Ical: Saya Yakin PKS Tetap Jaya

Jakarta (2/4) -- Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Abu Rizal Bakrie memberikan ucapan selamat ulang tahun (milad) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Selamat ulang tahun ke-18 buat PKS, semoga PKS berbuat lebih banyak bagi rakyat dan saya yakin bahwa PKS tetap jaya,” kata Ical, demikian ia akrab disapa, di Gedup DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam .

Sebagai orang yang menjadi bagian di Koalisi Merah Putih (KMP), Ical mempunyai pesan tentang Partai Dakwah itu. 

“PKS bersama dengan partai Golkar dan KMP semoga bersama-sama memperjuangan kepentingan rakyat,” ucap Ical.

PKS akan genap berusia 18 tahun pada 20 April 2016. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Dedi Supriadi mengatakan PKS konsisten mengusung tema "Berkhidmat untuk Rakyat" sebagai tema milad.

Dedi menerangkan, PKS akan mengadakan rangkaian kegiatan memeriahkan Milad 18 PKS mulai dari 17-24 April 2014. PKS akan meluncurkan layanan Pusat Khidmat di DPW dan DPD seluruh Indonesia, launching 5 juta kader aktif PKS, Sekolah Kepemimpinan Partai, Pasar Rakyat serta Dialog dan Simposium Pekerja Petani. "Babak final lomba baca kitab kuning juga akan menjadi salah satu agenda," ungkap dia menambahkan, Sabtu (2/4/2016).

Acara puncak Tasyakuran Milad 18 PKS, papar Dedi, akan diisi dengan Kithob Qiyadi (arahan pimpinan) oleh Ketua Majelis Syuro DPP PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Pidato Politik oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Juga akan digelar leadership talk oleh tokoh-tokoh nasional dan terakhir ada PKS awards. “Acara sederhana, meskipun begitu kita ingin menjadikan kegiatan ini punya gema dan manfaat untuk rakyat,” ungkapnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Abu Rizal Bakrie

posted by @Adimin

Prabowo: Semoga PKS Selalu Diridhai Allah SWT

Jakarta (1/4) -- Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat hari lahir (milad) ke-18 kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Selamat (kepada PKS) semoga dalam perjuangan PKS selalu berhasil, selalu tambah selamat, selalu diridhai Allah SWT,” kata Prabowo ketika melakukan silaturahim antarparpol Koalisi Merah Putih (KMP), di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (31/3/2016) malam .

Prabowo berharap PKS tidak pernah surut melangkah dalam perjuangan. Selain itu, Ia menaruh harapan terkait hubungan antara Gerindra dengan PKS.“Semoga hubungan antara PKS dan Gerindra terus kuat seperti sekarang,” ungkap Prabowo.

PKS akan genap berusia 18 tahun pada 20 April 2016. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Dedi Supriadi mengatakan PKS konsisten mengusung tema "Berkhidmat untuk Rakyat" sebagai tema milad.

Dedi menerangkan, PKS akan mengadakan rangkaian kegiatan memeriahkan Milad 18 PKS mulai dari 17-24 April 2014. PKS akan meluncurkan layanan Pusat Khidmat di DPW dan DPD seluruh Indonesia, launching 5 juta kader aktif PKS, Sekolah Kepemimpinan Partai, Pasar Rakyat serta Dialog dan Simposium Pekerja Petani. "Babak final lomba baca kitab kuning juga akan menjadi salah satu agenda," ungkap dia menambahkan, Jumat (1/4/2016).

Acara puncak Tasyakuran Milad 18 PKS, papar Dedi, akan diisi dengan Kithob Qiyadi (arahan pimpinan) oleh Ketua Majelis Syuro DPP PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Pidato Politik oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Juga akan digelar leadership talk oleh tokoh-tokoh nasional dan terakhir ada PKS awards. “Acara sederhana, meskipun begitu kita ingin menjadikan kegiatan ini punya gema dan manfaat untuk rakyat,” ungkapnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto

posted by @Adimin

Presiden PKS: Rasisme dalam Pemilu tak Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pertarungan demokrasi apa pun seperti pemilihan kepala daerah, pemilu atau pemilihan presiden tidak sepantasnya menggunakan unsur rasisme. 

Sohibul menjelaskan, sentimen primodialisme harus ditinggalkan. Menurut dia, persaingan dalam pemilu harus melalui kinerja bukan rasisme. Hal tersebut diungkapkan Sohibul saat dimintai tanggapannya mengenai kicauan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra yang menulis kicauan bernada rasisme lewat Twitter.

"Saya tidak spesifik dengan tulisannya, tapi rasisme itu tidak baik," katanya usai menjamu pertemuan Koalisi Merah Putih di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (31/3).

