenderung stagnan beberapa tahun terakhir.

“Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Pangsa pasar perbankan syariah mencapai 4,89 persen pada akhir tahun 2014. kemudian turun ke angka 4,67 persen pada bulan Maret-April 2015,” ujar Handi.

Kondisi terakhir, kata Handi, pangsa pasar perbankan syariah kembali naik menjadi 4,87 persen pada akhir tahun 2015. Jika dilihat secara tahunan, perkembangan pangsa pasar perbankan syariah mengalami penurunan, dari 4,89 persen menjadi 4,87 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,02 persen.

“Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekitar 12 dan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sekitar 22. Dengan total penguasaan aset sebesar Rp296.262 miliar. Kondisi ini, jauh dari target yang pernah disusun oleh Bank Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2007, kata Handi, tercapainya pangsa pasar perbankan syariah yang cukup signifikan pada akhir tahun 2015 sekitar 15 persen.

“Perkembangan Industri Keuangan non Bank (IKNB) Syariah, juga mengalami perkembangan yang sama. Pangsa pasar IKNB Syariah berdasarkan aset yang dimiliki mencapai 3,86 persen bila dari total market share IKNB Syariah tersebut, industri Asuransi Syariah masih mendominasi jumlah market share mencapai 5,3 persen,” kata Handi.

Handi menyebut, industri keuangan syariah bisa memainkan peran yang lebih besar ditengah perlambatan ekonomi nasional saat ini. Keberadaan KNKS nantinya bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan dan regulasi yang masih menghambat. "Salah satunya mendorong rencana pembentukan Bank Syariah BUMN dan merger perbankan Syariah, sehingga asset perbankan syariah bisa besar,” ujar Handi.

Dengan demikian, kata Handi, itu meningkatkan akses dan menyediakan berbagai moda pembiayaan, termasuk pembiayaan infrastruktur dengan permodalan yang lebih besar.

Oleh sebab itu, katanya, kita bisa mengejar ketertinggalan dari Industri keuangan Syariah Malaysia yang sudah punya pangsa pasar 15 persen.

“KNKS juga harus bisa mendorong terbangunnya sistem keuangan syariah, dengan mensinergikan industri perbankan, non perbankan, lembaga zakat dan waqaf serta keuangan mikro. Sehigga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Ilustrasi: Kader PKS Perempuan

posted by @Adimin

Banjir Kota Padang, Relawan PKS Bantu Evakuasi Mobil yang Tertimbun Longsor

Padang, (22/3) – Hujan deras yang terus menerus melanda kota Padang sejak kemaren malam sampai dengan hari ini, membawa dampak banjir dan longsor di sejumlah titik rawan banjir, di beberapa lokasi banjir bahkan mencapai ketinggian orang dewasa. PKS Sumbar, yang dimotori regu Pandu Keadilan DPD PKS Kota Padang terus melakukan aksi "Khidmat" dengan menerjunkan sejumlah relawan membantu warga, ke beberapa titik banjir dan longsor, di antara aksi yang dilakukan, membersihkan beberapa rumah dan kendaraan yang terkena banjir dan longsor serta membagikan bahan makanan.

Di satu titik terlihat Relawan PKS Padang bersama Relawan PKS Solok serta beberapa relawan yang datang dari Kab/ Kota lainnya bersama PMI dan warga membantu evakuasi sebuah mobil yang tertimbun material longsor di perumahan Graha Indah 3 Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah. Evakuasi dilaksanakan di tengah hujan gerimis dengan menggunakan alat sederhana seperti sekop, cangkul dan gerobak.

Evakuasi sempat terhenti krena hujan turun cukup lebat dan dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan karena permukaan tanah di tebing sudah mulai merenggang. Langkah antisipasi dari Relawan PKS sudah meminta warga untuk tidak mendiami rumah yang berada tepat di bawah tebing yang curam tersebut.

Diharapkan warga yang berada di daerah titik rawan bencana agar selalu waspada dikarenakan kondisi cuaca kota padang yang sebahagian masih diguyur hujan hingga sore hari, juga berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan setempat terkait langkah penanggulangan bencana di daerah tersebut.

posted by @Adimin

Ketua DPD PKS Padang Turun Bantu Korban Banjir Padang

Pagi tadi ketua DPD PKS Padang Gufron, SS turun ke lokasi banjir dan memberikan bantuan sarapan pagi di komplek Lubuk Gading Permai V Kec. koto Tangah, selasa (22/3).

Gufron berdiskusi dengan warga disana. Warga menceritakan di daerah ini banjir mulai naik dan masuk k rumah warga sekitar pukukl 01:00 dini hari. Banjir kali ini merupakan yg terparah karena air cukup cepat masuk ke rumah warga dengan arus yg cukup deras.

posted by @Adimin

PKS Padang Gerakkan Kadernya bantu Korban Banjir Padang

Padang, (22/3) - Hujan lebat yang mengguyur Padang sejak senin malam (21/3) hingga selasa pagi (22/3) membuat sejumlah daerah di landa banjir.