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok marah dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra karena rasis terhadap warga keturunan China di Indonesia. Ahok menanggapi pernyataan Yusron yang menilai Ahok arogan. 

"Ada yang nge-tweet nakutin, 'Kasihan lho, turunan China miskin nanti dibantai gara-gara Ahok.' Itu kurang ajar, namanya rasis," kata Ahok. Hanya, Ahok pun membawa-bawa Masyumi dalam pernyataannya untuk merespons Yusron. Dia menuduh Masyumi hendak mengganti sila pertama Pancasila saat masa kemerdekaan.

Pernyataan tersebut pun mendapat sorotan. Ahok dinilai tak mengerti sejarah karena adanya Pancasila justru tak lepas dari sikap legawa dari tokoh-tokoh Masyumi yang bersedia menghapus tujuh kata hasil Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Silaturahim KMP, PKS Konsisten Awasi Pemerintah

Jakarta (31/3) -- Petinggi partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan silaturahim di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam.

Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman menyebutkan pertemuan tersebut hanya agenda silaturahim biasa. Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menyebut anggota KMP sudah lama tidak bertemu. 

"Ini adalah momentum masing-masing kita punya keluangan waktu untuk bertemu, intinya adalah silaturahim karena kita sudah lama tak bertemu," ujar Kang Iman selepas pertemuan.

Kang Iman mengatakan beberapa agenda yang dibahas adalah beberapa permasalahan bangsa, kondisi perekonomian sosial, termasuk beberapa agenda di DPR. "Sebagai partai politik tentu kita membicarakan masalah kebangsaan," ungkapnya.

Soal eksistensi KMP, PKS menghormati sikap politik masing-masing partai. Meski begitu, KMP memiliki semangat yang sama untuk membangun negara. Bagi Kang Iman, tetap harus ada check and balances dalam politik sehingga tak semua harus merapat ke pemerintah.

"Ini juga saya sampaikan ke Presiden Jokowi kemarin pada saat kunjungan. Justru karena posisi kita beda, kita bisa komplementer, saling melengkapi. Di dalam, di luar sama saja. Saya kira check and balances bisa dipertahankan," kata Kang Iman.

Nampak hadir dalam agenda yang dibalut suasana penuh keakraban itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Kedatangan mereka disambut Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman. 

Beberapa petinggi partai-partai KMP juga turut menghadiri jamuan makan malam di Aula Utama Gedung DPP PKS. Tampak yang hadir, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PPP Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Umum PAN Didik J Rachbini. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Umum Partai Gokar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri-kanan), selepas pertemuan petinggi KMP di Gedung DPP PKS Jakarta, Kamis (31/3/2016)

posted by @Adimin

Legislator PKS Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2016

Lampung Tengah (31/3) - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengajak seluruh masyarakat masyarakat Indonesia sukseskan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016.

"Oleh karena, dunia usaha saat ini semakin kompetitif. Sehingga, database tersebut penting untuk memetakan sebaran potensi ekonomi, juga menjadi rujukan bagi kebijakan perekonomian ke depan," jelas Junaidi dalam Sosialisi Sensus Ekonomi 2016 di Sesat Agung dan Nuwo Balak, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Kamis (31/3).

Junaidi mengingatkan anggaran negara yang dikeluarkan untuk sensus tersebut sangat besar yang berasal dari uang rakyat.

"Sedangkan, kita juga butuh data yang akurat. Oleh karena itu, agar terkumpul data yang akurat, masyarakat yang menjadi responden sensus harus berikan data yang benar," jelas Alumnus Magister Manajemen dari Universitas Lampung ini.

Di sisi lain, Junaidi mengingatkan agar BPS, sebagai badan otoritas pelaksana sensus, dapat lebih optimal dalam melakukan akurasi data.

"Sebab, hal itu akan berhubungan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, pun dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha," ujar Legislator PKS dari Dapil Lampung II ini.

Oleh karena itu, dengan adanya optimalisasi pendataan yang dilakukan oleh BPS ini dapat mengokohkan kembali peran BPS dalam revisi UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

"Undang-Undang itu beberapa pasalnya bicara posisi BPS, tapi di sana BPS belum dikokohkan sebagai satu-satunya lembaga negara yang punya otoritas pendataan," tandas anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa serta Direktur Statistik Distribusi BPS RI Anggoro yang juga menjadi narasumber, dengan moderator oleh Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly

posted by @Adimin

Petinggi KMP Gelar Silaturahim di Gedung DPP PKS

JAKARTA (31/3) -- Petinggi Partai Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan silaturahim di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam.

Nampak hadir dalam agenda yang dibalut suasana penuh keakraban itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Kedatangan mereka disambut Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman. 

Beberapa petinggi partai-partai KMP juga turut menghadiri jamuan makan malam di Aula Utama Gedung DPP PKS. Tampak yang hadir, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PPP Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Umum PAN Didik J Rachbini.

Setelah melakukan jamuan makan malam, para petinggi partai KMP melanjutkan dengan diskusi seputar isu-isu aktual dengan suasana kekeluargaan. [pks.id]

posted by @Adimin

Politikus PKS: Wartawan atau Siapapun Jangan Jadi Corong Israel

Jakarta (30/3) -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar soal polemik pertemuan sejumlah wartawan senior Indonesia dengan PM Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Menurutnya wartawan jangan sampai menjadi corong Israel.

"Wartawan atau siapapun dengan orang-orang Israel jangan menjadi corong Israel," ujar Hidayat di JCC, senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

‎Menurut politisi PKS ini siapapun berhak melakukan pertemuan dengan siapa saja, asalkan usai pertemuan tidak membawa ide-ide yang bertolak belakang dengan garis politik bangsa.

Dalam konteks ini, kata Hidayat jangan sampai usai pertemuan para wartawan membawa ide-ide Israel.

"Sebagai pribadi-pribadi ketemu siapapun kan suatu yang tak terhindarkan ya. Tapi kemudian membawa ide-ide Israel untuk diperjuangkan atau menjadi corong Netanyahu agar bisa membuka hubungan dengan Israel, saya kira itu tidak tepat," paparnya.

Menurut Wakil Majelis Syuro PKS ini, posisi indonesia sudah jelas terhadap Israel.

Indonesia melihat Israel sebagai penjajah Palestina. Sikap tersebut ditegaskan presiden Joko Widodo dalam KTT OKI awal Maret lalu di Jakarta.

"Sehingga tidak mungkin Indonesia membuka hubungan dengan Israel," pungkasnya.

Sebelumnya dalam laman resmi kementerian luar negeri Israel, Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu pada Senin (28/3/2016) bertemu delegasi wartawan-wartawan senior Indonesia yang datang ke Israel atas undangan dan inisiatif kemenlu Israel.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin

Sejahterakan Petani Tidak Cukup dengan Alat Pertanian

Jakarta (31/3) - Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menyeluruh. Memenuhi kesejahteraan petani tidak cukup dengan hanya memberi fasilitas alat pertanian.

"Tetapi tidak cukup hanya alatnya saja. Kebijakan pertanian semestinya menyeluruh," ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dikantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ledia memberikan lima saran terkait bagaimana pemerintah seharusnya fokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pertama, kebijakan irigasi yang bekerja sama antara KemenPU dan Kementan dalam pembangunan dan revitalisasi dam/waduk, irigasi primer, sekunder dan tersier sehingga terjamin keberlangsungan ketersediaan air," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya luas lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah. Minimal seorang petani menggarap 2 hektar sawah dan dijamin ketersediaan pupuknya.

"Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan harga gabah yang berpihak pada petani dan memotong jalur distribusi hasil pertanian sehingga selisih harga di petani dengan di pasaran tidak terlalu besar," ujar Ledia.

Ledia juga menyarankan pemerintah untuk mulai memikirkan asuransi pertanian yang terjangkau preminya tapi benar-benar memberikan perlindungan kepada petani.

Sebagai perbandingan, menurutnya Indonesia dapat belajar kepada negara yang punya kelebihan dalam pengelolaan pertanian.

"Tidak ada negara yang secara utuh sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk Jepang bagus dalam mekanisasi, litbang, dan pengolahan pasca panen," pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Tempuh Jalur Lobi Selamatkan 10 Sandera WNI

Jakarta (30/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta pemerintah menempuh jalur lobi untuk menyelamatkan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah harus tempuh upaya lobi untuk selamatkan 10 sandera. Baik dengan cara lobi langsung, maupun via perantara," ujar Almuzzamil di DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta,Rabu (30/3/2016).

Menurutnya, kasus penyanderaan 10 WNI itu harus dicari tahu motifnya oleh Badan Intelijen Negara dan Kementerian Luar Negeri, apakah murni motif ekonomi atau terdapat motif lainnya.

"Harus dicari tahu apa motif penyanderaan tersebut. Murni motif ekonomi, atau ada motif lainnya. Yang jelas, keselamatan sandera harus menjadi pertimbangan prioritas," ungkap Almuzzamil yang juga anggota Komisi IV DPR RI ini.

Almuzzamil juga menuturkan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi negara untuk terus menjaga warganya agar tidak bepergian atau mendatangi daerah/wilayah tertentu yang berbahaya secara keamanan.