Ketua DPD PKS Padang Gifron, SS mengatakan, saat ini kader sudah digerakkan untuk membantu korban banjir dengan gerakan "satu kader empat bungkus sarapan pagi".

Insyaallah pagi ini bantuan tersebut akan langsung diserahkan ke korban banjir. Sampai saat ini sudah terkumpul sebanyak 200 bungkus.

posted by @Adimin

Kapal China Ganggu Indonesia, Ledia: Penjagaan Kita Lemah

Jakarta (21/3) -- Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan (BKPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia mengatakan penjagaan maritim Indonesia saat ini masih belum stabil.

“Indonesia perairannya tak terjaga dengan baik. Kasus pencurian ikan di perairan Indonesia bukan sekali dua kali,” kata Ledia di kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2016).

Hal tersebut dikatakan untuk menanggapi tindakan kapalcoastguard China yang menabrak KM Kway Fey 10078, pada Ahad (20/3/2016) dini hari.

Selain pada aspek pengamanan, katanya, pemerintah perlu memberikan penguatan pada para nelayan baik yang tradisional maupun yang bermodal besar.

“UU perlindungan nelayan, petambak udang, petani garam menjadi titik tolak untuk semakin meningkatkan perlindungan kekayaan alam kita, sambil pada sisi lain melindungi usaha para nelayan kita,” tegas Ledia.

Ledia juga mengatakan bahwa undang-undang ini ujian dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang lemah.

“Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menguatkan kerjasama untuk mengantisipasi pencurian-pencurian lain. Tapi juga harus menguatkan nelayan-nelayan kita agar bisa mengambil ikan di wilayah perairan kita yang sering dicuri itu,” pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan (BKPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Respons Cepat Transportasi Online dengan Regulasi

Jakarta (21/3) - Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana meminta pemerintah untuk segera merespons cepat terkait rencana demonstrasi supir taksi dan angkutan umum esok hari (22/3/2016).

Yudi mendesak pemerintah segera membuat regulasi terkait transportasi online agar tidak terjadi konflik horizontal.

"Demo angkutan umum harus direspons secara cepat oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik horizontal," ujar Yudi di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini respons cepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan regulasi yang memberi kepastian hukum terkait keberadaan transportasi berbasis online.

"Respons cepat dengan adanya regulasi yang memberi kepastian hukum dan akomodasi terhadap perkembangan teknologi informasi, yakni aplikasi online. Untuk membuat regulasinya, saya kira tidak akan berat kalau segera dilaksanakan dan bukan dibiarkan," ucap Yudi.

Salah satu bentuk regulasi, papar Yudi, adalah melakukan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Usulan revisi UU LLAJ harus datang dari pemerintah karena masalah ini berkaitan erat dengan kementerian lain, dalam hal ini Kemenkominfo.

Menurutnya, sah-sah saja demo esok hari dilakukan karena hal tersebut merupakan sarana demokrasi bagi rakyat kepada pemerintah. Asalkan, papar dia, jelas pelaporannya kepada aparat keamanan dan tidak dilakukan secara anarkis. [pks.id]

Keterangan Foto: Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana

posted by @Adimin

Program Bedah Lapau Angkat Ekonomi Masyarakat Bawah Sumatera Barat

Padang Pariaman (19/3) - Pasca pengokohan diri sebagai partai yang Berkhidmat untuk Rakyat pada Mukernas di Bulan Oktober 2015 silam, Partai Keadilan Sejahtera terus bergerak menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PKS dari Dapil Sumatera Barat II Refrizal saat melakukan reses di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (19/3).

Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menghadirkan Program Bedah Lapau (warung) dengan target 1000 Lapau hingga akhir tahun 2016. Sejauh ini, Lapau yang telah dibedah oleh Refrizal telah mencapai 567.

"Program Bedah Lapau adalah program PKS untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat kelas bawah agar naik menjadi masyarakat atas yang berkecukupan. Karena Kemiskinan mendekatkan pada Kekufuran," jelas Refrizal di Rumah Aspirasi, Padang Pariaman, Sabtu (19/3).

Refrizal juga menjelaskan program ini didasari pada dua hal. Pertama, kondisi Lapau di Minangkabau tidak pernah berkembang. Oleh karena itu, butuh dibedah, seperti orang yang sakit.

"Lapau kita sakit. Tidak pernah berkembang menjadi minimal seperti minimarket. Ini harus kita upayakan agar jangan sampai kalah dengan mereka,"jelas Refrizal.

Kedua, menurut Refrizal, Lapau adalah budaya di Minangkabau, yang menjadi tempat orang bercerita, melepaskan uneg-uneg. "Juga agar orang yang ke Lapau bisa mendapatkan dakwah, tidak hanya di masjid," tambah Refrizal.

Diketahui, Refrizal melakukan kegiatan reses di Kabuparen Padang Pariaman ini selama sepekan, hingga 27 Maret 2016. Beberapa agenda penting, juga turut dilakukan, seperti Silaturahim dengan Bupati 50 Kota, Wakil Walikota Bukittinggi, dan netizen se-Pariaman. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Fraksi PKS dari Dapil Sumatera Barat II Refrizal saat melakukan reses.

posted by @Adimin