Diketahui, kronologi pembajakan bermula ketika 10 WNI dalam Tugboat Brahma 12 menarik kapal Tongkang dengan muatan batu bara berlayar ke Filipina. Karena beratnya muatan, kapal akhirnya berjalan lambat dan dihadang oleh kawanan perompak Abu Sayyaf. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Polhukam Almuzzamil Yusuf

posted by @Adimin

Politisi PKS Optimistis TNI Mampu Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Jakarta (30/3) -- Langkah cepat pemerintah Indonesia merespons penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan patut diapresiasi.

Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin yakin dan optimistis pemerintah mampu mengatasi kasus panyanderaan tersebut dan membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan selamat. 

"Saya melihat koordinasi Kemenlu, TNI dan BIN juga Polri sudah baik. Dengan pengalaman dan strategi yang baik, saya yakin TNI bisa mengatasinya dan membebaskan 10 WNI yang disandera. Dulu TNI sukses bebaskan WNI di Somalia," ujar Zainuddin di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Menurut Zainuddin, TNI tentunya sudah memiliki strategi efektif baik persuasif maupun ofensif yang bisa digunakan dalam operasi pembebasan ini. 

Namun demikian, politisi PKS ini lebih lanjut mengatakan, selain dari pentingnya operasi pembebasan WNI dari Abu Sayyaf, ada dua hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintah di masa akan datang. Pertama, kata dia, penyanderaan ini merupakan efek dari tidak terselesaikannya masalah regional di Filipina Selatan, yaitu separatisme dan terorisme. Dua isu non-tradisional ini menjadi pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan.

"Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan oleh milisi Somalia. Negara-negara ASEAN sepertinya harus mereview code of conduct dan ASEAN Way. Ini masih dalam wilayah ASEAN, lho! ASEAN sudah men-declare komitmen Masyarakat Keamanan ASEAN sebagai pilar ASEAN Community. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang jamin kasus ini tidak berulang di masa depan jika masalah Filipina Selatan tidak selesai," cetusnya.

Kedua, menurut Zainuddin, penguatan sistem keamanan maritim (Maritime Security System) Indonesia sudah menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan. Sebab lautan Asia Tenggara sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan otoritas pemerintah Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes) terjadi di lautan.

Menurut politisi dapil Jakarta Timur ini, pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia dapat terhindar jika pertahanan keamanan di perbatasan laut serta sistem keamanan maritim Indonesia terbangun baik.

"Keamanan laut Asia Tenggara cukup bergantung kepada sistem keamanan maritim Indonesia. Karena kita yang terbesar di regional," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin

6 Pertimbangan Fraksi PKS Setuju UU ITE Direvisi

Jakarta (29/3) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat menyetujui revisi atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menjelaskan, persetujuan revisi UU tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama, kata Nasir Djamil yakni perlunya ditinjau kembali pasal 27 ayat 3 terkait dengan delik pencemaran nama baik. Hal itu merujuk kepada rumusan Convention on Cyber Crime Budapest tahun 2001 yang tertuang dalam European Treaty Series (ETS) Number 185. Di mana, delik pencemaran nama baik tidak termasuk dalam penggolongan cyber crime. Lalu, delik pencemaran nama baik itu sendiri telah diatur dalam KUHP.

"Pertimbangan selanjutnya yakni perlunya pengurangan ancaman pidana di dalam UU ini sehingga lebih memberikan prinsip keadilan dan kebermanfaatan dalam kontrol sosial kepada masyarakat," tambahnya di hadapan ratusan konstituen saat menggelar reses di Aceh Besar.

Lebih lanjut politikus yang sudah tiga periode terpilih menjadi wakil rakyat ini mengatakan, pasal 31 UU ITE disebutkan intersepsi untuk penegakan hukum dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah. "Padahal putusan MK tahun 2006 menyatakan bahwa persoalan intersepsi harus diatur UU," imbuhnya.

Dasar pertimbangan lainnya, lanjut pria yang akrab disapa Ustad Endje ini yakni isu-isu strategis seperti pengambilan data oleh asing yang belum terakomodasi di UU ITE, perlunya dibuat aturan yang memperketat para pekerja Asing di bidang IT, lalu mirroring ke luar negeri juga wajib diatur.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah ketentuan alasan pemaaf dalam RKUHP, pertanggungjawaban korporasi, perihal perubahan dan penyesuaian pidana, pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.

Terakhir, beber Nasir Djamil, terkait pasal penghinaan presiden. Kata Nasir Djamil, aturan terkait penghinaan presiden menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan putusan MK yang telah mencabut pasal ini melalui judicial review tahun 2006.

"Pemerintah menganggap bahwa pasal ini berusaha menjaga martabat presiden sebagai kepala negara," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil

Sumber: rmol.co


posted by @Adimin